fbpx
Connect with us

Nasional

ICW Khawatirkan Pembentukan Densus Tipikor Akan Menimbulkan Masalah Baru

Published

on

Pembentukan Densus Tipikor

Lampung.co – Emerson Yuntho, selaku Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indoensia Corruption Watch (ICW) menyebutkan ada beberapa masalah krusial yang mesti diperhatikan dalam pembentukan Densus Tipikor. Apabila tak menjadi perhatian seksama, sambung dia, ada kemungkinan pembentukan Densus Tipikor malah menjadi masalah baru.

“Pertama belum ada kajian, kemudian landasan hukumnya belum kuat,” kata dia saat ditemui dalam sebuah acara diskusi di kawasan Cikini, Sabtu (21/10) sebagaimana dikutip dari republika.co.id.

Dia menuturkan, ada kemungkinan Densus dibentuk dengan menggunakan keputusan presiden atau Instruksi presiden. Soal ruang lingkup yang belum jelas juga menjadi salah satu hal yang dipertanyakan dari pembentukan Densus Tipikor.

Emerson juga mempertanyakan terkait gagasan Densus Tipikor yang disebutnya masih abu-abu sehingga malah dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru.

Dia meggambarkan, jika Densus telah terbentuk, akan ada tiga badan di Polri yang bertanggungjawab soal Tipikor, di antaranya adalah Saber Pungli, Densus, dan Satgasus.

“Apa enggak kontraproduktif,” kata dia.

Dia juga menjelaskan, momentum pembentukan Densus menurutnya kurang tepat. Karena, kata dia, di waktu yang bersamaan sedang digulirkan wacana pula, apabola Densus berhasil, maka KPK akan ditiadakan.

Lalu isu krusial terakhir, Emerson mengungkapkan adanya hambatan dari Undang-Undang KPK. Undang-Undang itu, ujar dia, memberikan jalan mulus pemeriksaan KPK guna memeriksa. Dengan dibentuknya Densus, maka dikhawatirkan undang-undang itu tidak terpakai lagi.

“Nah, problem itu kalau enggak diselesaikan akan menambah masalah,” kata Emerson.

Sementara itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad juga telah menyatakan pendapatnya terkait pembentukan Densus Tipikor. Menurutnya, ada baiknya Polri mengoptimalkan satuan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Mabes Polri dan satuan tindak pidana korupsi daerah dalam rangka memberantas korupsi.

“Jadi mubazir menurut saya, karena polisi sudah punya itu [Direktorat Tindak Pidana Korupsi). Jadi hemat saya harusnya direktorat Tindak Pidana Korupsi yang dioptimalkan,” kata Samad, Kamis (19/10/2017) seperti dikutip dari tirto.id.

Ia juga menilai, optimalisasi pun bisa beragam bentuk. Contohnya dengan penguatan karakter dan profesionalisme penyidik Dirtipikor Bareskrim. Hal tersebut dapat menjadi bentuk optimalisasi ideal ketimbang membangun satuan baru atau merombak satuan yang ada. (Erwin/republika.co.id/tirto.id)

136 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Sukmawati Diduga Menista Agama, Kemenag Minta Proses Hukum Dijalankan

Published

on

Sukmawati Soekarnoputri

Lampung.co – Terkait pelaporan Sukmawati Soekarnoputri ke polisi atas tuduhan penistaan agama Pasal 156a KUHP, Kementerian Agama meminta agar proses hukum tetap dijalankan sesuai prosedur.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid di kantor wakil presiden, Jakarta, Senin (18/11/2019). “Silakan proses hukum dilaksanakan,” kata dia dikutip dari CNN Indonesia.

Menurutnya, sebagai negara hukum, sah-sah saja masyarakat melakukan pengaduan kepada penegak hukum sesuai mekanisme yang ada. Namun, lanjutnya, jangan sampai menimbulkan kegaduhan.

“Yang penting tidak perlu sampai terjadi kegaduhan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus menahan diri,” ujar Zainut.

Dalam kesempatan itu juga, dia mengingatkan agar setiap tokoh masyarakat maupun tokoh bangsa lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di muka umum. Terlebih berkaitan dengan persoalan agama.

“Kami mengimbau tokoh masyarakat, tokoh bangsa agar dalam menyampaikan statement menghindari hal-hal yang mengandung muatan kontraproduktif,” imbau Wakil Ketua Umum MUI ini.

Diketahui, putri Presiden ke-1 RI Sukarno itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 15 November lalu atas dugaan tindak pidana penistaan agama ucapannya dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

“Mana lebih bagus Pancasila atau Alquran? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20, itu nabi yang mulia Muhammad apa Ir. Sukarno untuk kemerdekaan?” kata Sukmawati.

Terkait pernyataan yang diungkapkannya di sebuah forum tersebut, Sukmawati membantah membandingkan jasa bapaknya dengan Nabi Muhammad SAW terhadap Indonesia.

“Video itu hanya sebagian kecil dari pernyataan saya saat berbicara di forum anak muda yang mengusung tema untuk membangkitkan nasionalisme, menangkal radikalisme, dan memberantas terorisme,” kilahnya.

Sebelumnya, Sukmawati juga pernah dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama ketika membacakan puisi berjudul Ibu Indonesia dalam sebuah acara peragaan busana beberapa waktu lalu.

Namun, Mabes Polri akhirnya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) karena tidak menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. (*)

10,966 kali dilihat, 6,181 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Lapor ke Propam Polri Jika Ada Oknum Polisi Minta Jatah Proyek, Ini Nomornya

Published

on

Uang Rupiah

Lampung.co – Polri mengimbau kepada kepala daerah melalui surat edaran untuk melaporkan oknum polisi yang mengatasnamakan kesatuan Polri untuk melakukan upaya permintaan, intimidasi atau intervensi.

Surat edaran yang ditujukan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia tersebut tentang koordinasi pelaksanaan tugas Polri dalam penegakkan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Surat bernomor R/2029/XI/2019 itu ditandatangani oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Listyo Sigit Prabowo pada 15 November 2019. Listyo pun membenarkan surat edaran tersebut.

Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa kepala daerah diminta untuk tidak melayani segala bentuk permintaan uang atau barang terkait pelaksanaan proyek yang dilakukan oknum anggota Polda, Polres dan Polsek.

Namun menurut Listyo, siapapun boleh melapor dan pihaknya akan mendalami laporan tersebut. Apabila terbukti, sanksi berat akan diberlakukan terhadap anggota yang melanggar.

“Mulai dari pencopotan sampai kita proses dengan pelanggaran kode etik dan bila perlu kita pidanakan,” kata dia, Sabtu (16/11/2019) dikutip dari Media Indonesia.

Layanan pengaduan untuk mendukung pengawasan terhadap penanganan pengaduan masyarakat itu bisa dilakukan langsung melalui bagian pelayanan dan pengaduan (Bagyanduan) Divpropam Polri.

“Call center/WA 081384682019 atau melalui email divpropampolri@yahoo.co.id,” demikian tertulis dalam surat edaran itu. (*)

12,379 kali dilihat, 2,948 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Cerita Santri Pesantren Entrepreneur Jajakan Kerupuk Lele

Published

on

Pesantren Ash Shalahuddin

Lampung.co – Hampir 45 kilometer jaraknya dari kota Bandung, tepatnya di Desa Sindang Kerta, Cililin, Kabupaten Bandung Barat, berdiri terdapat sebuah Pesantren entrepreneur. Namanya Pesantren Ash Shalahuddin.

Pesantren yang sudah berdiri sejak awal kemerdekaan republik Indonesia, yakni pada tahun 1956 ini mengusung pendidikan agama Islam serta kewirausahaan bagi para santri dan santriwatinya.

Pimpinan pesantren Ustaz Asep menuturkan, para santri diajarkan memegang prinsip Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa kemiskinan dekat dengan kekufuran. Salah satu yang dapat dilakukan ialah dengan berniaga.

“Santri di sini diajarkan untuk berjualan. Salah satu produknya ialah makanan dari olahan ikan lele, mulai dari kerupuk, abon, hingga stik lele dengan harga 2-20 ribu rupiah,” kata dia dikutip dari ACTNews, Selasa (5/11/2019)

Adi Saputra merupakan salah satu santri yang juga ikut belajar kewirausahaan dengan menjajakan produk olahan pesantren ke warga sekitar. Adi biasa menjajakan kerupuk lele dengan harga Rp 2 ribu per kemasan.

Pendapatannya pun bisa mencapai Rp 80-120 ribu sekali berkeliling. Namun, kadang ia juga tak mendapatkan pembeli sama sekali. “Kalau enggak laku ya sedih, tapi gapapa juga, sambil belajar,” ungkap santri yatim itu.

Pesantren Ash Shalahuddin dihuni oleh sebanyak 57 santri dari kalangan keluarga perekonomian prasejahtera dan yatim. Para santri dibimbing sembilan tenaga pengajar di pesantren ini secara gratis.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk pangan, para santri berjualan produk olahan lele. Cara ini juga menjadi salah satu materi belajar, mengingat lembaga ini memiliki lebel pesantren entrepreneur.

Untuk mendukung kebutuhan pangan para santri, lembaga kemanusiaan aksi cepat tanggap (ACT) memberikan satu ton beras untuk Pesantren Ash Shalahuddin pada Kamis (31/10/2019) lalu.

Kepala Cabang ACT Jabar Renno Mahmoeddin mengatakan, beras ini merupakan kelanjutan dari program Beras untuk Santri Indonesia (Berisi) yang diluncurkan pada Hari Santri Nasional 22 Oktober 2019.

Dia berharap, dengan adanya beras ini dapat membantu kebutuhan pangan santri. “Semangat belajar para santri ini perlu dijaga, salah satu cara yang ACT lakukan dengan program Berisi,” ucap Renno. (*)

30,693 kali dilihat, 142 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca