Menu

[Kolom] Pemilu Dan Demokrasi Kita: Catatan Dibalik Usainya Pesta

  Dibaca : 173 kali
[Kolom] Pemilu Dan Demokrasi Kita: Catatan Dibalik Usainya Pesta

Bagi sejumlah negara yang menyatakan diri sebagai negara demokrasi, pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama dari sebuah sistem demokrasi. Artinya pelaksanaan dan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, pemilu juga dianggap sebagai refresentasi dari keterwakilan aspirasi rakyat yang berhubungan erat dengan legitimasi pemerintahan.

Pemilu pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak hak politik rakyat dan sekaligus pendelegasian hak hak tersebut oleh rakyat kepada wakilnya untuk menjalankan pemerintahan, sejalan dengan ini Arbi Sanit menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni 1) pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintahan 2) pembentukan perwakilan politik rakyat 3) sirkulasi elit penguasa, dan 4) pendidikana politik.

Pemilu dan demokrasi dalam beberapa hari ini kembali menjadi diskursus yang merambah ke seluruh dasar bumi Republik ini, terus menerus di ulik dari berbagai sisi oleh hampir semua klangan.. Terlebih ladi setelah usainya pelaksanaaan pemungutan suara pemilukada serentak tahap tiga tanggal 27 juni 2018 lalu.

Pemilu dan demokrasi sesungguhnya sebuah diksi variabel bernegara yang tidak hanya mengandung visi normatif dan sosilogis namun pada dasarnya memuat khitta filosofis untuk membangun peradaban negeri ini dengan nilai dan kerja kerja kemanusiaan. Sebab sejatinya filsafat politik dan demokrasi yang kita anut adalah demokrasi yang di pimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Menafikan hal ini maka bangunan politik kita dalam berbagai tampilannya termasuk tampilannya di panggung pemilukada hanyalah berpotensi menjelma manjadi bara api yang siap melahap sisem demokrasi negeri ini yang telah kita biayai dengan mahal.

Lalu pertanyaan yang mungkin perlu kita ajukan dalam konteks kini adalah apakah panggung pemilukada 27 juni 2018 lalu telah politik dan demokrasi kita telah di pimpin oleh hikmah dan kebijaksanaa?

Perhelatan pemilukada serentak tahap ketiga untuk daerah yang memasuki AMJ tahun 2018 dan 2019 sudah usai di laksanakan. lebih dari setengah penduduk negeri bereuforia menentukan kepala daerah pilihannya. Sebagai warga negara yang optimis kita dapat katakan pemilhan berjalan dengan relatif baik. situasi setelah pemungutan suara yang relatif aman serta hasil pemilihan di sebagian daerah yang menunjukkan pemilih kian memperhitungkan kapabilitas dan rekam jejak kandidat dibandingkan dengan hal lain.

Fenomena ini pertanda baik dalam transisi kematangan demokrasi nasional. Sebab iklim demokrasi dalam pemilihan kepala daerah secara langsung adalah miniatur demokrasi di tingkat nasional sebagimana keyakinan Brian C Smith (1998:85) ketika memberi perhatian proses demokratisasi di tingkat lokal. Sebab memang salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil (free and fair election). Karena itu tersemai harapan akan ada pergerakan cepat ke arah kualitas dan menguatnya vitalitas demokrasi dalam skema dan portofolio demokrasi lokal, dimana Pemilih kita semakin cerdas, menggunakan akal sehat, dan semakin otonom. Tak lagi berkelindan dengan isu mobilisasi patron, dinasti politik, dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya.

Meski demikian harus di akui bahwa hikmah dan kebijaksanaan belum sepenuhnya kuat membingkai jalan politik dan demokrasi kita, berbagai fakta masih membentur Pilkada 2018, masih terdapat daerah yang mengalami penundaan pemungutan suara dan terdapat 80 TPS yang direkomendasikan bawaslu untuk melaksanakan PSU. Pilkada langsung kali ini memang masih menyisakan sederet kekurangan yang harus dikritisi. akurasi data pemilih masih menimbulkan kekisruhan, keterlambatan dan kekurangan logistik di beberapa daerah mewarnai pilkada langsung.

Masih adanya perilaku politik intimidasi, secara samar masih terdengar riak politik uang di sejumlah daerah, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu serta pengawasan dan penegakan hukum hukum pemilu yang masih belum maksimal serta sejumlah fenomena mengejutkan lahir dari proses dan hasil pemungutan suara Pilkada 2018. Deretan fakta demikian menjelaskan pada kita bahwa pemilukada 2018 yang baru saja usai belum berjalan di atas dasar hikma dan kebijaksanaan. Politik dan demokrasi yang di pimpin oleh hikmah dan kebijaksanakan di situlah pemilu yang jurdil, di situlah elit politik dan partai politik yang moderen dan profesional, disitu pula rakyat sebagai pemilih yang cerdas berada serta dalam Politik dan demokrasi yang di pimpin oleh hikmah dan kebijaksanakan di situlah terdapatnya penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas.

The world’s a stage and all the men and women merely players they have their entrances…. dunia ini panggung sandiwara, semua pria dan wanita cumalah pemeran: mereka masing masing memiliki pintu keluar dan pintu masuk sendiri sendiri…

Demikian dalam sebuah Catatan Kaki Jodhi Yudono mengadaptasi kata kata William Shakespeare yang bisa kita di gunakan mewakili kata yang tidak terucap berhadapan dengan fenomena demokrasi kotak kosong yang mengejutkan lahir dari proses dan hasil pemungutan suara Pilkada 2018.

Kemenangan kotak kosong di Makassar kiranya harus di maknai sebagai kekalahan demokrasi dan tamparan bagi penegakkan hukum pemilu yang setengah hati, mungkin saja buah dari ambisi politik berlebih para parpol dan penegakkan hukum yang terlarut dalam lakon dan skenario politik. Sebagai kekalahan demokrasi sekaligus kekalahan partai politik, Fenomena kemenangan kotak kosong memperlihatkan bahwa pemilih yang mempunyai kesadaran politik untuk melakukan perlawanan adalah lawan paling tangguh bagi oligarki Parpol dalam politik elektoral.

Kemenangan kotak kosong adalah bukti dari peringatan F.C. Safigny yang menyatakan bahwa hukum adalah cerminan masyarakat, hukum merupakan kristalisasi semangat masyarakat, undang undang akan berhenti menjadi hukum ketika melawan semangat masyarakat. Karenanya kotak kosong telah mengembalikan daulat rakyat atas pilihan putusan hukum yang dianggap benar dan adil.

Penguatan kewenangan Bawaslu dalam UU nomor 7 tahun 2017 ternyata belum cukup, sebab apalah artinya kewenangan itu apabila tidak mendapatkan ruang peran yang merdeka bagi intitusi bawaslu. Dalam problem seperti ini patut kita renungkan penggalan kalimat Prof. Taverne yang pernah mengatakan “geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitie en goede politie abtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafprosesrecht het goede beruken” (Berikan kepadaku jaksa dan hakim yang baik, maka dengan hukum yang buruk pun saya dapat membuat putusan yang baik”.

MASIH ADA WAKTU
Tidak ada yang terlambat, Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dari pemilu ke pemilu kita harus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Semua pihak harus bekerja memastikan perjalanan politik dan demokrasi ini tidak ditelanjangi dengan keserahan dan ketidakjujuran dari berbagai pihak berkepentingan jika kita masih sepakat untuk merawat wajah negeri ini. Semua pihak, penyelenggara, penegak hukum, elit politik dan parpol, hendaklah memiliki semangat kebangsaan yang sama untuk menjunjung tinggi kualitas demokrasi.

Demokrasi janganlah direduksi menjadi sekedar transaksi atau seni memanipulasi dan menghalalkan segala cara untuk memuluskan kepentingan pribadi dan kelompok. Sungguh tidak mustahil negeri dan daerah kita akan membusuk bila kita masih tetap berselera tingi dengan politik busuk ataupun semangat politik purba yang saling memangsa yang lemah atau kalah. Kemenangan kotak kosong yang mewarnai pemilukada 2018 kiranya menjadi cambuk bagi semua pihak secara keseluruhan untuk menjadikan momentum ini membangun semangat perbaikan pada semua pihak sesuai perannya masing masing khusunya pembenahan di tubuh partai politik dan institusi penegak hukum.

Akhirnya, pesta sudah usai, kita masih percaya pesan konstitusi bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan itu dibawah naungan ideologi Pancasila. Bagi yang diberi kesempatan memegang mandat rakyat janganlah menggila dengan kemenangannya, menjadi mafia anggaran, suap, korupsi, kolusi menjadi modus untuk mengembalikan modal politik. Yang belum diberikan kesempatan oleh rakyat menjadilah “aktor” demokrasi yang ksatria. Inilah demokrasi kita, inilah daerah kita. Inilah Indonesia kita.

 

Oleh: Yusni Ilham, S.Sos.I

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
- Advertisement -


Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional