Menu

DPRD Lampung Setujui Raperda Pemerintah Pinjam Dana ke PT SMI

  Dibaca : 447 kali
DPRD Lampung Setujui Raperda Pemerintah Pinjam Dana ke PT SMI
Rapat paripurna tentang Raperda Pinjaman Daerah di gedung DPRD Provinsi Lampung (Foto: Dok. Humas DPRD Prov. Lampung)

Lampung.co – Raperda Pemerintah pinjaman dana kepada PT SMI senilai Rp 600 miliar akhirmya disetujui. Hal ini terungkap dalam rapat paripurna tentang Raperda Pinjaman Daerah di gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin 26/3/2018.

Dalam paripurna yang langsung dipimpin Ketua DPRD Lampung Dedi Afrizal, 44 anggota DPRD yang hadir mengamini menyetujui Raperda peminjaman dana pemda kepada PT SMS senilai 600 Miliar.

Juru bicara pansus pembahasan perda pinjaman daerah, Zeldayati mengatakan, Pembangunan di daerah sangat terkait dengan kemampuan biaya yang dimiliki pemerintah daerah. Sumber pembangunan berasal dari PAD dan juga bantuan pusat. Dalam hal ini anggaran yang dimiliki daerah terbatas.

“Maka pemda dapat mencari alternatif dana guna pembangunan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan masyarakat.Pemda dapat melakukan pinjaman daerah. Pinjaman ini adalah alternatif dan merupakan solusi menutup kekurangan kas daerah dan mendukung berbagai kegiatan daerah. Ini juga sudah diatur dalam PP nomor 30 tahun 2011,” imbuhnya.

Dijelaskannya, dalam pembahasan perda pinjaman ini, pihaknya sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait, yaitu dinas PUPR Provinsi Lampung, Badan keuangan Provinsi Lampung dan juga Biro Hukum.

Diketahui pinjaman Rp 600 miliar ini ditujukan untuk pembangunan ruas jalan di beberapa kabupaten/kota. Enam ruas jalan yang akan dibangun tahun ini yaitu ruas Jalan Pringsewu–Pardasuka (18.797 Km), ruas Jalan Padang Cermin–Kedondong Kabupaten Pesawaran (29.671 Km), Ruas jalan Bangunrejo–Wates Lampung Tengah (22.212 Km).

Selanjutnya, ruas jalan di Kabupaten Lampung Selatan yaitu Simpang Korpri–Sukadamai (20.468 Km), dan Ruas jalan di Kabupaten Mesuji yakni Simpang Pematang–Brabasan (11.602 Km) dan Brabasan – Wiralaga (29.443 Km).

DPRD Provinsi Lampung

Rapat paripurna tentang Raperda Pinjaman Daerah di gedung DPRD Provinsi Lampung (Foto: Dok. Humas DPRD Prov. Lampung)

Apresiasi Pemerintah

Sementara Pemerintah Provinsi Lampung memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada DPRD Provinsi Lampung yang telah menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi peraturan daerah (perda) Provinsi Lampung

“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada Dewan terhormat atas telah disetujuinya rancangan peraturan daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” kata Plt Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, mewakili Gubernur Lampung Didik Suprayitno saat rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung pembicaraan tingkat II persetujuan rancangan peraturan daerah Provinsi Lampung prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung tentang pinjaman Pemerintah Daerah kepada PT. SMI, di ruang sidang paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (26/3).

Hamartoni Ahadis menjelaskan pinjaman pemerintah daerah kepada PT. SMI sebesar Rp. 600 miliar, ditujukan untuk membiayai pembangunan 6 (enam) ruas jalan di Provinsi Lampung.

“Yang terpenting adalah telah disetujuinya peraturan daerah tentang pinjaman daerah tersebut. Terkait pencairan dana, dipihak internal PT. SMI tentunya memiliki aturan tersendiri terkait mekanisme pencairan dana,” katanya.

Adapun keenam ruas jalan tersebut yakni ruas simpang korpri-sukadamai sebesar Rp. 60 miliar, ruas padang cermin-kedondong sebesar Rp. 160 miliar, ruas bangunrejo-wates sebesar Rp. 110 miliar, ruas pringsewu-pardasuka sebesar Rp. 50 miliar, ruas simpang pematang-brabasan sebesar Rp. 80 miliar, dan ruas brabasan-wiralaga sebesar 140 miliar.

Hamartoni menjelaskan infrastruktur jalan merupakan prioritas utama pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan ketersedian infrastruktur jalan yang handal maka kelancaran pergerakan arus transportasi darat akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung.

“Diharapkan dengan adanya penanganan jalan Provinsi ini, pertumbuhan ekonomi Lampung dapat terus meningkat serta turut berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.

Untuk itu, dengan disetujuinya raperda tersebut sebagai perda, jelas hamartoni, maka dalam rangka penerapan/pelaksanaan lebih lanjut perda tersebut, Kepala OPD pelaksana perda terkait untuk segera menyiapkan dan mengambil langkah yang diperlukan yakni melaksanakan pembangunan 6 (enam) ruas jalan di Provinsi Lampung, melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Mendagri dan Menteri Keuangan RI setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.

Pada kesempatan itu, terdapat juga laporan hasil pembahasan pantia khusus DPRD Provinsi Lampung tentang laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI atas efektivitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu pada Pemerintah Provinsi Lampung.

“Ada beberapa masukan dari hasil pembahasan tersebut. Karena itu forum ini dijadikan sebagai barometer untuk mengoreksi apa yang telah kita lakukan, untuk memberikan pelayanan mudahan bisnis dan investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di Lampung,” jelasnya. (Adv)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website untuk lembaga atau bisnis. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Banner Ads

- Iklan Layanan Masyarakat -
-Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H-


Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional