Menu

Enam Kabupaten di Lampung Ini Rawan Politik Uang, Simak

  Dibaca : 399 kali
Enam Kabupaten di Lampung Ini Rawan Politik Uang, Simak
Politik Uang (Foto: Ilustrasi/Istimewa)

Lampung.co – Lampung akan menggelar tiga pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 Juni mendatang, yaitu pemilihan gubernur (Pilgub) dan pemilihan bupati (Pilbup) Tanggamus serta Lampung Utara.

Lembaga Survey Saiful Munjani Risert (SMRC) memetakan delapan daerah di Lampung sebagai daerah rawan politik uang, saat merilis hasil survey elektabilitas ke empat pasangan calon gubernur Lampung.

Zona tertinggi rawan politik uang meliputi Zona Empat yang terdiri dari Lampung Barat, Pesisir Barat dan Tanggamus dan Zona Dua terdiri dari Tulangbawang, Tulangbawang Barat dan Mesuji.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung menginstruksikan jajarannya hingga daerah untuk mengetatkan pengawasan di lapangan terkait indikasi politik uang tersebut.

Bawaslu Lampung juga telah meminta kepada jajaran Panwaslu di daerah untuk mengawasi secara ketat di lapangan, soal praktik pelanggaran dalam pilkada terkait dengan potensi adanya politik uang.

“Kami sudah menyerukan petugas di daerah untuk mengawasi praktik politik uang secara ketat di lapangan,” kata Komisioner Bawaslu Bidang Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga, Iskardo P Panggar, seperti dilansir Republika, Senin (26/3/2018).

Pihaknya terus mengadakan komunikasi kepada pemerintah dan elemen masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengawasan terkait indikasi adanya politik uang pada pilkada mendatang.

Selain itu, Bawaslu juga sudah melakukan komunikasi dengan para pasangan calon pilkada dan timnya agar melakukan praktik yang dibenarkan atau halal dalam kontestasi pilkada dengan cara-cara yang benar.

“Kepada paslon dan timnya, kami berharap dalam meraih simpati masyarakat menggunakan praktik yang beradab, agar pelaksanaan pilkada berlangsung aman, tertib, dan lancar,” imbau Iskrado.

Kepada masyarakat, dia sangat berharap untuk tidak menjual suara atau hak politiknya dalam pilkada dengan sejumlah uang.

Pada pelaksanaan pemungutan suara,Iskardo menghimbau agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya, sesuai dengan penilaian yang rasional.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye yang menyebutkan: bahwa partai politik, pasangan caon dan tim kampanye dilarang memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Bila terbukti bisa mendapat sanksi pembatalan calon. (*/Rus)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
- Advertisement -


Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional