Menu

Kasus Suap APBD Lamteng, KPK Serahkan Cagub Lampung untuk Disidang

  Dibaca : 130 kali
Kasus Suap APBD Lamteng, KPK Serahkan Cagub Lampung untuk Disidang
Bupati Lampung Tengah, Mustafa (Foto: Lampung.co/Dhebi)

Lampung.co – Setelah tersangka Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah (Lamteng), Taufik Rahman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memastikan berkas perkara penyidikan terhadap tersangka Mustafa, calon gubernur (Cagub) Lampung yang juga bupati Lampung Tengah nonaktif itu lengkap.

Keduanya menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap APBD Lampung Tengah (Lamteng).

Hari ini dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum atau tahap 2,” kata penyidik KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, seperti dilansir kompas.com, Senin (16/4/2018).

Dengan lengkapnya berkas penyidikan ini, maka Mustafa akan segera menjalani sidang. Namun, Febri belum mengungkapkan di mana lokasi sidang Calon Gubernur Lampung itu akan digelar.

Mustafa ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Mereka diduga memberikan suap ke Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto.

Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT Sarana Multi Infrastruktur.

Terhitung sejak 16 Februari 2018, dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap Mustafa di Rumah Tahanan KPK.

Sebelumnya, berkas perkara penyidikan Kepala Dinas Bina Marga (Kadis BM) Lampung Tengah nonaktif Taufik Rahman, dalam kasus dugaan suap APBD kabupaten setempat kepada DPRD, dilimpahkan KPK ke penuntutan.

Dengan demikian, kasus yang melibatkan Bupati Lampung Tengah sekaligus calon gubernur (Cagub) Lampung, Mustafa itu, Taufik akan segera menghadapi persidangan.

“Hari ini dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka ke penuntutan tahap II atas nama Taufik Rahman terkait dugaan korupsi persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, seperti dilansir detikcom, Kamis (12/4/2018).

Untuk melengkapi berkas perkara Taufik, KPK telah memeriksanya sebanyak delapan kali, sementara saksi yang diperiksa ada 34 orang.

Saksi tersebut terdiri atas berbagai unsur, antara lain Bupati Lampung Tengah Mustafa, Wakil Bupati Lampung Tengah, Ketua DPRD Lampung Tengah dan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah.

Kemudian, Anggota DPRD Lampung Tengah, PNS di Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Pegawai Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Sekda Lampung Tengah, Kepala Bidang Informasi Kepegawaian BKPSDM Lampung Tengah dan Swasta.

Kasus ini berawal dari rangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK berkaitan dengan pinjaman daerah APBD Lampung Tengah 2018.

Bermula dari kebutuhan Pemkab Lampung Tengah akan pinjaman daerah berupa surat pernyataan yang harus ditandatangani dengan DPRD Lampung Tengah.

Namun DPRD Lampung Tengah disebut meminta adanya fee yang diduga KPK sebesar Rp 1 miliar untuk mendapatkan persetujuan atau tanda tangan surat pernyataan tersebut. Permintaan itu disamarkan lewat kode ‘cis’ (uang, bahasa daerah).

Atas perkara tersebut, KPK pun menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

Kemudian KPK juga menangkap Bupati Lampung Tengah Mustafa dan menetapkannya sebagai tersangka. Mustafa diduga memberikan arahan kepada Taufik untuk memberikan suap kepada Natalis dan Rusliyanto. (*/rus)

Bagikan yang bermanfaat
  • 1
    Share
Editor:
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Sekilas

Portal berita Lampung terbaru hari ini

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional