fbpx
Connect with us

Nasional

Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh KPK, Bupati Kukar Terancam Hukuman Lebih Berat

Published

on

Bupati Kukar

Lampung.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka bagi Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Selasa (26/9/2017).

KPK akan mempertimbangkan tuntutan hukuman berat terhadap politisi Partai Golkar itu. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menuturkan, KPK sudah berulang kali membuat program pencegahan korupsi di banyak daerah.

Bahkan, program itu diikuti oleh banyak kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur. Menurut Saut, program serupa sudah sering diikuti oleh Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

“Ini akan KPK jadikan unsur yang memberatkan. Bila perlu diberi label, sudah berapa kali program pencegahan yang bersangkutan hadir. Seingat saya KPK punya datanya,” papar Saut saat dimintai konfirmasi seperti dikutip kompas.com, Selasa.

Saut menerangkan, Rita dan kepala daerah lainnya pernah menggelar kegiatan pencegahan di Makassar dan daerah-daerah lain. Misalnya, program tunas integritas, di mana dalam forum itu kepala daerah saling memberikan masukan dan mengisahkan pengalaman tentang pencegahan korupsi.

“Bentuknya ada yang sharing pengalaman guna bangun integritas. Tapi mereka tetap saja tidak ngaruh,” ujar Saut.

 

Tersangka

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengkonfirmasi kebenaran bahwa KPK telah menetapkan Bupati Kukar Rita Widyasari sebagai tersangka.

“Ibu Rita Widyasari itu ditetapkan sebagai tersangka betul, tapi bukan OTT (operasi tangkap tangan),” papar Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Laode menyatakan, penetapan tersangka Rita Widyasari itu dilakukan melalui pengembangan penyelidikan yang dilakukan KPK.

Ia juga membenarkan telah terjadinya penggeledahan di kantor Rita Widyasari. Ketika ditanya kasus yang menjerat Rita, Laode enggan memberikan jawaban. Ia menuturkan , hal tersebut akan diumumkan dalam konferensi pers dalam waktu dekat.

 

Anak Syaukani

Kutai Kartanegara masyhur sebagai kabupatan kaya raya di Kalimantan Timur dan juga di Indonesia. Rita Widyasari sendiri adalah putri mantan Bupati Kukar Syaukani Hasan Rais (almarhum), yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi.

Rita Widyasari juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Kartanegara dan Ketua Partai Golongan Karya daerah tersebut.

Pada 14 Desember 2007, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis kepada Bupati Kukar non-aktif saat itu, Syaukani karena terbukti menyalahgunakan dana perangsang pungutan sumber daya alam (migas), dana studi kelayakan Bandara Kutai, dana pembangunan Bandara Kutai, dan penyalahgunaan dana pos anggaran kesejahteraan masyarakat. Selama 2001-2005, Syaukani berhasil meraup dana sebesar Rp 93,204 miliar.

Pengadilan Tipikor menghukumnya dengan ganjaran vonis dua tahun enam bulan penjara. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Tipikor. Ketika kasasi di Mahkamah Agung (MA), hukuman diperberat menjadi enam tahun penjara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres pada 15 Agustus 2010 tentang Pemberian Pengampunan atau Grasi kepada Syaukani Hassan Rais.

Dengan surat grasi itu, Syaukani bisa langsung bebas lantaran vonis enam tahunnya dipotong menjadi tiga tahun, dan yang bersangkutan telah menjalani hukuman lebih dari tiga tahun. Syaukani juga sudah membayar seluruh kerugian negara sebesar Rp 49,6 miliar. (Erwin/kompas.com)

 1,496 kali dilihat,  9 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Komite IV DPD RI Kritisi Biaya Cek Saldo Bank BUMN; Memberatkan Masyarakat

Published

on

ATM Bank Mandiri
Ilustrasi ATM Bank Mandiri | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota DPD RI daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim meminta pengenaan biaya cek saldo, transfer, dan tarik tunai pada bank-bank milik negara dibatalkan. Sebab, pengenaan biaya per transaksi pada cek saldo, transfer, dan tarik tunai itu memberatkan.

Komite IV itu mengkritik kebijakan yang tidak selaras dengan pemulihan ekonomi nasional tersebut. Pada saat masyarakat didorong berusaha lebih keras, mereka malah dikenakan biaya atas aktivitas di ATM, baik saat mengecek saldo, mentransfer, dan menarik tunai.

“Program semacam itu tidak urgen untuk masa sekarang. Alih-alih memberikan kemudahan kepada masyarakat, aturan itu dinilai sangat memberatkan,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, Senin (31/5/2021).

Abdul Hakim justru menganjurkan agar semua biaya semua aktivitas dalam transaksi di ATM dibuat ringan. “Dengan demikian, masyarakat akan semakin termotivasi untuk berusaha dan meningkatkan pendapatannya,” imbuhnya.

Ia menilai pengenaan biaya itu kontraproduktif dengan usaha pemulihan ekonomi nasional yang sedang digenjot pemerintah. (*)

 19,379 kali dilihat,  69 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Abdul Hakim: Kru KRI Nanggala 402 Adalah Pahlawan Bangsa

Published

on

Abdul Hakim
Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota DPD RI asal Lampung Abdul Hakim ikut prihatin atas musibah kapal selam KRI Nanggala 402. Berita yang baru saja ditayangkan sejumlah media massa adalah kapal selam itu retak dan beberapa serpihan mengapung dan ditemukan tim pencari.

Anggota Komite IV itu mengucapkan keprihatinan mendalam atas musibah ini. Abdul Hakim mendoakan semua korban diberikan keselamatan. Ia juga berharap ini menjadi musibah terakhir dalam dunia maritim kita.

Abdul Hakim juga menghaturkan penghargaan atas dedikasi seluruh kru di dalam kapal selam itu. “Sebagai patriot bangsa, seluruh kru KRI Nanggala adalah pahlawan bangsa,” kata dia, Sabtu (24/4/2021) malam.

Dirinya juga juga mendoakan keluarga awak kapal selam agar selalu dalam lindungan Allah swt. Ia meminta pemerintah bisa melakukan pencarian tuntas atas musibah hilangnya kapal selam tersebut.

Selain itu, pihaknya juga ingin ada peremajaan dalam alat utama sistem pertahanan negara Indonesia.

Dengan demikian, kemampuan alat utama sistem persenjataan Indonesia bisa digunakan secara maksimal untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan ini. (*)

 19,247 kali dilihat,  69 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Subsidi Listrik Segera Dicabut, Akan Ada Tambahan Biaya Juga?

Published

on

KWH Listrik PLN
Ilustrasi KWH Listrik PLN | Foto: Ist.

Lampung.co – Lantaran dinilai tak tepat sasaran, pemerintah berencana mencabut subsidi listrik bagi sekitar 15,2 juta pelanggan dengan mengeluarkan mereka dari daftar penerima subsidi tarif listrik.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam rapat ‘Formulasi Subsidi dan Kompensasi yang Tepat Sasaran Bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin’ di Banggar DPR, Rabu (7/4/2021) kemarin.

Pihaknya mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada saat ini meyebut subsidi listrik tersebut tak tepat sasaran. “Menggunakan DTKS yang ada saat ini, 15,2 juta pelanggan yang secara data itu harus dikeluarkan,” kata dia.

Rida menyebut, pihaknya sudah menyurati Mensos untuk mendapatkan data terpadu yang terbaru. “Kemudian pada saatnya nanti, dengan teman-teman PLN, kami akan melakukan verifikasi ke lapangan,” imbuhnya.

Menurut Rida, keluarnya 15,2 juta pelanggan dari daftar penerima subsidi itu juga akan menghemat sekitar Rp22,12 triliun dari proyeksi subsidi Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 yang mencapai Rp61,09 triliun.

“Artinya kalau pemilihan ini dijalankan, maka proyeksi subsidi listrik yang kami buat Rp 61,09 triliun bisa tinggal hanya Rp 32 triliun saja,” jelas Rida dikutip dari cnnindonesia.com.

Selain itu, Rida menambahkan, kementerian juga tengah mempersiapkan perubahan tarif listrik jika pemerintah tak lagi memberikan kompensasi kepada PLN untuk memberlakukan adjustment tarif bagi pelanggan non-subsidi sejak 2017.

Jika pemerintah akan melepas tarif adjustment, tentu ada tambahan biaya yang harus dibayarkan oleh para pelanggan mulai dari Rp18 ribu sampai Rp101 ribu per bulan sesuai dengan kapasitas listrik yang digunakan. (*)

 21,024 kali dilihat,  69 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca