Connect with us

Nasional

Dari 304 Juta yang Terdaftar; Telkomsel, Indosat, XL Blokir 34,2 Juta Kartu Prabayar

Published

on

Kartu Prabayar

Lampung.co – Ini peringatan bagi kita yang belum meregsitrasi atau mendaftarkan nomor ponsel untuk kartu prabayar. Tiga operator seluler, Telkomsel, Indosat dan XL telah memblokir 34,2 juta nomor kartu prabayar yang belum terdaftar per 13 Maret 2018.

Pada tahap pertama, pemblokiran hanya berlaku untuk panggilan suara dan SMS keluar. Telkomsel telah memblokir 13 juta nomor. Sementara yang sudah terdaftar mencapai 144,2 juta nomor.

“(Untuk nomor yang terblokir) Kami informasikan, karena mereka masih bisa sms (untuk registrasi) ke 4444,” kata Direktur Utama (Dirut) Telkomsel, Ririek Adriansyah, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I di Gedung DPR, Jakarta, seperti dilansir Katadata.com, Senin (19/3/2018).

Ia menyampaikan, pemblokiran yang dilakukannya sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi.

Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran (SE) Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nomor 101 Tahun 2018 perihal pemberitahuan batas akhir registrasi ulang pelanggan prabayar dan penyampaian laporan, serta SE BRTI Nomor 129 Tahun 2018 tentang pemblokiran bertahap kartu prabayar telekomunikasi.

“Sosialisasi sudah dilakukan melalui semua channel sejak 19 Oktober 2017. Channel tersebut di antaranya layanan pesan singkat, situs dan aplikasi, bonus, pendekatan per area, outbound call, TV insertion, serta TV Commercial,” ujar Ririek Adriansyah.

Sementara, Dirut Indosat Ooredoo, Joy Wahjudi, menyatakan hingga saat ini perusahannya sudah memblokir sebanyak 11,6 juta nomor kartu prabayar. Sedangkan yang diregistrasi, mencapai 99,04 juta nomor.

“Kami harap ke depan penggunaan data kependudukan lebih tertib dan baik,” imbaunya.

Lalu, Direktur Independen XL Yessie Dianty Yosetya menyebutkan, perusahaannya sudah memblokir 9,6 juta nomor kartu prabayar. Sedangkan yang mendaftar, jumlahnya sudah mencapai 41,03 juta nomor.

Secara total, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara mencatat, sudah ada 304,86 juta nomor yang terdaftar per 13 Maret 2018.

Selain dari ketiga operator tersebut, Smartfren mencatat 6,2 juta nomor sudah teregistrasi. Lalu Hutchinson Tri mencatat 14,4 juta nomor teregistrasi, dan Net1 sebanyak 7,76 ribu nomor.

Adapun blokir tahap kedua, mulai 1 April 2018, layanan yang akan diblokir adalah panggilan suara dan SMS yang masuk.

Apabila masih belum juga mendaftarkan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pemerintah dan operator seluler akan memblokir data internet pelanggan kartu prabayar pada 1 Mei 2018. Pada saat itu pula, nomor akan terblokir total. (Net/Rus)

 1,232 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co atau WhatsApp 0811-796-2288

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Berita

Antisipasi Peserta Turun Kelas, Pemerintah Akan Hapus Kelas BPJS Kesehatan

Published

on

BPJS Kesehatan
Ilustrasi pelayanan BPJS Kesehatan | Foto: Ist.

Lampung.co – Pemerintah disebut tengah menyiapkan kelas standar peserta program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan untuk menggabungkan kelas 1, 2, dan 3 menjadi satu kelas.

Hal itu diungkapkan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien. Menurutnya, tujuan dibuat kelas standar agar ada kesamaan pelayanan dan tidak membeda-bedakan antar peserta.

“Ke depan, tiga kelas yang ada saat ini akan diubah sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014, menuju satu kelas,” kata dia dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (20/5/2020).

Dia menyebut, kelas tunggal merupakan solusi atas polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Termasuk juga antisipasi terhadap lonjakan permintaan turun kelas demi menghindari membayar lebih mahal,” imbuhnya.

Akan tetapi, Muttaqien belum bersedia menjelaskan lebih detail rencana penghapusan kelas secara keseluruhan. Namun, ia menyebut kebijakan penghapusan kelas akan dirampungkan akhir tahun ini.

Dipihak lain, manajemen BPJS Kesehatan pun mengisyaratkan dukungannya, sejalan dengan amanat Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Tentu, ini (penghapusan kelas) menjadi hal yang baik bagi program. Selama ini, memang masih dalam pembahasan soal kelas standar,” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf, Rabu (20/5/2020).

BPJS Kesehatan, kata dia, siap melaksanakan ketentuan kelas peserta apabila sudah ada regulasi yang mengatur. Namun, saat ini pelayanan kesehatan untuk peserta mandiri masih mengacu pada sistem kelas. (*)

 13,789 kali dilihat,  23 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Pemerintah Panik, Bongkar Pasang Kebijakan Corona Bikin Bingung Masyarakat

Published

on

Junaidi Auly
Anggota DPR RI Junaidi Auly | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota DPR RI Komisi XI Junaidi Auly mempertanyakan alasan pemerintah pusat mewacanakan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disaat kasus postif covid-19 belum benar-benar turun drastis.

Menurutnya, wacana relaksasi PSBB oleh pemerintah pusat disinyalir terkait dengan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukan realisasi angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2020 yang jauh dari prediksi pemerintah.

“Saat itu Menkeu masih yakin tumbuh di angka 4,5 persen, nyatanya terkontraksi 2,41 persen secara kuartalan, artinya pertumbuhan anjlok dan hanya tumbuh 2,97 persen,” kata dia di sela-sela resesnya di Lampung (19/5/2020).

Seharusnya, dia melanjutkan, pemerintah menyadari sejak awal sehingga tidak panik. Menurutnya pemerintah selama ini lamban dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia, sehingga ekonomi terus bertopang pada konsumsi rumah tangga.

“Begitu daya beli jatuh, konsumsi terpangkas yang berefek berkurangnya permintaan barang dan jasa, PHK pun meningkat akibat industri terdampak,” kata Legislator asal Lampung ini menjelaskan.

Paniknya pemerintah dalam penangangan virus corona, kata dia, tercermin dalam bongkar pasang beberapa kebijakan, misalnya terkait larangan mudik, buka tutup bandara, pembatasan usia bekerja, wacana relaksasi PSBB.

“Masyarakat menjadi bingung dengan pernyataan para pejabat yang tidak sinkron satu sama lainnya,” ujarnya.

Wacana relaksasi PSBB setelah memburuknya indikator ekonomi makro Indonesia disayangkan oleh Junaidi karena mencerminkan ketidak sabaran pemerintah dalam penanganan pandemi corona.

“Selama pemerintah tidak tegas dan inkonsisten dalam menyelesaikan permasalahan darurat kesehatan ini, maka memperbaiki ekonomi pun akan sulit,” tandasnya. (*)

 9,644 kali dilihat,  19 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Konser BPIP Dihujani Kritik, Ketua MPR ‘Pasang Badan’

Published

on

Konser BPIP
Foto dalam acara Konser BPIP yang menuai kritik | Foto: twitter.com/susetyopr

Lampung.co – Guyuran hujan kritik terhadap acara konser yang digagas Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus berlanjut. Tak terkecuali dari Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin.

Din menilai, disamping tidak mematuhi kaidah protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19, pemerintah juga terkesan gembira di atas rakyat yang menderita di tengah pandemi ini.

“Mengapa pada saat demikian Pemerintah justru mempelopori acara seperti konser musik yang tidak memperhatikan protokol kesehatan, dan terkesan bergembira di atas penderitaan rakyat,” kata Din dalam keterangan resminya, Selasa (19/5/2020).

Meski demikian, Dia juga tetap meminta kepada umat Islam tetap konsisten menaati Fatwa MUI untuk sementara waktu mengalihkan salat berjemaah atau beribadah di rumah masing-masing.

“Tidak perlu ada yang ‘membalas dendam’ terhadap ketidakadilan Pemerintah (yang melanggar kaidah protokol kesehatan) tersebut dengan keinginan berkumpul di masjid-masjid,” kata Din.

Dirinya pun meminta kepada pemerintah untuk bersimpati terhadap penderitaan rakyat yang terdampak wabah corona seperti pengangguran akibat dirumahkan pihak perusahaan hingga korban PHK.

Mendapat hujan kritik dari berbagai pihak, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta maaf kepada publik atas penyelenggaraan konser yang digelar bersama BPIP karena tidak mematuhi social distancing.

Bamsoet mengatakan, foto bersama yang dilakukan tanpa mengindahkan social distancing dilakukan secara spontan. “Sebab, semua pihak yang terlibat saat itu tengah bergembira,” ujarnya dikutip dari CNN Indonesia.

“Jadi, kalau ada yang perlu disalahkan dari acara maupun dari foto yang seolah-olah mengabaikan protokol kesehatan, sayalah orangnya (yang beratnggung jawab), bukan yang lain,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu. (*)

 8,422 kali dilihat,  19 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca