Menu

DPR Akan Panggil Panglima TNI, Ada Apa?

  Dibaca : 433 kali
DPR Akan Panggil Panglima TNI, Ada Apa?
Gambar: kbr.id

Lampung.co – Supiadin Aries Saputra telah mengungkap rencana pemanggilan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo mengenai laporan yang diberikan panglima TNI bahwa ada pengadaan lima ribu senjata api ilegal yang dilakukan oleh sejumlah lembaga di luar TNI dan POLRI.

Rencana komisi I DPR akan memanggil Panglima TNI terkait kasus miskomunikasi terhadap rencana pembelian pucuk senjata yang diklaim membuat kegaduhan publik.

Supiadin mengatakan bahwa polemik ini harus segera diselesaikan baik itu di institusi TNI, POLRI dan pemerintahan yang berkoordinasi dengan Kementrian Hukum dan Keamanan serta Kementrian Pertahanan.

Dalam keterangan resminya, Mentri bidang Politik Hukum dan Keamanan Jendral Wiranto menyebutkan bahwa pernyataan Panglima TNI berkaitan dengan pembelian 500 pucuk senjata laras untuk intelejen BIN yang dikutip dari News Republika.co.id, “Makanya oleh karena itu komisi I DPR berencana memanggil Panglima TNI dan BIN, di forum yang berbeda,” ujar Supiadin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9).

Ditambahkan oleh Supiadin, menurutnya penggunaan senjata dalam hal apapun termasuk untuk digunakan sebagai senjata bela diri pun harus tetap mendapatkan izin dari pihak TNI dan Kementrian Pertahanan.

“Saya sarankan semua pengadaan senjata harus ada assessment, selain Polri untuk bela diri juga ada TNI dan Kemhan. Sehingga semua senjata terkontrol dengan baik. Polri punya data, TNI punya data dan Kemhan punya data juga,” ujar anggota DPR dan fraksi partai  Nasdem itu. Dikutip dari laman berita Repoblik.co.id

Disisi lain, Purnawirawan juga angkat bicara. Menurutnya, polemik yang berasal dari pernyataan Panglima TNI itu tidak sewajarnya disampaikan di depan publik karena pernyataan Panglima itu menurutnya merupakan bagian dari laporan  intel.

“Ya kalau mau kesesepuh TNI idealnya tertutup lah. Jangan di forum banyak orang seperti itu. Tapi apapun Panglima TNI tidak mungkin menyampaikan pernyataan tanpa dasar. Nah, sekarang dasar itu yang harus di-clear-kan supaya nggak membingungkan masyarakat,” katanya.

“Jadi saya sekali katakan laporan intelijen itu hanya untuk user dan bukan konsums publik. Namanya intelijen itu informasi sudah diolah, dianalisis, dan sisimpulkan itu namnya laporan intelijen,” tambah Supiadin.

Untuk ke depannya ia menekankan bahwa semua pihak harus cermat dalam menyampaikan informasi dalam bentuk apapun terkhusus dengan informasi mengenai intelejen negara. (Rezky/Republik.co.id)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Sekilas

Portal berita Lampung terbaru hari ini

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional