fbpx
Connect with us

Kolom

[Kolom] Pemilu Dan Demokrasi Kita: Catatan Dibalik Usainya Pesta

Published

on

Yusni Ilham

Bagi sejumlah negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi, pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dari sebuah sistem demokrasi. Artinya pelaksanaan dan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, pemilu juga dianggap sebagai refresentasi dari keterwakilan aspirasi rakyat yang berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan.

Pemilu pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak hak politik rakyat dan sekaligus pendelegasian hak hak tersebut oleh rakyat kepada wakilnya untuk menjalankan pemerintahan, sejalan dengan ini Arbi Sanit menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni 1) pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintahan 2) pembentukan perwakilan politik rakyat 3) sirkulasi elit penguasa, dan 4) pendidikana politik.

Pemilu dan demokrasi dalam beberapa hari ini kembali menjadi diskursus yang merambah ke seluruh dasar bumi Republik ini, terus menerus di ulik dari berbagai sisi oleh hampir semua klangan.. Terlebih ladi setelah usainya pelaksanaaan pemungutan suara pemilukada serentak tahap tiga tanggal 27 juni 2018 lalu.

Pemilu dan demokrasi sesungguhnya sebuah diksi variabel bernegara yang tidak hanya mengandung visi normatif dan sosilogis namun pada dasarnya memuat khitta filosofis untuk membangun peradaban negeri ini dengan nilai dan kerja kerja kemanusiaan. Sebab sejatinya filsafat politik dan demokrasi yang kita anut adalah demokrasi yang di pimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Menafikan hal ini maka bangunan politik kita dalam berbagai tampilannya termasuk tampilannya di panggung pemilukada hanyalah berpotensi menjelma manjadi bara api yang siap melahap sisem demokrasi negeri ini yang telah kita biayai dengan mahal.

Lalu pertanyaan yang mungkin perlu kita ajukan dalam konteks kini adalah apakah panggung pemilukada 27 juni 2018 lalu telah politik dan demokrasi kita telah di pimpin oleh hikmah dan kebijaksanaa?

Perhelatan pemilukada serentak tahap ketiga untuk daerah yang memasuki AMJ tahun 2018 dan 2019 sudah usai di laksanakan. lebih dari setengah penduduk negeri bereuforia menentukan kepala daerah pilihannya. Sebagai warga negara yang optimis kita dapat katakan pemilhan berjalan dengan relatif baik. situasi setelah pemungutan suara yang relatif aman serta hasil pemilihan di sebagian daerah yang menunjukkan pemilih kian memperhitungkan kapabilitas dan rekam jejak kandidat dibandingkan dengan hal lain.

Fenomena ini pertanda baik dalam transisi kematangan demokrasi nasional. Sebab iklim demokrasi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung adalah miniatur demokrasi di tingkat nasional sebagimana keyakinan Brian C Smith (1998:85) ketika memberi perhatian proses demokratisasi di tingkat lokal. Sebab memang salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil (free and fair election). Karena itu tersemai harapan akan ada pergerakan cepat ke arah kualitas dan menguatnya vitalitas demokrasi dalam skema dan portofolio demokrasi lokal, dimana Pemilih kita semakin cerdas, menggunakan akal sehat, dan semakin otonom. Tak lagi berkelindan dengan isu mobilisasi patron, dinasti politik, dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya.

Meski demikian harus di akui bahwa hikmah dan kebijaksanaan belum sepenuhnya kuat membingkai jalan politik dan demokrasi kita, berbagai fakta masih membentur Pilkada 2018, masih terdapat daerah yang mengalami penundaan pemungutan suara dan terdapat 80 TPS yang direkomendasikan bawaslu untuk melaksanakan PSU. Pilkada langsung kali ini memang masih menyisakan sederet kekurangan yang harus dikritisi. akurasi data pemilih masih menimbulkan kekisruhan, keterlambatan dan kekurangan logistik di beberapa daerah mewarnai pilkada langsung.

Masih adanya perilaku politik intimidasi, secara samar masih terdengar riak politik uang di sejumlah daerah, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu serta pengawasan dan penegakan hukum hukum pemilu yang masih belum maksimal serta sejumlah fenomena mengejutkan lahir dari proses dan hasil pemungutan suara Pilkada 2018. Deretan fakta demikian menjelaskan pada kita bahwa pemilukada 2018 yang baru saja usai belum berjalan di atas dasar hikma dan kebijaksanaan. Politik dan demokrasi yang di pimpin oleh hikmah dan kebijaksanakan di situlah pemilu yang jurdil, di situlah elit politik dan partai politik yang moderen dan profesional, disitu pula rakyat sebagai pemilih yang cerdas berada serta dalam Politik dan demokrasi yang di pimpin oleh hikmah dan kebijaksanakan di situlah terdapatnya penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas.

The world’s a stage and all the men and women merely players they have their entrances…. dunia ini panggung sandiwara, semua pria dan wanita cumalah pemeran: mereka masing masing memiliki pintu keluar dan pintu masuk sendiri sendiri…

Demikian dalam sebuah Catatan Kaki Jodhi Yudono mengadaptasi kata kata William Shakespeare yang bisa kita di gunakan mewakili kata yang tidak terucap berhadapan dengan fenomena demokrasi kotak kosong yang mengejutkan lahir dari proses dan hasil pemungutan suara Pilkada 2018.

Kemenangan kotak kosong di Makassar kiranya harus di maknai sebagai kekalahan demokrasi dan tamparan bagi penegakkan hukum pemilu yang setengah hati, mungkin saja buah dari ambisi politik berlebih para parpol dan penegakkan hukum yang terlarut dalam lakon dan skenario politik. Sebagai kekalahan demokrasi sekaligus kekalahan partai politik, Fenomena kemenangan kotak kosong memperlihatkan bahwa pemilih yang mempunyai kesadaran politik untuk melakukan perlawanan adalah lawan paling tangguh bagi oligarki Parpol dalam politik elektoral.

Kemenangan kotak kosong adalah bukti dari peringatan F.C. Safigny yang menyatakan bahwa hukum adalah cerminan masyarakat, hukum merupakan kristalisasi semangat masyarakat, undang undang akan berhenti menjadi hukum ketika melawan semangat masyarakat. Karenanya kotak kosong telah mengembalikan daulat rakyat atas pilihan putusan hukum yang dianggap benar dan adil.

Penguatan kewenangan Bawaslu dalam UU nomor 7 tahun 2017 ternyata belum cukup, sebab apalah artinya kewenangan itu apabila tidak mendapatkan ruang peran yang merdeka bagi intitusi bawaslu. Dalam problem seperti ini patut kita renungkan penggalan kalimat Prof. Taverne yang pernah mengatakan “geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitie en goede politie abtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken” (Berikan kepadaku jaksa dan hakim yang baik, maka dengan hukum yang buruk pun saya dapat membuat putusan yang baik”.

MASIH ADA WAKTU
Tidak ada yang terlambat, Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dari pemilu ke pemilu kita harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Semua pihak harus bekerja memastikan perjalanan politik dan demokrasi ini tidak ditelanjangi dengan keserahan dan ketidakjujuran dari berbagai pihak berkepentingan jika kita masih sepakat untuk merawat wajah negeri ini. Semua pihak, penyelenggara, penegak hukum, elit politik dan parpol, hendaklah memiliki semangat kebangsaan yang sama untuk menjunjung tinggi kualitas demokrasi.

Demokrasi janganlah direduksi menjadi sekedar transaksi atau seni memanipulasi dan menghalalkan segala cara untuk memuluskan kepentingan pribadi dan kelompok. Sungguh tidak mustahil negeri dan daerah kita akan membusuk bila kita masih tetap berselera tingi dengan politik busuk ataupun semangat politik purba yang saling memangsa yang lemah atau kalah. Kemenangan kotak kosong yang mewarnai pemilukada 2018 kiranya menjadi cambuk bagi semua pihak secara keseluruhan untuk menjadikan momentum ini membangun semangat perbaikan pada semua pihak sesuai perannya masing masing khusunya pembenahan di tubuh partai politik dan institusi penegak hukum.

Akhirnya, pesta sudah usai, kita masih percaya pesan konstitusi bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan itu dibawah naungan ideologi Pancasila. Bagi yang diberi kesempatan memegang mandat rakyat janganlah menggila dengan kemenangannya, menjadi mafia anggaran, suap, korupsi, kolusi menjadi modus untuk mengembalikan modal politik. Yang belum diberikan kesempatan oleh rakyat menjadilah “aktor” demokrasi yang ksatria. Inilah demokrasi kita, inilah daerah kita. Inilah Indonesia kita.

 

Oleh: Yusni Ilham, S.Sos.I

 574 total views,  6 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial.

Kolom

[Kolom] Mengapa Harus Menulis?

Published

on

Etty Diallova
Penulis asal Lampung Timur, Etty Diallova | Foto: dok.

Menulis adalah kebutuhan dan sebagai terapi jiwa. Begitulah yang saya rasakan. Melalui tulisan kita bisa menuangkan ide-ide di dalam imajinasi yang kita miliki. Banyak orang yang menulis karena hobi dan mengekspresikan diri. Kemudian menekuni bidang tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga berbuah manis memberikan prestasi dan royalti.

“Karena pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar.”

Menulis membutuhkan motivasi kuat, sehingga selalu tertanam di dalam hati dan memompa semangat untuk terus berkarya. Karena tidak sedikit dari kita mengganggap menulis adalah suatu hal yang membosankan, sehingga enggan menjalaninya sebagai rutinitas secara konsisten. Akhirnya pupus sudah harapan untuk berkarya dan terus berkembang.

Menulis, Sarana Berkarya dan Berbagi Kebaikan. Menggoreskan aksara demi aksara sebagai pengukir sejarah dalam kehidupan di dunia. Untuk itu, terus berusaha menyajikan tulisan yang menebarkan kebaikan, tanpa dibubuhi ujaran kebencian yang bisa mengakibatkan keretakan atau terjadinya perdebatan. Karena sebuah karya, adalah cerminan dan jati diri dari siapa si empunya tulisan tersebut

Menulis Sebagai Terapi dan Mengasah Kreatifitas. Menulis juga sebagai terapi jiwa, sebagai sarana untuk penyembuhan. Dengan menulis kita dapat mengurangi beban-beban pikiran yang selama ini terpendam. Saya sendiri kerap menuangkan ke tulisan, saat saya rindu pada keluarga dan orang-orang tercinta di kampung halaman.

Dengan konsisten berkarya, imajinasi dan kreatifitas kita dalam berkarya akan semakin tajam. Ibarat sebuah mata pisau, jika setiap hari diasah, maka akan menjadi tajam dan berkilau. Menulis juga sebagai sarana berdakwah; setiap karya yang kita buat, akan selalu bermanfaat bagi orang lain, dan menjadikan amal jariah bagi penulisnya.

Kita dapat menyampai pesan baik secara tersirat dan tersurat, sehingga kita bisa mempengaruhi lewat tulisan tersebut. Untuk itu, penting untuk menulis dengan muatan positif, hindari pemberitaan HOAX, plagiarisme, dan ujaran kebencian.

“Menulis mengajarkan saya banyak arti kehidupan dan mengenalkan saya pada dunia luas”

Oleh: Etty Diallova,
Penulis asal Lampung Timur yang tinggal di Taipei, Taiwan.
*Artikel Lampung.co ini merupakan tulisan dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

 8,767 total views,  137 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

Apakah Larangan Cadar dan Celana Cingkrang Efektif Tangkal Radikalisme? Ini Kata Peneliti

Published

on

Larangan Cadar

Menteri Agama Indonesia yang baru dilantik, Fachrul Razi, baru-baru ini menghebohkan publik dengan melempar wacana larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan cadar dan celana cingkrang di lingkungan instansi pemerintahan.

Alasan dia, ekspresi-ekspresi pakaian itu tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

Dia juga berpendapat bahwa kehadiran orang-orang yang memakai cadar dan celana cingkrang akan menimbulkan persepsi bahwa hanya mereka saja yang betul-betul bertakwa kepada Tuhan.

Banyak pihak mungkin mengira biang keladi pembentuk radikalisme adalah keyakinan agama ultra konservatif seperti Wahhabisme dan Salafi-Jihadisme, yang kerap diekspresikan melalui gaya busana tertentu seperti penggunaan cadar dan celana cingkrang.

Walau keyakinan agama ultra konservatif bisa berkontribusi pada radikalisme, agama sebetulnya bukan faktor pembentuk utama dari radikalisme.

Faktor yang memperkuat radikalisme lebih kompleks dari sekedar urusan agama. Oleh karena itu, melarang keyakinan atau ekspresi keagamaan tidak akan terlalu berguna dalam usaha menangkal radikalisme.

Menyeimbangkan identitas keagamaan orang yang terpapar radikalisme dengan identitas alternatif bisa menjadi pilihan yang lebih baik.

Tidak berhasil
Penelitian saya bersama kolega-kolega di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2019 dengan sampel narapidana teroris Indonesia telah menunjukkan bahwa usaha penangkalan radikalisme dengan mengubah keyakinan ideologis justru tidak efektif.

Ada beberapa alasan. Pertama, melarang keyakinan agama itu sangat sulit dilakukan. Program deradikalisasi yang berusaha mengganti ideologi agama menjadi ideologi lain yang lebih moderat tidaklah efektif.

Ini karena mereka dengan tingkat radikalisme tinggi merasa keyakinan mereka itu sudah yang paling benar. Dengan kata lain, mereka merasa tidak ada yang salah dengan diri mereka. Pihak pemerintah, kepolisian, atau pihak yang melakukan deradikalisasi itulah orang-orang yang sebetulnya tersesat.

Kedua, usaha mengubah atau melarang keyakinan agama justru bisa jadi bumerang. Orang-orang dengan tingkat radikalisme tinggi akan merasa terdiskriminasi karena mereka dilarang menganut keyakinan pribadinya. Sehingga, kebencian mereka terhadap pihak pemerintah dan institusi-institusi negara akan semakin menjadi-jadi.

Lebih daripada itu, usaha mengubah keyakinan pribadi itu sebetulnya bisa dianggap tidak etis bagi sebuah negara dengan sistem demokrasi. Apalagi kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dijamin oleh negara lewat Undang Undang Dasar 1945.

Identitas alternatif
Jika kita tidak bisa menangkal radikalisme dengan mengubah keyakinan agama, adakah cara lain yang lebih efektif?

Sebuah riset di bidang psikologi sosial menunjukkan bahwa cara yang menjanjikan dan telah terbukti berhasil adalah menyeimbangkan identitas keagamaan dengan identitas alternatif seperti keluarga, karier, pendidikan, dan lain-lain. Riset tersebut dilakukan oleh pakar psikologi sosial David Webber dari Virginia Commonwealth University, AS, dan para koleganya di tahun 2017 dengan sampel para narapidana teroris gerakan separatis di Sri Lanka.

Umumnya, orang-orang dengan tingkat radikalisme tinggi rentan termakan propaganda ideologi karena mereka sedang kehilangan arah atau makna hidup.

Mereka merasa hidupnya hampa, merasa mengecewakan keluarga, kesepian, atau kehilangan tujuan dalam hidup. Kondisi ini rentan menjadi celah bagi kelompok-kelompok radikal untuk mengisi kekosongan itu.

Mereka diberikan makna hidup seperti potensi masuk surga atau memperjuangkan keadilan atas nama Tuhan. Dengan kata lain, ada kebutuhan psikologis yang tidak mereka dapat namun bisa diperoleh dari identitas kelompok agama radikal.

Untuk menangkal kondisi itu, yang harus dilakukan adalah menyeimbangkan makna hidup dari identitas agama dengan makna hidup dari identitas lain.

Sebagai ilustrasi, ada dua orang bernama si A dan si B. Baik si A maupun si B meyakini bahwa mereka harus memperjuangkan agamanya dengan berperang ke Suriah. Akan tetapi, si A memiliki keluarga yang ia harus nafkahi dan tidak bisa ia tinggalkan. Si A juga memiliki bisnis yang sedang berkembang pesat. Sementara itu si B tidak memiliki apa-apa selain keinginannya memperjuangkan agama. Dari ilustrasi ini, mana yang lebih mungkin pergi berjihad ke Suriah?

Jika Anda menjawab A, Anda sudah tepat. Ketika seseorang memiliki identitas alternatif (sebagai ayah, suami, pelaku bisnis), ia tidak akan melakukan tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama walau ia memiliki keyakinan agama yang kuat sekalipun.

Identitas-identitas alternatif itu secara langsung “mengalahkan” identitas agama dengan memberikan kebermaknaan hidup lain selain membela agama.

Riset saya dan kolega menunjukkan bukti bahwa ketika identitas alternatif sudah muncul, maka pelaku terorisme tidak akan mendukung kekerasan atas nama agama. Ini terjadi walaupun ideologi radikal masih melekat di benak mereka.

Temuan itu kami peroleh dengan menganalisis profil-profil hasil wawancara terhadap 86 narapidana teroris yang telah menjalani program rehabilitasi pada 35 penjara di Indonesia. Ada lebih dari 200 narapidana teroris di Indonesia saat kami melakukan penelitian, dan saat ini ada lebih dari 600 narapidana teroris yang sudah bebas.

Dalam riset, kami menemukan bahwa dukungan terhadap jihad sebagai perang melemah ketika individu aktif berpartisipasi dalam program deradikalisasi. Ini terjadi karena ketika individu aktif berpartisipasi, mereka diberikan kesempatan mengembangkan identitas alternatif seperti keluarga dan bisnis.

Ketika identitas alternatif terbentuk, dukungan terhadap jihad sebagai perang juga melemah walaupun mereka masih memegang ideologi yang kuat.

Namun, perlu diingat bahwa terbentuknya identitas alternatif tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan ekonomi semata. Mereka harus betul-betul merasakan kebermaknaan dari identitas yang diperoleh bantuan dan insentif ekonomi itu.

Artinya, uang bisa saja terpakai untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak memberikan sense of belonging (makna hidup). Ketimbang uang secara langsung, lebih baik memberikan kesempatan yang sifatnya berkelanjutan seperti kesempatan mengaplikasikan talenta atau keahlian. Dengan cara itu, mereka akan merasakan kebermaknaan hidup dari jasa atau bisnis yang mereka kembangkan.

Dapat kita simpulkan bahwa identitas agama ataupun ekspresi agama seperti pemakaian cadar atau celana cingkrang tidak serta merta membuat seseorang menjadi teroris atau ekstremis. Perlu ada kondisi psikologis, yaitu ketidakseimbangan identitas yang menjadikan agama sebagai satu-satunya makna hidup.

Bagi orang-orang yang memiliki banyak identitas bermakna dalam hidupnya, keyakinan mereka tidak akan berdampak pada kekerasan ataupun ekstremisme.

Para pembuat kebijakan perlu berhati-hati dalam menangani radikalisme. Melakukan pelarangan ekspresi atau keyakinan keagamaan tidak akan memiliki banyak manfaat bahkan bisa menjadi bumerang.

Elemen yang terpenting dalam penanganan radikalisme bukanlah soal identitas agama, tapi soal ada atau tidaknya identitas lain yang dimiliki orang-orang berideologi radikal ini.

Oleh: Joevarian Hudiyana,
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik, Universitas Indonesia
*Artikel Lampung.co ini terbit pertama kali di The Conversation.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca.

 15,452 total views,  61 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] Sektor Pariwisata di Lampung Bisa Jadi Tulang Punggung Perekonomian

Published

on

Sektor Pariwisata di Lampung

Salah satu sektor penting di provinsi Lampung yang potensinya bila dikembangkan, dikelola secara baik dan maksimal, sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat adalah sektor pariwisata.

Selain potensi alam yang indah dan beraneka beragam, provinsi Lampung juga memiliki banyak keunggulan pada wisata kuliner yang mampu memanjakan lidah, serta tentunya wisata sejarah, budaya yang penuh nilai kerifan dan edukasi.

Provinsi ini memiliki garis pantai sepanjang 1.105 km. Terdapat dua teluk di provinsi Lampung yaitu Teluk Semaka dan Teluk Lampung dengan sekitar 132 pulau yang berhadapan langsung dengan ALKI (Alur Lintas Kapal Internasional) Selat Sunda.

Letak geografis yang memang merupakan pintu gerbang Sumatera, tentu semakin memperkuat, bahwa provinsi ini memiliki keunggulan akses dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di pulau Sumatera.

Peluang yang diulas diatas tentu saja menjadi tantangan tersendiri. Tapi kita harus optimis bahwa tidak ada yang tidak mungkin bila kita mau berusaha. Kurang lebih satu tahun yang lalu, ada gagasan yang sempat kami diskusikan dengan beberapa penggerak pariwisata lokal.

Dari diskusi tersebut kami mencoba menyimpulkan bahwa ketika sektor pariwisata di Lampung ingin maju dan menjadi salah satu ujung tombak dalam hal peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, maka ada tiga unsur utama yang harus menjadi penopang dan disinergikan.

Tiga unsur utama itu adalah penggerak pariwisata, pemangku kebijakan serta investor. Ujung tombak dari ide ini ada di penggerak pariwisata. Merekalah yang dari awal melakukan mapping potensi pariwisata di 15 kabupaten yang ada di provinsi Lampung.

Siapa saja yang bisa dilibatkan menjadi tim penggerak pariwisata? Banyak, bisa para anak muda alumni – alumni perguruan tinggi yang mau pulang dan mengembangkan kampung halamannya, para komunitas dan netizen yang konsen dalam dunia promosi wisata lokal, serta tentunya para akademisi yang punya dedikasi tinggi guna kemajuan pariwisata Lampung.

Setelah potensi pariwisata di Lampung ter-mapping dengan baik, selanjutnya tentu kita membutuhkan support kongkrit dari para pemangku kebijakan, mulai dari unit terkecil, lingkup RT, desa, daerah hingga provinsi maupun pusat.

Dukungan pemangku kebijakan untuk menjadikan sektor pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi, tentu harus dibuktikan dengan terbitnya kebijakan-kebijakan yang mensupport, mempermudah sekaligus menjadi payung hukum bagi pengembangan pariwisata.

Bisa dari sisi kebijakan perbaikan infrastruktur, kemudahaan akses perizinan, promosi, pada pola-pola pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang konsen di dunia pariwisata.

Terakhir, setelah potensinya terpetakan, para penggerak pariwisatanya terus melakukan inovasi, pemerintah setempat dari lokal hingga pusat terus bekerja serta memberikan akses perlindungan dan dukungan. Maka tentu para investor baik lokal mapun internasional akan ngantri berdatangan dan berinvestasi di sektor ini.

Oleh: M Imron Rosadi,
Sekretaris DPW Partai Gelora Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

 21,716 total views,  53 views today



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca