fbpx
Connect with us

Nasional

Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh KPK, Bupati Kukar Terancam Hukuman Lebih Berat

Published

on

Bupati Kukar

Lampung.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka bagi Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Selasa (26/9/2017).

KPK akan mempertimbangkan tuntutan hukuman berat terhadap politisi Partai Golkar itu. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menuturkan, KPK sudah berulang kali membuat program pencegahan korupsi di banyak daerah.

Bahkan, program itu diikuti oleh banyak kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur. Menurut Saut, program serupa sudah sering diikuti oleh Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

“Ini akan KPK jadikan unsur yang memberatkan. Bila perlu diberi label, sudah berapa kali program pencegahan yang bersangkutan hadir. Seingat saya KPK punya datanya,” papar Saut saat dimintai konfirmasi seperti dikutip kompas.com, Selasa.

Saut menerangkan, Rita dan kepala daerah lainnya pernah menggelar kegiatan pencegahan di Makassar dan daerah-daerah lain. Misalnya, program tunas integritas, di mana dalam forum itu kepala daerah saling memberikan masukan dan mengisahkan pengalaman tentang pencegahan korupsi.

“Bentuknya ada yang sharing pengalaman guna bangun integritas. Tapi mereka tetap saja tidak ngaruh,” ujar Saut.

 

Tersangka

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengkonfirmasi kebenaran bahwa KPK telah menetapkan Bupati Kukar Rita Widyasari sebagai tersangka.

“Ibu Rita Widyasari itu ditetapkan sebagai tersangka betul, tapi bukan OTT (operasi tangkap tangan),” papar Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Laode menyatakan, penetapan tersangka Rita Widyasari itu dilakukan melalui pengembangan penyelidikan yang dilakukan KPK.

Ia juga membenarkan telah terjadinya penggeledahan di kantor Rita Widyasari. Ketika ditanya kasus yang menjerat Rita, Laode enggan memberikan jawaban. Ia menuturkan , hal tersebut akan diumumkan dalam konferensi pers dalam waktu dekat.

 

Anak Syaukani

Kutai Kartanegara masyhur sebagai kabupatan kaya raya di Kalimantan Timur dan juga di Indonesia. Rita Widyasari sendiri adalah putri mantan Bupati Kukar Syaukani Hasan Rais (almarhum), yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi.

Rita Widyasari juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kutai Kartanegara dan Ketua Partai Golongan Karya daerah tersebut.

Pada 14 Desember 2007, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis kepada Bupati Kukar non-aktif saat itu, Syaukani karena terbukti menyalahgunakan dana perangsang pungutan sumber daya alam (migas), dana studi kelayakan Bandara Kutai, dana pembangunan Bandara Kutai, dan penyalahgunaan dana pos anggaran kesejahteraan masyarakat. Selama 2001-2005, Syaukani berhasil meraup dana sebesar Rp 93,204 miliar.

Pengadilan Tipikor menghukumnya dengan ganjaran vonis dua tahun enam bulan penjara. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Tipikor. Ketika kasasi di Mahkamah Agung (MA), hukuman diperberat menjadi enam tahun penjara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres pada 15 Agustus 2010 tentang Pemberian Pengampunan atau Grasi kepada Syaukani Hassan Rais.

Dengan surat grasi itu, Syaukani bisa langsung bebas lantaran vonis enam tahunnya dipotong menjadi tiga tahun, dan yang bersangkutan telah menjalani hukuman lebih dari tiga tahun. Syaukani juga sudah membayar seluruh kerugian negara sebesar Rp 49,6 miliar. (Erwin/kompas.com)

 1,577 kali dilihat,  3 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Soal Saipul Jamil, Abdul Hakim: Kasus Pedofil Mesti Jadi Perhatian Bersama

Adanya peluang pedofil tampil di televisi karena ada penonton yang menunggu momentum itu.

 7,936 kali dilihat,  97 kali dilihat hari ini

Published

on

Saipul Jamil
Saipul Jamil | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung mendukung pelaku pedofilia atau pedofil tidak lagi mendapat tempat di media massa, khususnya televisi. Pedofil, kata Abdul Hakim, mesti mendapat sanksi sosial yang keras.

Ia mendukung langkah banyak elemen masyarakat untuk tidak menayangkan pedofil di televisi. Menurutnya, kejahatan seperti ini mesti menjadi perhatian bersama. “Khususnya kepada orangtua untuk menjaga anak-anak mereka dari pelaku kekerasan seksual,” kata Abdul Hakim.

Anggota Komite IV itu prihatin kejadian ini dilakukan selebrita atau artis. Ia ingin para tokoh publik mestinya menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Dia juga mengajak semua pihak untuk mewaspadai agar kejadian itu tidak terulang.

Ia ingin agar ada gerakan bersama untuk menjaga anak-anak dari eksploitasi dan kekerasan seksual. Kepada warga, Abdul Hakim juga mengedukasi agar tidak menggemari pelaku-pelaku kekerasan seksual kepada anak ataupun mereka yang punya kecenderungan seksual kepada anak.

“Adanya peluang pedofil tampil di televisi karena ada penonton yang menunggu momentum itu. Jika publik juga tidak memberikan tempat kepada mereka, televisi pun tidak menayangkan wajah pedofil-pedofil itu,” tandasnya. (*)

 7,937 kali dilihat,  98 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Tagar #SayNoToPDIP Trending di Twitter, Netizen Ngomongin Apa?

“Mau Negara ini lebih baik lagi dan tidak jatuh 2 kali pada kesalahan yang sama?! #SayNoToPDIP sajalah!!,” cuit @BungSaid18

 4,797 kali dilihat,  99 kali dilihat hari ini

Published

on

#SayNoToPDIP
#SayNoToPDIP trending topik di Twitter | Foto: Lampung.co

Lampung.co – Tagar #SayNoToPDIP melambung menjadi trending topik di Twitter pada hari Jumat (27/8/2021). Banyak sekali opini masyarakat terhadap PDI Perjuangan yang dinahkodai Megawati Soekarnoputri itu.

“Mau Negara ini lebih baik lgi (lagi) & tdk (tidak) jatuh 2 kali pd (pada) kesalahan yg (yang) sama ?! #SayNoToPDIP sajalah!!,” cuit @BungSaid18

Akun @BungSaid18 menyoroti vonis Juliari Peter Batubara yang dinilai tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Dia menyebut, berdasarkan Keppres No. 12 thn 2020 Covid-19 adalah bencana nasional.

Menurutnya, dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati pada pasal 2 ayat 2 bisa menjerat koruptor yang merugikan negara karena korupsi anggaran bencana nasional.

“Bagaimana dgn (dengan) vonis Juliari? #SayNoToPDIP sajalah!!,” imbuhnya

Pantauan Lampung.co pada pukul 14.30 WIB, tagar #SayNoToPDIP menempati posisi 5 trending topik Indonesia dengan jumlan cuitan lebih dari 12 ribu. Namun salah satu netizen menyebut sebelumnya sempat menduduki posisi 4 teratas.

Selain menyoroti banyaknya kader PDI Perjuangan yang tersandung kasus korupsi, warganet juga banyak yang bercuit tentang kebijakan pemerintah rezim Joko Widodo (Jokowi). Termasuk penghapusan dan ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat pembuat mural.

“Ada unit satuan baru terbentuk seminggu lalu, TIM BUSERAL ( buru sergap mural),” tulis akun @Sys18518405 yang disertai 2 (dua) tagar #SayNoToPDIP. (doy)

 4,798 kali dilihat,  100 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Komisaris Anak Perusahaan BUMN Eks Koruptor Itu Pendukung Berat Jokowi

Lagi pula PT Pupuk Iskandar Muda bukan perusahaan yang untung, masih beroperasi saja sudah bagus, itu pun ditopang karena adanya subsidi pupuk.

 30,143 kali dilihat,  101 kali dilihat hari ini

Published

on

Izedrik Emir Moeis
Izedrik Emir Moeis bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri | Foto: Ist.

Lampung.co – Mantan narapidana kasus suap pembangunan PLTU Tarahan, Lampung, Izedrik Emir Moeis yang diangkat Erick Thohir menjadi komisaris PT Pupuk Iskandar Muda ternyata pendukung berat Presiden Jokowi sejak periode pertama.

Menjabat komisaris anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia Holding Company sejak 18 Februari 2021 lalu, jabatan politisi PDI Perjuangan yang kontroversial ini baru terungkap dan langsung menuai kritikan banyak pihak.

“Saya kecewa mantan narapidana korupsi jadi komisaris BUMN. Semestinya tidak terjadi,” ujar koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Boyamin Saiman, Kamis (5/8/2021) sebagaimana dikutip dari Tempo.co.

“Kalau itu benar (Emir Moeis menjabat komisarisanak perusahaan BUMN), maka itu menggambarkan unsur kesengajaan untuk meremehkan. Menganggap remeh temeh pertimbangan etika dan moral tata kelola negara, terutama dalam sektor BUMN dalam unit bisnis yang dikelola negara,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas kepada CNNIndonesia.com.

“Lagi pula PT Pupuk Iskandar Muda bukan perusahaan yang untung, masih beroperasi saja sudah bagus, itu pun ditopang karena adanya subsidi pupuk. Oleh karenanya, jangan dibebani lagi dengan tambahan komisaris, apalagi kontroversial,” ujar anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron dipetik dari detikNews.

Jika dilihat dari sepak terjangnya, eks koruptor satu ini merupakan pendukung berat Jokowi sejak menjadi calon presiden periode pertama. Saat masih berstatus terdakwa kasus korupsi, Emir Moeis memberikan dukungan penuh kepada Jokowi pada Pemilu 2014 silam.

“Di Indonesia kan presiden turun dari langit, coba dululah. Saya yakin bisa, jangan takut, saya yakin Bu Mega akan tetap mendampingi (Jokowi), memberikan nasihat-nasihat internasional. Kita-kita ini para senior di DPP juga harus siap dengan masukan-masukan pada beliau untuk sukses,” ujar dikutip dari medcom.id.

Kemudian pada tahun 2018, dia menyuarakan keraguan atas dukungan Susilo Bambang Yudhoyono  terhadap calon presiden Jokowi periode kedua. “Mau dukung karena memang satu visi atau karena pragmatisme politik?” tuturnya.

Selain penggila Jokowi, Emir Moeis juga diketahui seorang politisi PDI Perjuangan yang cukup dekat dengan Megawati. Setelah bebas dari penjara pada tahun 2016, dia diangkat oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi Eksekutif Perencanaan Kebijakan PDI Perjuangan per 15 Mei 2017. (doy)

 30,144 kali dilihat,  102 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca