Menu

Tolak Kapitalisasi Politik Demokrasi Dalam Pilgub Lampung 2018

  Dibaca : 615 kali
Tolak Kapitalisasi Politik Demokrasi Dalam Pilgub Lampung 2018

Lampung.co – Apa yang paling laris dijual di negeri ini? Boleh jadi politik. Politik sejatinya merupakan pekerjaan yang mulia. Melalui politiklah urusan-urusan publik dapat dikelola secara efektif, sehingga negara dengan seluruh alatnya dapat difungsikan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat. Apa yang musykil dilakukan oleh tangan-tangan sosial masyarakat, dapat dilakukan dengan mudah oleh tangan partai politik maupun para politisi. Itu idealnya.

Kenyataannya? Tak semudah retorika. Kini, politik berubah drastis fungsinya. Politik jadi ajang komoditi, sekaligus alat-tukar yang paling menjanjikan. Dunia politik sungguh telah berubah menjadi pasar bebas, sekaligus pasar taruhan yang paling menggiurkan. Tengoklah bagaimana para calon dalam pilkada di mana saja. Selalu ada obral uang, sekaligus bual janji, untuk menuju tangga jabatan puncak di pemerintahan daerah. Lalu, lahirlah para pialang sekaligus broker politik yang kian mengawetkan dan menggelembungkan budaya politik uang.

Politik uang bukan malah berhenti, tapi kian menjadi-jadi. Kita sungguh miris mendengar kabar, bagaimana uang miliaran begitu mudah jadi alat jual-beli kepentingan politik dalam berbagai pilkada di negeri ini. Baru mau mendaftar jadi calon saja konon sudah harus mengeluarkan fulus sangat besar, apalagi sudah jadi calon dan terpilih. Tak dapat dibayangkan, bagaimana para pejabat negara/politik itu manakala sesudah terpilih kemudian harus “melunasi utang-utang politik”. Lalu, kapan berkonsentrasi untuk mengemban amanat publik secara serius tanpa diganggu oleh tagihan-tagihan “kas-bon politik”? Jabatan publik jadi sulit kembali ke hulunya, yakni rakyat pemberi mandat. Bisa-bisa malah memanjakan cukong.

Berangkat dari kondisi yang demikian tersebut, gelagat perpolitikan di Lampung tak lepas dari situasi yang telah digambarkan diatas, saat pemilu 2014 lalu, kita melihat begitu banyak “campur tangan” pengusaha untuk menyukseskan kemenangan salah satu cagub dengan memberikan gula kepada masyarakat, hampir di tiap desa pada tiap kabupaten di Lampung, kala itu. Begitu juga dari kampung hingga kota, ada hiburan dadakan yang didalam setiap eventnya terdapat hadiah-hadiah yang bernilai jutaan rupiah. Semuanya ditujukan bukan untuk menghibur masyarakat, melainkan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya suara dari hiburan yang menghamburkan uang ratusan hingga milyaran rupiah. Kita juga melihat betapa mudahnya partai politik serampangan dan begitu pragmatis dalam mengusung calon gubernur yang bukan berasal dari “keluarga” Partai tersebut, secara otomatis tindakan demikian merupakan “pembunuh” sistem kaderisasi dan pendidikan politik di partai itu.

Tentu saja, pada perhelatan pilgub kali ini kita tidak ingin ada berbagai macam kejadian seperti diatas yang kembali melukai demokrasi, sebab itu sejak dini gejala-gejala awal terjadinya politisasi kapital tersebut harus diantisipasi, maka dari itu kami meminta Kepada setiap partai yang ikut dalam pilkada 2018 untuk tidak melakukan praktik-praktik money poltik seperti suap-menyuap, jual-beli dukungan, begitu Kepada setiap calon Gubernur untuk dapat bersaing secara sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta etika berdemokrasi, kepada penyelenggara, pengawas, dan pemantau pemlu untuk dapat bekerja semaksimal mungkin agar tercipta pilkada yang sesuai dengan asas pemilu yang Jurdil dan luber, begitu juga para akademisi, aktivis untuk turut serta perduli dan aktif memberikan masukan dan kerja kongkrit agar tercipta iklim demokrasi yang sehat serta berkualitas.

Een Riansah

(Front Muda Nahdliyin Lampung)
(Red)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
- Advertisement -


Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional