fbpx
Connect with us

Lampung

Pelayanan Banyak Dikeluhkan, Ombudsman Sarankan BPN Kelola Pengaduan

Published

on

Video Conference Ombudsman

Lampung.co – Kepala Ombudsman R.I Perwakilan Provinsi Lampung bersama Kepala Kanwil Kementerian Agraria dan Tata Ruang Provinsi Lampung hadir di markas Kepolisian Daerah (Polda) Lampung untuk mengikuti Video Conference yang dilaksanakan Ombudsman Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional secara serentak se-Indonesia hari ini Kamis, 8 Maret 2018.

Video conference ini merupakan salah satu bentuk koordinasi antara Ombudsman RI dengan Kementerian ATR/BPN, koordinasi dilakukan terkait penandatanganan perjanjian kerjasama antara Ombudsman RI dengan Kementerian ATR/BPN. Perjanjian kerja sama tersebut dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan atas nota kesepahaman bagi para pihak untuk melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Tujuannya perjanjian kerja aama ini menjadi petunjuk pelaksanaan atas nota kesepahaman bagi para pihak untuk melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada acara video conference, Anggota Ombudsman R.I Alamsyah Saragih juga menyampaikan hasil survey kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik (SPP) sesuai Undang-Undang (UU) No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publlik, yang dilaksanakan pada tahun 2017 terhadap BPN seluruh Indonesia. Sejumlah kantor BPN yang mendapat predikat kepatuhan tinggi (zona hijau) akan diberikan apresiasi, sedangkan kantor BPN yang masih mendapatkan predikat kepatuhan sedang (zona kuning) atau bahkan buruk (zona merah) karena belum patuh pada UU Pelayanan Publik, akan diberikan masukan dan saran dalam rangka perbaikan.

Selain menyampaikan apresiasi dan saran perbaikan kepada BPN, Ombudsman juga akan mengupas sejumlah laporan masyarakat menyangkut pelayanan BPN secara nasional. Hal tersebut penting mengingat secara nasional, lebih dari 14% jumlah laporan yang masuk kepada Ombudsman RI merupakan pengaduan terkait pelayanan publik yang diselenggarakan BPN.

Diharapkan dengan adanya perjanjian kerjasama ini, hal-hal seperti percepatan penanganan pengaduan masyarakat, koordinasi perkembangan pelaksanaan rekomendasi Ombudsman, pertukaran data dan/atau informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. (Rls)

18 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Dosen UIN Raden Intan Lampung Terbukti Cabuli Mahasiswinya

Published

on

Vonis

Lampung.co – Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung SH terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap mahasiswinya sendiri.

Terdakwa diganjar Majelis Hakim dengan hukuman satu tahun penjara dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Selasa (17/9/2019).

Majelis Hakim yang dipimpin oleh Aslan Ainin menyatakan terdakwa SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul.

Ketua Majelis Hakim menyebutkan bahwa terdakwa bersalah sebagaimana diatur dalam dakwaan pengganti pasal 290 ayat 1 KUHP tentang pencabulan.

“Maka menjatuhi terdakwa […] (SH) dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun dikurangi selama terdakwa dalam kurungan,” kata Aslan.

Hukuman dosen yang berbuat asusila terhadap anak didiknya di universitas berlabel Islam itu jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 2 tahun dan 6 bulan penjara.

Hal memberatkan dalam tuntutan JPU, terdakwa sebagai seorang pengajar tidak memberikan contoh yang baik bagi anak didiknya. Malah berbuat sebalik, yakni perbuatan asusila.

Diketahui, berdasarkan keterangan dari surat dakwaan, JPU menyatakan bahwa peristiwa pencabulan itu bermula pada Jumat (21/12/2018) sekira jam 13.20 WIB. Ketika itu, si mahasiswi yang menjadi korban hendak mengumpulkan tugas mandiri mata kuliah Sosiologi Agama II.

“Kemudian korban mengajak rekannya saksi IN untuk menemaninya menemui dosen pengajar mata kuliah tersebut yaitu terdakwa SH,” jelas jaksa.

Saat korban bertemu dengan terdakwa di depan ruang dosen pengajar, korban berkata kepada terdakwa ‘Pak ini saya mau ngumpulin tugas, karena kemarin pada saat UAS saya keluar duluan, jadi tidak tahu bahwa tugas tersebut sudah dikumpul’.

“Lalu sang dosen masuk ke dalam ruangan dosen yang diikuti oleh korban, kemudian di dalam ruangan tersebut terdakwa berdiri membelakangi meja kerjanya berhadapan dengan saksi korban yang sedang berdiri,” terang jaksa.

Korban kembali berkata kepada terdakwa ‘Maaf pak saya terlambat ngumpilin tugas, karena waktu UAS saya keluar duluan, jadi tidak tahu tugasnya dikumpul’ sembari menyerahkan tugas tersebut kepada terdakwa.

“Kemudian tugas tersebut dibuka-buka sebentar oleh terdakwa lalu tugas tersebut diletakkan terdakwa di atas meja kerja terdakwa. Selanjutnya terdakwa mendekati tubuh korban sembari memegang lengan kanan korban sambil berkata lembut ‘Kebiasaan kamu ya’ lalu korban menjawab ‘ya pak minta maaf’,” kata Jaksa menirukan percakapan keduanya.

Saat itu, tangan kanan terdakwa memegang lengan kiri korban sambil dielus-elus lalu terdakwa memegang dan mengelus-ngelus dagu saksi korban sambil berkata ‘Ini apa?’ dijawab korban ‘Jerawat pak’.

Dari perbuatan itu, korban merasa takut sehingga melangkah mundur sambil berkata ‘Bagaimana pak tugas saya diterima apa tidak’ namun terdakwa diam saja tidak menjawab apapun.

“Mata terdakwa memandangi bibir korban sambil tersenyum, sehingga korban merasa tidak nyaman sambil berkata ‘Ya udah pak makasih saya ijin pulang’. Namun terdakwa kembali memegang kedua lengan korban sambil tersenyum,” urai jaksa.

Lalu terdakwa memegang bahu kanan korban sambil berkata ‘Main dimana yuk’ korban menjawab ‘Maaf pak saya ijin pulang’. Namun terdakwa tetap memegang lengan kiri korban, lalu korban berusaha untuk keluar ruangan. Terdakwa justru kembali memegang pipi kanan korban kemudian korban berontak.

“Kemudian terdakwa mengarahkan tangannya memegang payudara korban sehingga korban kaget sambil berteriak ‘Eh pak’ dan terdakwa tersenyum kembali,” beber jaksa.

Dari kejadian itu, korban bergegas keluar ruangan dan terdakwa segera mengambil tas nya lalu ikut keluar bersama korban. Setelah di pintu keluar ruangan, terdakwa berjalan keluar meninggalkan korban dan berpapasan dengan saksi IN sambil menegurnya lalu pergi.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SH menyebabkan korban selalu merasa ketakutan dan berkeringat dingin bila akan menghadap dosen. Nilai mata kuliah Psikologi Sosial yang diambil korban diberikan nilai E oleh dosen tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis korban yang diperiksa oleh Psikolog Octa Reni Setiawati, kesimpulannya bahwa dalam diri korban menunjukkan adanya trauma psikologi terkait pelecehan yang terjadi. (*)

3,964 kali dilihat, 1,937 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Anggota DPRD Lampung Sebut Tim Hukum Gubernur Sia-sia dan Mubazir

Published

on

Gubernur Arinal Djunaidi

Lampung.co – Pembentukan Tim Hukum Baru yang digagas oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendapat respon negatif dari berbagai pihak, tak terkecuali DPRD Provinsi Lampung.

Anggota DPRD Provinsi Lampung Watoni Noerdin menyebutkan bahwa rencana yang diambil oleh Gubernur Lampung di nilai merupakan hal yang sia–sia dan mubazir.

“Perekrutan Sepuluh Tim Ahli Baru akan membebani Keuangan Pemerintah,” ujar Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Bidang Organisasi itu.

DRPD menilai, kata dia, harusnya Gubernur Lampung dapat mengoptimalkan Tenaga Ahli Hukum yang sudah ada dan Biro Hukum yang telah terbentuk.

Pihaknya berharap, Pemerintah Provinsi dapat melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum melakukan Perekrutan Tim Hukum Baru untuk Gubernur Lampung.

“Jangan sampai perekrutan ini berbau unsur politik,” tegasnya.

Diketahui, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam pemerintahannya meniadakan tenaga ahli sekitar 40 orang yang selama ini dianggap menjadi beban anggaran.

Sementara untuk membantu kerja Gubernur dalam menentukan kebijakannya yang memiliki pertimbangan dan atau telaah secara hukum, Arinal membentuk Tim Hukum Provinsi Lampung.

Kepala Biro Hukum Pemprov Lampung Zulfikar menyebut, sejumah praktisi hukum dalam Tim Hukum Provinsi Lampung akan berkoordinasi dengan Biro Hukum Setdaprov Lampung. (*)

11,813 kali dilihat, 214 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Membanggakan, Atlet Bulu Tangkis Lampung Wakili Indonesia di WJC Rusia

Published

on

Muhammad Galih Rezka Ramadhan

Lampung.co – Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga provinsi Lampung, khususnya cabang olahraga (Cabor) bulu tangkis.

Atlet andalan Pra PON 2020 dari Lampung, Muhammad Galih Rezka Ramadhan akan berlaga ke kejuaraan dunia di Kazan, Rusia.

Bersama 27 atlet bulutangkis dari berbagai daerah lain, Galih sapaan akrabnya, akan berangkat ke Rusia pada 30 September hingga Oktober 2019 mendatang.

Ketua Pengprov PBSI provinsi Lampung Abdullah Fadri Auli mengatakan Galih sudah menerima surat pemberitahuan penetapan Team ke Word Junior Championship 2019.

Putra pasangan Gani Setiajaya dan Sriwidayanti ini ditetapkan menjadi tim Indonesia di Kejuaraan Dunia Junior BWF itu berdasarkan SK PP PBSI No. SKEP/079/0.3/IX/2019 tanggal 4 Sept 2019.

Kesempatan mengikuti kejuaraan Word Junior Championship baru pertama kali bagi Lampung. “Alhamdulillah atlet Lampung, Galih, masuk team ini,” ujar Abdullah Fadri.

Aab, panggilan Abdullah Fadri, berharap laga perdana atlet bulu tangkis Lampung di ajang bergengsi ini menjadi penyemangat para atlet dan pengurus untuk lebih berprestasi.

Galih merupakan tim Cabor bulu tangkis Lampung di Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Sumatera X yang akan digelar di Bengkulu, 3-9 November 2019 mendatang.

Selain itu juga, dia menjadi atlet andalan Pra PON 2020 dari Lampung. Prestasi terakhir Galih yakni juara di Sinas Primier Jakarta Bulan Agustus lalu untuk nomor ganda putra. (*)

11,807 kali dilihat, 196 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca