fbpx
Connect with us

Kolom

[Kolom] Pemkot Perlu Terobosan Untuk Berdayakan Pedagang di Jalur Wisata

Published

on

Jalan Raden Imba Kusuma

Hampir tiap pagi saya melewati Jalan Raden Imba Kusuma kota Bandar Lampung. Bila masuk waktu pagi dan sore hari, bisa dikatakan jalur ini makin padat dilewati banyak kendaraan roda dua dan empat.

Salah satu alasanya karena memang jalan ini adalah jalur alternatif menuju beberapa sekolah, kantor pemerintahan serta tempat bekerja yang ada di wilayah Tanjung Karang dan Teluk Betung.

Setiap akhir pekan jalur ini pun termasuk padat dan sering didatangi para wisatawan lokal maupun domestik, karena banyak terdapat beberapa destinasi wisata. Dari mulai Puncak Mas, Lembah Hijau, Bukit Mas, Hutan Pinus, serta wisata santap durian dan beberapa tempat kuliner laiannya.

Selain itu, bila para pelancong ingin menuju bumi kedaton serta wisata pantai yang ada di pesisir lempasing sampai padang cermin, jalur ini merupakan pilihan rute yang banyak diminati. Alasanya bisa jadi karena memang suasananya lebih sejuk dan banyak spot wisata lain yang bisa dikunjungi.

Bahkan dua tahun belakangan, karena Jalan Raden Imba Kusuma juga sudah dibangun perumahan elit Citraland Group. Di pintu gerbang komplek ini karena memang tempatnya lumayan luas, bersih dan asri, sering dijadikan spot berkumpul, beristirahat plus selfie / welfie asyiik.

Pokoknya, benar – benar jalur pinggiran kota yang top dah. Oo yaa hampir lupa, saat ini Jalan Raden Imba Kusuma juga sudah resmi beroperasi satu pom bensin yang lumayan luas dan startegis.

Namun ada sedikit masukan nih, khususnya untuk pihak terkait, dalam hal ini tentunya pemerintah kota Bandar Lampung. Ini tentang penataan serta pengadaan lahan untuk para pedagang yang sudah bertahun-tahun berjualan, bahkan tinggal di sekitar jalur ini.

Bila kita lihat, beberapa lapak bangunan yang ada, posisinya butuh ditata lebih baik lagi. Karena saat ramai pengunjung/pembeli, selain sedikit mengganggu kelancaran lalu lintas, tentu secara estetika juga kurang pas dilihat.

Tulisan ini bukan ingin bermaksud menyalahkan para pedagang lho… Tapi lebih lebih kepada meminta perhatian pemerintah kota untuk lebih peduli kepada masyarakatnya serta melihat ini sebagai masalah serius yang harus segera dicarikan solusi.

Saya melihat di sekitaran jalur ini banyak terdapat lahan yang sudah puluhan tahun kosong dan tidak tergarap. Usul nih kepada pemerintah, khususnya dinas terkait untuk melakukan beberapa terobosan.

Bisa dimulai dengan melakukan mapping dan pendataan terkait dengan kepemilikan lahan kosong yang ada di pingir jalan tersebut, kemudian ajak pemilik lahan untuk kerjasama membangun rest area serta sentra kuliner yang unik dan menarik di jalur itu.

Cakep juga bila di wilayah ini dijadikan rest area dan wisata minum kopi khas Lampung. Di tempat tersebut kita kenalkan seluruh jenis kopi yang ada di tanah Lampung ini. Jangan lupa, dan ini yang paling utama, libatkan serta berdayakan para pedagang yang selama ini telah menghidupkan wilayah tersebut.

Karena memang dalam kurun 10 tahun belakangan, Jalan Raden Imba Kusuma terlihat lebih ramai, dalam tanda kutip aman dilewati setelah banyak pedagang buah yang berjualan di sepanjang jalan.

Saya fikir, bila komunikasi yang dilakukan pemerintah kota baik, dan pengelolaan rest area tersebut mengedepankan aspek – aspek pemberdayaan dan keterbukaan. Tentu para pedagang yang selama ini ada, akan dengan ikhlas mensukseskannya.

Akhirnya tulisan ini, hanya sedikit unek-unek yang terlintas terpikirkan setelah pagi tadi melewati jalan ini. Semoga bisa menjadi bahan bagi pemerintah kota, khususnya para calon Walikota untuk menawarkan program terobosan dalam memajukan pariwisata serta tentunya meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

Oleh: M Imron Rosadi,
Penggerak GARBI Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

5,443 kali dilihat, 25 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis.

Kolom

[Kolom] Wajah Baru RTH Kalpataru Kemiling dan Tantangan Kedepannya

Published

on

RTH Kalpataru Kemiling

Pekan ini perbincangan di beberapa group WA (WAG) komunitas dan warga Kemiling, ramai membicarakan tentang kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalpataru yang makin nyaman, asri dan ramah anak.

Foto-foto aktivitas warga dan anak-anak yang bermain di areal RTH juga banyak di share ke group, terlihat sekali rona bahagia dari para pengunjung ketika berada di areal tersebut.

Aktivitas sore hari pun di kalpataru beberapa hari terakhir ini terlihat sangat ramai. Tentu karena banyak warga yang ingin menyaksikan secara langsung kondisi RTH yang katanya makin keren dan oke.

Terlihat juga lima hari ini pihak Kecamatan Kemiling, Dinas Perempuan & Perlindungan Anak, dibantu dengan Dinas Kebersihan dan beberapa pendamping masyarakat serta beberapa komunitas bergotong royong membersihkan sekaligus mempercantik lokasi tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, baik itu dari obrolan masyarakat pengguna kalpataru maupun dari kiriman beberapa anggota di WAG komunitas, terkait dengan renovasi RTH, rupanya pekan ini sedang diadakan penilaian lomba Ruang Publik yang Ramah Anak. Jadi wajar RTH Kalpataru diperbaiki.

Tapi apapun yang melatarbelakanginya, saya melihatnya dari sisi positifnya saja. Yang terpenting sekarang RTH Kalpataru makin bersihn nyaman untuk bermain anak. Pagi tadi, Kamis (17/10/2019), sambil jogging saya sempat melihat lihat dan mengambil beberapa gambar. Ada beberapa hal yang menarik dan menurut saya ini patut diapresiasi.

Pertama, ada plang larangan parkir di halaman depan RTH serta kendaraan roda dua tidak boleh masuk di dalam areal RTH. Menurut saya ini adalah terobosan yang baik. Karena dengan begitu, areal RTH akan terlihat lebih lapang dan tentunya tidak terlihat semerawut.

Jadi, bila pengunjung yang membawa kendaraan baik roda dua dan empat, bisa memarkirkan kendaraannya di halaman Subsektor Kemiling. Lebih sehat, untuk menuju aeal RTH kita harus berjalan kaki dulu.

Kedua, ada spanduk yang dibentangkan di dalam RTH. Konten tulisannya ada tiga; Tidak boleh merokok, NO Wifi, dan tidak ada PKL yang berjualan di dalam RTH. Wah himbauan ini benar-benar keren. Bila ini berjalan, maka RTH akan benar-benar menjadi ruang publik yang ramah anak, karena asap rokok “haram” masuk, no internet dan tidak boleh jajan sembarangan.

Saya melihat ada tiga hal, yang menjadi dampak positif dari himbauan tersebut; Udara makin sehat, karena tidak ada asap rokok. Anak-anak juga akan maksimal bermain dan berinteraksi, karena di sana telah banyak disiapkan berbagai spot permainan.

Dan yang tak kalah pentingnya, para orang tua yang menemani anaknya bermain pun tidak akan asyik dengan gadget nya masing-masing, mereka akan bersosialisasi dengan para orang tua lainnya.

Lalu terkait dengan tidak bolehnya pedagang kaki lima (PKL) masuk areal RTH, ini lebih pada optimalisasi areal-areal lain, sehingga semua titik di kalpataru bisa teroptimalisasi dengan baik.

Sekali lagi, apresiasi untuk Pemerintah Kota, dalam hal ini di motori oleh Dinas Perempuan & Perlindungan Anak, Dinas Kebersihan serta Kecamatan Kemiling yang telah ber ikhtiar memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Khususnya dalam mengupayakan Ruang Terbuka Hijau yang nyaman, aman dan ramah lingkungan.

Tantangan kedepan tentu ada pada perawatan dan penjagaan areal RTH. Amat disayangkan, bila apa yang sudah baik ini tidak dibuatkan konsep pengelolaan yang lebih bai lagi. Ada baiknya, dalam waktu dekat ini pihak Kecamatan mengajak seluruh elemen pengguna dan pencinta kalpataru untuk duduk dan rembug bersama karena ada beberapa warga ada yang melontarkan usulan.

Saya lihat ada beberapa pihak yang bisa dirangkul oleh pak Camat. Ada Komunitas Jalan Sehat Kalpataru, Komunitas Pecinta Kalpataru, klub – klub Sepak Bola dan Volly, Karate, Tekwondo, Sanggar Senam, Klub Sepeda serta tentunya para Pedagang dan warga terdekat RTH.

Harapannya pihak Kecamatan atau gabungan komunitas bisa membuat forum rembug dua pekanan atau bulanan. Targetnya tentu untuk membangun keakraban serta mencari titik temu plus membuat program bersama untuk merawat kalpataru, khususnya dalam hal menjaga fasilitas umum (Fasum) dan kebersihannya.

Cakeep juga bila kedepan di Kalpataru kita punya hari “bersih bersama”. Contoh seserhana, setiap jumat sore sebelum semua memulai aktivitas (baik itu jogging, latihan bola, volly, karate, berdagang, dan lain sebagainya).

Kita luangkan waktu 30 menit saja (dri jam 15.30 – 16.00) untuk operasi semut, bersama-sama membersihkan areal lapangan dan RTH. Dan ini melibatkan seluruh elemen yang setiap hari menggunakan lapangan Kalpataru.

Tidak kalah penting juga pihak Pemerintah Kota melalui Kecamatan bisa menugaskan dua atau orang petugas Pol PP setiap malam, yaa piket nya di atur dengan pihak terkait. Karena sayang, Fasum yg sudah ada khususnya di RTH, klo tidak ada yg menjaga.

Kedepan bisa dirusak oleh pihak-pihak yang belum mau sadar. Nanti teknisnya pihak Pol PP bisa bekerja sama dengan pamong terdekat dan anggota komunitas yang ada. Semoga dengan adanya RTH yang ramah anak, mampu meminimalisir aktivitas negatif yang marak terjadi di kalpataru ketika malam hari.

Oleh: M Imron Rosadi,
Ketua Komunitas Pencinta Kalpataru
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

4,174 kali dilihat, 47 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] Kenapa E-voting Penting Untuk Diterapkan pada Pemilu di Indonesia

Published

on

E-voting

Pemilihan umum (Pemilu) 17 April 2019 lalu merupakan momen yang sulit dilupakan, untuk pertama kalinya pemilu serentak dilaksanakan di Indonesia. Pemilu serentak dilaksanakan merujuk hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan yang diajukan Akademisi Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak terhadap UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres.

Masyarakat berduyun-duyun datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengunakan hak pilihnya. Mereka bebas menentukan calon pemimpin tanpa ada paksaan. Lima calon pemimpinnya yang akan mereka pilih mulai dari presiden, DPR, DPRD Tigkat Provinsi, DPRD Tingkat Kabupaten/ Kota, dan DPD.

Ternyata dalam proses Pemilu serentak tersebut menyisakan permasalahan dan perlu dievaluasi, terutama dari penyelenggaraan pemilu yang menelan ratusan korban jiwa. Lebih dari 400 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dari berbagai daerah meninggal dunia akibat kelelahan.

Penulis menyaksikan langsung bagaimana petugas KPPS bekerja di luar batas waktu normal bekerja. Banyak pihak menyayangkan hal ini terjadi dan menuntut masalah ini harus segera diatasi. Maka tidaklah jika salah banyak pihak yang beranggapan bahwa Proses Pemilu 2019 di Indonesia dinilai yang paling banyak makan korban di dunia.

Selanjutnya, muncul gagasan penerapan e-voting untuk Pemilu di masa mendatang sekaligus solusi cepat, akurat dan efesktif ketimbang menunggu penghitungan suara manual secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS hingga akhir rekapitulasi KPU. Mengingat sistem tersebut banyak menguras waktu, tenaga dan terbukti banyak menelan korban jiwa.

Pemerintah sebenarnya sudah mulai menggunakan teknologi guna membantu penyelenggaraa Pemilu. Hal itu bisa kita lihat dalam proses pendaftaran pemilih menjadi daftar berbasis data yang sudah terkomputerisasi, sehingga bisa diakses siapapun. Di lain pihak, teknologi e-recapitulation atau Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) juga sudah digunakan oleh KPU pada Pemilu 2014, Pilkada 2015, dan Pilkada 2017.

Era tahun 1890-an, sistem E-voting ini sudah dipakai dengan menggunakan alat khusus berupa mesin bertuas yang berfungsi untuk menentukan pilihan suaranya. Dalam mesin tersebut si pemilik suara tidak bisa memberikan suaranya lebih dari satu. Sebuah tuas besar akan dijadikan alat untuk menyimpan data pilihan, sehingga mesin bisa digunakan oleh pemilik suara berikutnya.

Pada tahun 2000 lalu, sistem ini dipakai juga pada pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS). Mesin punch-card digunakan oleh pemilik suara dengan cara menyelipkan selembar kertas pada buku berisi daftar kandidat yang akan dipilih. Kemudian, kertas tersebut akan dibuatkan lobang sesuai dengan jumlah kolom kandidat yang akan dipilih.

Bisa dikatakan bahwa fungsi Mesin ini juga serupa dengan alat pengoreksi jawaban sehingga proses pengoreksian dapat diselasaikan dengan cepat dan hasilnya akurat.

Senada dengan hal di atas, Direktur Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Michael Andreas Purwoadi menilai, jika dibandingkan dengan sistem pemilu konvensional yang selama ini digunakan, teknologi e-voting ini sangat tepat untuk dijadikan pilihan dalam pelaksanaan proses penghitungan hasil suara di masing-masing TPS dalam Pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Andreas, setidaknya ada beberapa alasan yang menjadi acuan. Pertama, KPU tidak perlu mencetak kertas surat suara, jika E-Voting diterapkan. Kedua, pemilih dapat dengan mudah menyalur kan hak pilih mereka. Cukup hanya dengan menyentuh tanda gambar di panel pilihan surat suara.

Ketiga Andreas menilai jika dengan e-voting ini maka proses penghitungan suara akan menjadi lebih cepat dan akurat. Karena pada saat pemungutan suara selesai, proses rekapitulasi tersebut langsung ditutup, dan hasil akhir pemilihan pun bisa langsung diperoleh secara akurat.

Menilik permasalahan Pemilu tahun ini, penulis berharap agar proses penghitungan suara manual secara berjenjang tidak lagi dijadikan rujukan resmi dalam penetapan lima calon pemimpin. Paling tidak, diterapkan terlebih dahulu dalam proses rekapitulasi hasil suara persiden dan wakil persiden Indonesia mendatang.

Penulis melihat ini sebagai sebuah upaya dalam rangka mempermudah aktifitas peyelenggara Pemilu karena beberapa negara sudah menerapkan hal tersebut. Tentunya ada yang sudah berhasil dan ada pula yang masih tahap pengembangan.

Perkembangan teknologi tidak bisa dibendung, zaman sudah berubah, sudah saatnya indonesia bergerak maju menggapai sistem penghitungan pemilu yang efektif, cepat dan akurat. Atau kita akan semakin tertinggal dari pesatnya laju era digital yang terus berkembang.

Oleh: Za’imna,
Ketua PAC GP Ansor Kemiling, Bandar Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

4,032 kali dilihat, 33 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] KPU Perlukan Aksesibilitas Tinggi

Published

on

Edwin Febrian

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan pilihan terbaik bagi Negara Indonesia yang memiliki ragam agama, bahasa, dan budaya. Tertuang dalam UU No 7/2017 Pasal 1, dalam pelaksanaannya, Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD yang dilakukan sesuai azas Pemilu yakni, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemilu 2019 menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Dimana, dalam menyelenggarakan Pemilu secara serentak : Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD Provinsi dan Kab/Kota kali pertama dalam sejarah pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. Penyelenggara Pemilu telah sukses dan perlu diapresiasi oleh segenap elemen masyarakat, meski terus perlu ada pembenahan-pembenahan.

Untuk menyelenggarakan Pemilu dibutuhkan penyelenggara yang menyiapkan semua tahapannya. Dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang sudah disederhanakan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga penyelenggara Pemilu yaitu, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu).

KPU yaitu lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Bawaslu yaitu lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan, DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu dan bersifat tetap.

Penyelenggara Pemilu, terutama KPU, pada Pemilu 2019 menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan isu-isu negatif, terutama di media sosial. Lembaga KPU seperti dilansir dari detikNews, hasil big data yang dilakukan oleh Laborotarium Big Data Analytics Polgov UGM selama rentang waktu 12-22 April 2019 berdasarkan data yang diambil dari jumlah dan sebaran percakapan di Twitter, ditemukan bahwa dari 13.030 percakapan, lebih dari 50 % menyerang KPU dengan tuduhan tidak netral atau berpihak kepada salah satu calon.

Semangat Pemilu 2019 sebagai tonggak konsolidasi demokrasi, justru menorehkan banyak catatan kritis bukan saja terkait penyelenggara Pemilu serentak, tapi persoalan integritas Pemilu itu sendiri. Selain persoalan integritas, penting kiranya memilih Komisioner KPU yang memiliki aksesibilitas tinggi demi memudahkan penyelengara Pemilu dalam penyelenggaraannya.

Aksesibilitas (keteraksesan atau ketercapaian) dalam definisi Wikipedia merupakan derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan atau lingkungan.

Bagi Lampung, menggelar Pemilu secara berbarengan bukan pertama kalinya di 2019 ini. Lampung pernah menggelar Pemilu secara berbarengan pertama kali pada 2014 lalu, tepatnya pada tanggal 9 April 2014. Ketika itu, Lampung menyelenggarakan Pemilu secara berbarengan antara Pilgub dengan Pileg.

Tentunya, Pemilu yang berbarengan ini menjadi cikal bakal miniatur atau contoh Pemilu serentak pada tahun 2019 ini. Yang pada saat itu, Pemilu 2019 serentak sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ketika kita mengulas balik penyelenggaraan Pemilu berbarengan pada 2014 lalu, sepertinya masyarakat Lampung khususnya, dan umumnya Indonesia selalu disuguhkan drama penuh intrik antara penyelenggara Pemilu dengan stakeholder (pemangku kepentingan) dalam tiap tahapan penyelenggaraannya.

Gubernur Lampung, Syachroedin ZP ketika itu dikabarkan tidak setuju dengan digelarnya Pilgub dan Pileg secara berbarengan. Syachroedin ZP sempat menolak bertemu dengan seluruh Komisioner KPU Lampung guna membahas penundaan jadwal pemungutan suara Pilgub. Syachroedin ZP beralasan kisruh Pilgub Lampung sudah ditangani pusat antara Mendagri dan KPU.

Pelaksanaan Pilgub ini sempat mengalami penundaan beberapa kali. Sang penguasa yang akan habis masa jabatannya pada 2 Juni 2014, dan akan juga digelar Pileg pada April 2014. Agar tidak meganggu Pileg 2014, maka sedianya Pilgub dimajukan 2013. Namun, karena APBD Lampung untuk Pilgub belum tersedia, maka sulit untuk diselenggarakan pada 2013.

Psychological War (perang urat saraf) antara Penyelenggara Pemilu dengan Gubernur Lampung pun tiap hari tersaji di pemberitaan media-media lokal maupun nasional. Awalnya Pilgub Lampung akan diselenggarakan pada 28 Oktober 2013, kemudian ditunda menjadi 2 Desember 2013. Ketidakpastian jadwal Pilgub Lampung ini pun membuat salah satu pasangan calon dari jalur independen, Amalsyah – Gunadi mundur dari pencalonan.

Pilgub Lampung akhirnya diikuti oleh empat paslon, keempatnya, Herman HN – Zainuddin Hasan, Berlian Tihang – Mukhlis Basri, Ridho Ficardo – Bahktiar Basri, dan M Alzier Dianis Thabranie – Lukman Hakim. Lagi – lagi Pilgub Lampung ditunda. Akhirnya, Pemerintahan Pusat melakukan pertemuan tertutup dengan Pemprov Lampung dan disepakati Pilgub Lampung akan digelar pada 27 Februari 2014. Lagi-lagi, rencana Pilgub Lampung 27 Februari 2014 kembali ditunda, dan disepakati pada 9 April 2014 berbarengan dengan Pileg. Pilgub Lampung dimenangkan paslon Ridho Ficardo- Bahktiar dengan perolehan suara 1.816.533 dengan persentase perolehan suara 44,96 %. Pasangan ini diusung Demokrat dan PKS.

Menyelenggarakan Pemilu secara berbarengan tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, jika komisioner tidak memiliki integritas, profesionalisme, soliditas, dan kuat dalam tekanan. Figur komisioner yang memiliki aksesibilitas tinggi juga menjadi salah satu kunci suksesi pesta rakyat dalam menjalankan tiap tahapannya.

Pentingnya, memiliki figur aksesibilitas tinggi tidak lepas karena KPU akan bersentuhan langsung dengan stakeholder dan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah, sebagai pihak yang memiliki kewenangan pengelolaan keuangan, sarana/ prasarana, dan birokrasinya tentu diperlukan dukungan agar tahapan berjalan dengan optimal.

Begitu juga dengan menjaga hubungan antar sesama penyelenggara Pemilu, Bawaslu. Di perlukan kordinasi intens guna mencegah tiap indikasi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh peserta dan lembaga Pemilu itu sendiri. Komunikasi dengan peserta Pemilu diperlukan juga figur yang memiliki aksesibilitas tinggi, agar saling menjaga marwah demokrasi untuk tidak melakukan pelanggaran oleh kader atau calonnya.

Selain itu, harus ada aksesbilitas tinggi ke Media dan LSM agar publikasi, sosialisasi, dan informasi Pemilu dapat terdistribusi dengan baik ke masyarakat. KPU juga akan mendapat banyak sumber informasi. Dan masih banyak lainnya, keuntungan memiliki figur komisioner aksesibilitas tinggi. KPU dan KPU Lampung sudah melakukan itu, dan berharap komisioner yang memiliki aksesibiltas tinggi juga dapat ditularkan ke KPU Kab/Kota.

Oleh: Edwin Febrian, S.IP,
Jurnalis dan Kader Muhammadiyah Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

3,803 kali dilihat, 9 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca