fbpx
Connect with us

Kolom

[Kolom] Pemilu Dan Demokrasi Kita: Catatan Dibalik Usainya Pesta

Published

on

Yusni Ilham

Bagi sejumlah negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi, pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dari sebuah sistem demokrasi. Artinya pelaksanaan dan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, pemilu juga dianggap sebagai refresentasi dari keterwakilan aspirasi rakyat yang berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan.

Pemilu pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak hak politik rakyat dan sekaligus pendelegasian hak hak tersebut oleh rakyat kepada wakilnya untuk menjalankan pemerintahan, sejalan dengan ini Arbi Sanit menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni 1) pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintahan 2) pembentukan perwakilan politik rakyat 3) sirkulasi elit penguasa, dan 4) pendidikana politik.

Pemilu dan demokrasi dalam beberapa hari ini kembali menjadi diskursus yang merambah ke seluruh dasar bumi Republik ini, terus menerus di ulik dari berbagai sisi oleh hampir semua klangan.. Terlebih ladi setelah usainya pelaksanaaan pemungutan suara pemilukada serentak tahap tiga tanggal 27 juni 2018 lalu.

Pemilu dan demokrasi sesungguhnya sebuah diksi variabel bernegara yang tidak hanya mengandung visi normatif dan sosilogis namun pada dasarnya memuat khitta filosofis untuk membangun peradaban negeri ini dengan nilai dan kerja kerja kemanusiaan. Sebab sejatinya filsafat politik dan demokrasi yang kita anut adalah demokrasi yang di pimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Menafikan hal ini maka bangunan politik kita dalam berbagai tampilannya termasuk tampilannya di panggung pemilukada hanyalah berpotensi menjelma manjadi bara api yang siap melahap sisem demokrasi negeri ini yang telah kita biayai dengan mahal.

Lalu pertanyaan yang mungkin perlu kita ajukan dalam konteks kini adalah apakah panggung pemilukada 27 juni 2018 lalu telah politik dan demokrasi kita telah di pimpin oleh hikmah dan kebijaksanaa?

Perhelatan pemilukada serentak tahap ketiga untuk daerah yang memasuki AMJ tahun 2018 dan 2019 sudah usai di laksanakan. lebih dari setengah penduduk negeri bereuforia menentukan kepala daerah pilihannya. Sebagai warga negara yang optimis kita dapat katakan pemilhan berjalan dengan relatif baik. situasi setelah pemungutan suara yang relatif aman serta hasil pemilihan di sebagian daerah yang menunjukkan pemilih kian memperhitungkan kapabilitas dan rekam jejak kandidat dibandingkan dengan hal lain.

Fenomena ini pertanda baik dalam transisi kematangan demokrasi nasional. Sebab iklim demokrasi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung adalah miniatur demokrasi di tingkat nasional sebagimana keyakinan Brian C Smith (1998:85) ketika memberi perhatian proses demokratisasi di tingkat lokal. Sebab memang salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil (free and fair election). Karena itu tersemai harapan akan ada pergerakan cepat ke arah kualitas dan menguatnya vitalitas demokrasi dalam skema dan portofolio demokrasi lokal, dimana Pemilih kita semakin cerdas, menggunakan akal sehat, dan semakin otonom. Tak lagi berkelindan dengan isu mobilisasi patron, dinasti politik, dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya.

Meski demikian harus di akui bahwa hikmah dan kebijaksanaan belum sepenuhnya kuat membingkai jalan politik dan demokrasi kita, berbagai fakta masih membentur Pilkada 2018, masih terdapat daerah yang mengalami penundaan pemungutan suara dan terdapat 80 TPS yang direkomendasikan bawaslu untuk melaksanakan PSU. Pilkada langsung kali ini memang masih menyisakan sederet kekurangan yang harus dikritisi. akurasi data pemilih masih menimbulkan kekisruhan, keterlambatan dan kekurangan logistik di beberapa daerah mewarnai pilkada langsung.

Masih adanya perilaku politik intimidasi, secara samar masih terdengar riak politik uang di sejumlah daerah, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu serta pengawasan dan penegakan hukum hukum pemilu yang masih belum maksimal serta sejumlah fenomena mengejutkan lahir dari proses dan hasil pemungutan suara Pilkada 2018. Deretan fakta demikian menjelaskan pada kita bahwa pemilukada 2018 yang baru saja usai belum berjalan di atas dasar hikma dan kebijaksanaan. Politik dan demokrasi yang di pimpin oleh hikmah dan kebijaksanakan di situlah pemilu yang jurdil, di situlah elit politik dan partai politik yang moderen dan profesional, disitu pula rakyat sebagai pemilih yang cerdas berada serta dalam Politik dan demokrasi yang di pimpin oleh hikmah dan kebijaksanakan di situlah terdapatnya penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas.

The world’s a stage and all the men and women merely players they have their entrances…. dunia ini panggung sandiwara, semua pria dan wanita cumalah pemeran: mereka masing masing memiliki pintu keluar dan pintu masuk sendiri sendiri…

Demikian dalam sebuah Catatan Kaki Jodhi Yudono mengadaptasi kata kata William Shakespeare yang bisa kita di gunakan mewakili kata yang tidak terucap berhadapan dengan fenomena demokrasi kotak kosong yang mengejutkan lahir dari proses dan hasil pemungutan suara Pilkada 2018.

Kemenangan kotak kosong di Makassar kiranya harus di maknai sebagai kekalahan demokrasi dan tamparan bagi penegakkan hukum pemilu yang setengah hati, mungkin saja buah dari ambisi politik berlebih para parpol dan penegakkan hukum yang terlarut dalam lakon dan skenario politik. Sebagai kekalahan demokrasi sekaligus kekalahan partai politik, Fenomena kemenangan kotak kosong memperlihatkan bahwa pemilih yang mempunyai kesadaran politik untuk melakukan perlawanan adalah lawan paling tangguh bagi oligarki Parpol dalam politik elektoral.

Kemenangan kotak kosong adalah bukti dari peringatan F.C. Safigny yang menyatakan bahwa hukum adalah cerminan masyarakat, hukum merupakan kristalisasi semangat masyarakat, undang undang akan berhenti menjadi hukum ketika melawan semangat masyarakat. Karenanya kotak kosong telah mengembalikan daulat rakyat atas pilihan putusan hukum yang dianggap benar dan adil.

Penguatan kewenangan Bawaslu dalam UU nomor 7 tahun 2017 ternyata belum cukup, sebab apalah artinya kewenangan itu apabila tidak mendapatkan ruang peran yang merdeka bagi intitusi bawaslu. Dalam problem seperti ini patut kita renungkan penggalan kalimat Prof. Taverne yang pernah mengatakan “geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitie en goede politie abtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken” (Berikan kepadaku jaksa dan hakim yang baik, maka dengan hukum yang buruk pun saya dapat membuat putusan yang baik”.

MASIH ADA WAKTU
Tidak ada yang terlambat, Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dari pemilu ke pemilu kita harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Semua pihak harus bekerja memastikan perjalanan politik dan demokrasi ini tidak ditelanjangi dengan keserahan dan ketidakjujuran dari berbagai pihak berkepentingan jika kita masih sepakat untuk merawat wajah negeri ini. Semua pihak, penyelenggara, penegak hukum, elit politik dan parpol, hendaklah memiliki semangat kebangsaan yang sama untuk menjunjung tinggi kualitas demokrasi.

Demokrasi janganlah direduksi menjadi sekedar transaksi atau seni memanipulasi dan menghalalkan segala cara untuk memuluskan kepentingan pribadi dan kelompok. Sungguh tidak mustahil negeri dan daerah kita akan membusuk bila kita masih tetap berselera tingi dengan politik busuk ataupun semangat politik purba yang saling memangsa yang lemah atau kalah. Kemenangan kotak kosong yang mewarnai pemilukada 2018 kiranya menjadi cambuk bagi semua pihak secara keseluruhan untuk menjadikan momentum ini membangun semangat perbaikan pada semua pihak sesuai perannya masing masing khusunya pembenahan di tubuh partai politik dan institusi penegak hukum.

Akhirnya, pesta sudah usai, kita masih percaya pesan konstitusi bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan itu dibawah naungan ideologi Pancasila. Bagi yang diberi kesempatan memegang mandat rakyat janganlah menggila dengan kemenangannya, menjadi mafia anggaran, suap, korupsi, kolusi menjadi modus untuk mengembalikan modal politik. Yang belum diberikan kesempatan oleh rakyat menjadilah “aktor” demokrasi yang ksatria. Inilah demokrasi kita, inilah daerah kita. Inilah Indonesia kita.

 

Oleh: Yusni Ilham, S.Sos.I

29 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Kolom

[Kolom] Kenapa E-voting Penting Untuk Diterapkan pada Pemilu di Indonesia

Published

on

E-voting

Pemilihan umum (Pemilu) 17 April 2019 lalu merupakan momen yang sulit dilupakan, untuk pertama kalinya pemilu serentak dilaksanakan di Indonesia. Pemilu serentak dilaksanakan merujuk hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan yang diajukan Akademisi Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak terhadap UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres.

Masyarakat berduyun-duyun datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengunakan hak pilihnya. Mereka bebas menentukan calon pemimpin tanpa ada paksaan. Lima calon pemimpinnya yang akan mereka pilih mulai dari presiden, DPR, DPRD Tigkat Provinsi, DPRD Tingkat Kabupaten/ Kota, dan DPD.

Ternyata dalam proses Pemilu serentak tersebut menyisakan permasalahan dan perlu dievaluasi, terutama dari penyelenggaraan pemilu yang menelan ratusan korban jiwa. Lebih dari 400 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dari berbagai daerah meninggal dunia akibat kelelahan.

Penulis menyaksikan langsung bagaimana petugas KPPS bekerja di luar batas waktu normal bekerja. Banyak pihak menyayangkan hal ini terjadi dan menuntut masalah ini harus segera diatasi. Maka tidaklah jika salah banyak pihak yang beranggapan bahwa Proses Pemilu 2019 di Indonesia dinilai yang paling banyak makan korban di dunia.

Selanjutnya, muncul gagasan penerapan e-voting untuk Pemilu di masa mendatang sekaligus solusi cepat, akurat dan efesktif ketimbang menunggu penghitungan suara manual secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS hingga akhir rekapitulasi KPU. Mengingat sistem tersebut banyak menguras waktu, tenaga dan terbukti banyak menelan korban jiwa.

Pemerintah sebenarnya sudah mulai menggunakan teknologi guna membantu penyelenggaraa Pemilu. Hal itu bisa kita lihat dalam proses pendaftaran pemilih menjadi daftar berbasis data yang sudah terkomputerisasi, sehingga bisa diakses siapapun. Di lain pihak, teknologi e-recapitulation atau Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) juga sudah digunakan oleh KPU pada Pemilu 2014, Pilkada 2015, dan Pilkada 2017.

Era tahun 1890-an, sistem E-voting ini sudah dipakai dengan menggunakan alat khusus berupa mesin bertuas yang berfungsi untuk menentukan pilihan suaranya. Dalam mesin tersebut si pemilik suara tidak bisa memberikan suaranya lebih dari satu. Sebuah tuas besar akan dijadikan alat untuk menyimpan data pilihan, sehingga mesin bisa digunakan oleh pemilik suara berikutnya.

Pada tahun 2000 lalu, sistem ini dipakai juga pada pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS). Mesin punch-card digunakan oleh pemilik suara dengan cara menyelipkan selembar kertas pada buku berisi daftar kandidat yang akan dipilih. Kemudian, kertas tersebut akan dibuatkan lobang sesuai dengan jumlah kolom kandidat yang akan dipilih.

Bisa dikatakan bahwa fungsi Mesin ini juga serupa dengan alat pengoreksi jawaban sehingga proses pengoreksian dapat diselasaikan dengan cepat dan hasilnya akurat.

Senada dengan hal di atas, Direktur Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Michael Andreas Purwoadi menilai, jika dibandingkan dengan sistem pemilu konvensional yang selama ini digunakan, teknologi e-voting ini sangat tepat untuk dijadikan pilihan dalam pelaksanaan proses penghitungan hasil suara di masing-masing TPS dalam Pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Andreas, setidaknya ada beberapa alasan yang menjadi acuan. Pertama, KPU tidak perlu mencetak kertas surat suara, jika E-Voting diterapkan. Kedua, pemilih dapat dengan mudah menyalur kan hak pilih mereka. Cukup hanya dengan menyentuh tanda gambar di panel pilihan surat suara.

Ketiga Andreas menilai jika dengan e-voting ini maka proses penghitungan suara akan menjadi lebih cepat dan akurat. Karena pada saat pemungutan suara selesai, proses rekapitulasi tersebut langsung ditutup, dan hasil akhir pemilihan pun bisa langsung diperoleh secara akurat.

Menilik permasalahan Pemilu tahun ini, penulis berharap agar proses penghitungan suara manual secara berjenjang tidak lagi dijadikan rujukan resmi dalam penetapan lima calon pemimpin. Paling tidak, diterapkan terlebih dahulu dalam proses rekapitulasi hasil suara persiden dan wakil persiden Indonesia mendatang.

Penulis melihat ini sebagai sebuah upaya dalam rangka mempermudah aktifitas peyelenggara Pemilu karena beberapa negara sudah menerapkan hal tersebut. Tentunya ada yang sudah berhasil dan ada pula yang masih tahap pengembangan.

Perkembangan teknologi tidak bisa dibendung, zaman sudah berubah, sudah saatnya indonesia bergerak maju menggapai sistem penghitungan pemilu yang efektif, cepat dan akurat. Atau kita akan semakin tertinggal dari pesatnya laju era digital yang terus berkembang.

Oleh: Za’imna,
Ketua PAC GP Ansor Kemiling, Bandar Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

904 kali dilihat, 93 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] KPU Perlukan Aksesibilitas Tinggi

Published

on

Edwin Febrian

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan pilihan terbaik bagi Negara Indonesia yang memiliki ragam agama, bahasa, dan budaya. Tertuang dalam UU No 7/2017 Pasal 1, dalam pelaksanaannya, Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD yang dilakukan sesuai azas Pemilu yakni, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemilu 2019 menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Dimana, dalam menyelenggarakan Pemilu secara serentak : Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD Provinsi dan Kab/Kota kali pertama dalam sejarah pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. Penyelenggara Pemilu telah sukses dan perlu diapresiasi oleh segenap elemen masyarakat, meski terus perlu ada pembenahan-pembenahan.

Untuk menyelenggarakan Pemilu dibutuhkan penyelenggara yang menyiapkan semua tahapannya. Dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang sudah disederhanakan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga penyelenggara Pemilu yaitu, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu).

KPU yaitu lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Bawaslu yaitu lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan, DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu dan bersifat tetap.

Penyelenggara Pemilu, terutama KPU, pada Pemilu 2019 menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan isu-isu negatif, terutama di media sosial. Lembaga KPU seperti dilansir dari detikNews, hasil big data yang dilakukan oleh Laborotarium Big Data Analytics Polgov UGM selama rentang waktu 12-22 April 2019 berdasarkan data yang diambil dari jumlah dan sebaran percakapan di Twitter, ditemukan bahwa dari 13.030 percakapan, lebih dari 50 % menyerang KPU dengan tuduhan tidak netral atau berpihak kepada salah satu calon.

Semangat Pemilu 2019 sebagai tonggak konsolidasi demokrasi, justru menorehkan banyak catatan kritis bukan saja terkait penyelenggara Pemilu serentak, tapi persoalan integritas Pemilu itu sendiri. Selain persoalan integritas, penting kiranya memilih Komisioner KPU yang memiliki aksesibilitas tinggi demi memudahkan penyelengara Pemilu dalam penyelenggaraannya.

Aksesibilitas (keteraksesan atau ketercapaian) dalam definisi Wikipedia merupakan derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan atau lingkungan.

Bagi Lampung, menggelar Pemilu secara berbarengan bukan pertama kalinya di 2019 ini. Lampung pernah menggelar Pemilu secara berbarengan pertama kali pada 2014 lalu, tepatnya pada tanggal 9 April 2014. Ketika itu, Lampung menyelenggarakan Pemilu secara berbarengan antara Pilgub dengan Pileg.

Tentunya, Pemilu yang berbarengan ini menjadi cikal bakal miniatur atau contoh Pemilu serentak pada tahun 2019 ini. Yang pada saat itu, Pemilu 2019 serentak sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ketika kita mengulas balik penyelenggaraan Pemilu berbarengan pada 2014 lalu, sepertinya masyarakat Lampung khususnya, dan umumnya Indonesia selalu disuguhkan drama penuh intrik antara penyelenggara Pemilu dengan stakeholder (pemangku kepentingan) dalam tiap tahapan penyelenggaraannya.

Gubernur Lampung, Syachroedin ZP ketika itu dikabarkan tidak setuju dengan digelarnya Pilgub dan Pileg secara berbarengan. Syachroedin ZP sempat menolak bertemu dengan seluruh Komisioner KPU Lampung guna membahas penundaan jadwal pemungutan suara Pilgub. Syachroedin ZP beralasan kisruh Pilgub Lampung sudah ditangani pusat antara Mendagri dan KPU.

Pelaksanaan Pilgub ini sempat mengalami penundaan beberapa kali. Sang penguasa yang akan habis masa jabatannya pada 2 Juni 2014, dan akan juga digelar Pileg pada April 2014. Agar tidak meganggu Pileg 2014, maka sedianya Pilgub dimajukan 2013. Namun, karena APBD Lampung untuk Pilgub belum tersedia, maka sulit untuk diselenggarakan pada 2013.

Psychological War (perang urat saraf) antara Penyelenggara Pemilu dengan Gubernur Lampung pun tiap hari tersaji di pemberitaan media-media lokal maupun nasional. Awalnya Pilgub Lampung akan diselenggarakan pada 28 Oktober 2013, kemudian ditunda menjadi 2 Desember 2013. Ketidakpastian jadwal Pilgub Lampung ini pun membuat salah satu pasangan calon dari jalur independen, Amalsyah – Gunadi mundur dari pencalonan.

Pilgub Lampung akhirnya diikuti oleh empat paslon, keempatnya, Herman HN – Zainuddin Hasan, Berlian Tihang – Mukhlis Basri, Ridho Ficardo – Bahktiar Basri, dan M Alzier Dianis Thabranie – Lukman Hakim. Lagi – lagi Pilgub Lampung ditunda. Akhirnya, Pemerintahan Pusat melakukan pertemuan tertutup dengan Pemprov Lampung dan disepakati Pilgub Lampung akan digelar pada 27 Februari 2014. Lagi-lagi, rencana Pilgub Lampung 27 Februari 2014 kembali ditunda, dan disepakati pada 9 April 2014 berbarengan dengan Pileg. Pilgub Lampung dimenangkan paslon Ridho Ficardo- Bahktiar dengan perolehan suara 1.816.533 dengan persentase perolehan suara 44,96 %. Pasangan ini diusung Demokrat dan PKS.

Menyelenggarakan Pemilu secara berbarengan tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, jika komisioner tidak memiliki integritas, profesionalisme, soliditas, dan kuat dalam tekanan. Figur komisioner yang memiliki aksesibilitas tinggi juga menjadi salah satu kunci suksesi pesta rakyat dalam menjalankan tiap tahapannya.

Pentingnya, memiliki figur aksesibilitas tinggi tidak lepas karena KPU akan bersentuhan langsung dengan stakeholder dan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah, sebagai pihak yang memiliki kewenangan pengelolaan keuangan, sarana/ prasarana, dan birokrasinya tentu diperlukan dukungan agar tahapan berjalan dengan optimal.

Begitu juga dengan menjaga hubungan antar sesama penyelenggara Pemilu, Bawaslu. Di perlukan kordinasi intens guna mencegah tiap indikasi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh peserta dan lembaga Pemilu itu sendiri. Komunikasi dengan peserta Pemilu diperlukan juga figur yang memiliki aksesibilitas tinggi, agar saling menjaga marwah demokrasi untuk tidak melakukan pelanggaran oleh kader atau calonnya.

Selain itu, harus ada aksesbilitas tinggi ke Media dan LSM agar publikasi, sosialisasi, dan informasi Pemilu dapat terdistribusi dengan baik ke masyarakat. KPU juga akan mendapat banyak sumber informasi. Dan masih banyak lainnya, keuntungan memiliki figur komisioner aksesibilitas tinggi. KPU dan KPU Lampung sudah melakukan itu, dan berharap komisioner yang memiliki aksesibiltas tinggi juga dapat ditularkan ke KPU Kab/Kota.

Oleh: Edwin Febrian, S.IP,
Jurnalis dan Kader Muhammadiyah Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

893 kali dilihat, 72 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

Yang Tak Banyak Orang Tahu, Tentang Hubungan Soekarno dan Hatta

Published

on

Soekarno Hatta
Video oleh Kompas TV

Lampung.coTak banyak yang tahu kapan sebenarnya Mohammad Hatta bertemu Soekarno pertama kali. Mereka diperkenalkan bukan dalam sebuah sekolah/institusi atau ketemu di jalan. Mereka bertemu secara maya melalui argumentasi perang kata dalam berbagai tulisan.

Sebelum pertemuan secara fisik, dua anak bangsa yang kala itu terpisah jarak belasan ribu kilometer saling memperhatikan, memberikan dukungan, mengagumi, dan mengkritisi langkah masing-masing.

Keduanya memang terlihat seiring, tapi jika diperhatikan, Bung Hatta dan Bung Karno justru dipertemukan oleh perbedaan. Meskipun berbeda watak dan pembawaan, ekspresi mereka sama: anti penindasan.

Menurut pengakuan Hatta dalam otobiografinya, Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi (2011), ia berjumpa pertama kali dengan Sukarno di sebuah hotel di Bandung. Haji Usman, salah satu kerabat jauh Hatta, adalah orang yang mengajaknya menemui Sukarno.

Bersama Haji Usman, Hatta ke rumah Sukarno langsung di Astanaanyar, Bandung. Namun saat itu Bung Karno tak di rumah. Lalu Hatta meninggalkan pesan dan kembali ke hotel menunggu kedatangan Sukarno yang tiba bersama Maskun malam harinya.

Sejak itu, keduanya seperti dipertautkan alam, berjuang bersama membela Tanah Air. Beberapa kali mereka harus menikmati pembuangan oleh pemerintah jajahan, kadang bersama namun lebih banyak ditempatkan di tempat yang berbeda.

Sejak suatu malam di bulan Maret 1942 itu, lahirlah dwitunggal, janji persatuan di atas perbedaan yang mengantarkan bangsa ini meraih kemerdekaan.

“Bung dan aku pernah terlibat dalam perselisihan yang dalam,” kata Sukarno kepada Hatta yang termaktub dalam buku Cindy Adams otobiografi Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat (1965), dapat menggambarkan persatuan mereka.

“Meski di satu waktu kita pernah tidak saling menyukai, sekarang kita menghadapi satu tugas yang jauh lebih besar daripada tugas yang pernah kita lakukan masing-masing. Berbagai perbedaan menyangkut masalah partai atau strategi tak perlu ada lagi. Sekarang kita satu. Bersatu di dalam perjuangan bersama.”

“Setuju,” kata Hatta dikutip dari tirto.id.

Keduanya kemudian berjabat tangan.

“Ini,” kata Sukarno, “merupakan simbol kita sebagai Dwitunggal. Kita berikrar dengan sungguh-sungguh untuk bekerja berdampingan, tak akan pernah dipisahkan sampai negeri kita merdeka sepenuhnya.”

Puncak kerjasama keduanya terpatri abadi pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun lagi-lagi, sejatinya kedua tokoh besar bangsa Indonesia ini dipertemukan oleh perbedaan.

Terdapat banyak silang pendirian. Salah satu yang terpokok adalah keinginan Sukarno untuk meruntuhkan demokrasi parlementer, menggantinya dengan sebuah sistem yang disebut demokrasi terpimpin.

Perbedaan pandangan antara keduanya dalam menyikapi berbagai persoalan terus terbawa hingga memimpin Republik Indonesia. Puncak perbedaan itu terjadi pada 1956 ketika Bung Hatta akhirnya mengundurkan diri sebagai wakil presiden.

973 kali dilihat, 117 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca