Connect with us

Kolom

Potensi Besar, Kenapa Petani Damar Kurang Sejahtera? Ini Masalahnya

Published

on

Damar

Sekitar 350 kepala keluarga di Pekon Pahmungan, Lampung, terbukti mampu menjaga repong atau kebun damar yang berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Namun, kebijakan pemerintah diperlukan agar masyarakat yang bergantung pada hasil hutan dapat sejahtera.

Suasana berbeda terasa saat memasuki wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Meski berada dekat pesisir laut, tanaman keras dan pohon hutan banyak dijumpai, seperti duku, durian dan yang paling terkenal damar mata kucing (Shorea javanica).

Sejak masa Kolonial Belanda, getah damar mata kucing, -namanya terambil dari warnanya getahnya yang bening seperti mata kucing, dari wilayah Pesisir Barat Lampung namanya telah mendunia. Pohon damar ditanam oleh leluhur warga desa sejak 1829 dan di masanya pernah menjadi komoditas primadona yang terkenal.

Hingga kini, wilayah ini terus menghasilkan getah damar, seperti Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Tengah, Karya Pengawa, Ngambur, Bengkunat dan Pesisir Selatan. Getah damar asal pesisir Lampung hingga sekarang banyak dikirim ke mancanegara, termasuk negara-negara Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan hingga Filipina. Getah damar diperlukan dalam industri cat, tinta, farmasi dan kosmetik.

Salah satu pusat damar adalah di Pekon (desa) Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, yang memiliki luas wilayah sekitar 2.500 hektar, dengan luas repong, istilah untuk kebun-hutan damar, adalah sekitar seribu hektar.

Sebagian besar warga Pahmungan adalah petani, dengan sebagian kecil merupakan pedagang dan pegawai negeri. Rata-rata pendidikan masyarakat SLTA atau sederajat. Menurut warga, repong damar di Pahmungan dapat terus bertahan karena warga takut “kualat” yang akan berujung malapetaka, jika menebang pohon damar yang ditanam para leluhur.

Menurut Efendi (34) yang akrab dipanggil Bawon, salah satu warga Pekon Pahmungan, dari total 350 Kepala Keluarga di Pekon Pahmungan, rata-rata tiap KK memiliki lahan seluas dua hektar, dimana terdapat sekitar 50 pohon damar per hektarnya. Setiap pohon, dalam sebulan rata-rata menghasilkan getah damar dua kilogram.

“Kalau tiap keluarga menghasilkan 200 kilogram getah damar per bulan. Dengan harga saat ini (29 April 2015) Rp15 ribu per kilogram, maka penghasilan berkisar Rp3 juta,” jelasnya. Penghasilan itupun bukan jaminan untuk terus diperoleh, karena produktivitas getah damar ditentukan oleh usia tanaman maupun kondisi cuaca.

Pohon damar mulai menghasilkan getah sejak usia dua puluh tahun. Jika kondisi cuaca tidak menentu dan terlalu banyak hujan atau tidak hujan sama sekali, maka produksi getah damar menjadi terganggu.

“Buat menambah penghasilan, sebagian warga menjadi buruh penyortir getah damar atau pekerjaan lainnya,” tambah Bawon, saat ditanya alternatif penghasilan di luar damar untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Harga Pasar Rendah Penyebab Kualitas Damar Menurun
Meskipun hutan damar masih tetap dijaga oleh masyarakat, namun harga beli pasar untuk getah damar saat ini menurun. Tak ayal hal ini cukup mencemaskan bagi Bawon dan warga lainnya. Bagi warga masyarakat agar dapat mencukupi kebutuhan hidup ideal keluarga harga getah damar adalah Rp25-30 ribu per kilogramnya.

“Tahun 2014, harga sempat Rp23 ribu per kilogram. Kami senang sekali. Kami pun rajin meremajakan pohon damar yang sudah tua dan tumbang. Tapi dengan harga seperti saat ini, Rp15 ribu, jelas kami sulit,” terang Yusril (49), salah seorang warga.

“Kalau harga getah damar minimal Rp30 ribu per kilogram, kami siap jaga hutan siang malam termasuk menghadapi para perambah,” imbuhnya.

Harapan yang sama dikatakan Musnida (41), warga lain pengumpul getah. Dengan harga yang rendah, maka kualitas getah damar pun menurun. Selama ini ada tiga tingkatan kualitas getah damar. Yakni kualitas asalan, AC, AB dan ABC atau kualitas ekspor.

“Harga Rp15 ribu jelas sangat merugikan kami. Hanya cukup memenuhi kehidupan sehari-hari minimal. Yang punya sawah, mungkin sedikit bisa menyimpan sedikit uang hasil getah damar. Tapi yang tidak punya, hidup pas pasan,” keluhnya.

Dengan harga yang rendah untuk kualitas ekspor atau ABC, sebesar Rp15 ribu per kilogram, warga lebih memilih menjual getah damar berkualitas rendah. Caranya dengan mengoplos getah damar dengan tepung terigu.

Untuk mengejar kuantitas, maka getah damar yang usianya belum genap satu bulanpun, bahkan baru seminggu, terpaksa diambil. Ciri-ciri getah damar yang berusia satu minggu, getah akan terasa lengket jika dipegang.

Seorang pengusaha Perancis bahkan pernah mengeluhkan kualitas damar yang menurun ini kepada Dinas Kehutanan Lampung. Persoalan ini lalu menjadi mirip lingkaran setan, saat harga menurun, kualitas produk pun tidak bisa dipertahankan.

Dari sisi sosial, rendahnya harga getah juga mulai membuat pencurian getah antar warga kerap terjadi. “Akibatnya warga sering saling curiga dengan tetangga sendiri. Ya, karena butuh uang buat kebutuhan,” kata Bawon.

Bahkan pernah ada warga Pahmungan yang menjual pohon damar tinggalan leluhur kepada pengelola kayu. Adapun warga lain mencoba peruntungan lain dengan ganti menanam pohon lain, seperti karet di kebunnya.

Menurut Bawon, jika kondisi ini tidak berubah masa depan hutan damar cukup mencemaskan, “Bukan tidak mungkin ke depan masyarakat akan menebangi pohon damar dan menjualnya. Termasuk pula mulai merambah hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).”

Perlu Standardisasi Harga di Tingkat Petani
Bagi seorang Supiatna (40), pengepul getah damar di Pekon Pahmungan, sebenarnya tidak masalah untuk membeli getah di tingkat Rp30 ribu per kilogram, namun masalahnya harga ditentukan oleh para pedagang besar.

“[Saya bisa beli di harga Rp30 ribu], kalau harga jual saya dengan agen juga naik. Saat ini harga getah ditentukan agen dari Krui maupun di Jakarta. Kita tidak tahu berapa sebenarnya harga getah damar, di pasar Indonesia maupun dunia. Perlu campur tangan pemerintah,” kata dia.

Herdi Wilismar, dari Persatuan Masyarakat Petani Repong Damar (PMPRD) mengiyakan hal ini. Dia berharap perlu adanya campur tangan pemerintah untuk menjaga harga beli getah damar di tingkat petani. Dengan cara ini dia percaya hutan damar akan tetap lestari. Termasuk kawasan TNBBS yang berbatasan wilayah repong damar ini.

“Saat ini harga getah damar yang masuk akal yakni Rp30 ribu per kilogram. Dengan harga ini, saya percaya masyarakat kian membaik kehidupannya. Kalau masyarakat sejahtera, hutan damar akan mereka jaga dari ancaman luar maupun dalam,” jelas Herdi.

Lebih lanjut Herdi menjelaskan, guna mengatur harga getah damar, sebenarnya warga di Pekon Pahmungan sempat mewacanakan untuk membentuk bank desa.

“Gunanya untuk membeli dan menyalurkan getah damar yang dihasilkan warga. Bank desa akan membeli harga getah damar dengan harga standard, dan tidak akan menjual getah damar dengan harga rendah kepada para agen. Dengan demikian petani tidak lagi dipermainkan oleh agen,” katanya.

Dari hasil perhitungan Herdi, putaran uang getah damar di Pekon Pahmungan adalah Rp2,1 miliar per bulan atau Rp12,6 miliar dalam enam bulan. Namun karena terbentur modal, ide ini belum berlanjut.

Herdi berharap pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Provinsi Lampung dapat mengeluarkan Peraturan Daerah yang terkait dengan pengaturan harga getah damar ini. Herdi berargumentasi putaran dana dari bisnis getah damar di Pesisir Barat Lampung sangatlah besar.

Dari sekitar 875 ribu pohon damar yang ada di wilayah ini, jika dimanfaatkan optimal maka akan setara dengan potensi ratusan miliar rupiah dana berputar setiap tahunnya. “Negara perlu hadir bagi warga negara, karena faktanya hampir semua petani damar disini hidupnya tidak sejahtera,” pungkasnya. (*)

Oleh: Taufik Wijaya
Kontributor Mongabay Indonesia
*Artikel Lampung.co ini terbit pertama kali di Mongabay.co.id dengan perubahan seperlunya.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca.

 7,401 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Kolom

[Kolom] Amoral Itu, ‘Ndompleng’ Bansos Covid-19 untuk Kepentingan Politik

Published

on

Edwin Febrian
Edwin Febrian | Foto: Koleksi Pribadi

Virus Corona atau Covid-19 tengah melanda seantero bumi ini. Ratusan ribu manusia meninggal dunia akibat virus yang disebut-sebut asal Provinsi Wuhan, China ini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Di Indonesia pun melalui Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Alam. Sehingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang sedianya digelar tahun ini, September 2020 ikut terdampak dan terpaksa ditunda.

Penundaan berlaku untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Hal ini berdasarkan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada bulan Maret 2020 lalu. Terdapat 4 poin yang disepakati dalam RDP tersebut yakni sebagai berikut:

1. Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.

2. Pelaksanaan pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR.

3. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka Komisi II DPR meminta pemerintah menyiapkan payung hukum baru berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

4. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR meminta kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merealokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penaganan pandemi Covid-19.

Kesepakatan hasil rapat itu akhirnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menunda Pilkada Serentak 2020 akibat pandemi Covid-19. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (4/5/2020) lalu.

Dalam Perppu itu, terdapat pasal 201A yang menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah serentak ditunda karena terjadi bencana nonalam. Selanjutnya akan dilaksanakan pada Desember 2020 mendatang.

Pilkada Serentak di Lampung

Lampung, salah satu provinsi yang akan menggelar pilkada serentak tahun ini. Tercatat ada 8 (delapan) Kabupaten/Kota Kepala daerahnya yang akan berakhir masa jabatannya (AMJ) tahun depan.

Delapan kabupaten/kota yang akan sedianya akan menggelar Pilkada diantaranya Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Selatan, Way Kanan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Pesawaran, dan Pesisir Barat.

Pilkada serentak di Lampung mayoritas akan diramaikan kembali petahana. Sebut saja, di Pesawaran (Dendi Ramadhona), Lampung Selatan (Nanang Ermanto), Bandar Lampung (Istri Walikota, Eva Dwiana Herman HN), Lampung Tengah (Loekman Djoyosoemarto), Lampung Timur (Zaiful Bukhori), Way Kanan (Raden Adipati Surya), dan Pesisir Barat (Agus Istiqlal).

Manfaatkan Situasi Darurat Covid-19

Momen pandemi Covid-19 ini tampaknya tak disia-siakan oleh petahana sebagai ajang pencitraan, narsis, bahkan ndompleng bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat. Tak sedikit petahana yang mendapat kritikan pedas dari sejumlah kalangan lantaran menggunakan Bansos untuk kepentingan pribadi, kroni dan kelompoknya.

Bahkan, merekapun pun tidak malu ndompleng Bansos dengan menempel foto dan namanya di paket bantuan yang akan dibagikan kepada warga terdampak Covid-19. Gaya ndompleng ini, menjadikan petahana sebagai bahan ejekan atau olok-olokan. Dinilai tidak bermoral atau amoral dan tidak peka terhadap permasalahan masyarakat. Menggunakan kesempatan dalam kesempitan.

Sebagai langkah antisipasi untuk gaya ndompleng yang amoral ini, pemerintah pun akhirnya mengambil sikap. Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi misalnya, dengan tegas mengeluarkan SE No 045.2/1431/01/2020 agar penyaluran Bansos tidak mencantumkan nama atau foto Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Termasuk, tidak memanfaatkan Bansos Covid-19 untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni dan kelompoknya. Kita doakan saja, agar kepala daerah yang masih ndompleng Bansos cepat sadar dan tulus mendistribusikan Bansos kepada warganya ini tanpa embel-embel politik. Dan tentunya agar Covid-19 ini cepat berakhir. Aamiin.

Oleh: Edwin Febrian, S.IP,
Jurnalis
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

 20,465 kali dilihat,  23 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] Hak Tenaga Medis di Tengah Wabah Covid-19

Published

on

APD Tenaga Medis
Contoh alat perlindungan diri (APD) Tenaga Medis

Dalam menangani pasien penyakit Covid-19 atau virus Corona, tenaga medis (dokter, perawat) menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa para pasien yang terpapar penyakit Covid-19. Mereka para tenaga medis harus bertarung nyawa untuk menyelamatkan nyawa pasien dan dirinya sendiri.

Penyakit Covid-19 adalah sebuah wabah penyakit yang infeksius atau mudah menular, mereka para tenaga medis amat rentan terinfeksi penyakit Covid-19 karena mereka langsung kontak dengan pasien dalam menangani atau menyelamatkan para pasien yang terpapar penyakit Covid-19.

Dikutip dari laman katadata.co.id, di Indonesia diperkirakan lebih 44 tenaga medis yang telah meninggal dunia akibat menangani pasien Covid-19. Dengan rincian 33 dokter 12 perawat meninggal dunia, dan belum lagi para tenaga medis yang positif teninfeksi virus Corona.

Ada beberapa penyebab banyak tenaga medis di Indonesia yang meninggal dunia, seperti keterbatasan alat perlindungan diri (APD) dalam menangani pasien Covid-19. Selain keterbatasan APD, penyebab lainnya adalah tidak jujurnya pasien dalam keterangan kondisi kesehatan atau riwayat hidup pasien saat ditangani oleh tenaga medis.

Tidak hanya pasien Covid-19 yang mempunyai hak atas kesehatannya yang dijamin secara yuridis atau hukum. Melainkan profesi tenaga medis atau tenaga kesehatan juga memililki hak-hak yang harus dipenuhi, yang dimana hak tersebut juga dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Hak-Hak Tenaga Medis
Melihat fakta yang ada, terjadinya korban meninggal dunia yang dialami oleh tenaga medis dalam masa penanganan pasien penyakit Covid-19, menyimpulkan bahwa Negara dalam hal ini Pemerintah telah lalai dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara terkhususnya mengenai tentang hak asasi manusia (HAM).

Tenaga medis adalah warga negara yang mengemban sebuah profesi untuk bangsa atau negaranya, jaminan atas hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya adalah amanat Konstitusi UUD NRI 1945 dalam Pasal 28A, kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28H Ayat 1 atas hak untuk kesehtannya.

Selain di dalam Peraturan Perundang-undangan tertinggi yakni Konstitusi UUD NRI 1945, hak-hak tenaga medis juga diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seperti UU, PP, dan Permen.

Salah satu faktor utama meninggalnya tenaga medis dalam penanganan pasien Covid-19 adalah kurangnya ketersedian alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis dalam melakukan tindakan pekerjaannya.

Padahal, dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada, tenaga medis berhak untuk mendapatkan atau memperoleh APD dalam rangka penyelenggaraan kesehatan untuk menangani pasien penyakit Covid-19.

Mengenai penggunaan APD bagi pekerja dalam hal ini tenaga medis diatur dalam UU No. 1 Thn 1970 tentang Keselamatan Kerja dalam Pasal 12 (selanjutnya disebut, UU 1/1970). Pasal 12 UU 1/1970 memiliki korelasi di dalam UU No. 36 Thn. 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam Pasal 57 huruf D.

Dalam Pasal tersebut, disebutkan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Ketentuan penggunaan APD juga dipertegas dalam UU No. 36 Thn 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 5 dimana alat kesehatan atau APD digunakan untuk mencegah, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia.

Demikan juga dengan kejujuran infromasi dari pasien (Pasien penyakit Covid-19) yang dilayani juga menjadi hak tenaga medis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 huruf B UU No. 36 Thn 2014. Yaitu memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya.

Secara umum, terdapat beberapa hak tenaga medis yang diatur dalam UU No. 36 Thn. 2014 tentang Tenaga Kesehatan, diantaranya mendapatkan pelindungan hukum, mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien, menerima imbalan jasa.

Kemudian berhak menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang menentang dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 57 UU No. 36 Thn. 2014 tentang Tenaga Kesehatan).

Terkhusus bagi tenaga medis profesi dokter, mengenai hak-haknya diatur dalam UU No. 29 Thn. 24 tentang Praktik dokter Pasal 50. Dimana dokter dan/atau dokter gigi dalam melaksanakan tugas praktiknya berhak memperoleh perlindungan hukum, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, dan menerima imbalan jasa.

Selain ketentuan hak yang diatur dalam UU Tenaga Kesehatan dan UU Praktik dokter, tenaga medis yang telah melaksanakan tugasnya dalam menanggulangi sebuah wabah penyakit maka tenaga medis tersebut berhak mendapatkan sebuah penghargaan berupa intensif, materi atau penghargaan berupa bentuk lainnya.

Ketentuan penghargaan ini diatur dalam UU No. 4 Thn. 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 9. Pemenuhan hak tenaga medis merupakan kewajiban utama Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat atau Daerah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan kesehatan yang layak baik bagi warga negaranya (tenaga medis, pasien, dan masyarakat), hal ini diatur dalam PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Dalam PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Permerintah berkewajiban untuk memenuhi pelayanan kesehatan. Seperti, menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis, mendukung ketersediaan peralatan kesehatan (APD, masker, hand sanitizer, obat), dan transparansi informasi informasi kepada publik.

Berharap berhentilah cukup di angka 44 korban meninggal dunia bagi para tenaga medis, meninggalnya tenaga medis dokter dan perawat dalam menangani pasien penyakit Covid-19 menjadi sebuah kehilangan besar.

Karena mereka merupakan garda terdepan dalam menangani pasien penyakit Covid-19 dan terlebih lagi tidak mudah untuk mencetak dokter, perawat, dan paramedis baru lainnya di Negara kita yang kapasitas sumber daya manusia dan faktor lainnya yang belum sepenuhnya maju.

Agar tidak bertambah lagi korban meninggal dunia yang dialami para tenaga medis, maka dari itu Pemerintah harus bertanggung jawab atas hak tenaga medis dan memenuhi fasilitas kesehatan bagi tenaga medis sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada. Terkhusunya kebutuhan dasar yang utama bagi tenaga medis yaitu APD.

Selain itu, pasien harus berintegritas kepada tenaga medis dalam rangka penanganan penyakit Covid-19. Tujuan dari semua itu adalah agar tidak terjadi lagi korban meninggal dunia yang dialami para tenaga medis Indonesia.

Oleh: Sayyid Nurahaqis,
Pemerhati Hukum Tata Negara dan Alumnus Universitas Islam Sumatera Utara.
*Artikel Lampung.co ini merupakan tulisan dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

 24,994 kali dilihat,  20 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] Mengapa Harus Menulis?

Published

on

Etty Diallova
Penulis asal Lampung Timur, Etty Diallova | Foto: dok.

Menulis adalah kebutuhan dan sebagai terapi jiwa. Begitulah yang saya rasakan. Melalui tulisan kita bisa menuangkan ide-ide di dalam imajinasi yang kita miliki. Banyak orang yang menulis karena hobi dan mengekspresikan diri. Kemudian menekuni bidang tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga berbuah manis memberikan prestasi dan royalti.

“Karena pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar.”

Menulis membutuhkan motivasi kuat, sehingga selalu tertanam di dalam hati dan memompa semangat untuk terus berkarya. Karena tidak sedikit dari kita mengganggap menulis adalah suatu hal yang membosankan, sehingga enggan menjalaninya sebagai rutinitas secara konsisten. Akhirnya pupus sudah harapan untuk berkarya dan terus berkembang.

Menulis, Sarana Berkarya dan Berbagi Kebaikan. Menggoreskan aksara demi aksara sebagai pengukir sejarah dalam kehidupan di dunia. Untuk itu, terus berusaha menyajikan tulisan yang menebarkan kebaikan, tanpa dibubuhi ujaran kebencian yang bisa mengakibatkan keretakan atau terjadinya perdebatan. Karena sebuah karya, adalah cerminan dan jati diri dari siapa si empunya tulisan tersebut

Menulis Sebagai Terapi dan Mengasah Kreatifitas. Menulis juga sebagai terapi jiwa, sebagai sarana untuk penyembuhan. Dengan menulis kita dapat mengurangi beban-beban pikiran yang selama ini terpendam. Saya sendiri kerap menuangkan ke tulisan, saat saya rindu pada keluarga dan orang-orang tercinta di kampung halaman.

Dengan konsisten berkarya, imajinasi dan kreatifitas kita dalam berkarya akan semakin tajam. Ibarat sebuah mata pisau, jika setiap hari diasah, maka akan menjadi tajam dan berkilau. Menulis juga sebagai sarana berdakwah; setiap karya yang kita buat, akan selalu bermanfaat bagi orang lain, dan menjadikan amal jariah bagi penulisnya.

Kita dapat menyampai pesan baik secara tersirat dan tersurat, sehingga kita bisa mempengaruhi lewat tulisan tersebut. Untuk itu, penting untuk menulis dengan muatan positif, hindari pemberitaan HOAX, plagiarisme, dan ujaran kebencian.

“Menulis mengajarkan saya banyak arti kehidupan dan mengenalkan saya pada dunia luas”

Oleh: Etty Diallova,
Penulis asal Lampung Timur yang tinggal di Taipei, Taiwan.
*Artikel Lampung.co ini merupakan tulisan dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

 25,176 kali dilihat,  20 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca