fbpx
Connect with us

Hukum

Kasus Suap Mustafa; KPK Periksa Kadis BM, Anggota DPRD dan Kemendagri

Published

on

Taufik Rahman

Lampung.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi, terkait kasus dugaan suap pinjaman daerah pada APBD Lampung Tengah (Lamteng), Lampung, tahun 2018.

Kali ini, penyidik KPK memeriksa satu dari empat tersangka yakni Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga (BM) Lampung Tengah, Taufik Rahman (TR).

Selain tersangka TR, KPK juga memeriksa Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah (BKD) Kemendagri, Indra Baskoro, dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka J Natalis Sinaga.

Secara bersamaan, dua orang anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Muhammad Soleh Mukadam dan Muhammad Nasir, juga diperiksa KPK.

Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JNS (Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga.

“TR (kepala Dinas Bina Marga Lamteng) diperiksa sebagai tersangka hari ini,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, seperti dilansir Rilis.id, Senin (19/3/2018).

Diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka.

Pria yang juga calon Gubernur Lampung ini diduga terlibat tindak pidana suap berkaitan dengan pinjaman daerah pada APBD Lampung Tengah tahun 2018.

Sebelumnya, KPK telah lebih dahulu menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, Anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

Mustafa diduga secara bersama-sama menjadi pemberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah, agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

Atas perbuatannya, Mustafa dan Taufik selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Natalis dan Rusliyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Net/Rus)

683 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial.

Berita

Tertangkap Judi, Dua Warga Pesisir Barat Diancam Lima Tahun Penjara

Published

on

Kasus Perjudian

Lampung.co – Dua warga Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung diamankan polisi atas kasus perjudian kartu remi jenis leng di Pekon Way Suluh, Kecamatan Krui Selatan, Sabtu (7/12/2019) sekitar pukul 00.10 WIB.

Kedua warga yang ditangkap jajaran Polsek Pesisir Tengah tersebut yakni Sanul (52) warga Pekon Way Suluh dan Supardi (29) warga Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan.

Kapolsek Pesisir Tengah Kompol Ansori BM Sidik mewakili Kapolres Lampung Barat AKBP Rachmat Tri Hariyadi mengatakan, penangkapan ke dua pelaku perjudian itu berawal adanya informasi dari masyarakat.

Pihaknya mendapat informasi bahwa di wilayah Pekon Way Suluh ada perjudian kartu remi jenis leng yang meresahkan masyarakat di sekitarnya.

Setelah mendapat laporan itu, kata dia, jajaran unit Reskrim Polsek Pesisir Tengah langsung melakukan penggrebekan.

Kompol Ansori menjelaskan, lokasi perjudian ditempat terbuka disamping rumah warga, sehingga pada saat penggrebekan banyak pelaku berhasil melarikan diri.

“Jajaran anggota unit Reskrim hanya berhasil mengamankan dua pelaku perjudian dan dua warga yang sedang menyaksikan perjudian tersebut,” jelasnya.

Namun, lanjutnya, kedua warga yang menyaksikan perjudian itu hanya dimintai keterangan, karena saat kejadian hanya sebagai penonton bukan pemain.

Selain itu petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 350 ribu, enam set kartu remi yang sudah dipergunakan, 12 set kartu remi baru dan enam unit sepeda motor.

Dua pelaku dan semua barang bukti saat ini masih diamankan di Polsek setempat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara,” jelas Kompol Ansori. (*)

25,616 kali dilihat, 76 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Laporannya Terhadap Rocky Gerung Ditolak, Henry Yoso “Bawa-bawa” Masyarakat Lampung

Published

on

Henry Yosodiningrat

Lampung.co – Setelah laporannya terhadap Rocky Gerung ditolak Bareskrim Polri, pengacara Henry Yosodiningrat bawa-bawa nama masyarakat Lampung.

Dia mengklaim bahwa masyarakat Lampung kecewa dengan pernyataan Rocky yang menyebut Presiden Joko Widodo tidak memahami Pancasila.

“Rakyat Lampung kecewa, sedih, pedih melihat presidennya dicaci maki, dikatakan tidak paham pancasila tidak mengerti pancasila, hanya hafal pancasila,” kata dia, Senin (9/12/2019).

Tak hanya itu, mantan DPR RI Dapil Lampung ini juga mengklaim Rocky justru bakal menjadi bulan-bulanan masyarakat Lampung karena pernyataanya tersebut.

“Saya khawatir Rocky Gerung di bacok sama orang Lampung,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Diketahui, laporan Henry tersebut ditolak oleh pihak Bareskrim lantaran tak ada surat kuasa dari Jokowi langsung, baik secara pribadi maupun sebagai Presiden.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Shanti Purwono tidak melihat ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Rocky karena hanya menyampaikan pendapat.

“Kita tidak melihat ada pelanggaran hukum apapun juga, itu sekedar dia berpendapat, mengemukakan pendapat. Ya diam saja,” jelas Dini di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Sebelumnya, Rocky Gerung menyebut Presiden Jokowi sebatas hapal Pancasila, namun tidak memahami nilai-nilai yang terkandungnya. Dia mengatakan itu dalam acara ILC TvOne, Selasa (4/12/2019).

“Jadi sekali lagi, polisi Pancasila atau Presiden enggak ngerti Pancasila, dia hapal tapi enggak paham,” ucapnya.

Kalau dia paham, lanjut Rocky, dia enggak berutang, kalau dia paham dia enggak naikin BPJS, kalau dia paham dia enggak melanggar UU Lingkungan. (*)

45,218 kali dilihat, 48 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Anggota FPI Lampung Divonis Bersalah Terkait Kerusuhan 22 Mei

Published

on

Vonis

Lampung.co – Anggota Front Pembela Islam atau FPI Lampung, Armin Melani dinyatakan terbukti bersalah dalam kerusuhan 21-22 Mei lalu oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Selain Armin, terdapat juga lima terdakwa lainnya Sandi Maulana, Sofyanto, Joni Afriyato, Ahmad Rifai, dan Jabbar Khomeini.

Polisi menyita kartu tanda anggota (KTA) FPI Lampung atas nama Armin dan Sandi. Kepada Tempo, Sofyanto mengaku juga anggota FPI Lampung.

Hakim Ketua, Makmur, mengatakan Armin Melani, dan lima orang lain terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 218 KUHP tentang kejahatan melawan penguasa umum.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 sampai terdakwa 6 masing-masing dengan pidana penjara selama 3 bulan dan 20 hari,” kata Makmur di ruang sidang PN Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).

Dalam pertimbangannya, Hakim Makmur menyatakan tidak menemukan hal yang memberatkan para terdakwa selama persidangan berlangsung.

“Sementara hal yang meringankan belum pernah dihukum, sopan selama persidangan, dan mengakui perbuatannya,” ujarnya.

Selain itu jga, lanjutnya, mereka berjanji tidak mengulanginya lagi serta para terdakwa menunjukan rasa penyesalannya dalam persidangan.

“Mereka juga menegaskan perbuatan tersebut tidak dimaksudkan untuk perlawanan terhadap petugas,” ucap Makmur.

Diketahui sebelumnya, Armin dan terdakwa lainnya ditangkap di sekitaran lokasi kerusuhan di Polsek Gambir, Jakarta Pusat pada 23 Mei 2019 pukul 11.00 WIB.

Jaksa menuntut keenamnya melanggar Pasal 218 KUHP lantaran tidak segera pergi setelah diperintahkan untuk ketiga kalinya oleh atau atas nama kekuasaan yang berwenang. (*)

9,489 kali dilihat, 18 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca