fbpx
Connect with us

Nasional

Gatot: Pesawat Seribu Kalau Tidak Punya Senjata, Untuk Demonstrasi Saja

Published

on

Pesawat TNI

Lampung.co – Tentara Nasional Indonesia (TNI) memasuki usia ke-72 tahun, Kamis 5 oktober 2017. Dermaga PT Pantai Indah Kiat Cilegon, Banten menjadi pusat perayaan ulang tahun TNI kali ini.

Sejumlah atraksi militer dengan melibatkan persenjataan terbaru bakal digelar. Defile senjata dan pasukan dari tiga matra menjadi menu utama perayaan HUT TNI pada kesempatan ini.

TNI dan bangsa Indonesia sebenarnya bisa berbangga dengan kekuatan militer yang dimiliki. Global Firepower Index (GFI) mengeluarkan rilisan, kekuatan militer Indonesia pada 2017 berada di urutan ke-14 dari 133 negara.

Berkekuatan 876 ribu pasukan aktif, 468 tank, 420 pesawat tempur dan 2 kapal selam, indeks kekuatan TNI masih di atas Brazil dan Israel yang berada di urutan bawahnya, yakni peringkat 15 dan 16.

Lebih dari itu, Indonesia terhitung sebagai negara dengan kekuatan militer paling kuat di kawasan ASEAN dan Australia. Negara Asia Tenggara dengan peringkat tertinggi di bawah Indonesia adalah Vietnam (17) dan Thailand (20). Sementara Australia berada di posisi 23.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menuturkan, Indonesia memerlukan alat utama sistem persenjataan (alutsista) terbaik dunia untuk menopang kemampuan TNI menjaga dan melindungi kedaulatan negara.

“Kita doakan semoga pejabat-pejabat negara ini sadar bahwa ancaman semakin jelas dan kita butuh memiliki alat utama sistem persenjataan (alutsista) nomor satu di dunia,” ungkap Gatot selepas berziarah di Makam Panglima Besar Jenderal Soedirman, di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Yogyakarta, Selasa 19 September 2017 seperti dikutip dari liputan6.com.

Menurut Gatot, Indonesia dengan wilayah yang sangat luas perlu dijaga dengan didukung alutsista yang memadai.

“Kita kan tahu luas wilayah kita bukan main, sehingga harus dijaga bukan hanya dengan doa saja,” papar dia.

Ia mengharapkan pengadaan alutsista dengan kualitas terbaik segera direalisasikan. Terlebih, pengadaan alutsista itu, menurutnya, juga telah diperintahkan oleh Presiden Jokowi.

“Presiden sudah memerintahkan 18 bulan yang lalu, TNI hanya memberikan spek (spesifikasi) saja,” ungkap dia.

Pembelian pesawat TNI, menurut Gatot, harus dipastikan dapat digunakan untuk bertempur dan dilengkapi dengan senjata yang lengkap.

“Jangan kita membeli pesawat yang tidak ada senjata, senjatanya pura-pura. Jumlahnya (pesawat) seribu tapi kalau tidak punya senjata, itu untuk demonstrasi saja,” pungkasnya. (Erwin/liputan6.com)

360 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Tim Hukum PDIP Temui Dewas KPK Timbulkan Berbagai Prasangka

Published

on

Tim Hukum PDIP
Tim Hukum PDIP temui Dewan Pengawas KPK | Foto: Ist.

Lampung.co – Polemik terkait penggeledahan KPK terhadap Kantor DPP PDIP terus berlanjut setelah Perwakilan tim hukum PDIP menemui Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada 16 Januari 2020 lalu.

Kepada anggota Dewas Albertina Ho, Perwakilan tim hukum PDIP, I Wayan Sudirta dan Teguh Samudera mengadukan petugas KPK yang mendatangi Kantor DPP PDIP tanpa surat izin dari Dewan Pengawas.

PDIP menyebut petugas itu ingin menggeledah ruangan di PDIP. Dalam UU KPK hasil revisi, penggeledahan memang harus dilakukan atas izin Dewan Pengawas.

Lain dengan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang menyatakan bahwa tim KPK mendatangi Kantor DPP PDIP untuk menyegel ruangan diduga milik Sekjen Hasto Kristiyanto, bukan untuk menggeledah.

“Penyegelan selalu dilakukan KPK setelah OTT untuk mencegah barang bukti dihilangkan dari suatu tempat,” kata dia dikutip dari Tempo.

Terlepas dari silang pendapat itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai pertemuan antara Dewas KPK dan tim hukum PDI Perjuangan adalah langkah yang keliru.

“Pertemuan itu justru menimbulkan berbagai prasangka (buruk) terhadap dewas itu sendiri,” kata Donal, Sabtu (18/1/2020).

Diketahui, petugas KPK menyambangi Kantor DPP PDIP itu terkait perkara korupsi yang menjerat mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan penetapan pergantian antar waktu (PAW).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diduga terlibat dalam kasus tersebut. (*)

17,800 kali dilihat, 2,557 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Zulkifli Hasan Dipanggil KPK Terkait Kasus Suap

Published

on

Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan | Foto: Ist.

Lampung.co – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaa terkait dugaan kasus suap revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014, Kamis (16/1/2020).

Politisi asal Lampung ini akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap dengan tersangka PT. Palma Satu yang merupakan anak usaha dari grup PT. Duta Palma Group.

“Kami periksa Zulkifli Hasan dalam kapasitas saksi untuk tersangka PT. Palma,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (16/1/2020).

Dia menerangkan, Zulhas akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Selain Zulhas, lanjutnya, penyidik juga memanggil bekas Direktur Perencanaan Kawasan Hutan di Tahun 2014 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Marsyud.

Belum diketahui, apa yang akan didalami penyidik KPK terhadap pemanggilan Zulkifli Hasan dan Marsyud tersebut.

Diketahui, selain korporasi, KPK juga menetapkan pemilik PT Darmex Group/ PT Duta Palma, Surya Darmadi dan Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta.

Penetapan ketiga pihak tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap alih fungsi hutan Riau yang sebelumnya menjerat Annas Maamun selaku Gubernur Riau.

Surya Darmadi bersama-sama Suheri diduga menyuap Annas Maamun sebesar Rp 3 miliar melalui Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gulat Medali Emas Manurung.

Suap itu diberikan terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan yang saat itu dibawah kuasa Zulkifli Hasan. (*)

25,137 kali dilihat, 499 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Siap-siap, Pemerintah Akan Cabut Subsidi Gas Melon

Published

on

Gas Melon
Gas Melon | Foto: okezone.com

Lampung.co – Untuk menghemat anggaran, pemerintah akan mencabut atau menghentikan subsidi harga gas elpiji 3 kilogram dan harga gas melon itu nantinya sesuai dengan harga pasar seperti elpiji 12 kg.

Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mengatakan, sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Elpiji ini tantangan kita di 2020, secara prinsip elpiji 3 kg hanya untuk masyarakat yang berhak, sedang persiapan subsidi langsung pada masyarakat,” kata dia, Selasa (14/1/2020) dikutip dari Republika.co.id.

Djoko menambahkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, dan Kemenko PMK terkait skema penyaluran agar tepat sasaran.

“Berbagai sektor terkait setuju untuk elpiji 3 kg secara tertutup hanya untuk masyarakat yang berhak. Mudah-mudahan pertengahan tahun ini bisa diterapkan,” ujar Djoko.

Penyaluran subsidi yang tepat sasaran, menurut dia, akan menghemat anggaran subsidi elpiji hingga 15 persen. “Kalau pertengahan tahun bisa hemat 10-15 persen pada tahap awal,” ucapnya.

Dia pun mengungkapkan skema penyaluran subsidi untuk gas elpiji dengan menggunakan kartu atau barcode yang terhubung dengan perbankan yang telah diuji di beberapa tempat oleh Pertamina.

“Nanti yang beli elpiji tiga kilogram langsung terekam. Misal, beli tiga tabung Rp 100 ribu, nanti langsung transfer ke QR ini. Data sudah ada, kebijakan seperti apa, belum diputuskan,” jelasnya.

Disisi lain, saat pemerintah berencana mencabut subsidi gas untuk rakyat kecil, atas insturksi langsung dari Presiden Jokowi, pemerintah juga tengah mengupayakan penurunan harga gas untuk industri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, harga gas adalah komponen yang sangat penting bagi industri. Industri dalam negeri sulit bersaing di kawasan selama harga gas masih tinggi.

“Harga gas merupakan hal sangat penting, supaya harga gas yang sampai pada industri sesuai. Dengan begitu industri bisa mempunyai daya saing tinggi,” ujar Agus kepada wartawan di Jakarta, Senin, (6/3/2020).

Menindak lanjuti hal itu, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Kantor KSP membahas tingginya harga gas industri yang dikeluhkan Jokowi.

Moeldoko mengatakan, harga gas untuk industri tersebut sudah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Penurunan harga gas ini dinilai penting karena berpengaruh terhadap keberlangsungan industri.

“Karena berkaitan dengan keberlangsungan industri, gas sebagai penopang utama untuk industri sehingga kita akan kawal bersama-sama agar kebijakan presiden betul-betul bisa direalisasikan,” jelasnya. (*)

24,578 kali dilihat, 171 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca