Menu

Dinilai Berpihak, Rakata Institute Dilaporkan ke KPU dan Bawaslu Lampung

  Dibaca : 466 kali
Dinilai Berpihak, Rakata Institute Dilaporkan ke KPU dan Bawaslu Lampung
Direktur Rakata Institute Eko Kuswanto (tengah). | Foto: Istimewa

Lampung.co – Terkait adanya dugaan penggiringan opini terhadap masyarakat yang dinilai menguntungkan salah satu pasangan calon (Paslon) dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Lampung, Lembaga Survei Rakata Institute dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung, Senin (16/4/2018).

“Kita menilai, rilis hasil survei lembaga ini menggiring opini masyarakat, menguntungkan salah satu pasangan calon,” ujar Koordinator Presidium Jaringan Pemuda Republik Indonesia (Japri) Lampung, Hermawan di Kantor KPU Lampung.

Dia  juga mendesak KPU Lampung membentuk dewan etik untuk memeriksa lembaga survei tersebut. Sebab, Rakata Institute juga, belum terdaftar sebagai lembaga survei.

“Kita mendesak KPU membentuk dewan etik untuk melakukan klarifikasi dan investigasi. Sebab, seperti pernyataan ketua KPU beberapa waktu lalu, Rakata belum terdaftar di KPU,” kata Hermawan.

Menurut dia, hasil survei yang dirilis lembaga survei Rakata Institute, telah membuat gaduh masyarakat dan merusak citra pemilihan gubernur Lampung. Diduga lembaga ini dibiayai oleh korporasi besar di Lampung.

“Dari hasil survei tersebut, diduga Rakata dibiayai oleh salah satu paslon yang di dukung oleh korporasi besar,” ujar Hermawan.

Sebelumnya, Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono menyebutkan, hingga saat ini baru satu lembaga survei yang terdaftar di KPU.

“Lembaga survei yang sudah melaporkan ke KPU Provinsi Lampung yakni Indo Barometer,” ungkapnya, Jum’at (13/4/2018).

Menurut Nanang, seharusnya lembaga survei yang merilis hasil surveinya dan berkaitan dengan Pilgub Lampung 2018, melaporkan kepada KPU Lampung, karena hal ini diatur dalam UU dan PKPU.

“Lembaga survei wajib menyampaikan kepada publik secara transparan sumber dana atau pihak yang memberi dana kegiatan survei yang diekspos kepada publik. Seperti yang pernah dilakukan salah satu lembaga survei nasional,” jelas Nanang.

Jadi, lanjut dia, lembaga survei betul-betul menjaga integritas dan akuntabilitas aktivitas surveinya. Bila tidak, wajib diingatkan oleh Asosiasi Lembaga Survei terkait etika kegiatan survei.

Untuk diketahui, Direktur Rakata Institute juga adalah pegawai negeri sipil (PNS). Sedangkan di dalam Undang-Undang mengatur bahwa PNS tidak diperbolehkan turut serta dalam berpolitik atau harus netral.

Dengan adanya indikasi pelanggaran tersebut Japri meminta Bawaslu dan pihak terkait untuk menindak tegas siapapun oknum PNS yang ikut serta dalam berpolitik. (*/rus)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Sekilas

Peringkat Trafik Portal Berita Online Lampung

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional