fbpx
Connect with us

Kolom

Para Ahli Sebut Penjara Bagi Pengguna Narkotika Bukan Solusi Efektif

Published

on

Penjara

Banyak negara di Eropa sudah mulai berhenti mengirimkan pengguna narkotika ke penjara karena mereka menganggap bentuk hukuman seperti itu tidak tepat. Namun, Indonesia di bawah pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo justru masih mempertahankan pendekatan punitif tersebut bagi pengguna narkotika.

Akibatnya jumlah narapidana narkotika meningkat drastis selama pemerintahan Jokowi dari 64.711 orang pada bulan Oktober 2014 menjadi 117.553 orang pada Mei 2019. Hal tersebut menyebabkan jumlah narapidana melebihi kapasitas penjara yang tersedia. Data terakhir dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan jumlah narapidana melebihi dua kali lipat dari kapasitas yang ada. Hingga Mei 2019, kapasitas penjara di Indonesia adalah 126.491 orang. Sementara narapidana yang ada berjumlah 265.932 orang.

Pada Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada hari ini, kami ingin mengkritik kebijakan pemerintah tersebut. Pemerintah seharusnya berhenti mengirimkan pengguna narkotika ke penjara dan fokus dalam upaya pemulihan gangguan ketergantungan penggunaan narkotika. Pendekatan tersebut dipandang lebih efektif dan juga menghormati hak asasi manusia (HAM) warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang layak meski di dalam penjara.

Mengapa merehabilitasi lebih efektif ketimbang menghukum
Pemerintah Belanda, Swiss, Uruguay, dan Portugal mengakui bahwa penahanan atau pemberian hukuman penjara (kriminalisasi) terhadap pengguna narkotika atau orang yang memiliki narkotika dalam jumlah kecil dan bersifat personal dianggap bukanlah pendekatan yang tepat. Kesehatan publik, penjara yang penuh, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi beberapa alasannya.

Kebijakan narkotika yang baik dan tepat adalah kebijakan yang dapat mengurangi dampak buruk penggunaan narkotika dan menghilangkan konsumsi narkotika dan peredaran gelapnya. Salah satunya adalah melalui pendekatan kesehatan publik.

Pemerintah Joko “Jokowi” Widodo sebenarnya sudah memprioritaskan pendekatan rehabilitasi dan pencegahan dalam upaya negara untuk memberantas penggunaan narkoba dan psikotropika. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya terlaksana .

Kebijakan narkotika sering kali dijadikan komoditas politik yang membantu meningkatkan popularitas pemimpin negara yang ingin terpilih kembali. Pola ini dapat dilihat di Filipina. Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberlakukan sistem hukuman yang lebih ekstrem bagi para pengguna narkotika di negaranya demi memperkuat citranya sebagai pemimpin negara yang bertindak tegas dalam pemberantasan narkotika.

Jokowi pun masih menggunakan pola ini meskipun pendekatan punitif yang diterapkan terbukti tidak efektif. Penelitian dari Badan Dunia Urusan Narkotika atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan ada tujuh kerugian dari sistem hukuman punitif.

Pertama, lebih dari US$100 miliar diperkirakan terbuang untuk biaya penegakan hukum secara global di seluruh dunia.

Kedua, pelemahan terhadap pembangunan dan keamanan karena terjebak dalam konflik seperti halnya di negara Kolombia pada era Pablo Escobar.

Ketiga, proses penggundulan hutan dan perusakan lingkungan akibat pembakaran lahan ganja atau pemberian zat kimia terhadap narkotika yang berasal dari tanaman.

Keempat, menjadikan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan (kriminal) artinya merampas hak mereka atas pekerjaan, kemerdekaan, bahkan pendidikan. Pendekatan kriminalisasi ini juga memperkaya pelaku perdagangan gelap dengan meningkatnya harga narkotika di jalanan akibat semakin sedikitnya narkotika yang beredar karena penyitaan dan pemusnahan namun permintaan tetap tinggi karena tidak teratasinya kecanduan para pengguna.

Kelima, mengancam kesehatan publik dan persebaran penyakit akibat tidak terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi pengguna narkotika.

Keeenam, melemahkan hak asasi manusia terutama hak atas peradilan yang adil dan kesehatan.

Ketujuh, menciptakan stigma dan perlakuan diskriminatif bagi pengguna narkotika di setiap sendi kehidupan.

Melindungi HAM
Meski berada di penjara, narapidana dan tahanan narkotika adalah tetap warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan HAM.

Kecenderungan pemerintah dalam memenjarakan semua pengguna narkotika menjadikan negara lalai dalam melindungi hak-hak narapidana untuk mendapatkan perlakuan layak dalam penjara.

Hal ini dikarenakan jumlah narapidana narkotika yang membludak sementara kapasitas dan pelayanan penjara terbatas dalam menyediakan fasilitas hidup yang layak dan juga kesehatan. Banyak masalah kesehatan seperti HIV/AIDS, Hepatitis C, dan Tuberkolosis ditemui di penjara yang jumlah narapidananya melebihi kapasitas.

Komisi Narkotika di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Commission on Narcotic Drugs telah berulang kali menegaskan bahwa hak atas kesehatan narapidana adalah hak yang perlu dilindungi dalam kebijakan narkotika di Indonesia. Konvensi Internasional tentang Narkotika bahkan mengamanatkan perlindungan ini.

Dekriminalisasi pengguna narkotika
Dekriminalisasi adalah suatu penetapan atas perbuatan yang dulunya perbuatan pidana menjadi bukan perbuatan pidana. Pendekatan dekriminalisasi ini merupakan respons terhadap beban ekonomi dan sosial dari pendekatan punitif yang dilakukan.

Dekriminalisasi setidaknya dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penegakan hukum pada rezim kriminalisasi. Misalnya biaya penegakan hukum mulai dari penyidikan hingga pemenjaraan, termasuk di dalamnya biaya untuk bantuan hukum. Di Amerika Serikat pada 2010 misalnya, penelitian ahli ekonomi dari Amerika Serikat Jefferey A. Miron dan Katherine Waldock memperkirakan penghematan biaya penegakan hukum hingga $5,4 juta atau sekitar Rp 70.8 miliar dari pendekatan dekriminalisasi pengguna narkotika.

Selain itu, dekriminalisasi dapat mengurangi dampak buruk yang berpotensi diderita pengguna narkotika seperti stigmatisasi yang membuat kondisi kesehatan mereka memburuk.

Perlu diingat bahwa rehabilitasi bukanlah mantra satu-satunya dalam intervensi kebijakan dekriminalisasi. Rehabilitasi yang sukarela dan berintegrasi dengan layanan sosial masyarakat akan lebih efektif dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan memperlakukan narapidana sebagai pasien yang berhak mendapatkan layanan kesehatan dan bukan sebagai kriminal.

Upaya bangsa untuk mengatur penggunaan maupun peredaran narkotika telah lama dilakukan. Sepanjang sejarahnya, pelarangan dan hukuman pidana tidak selalu menjadi satu-satunya pilihan.

Berbagai alternatif seperti meregulasi untuk kepentingan kesehatan, ekonomi, bahkan rekreasi pernah dilakukan. Penghukuman berupa penjara bagi pengguna narkotika kerap kali gagal mengurangi permintaan dan peredaran narkotika. Agar bisa berhasil, kebijakan narkotika Indonesia harus mengganti dominasi pendekatan punitif menjadi rehabilitatif dengan mengutamakan aspek kesehatan publik.

Oleh: Choky R. Ramadhan, Dosen Hukum Acara Pidana/ Ketua MaPPI FHUI, Universitas Indonesia; Asmin Fransiska, Lecturer in Human Rights, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya; Miko Susanto Ginting, Researcher, Indonesia Jentera School of Law.
*Artikel Lampung.co ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca.

5,874 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis.

Kolom

Apakah Larangan Cadar dan Celana Cingkrang Efektif Tangkal Radikalisme? Ini Kata Peneliti

Published

on

Larangan Cadar

Menteri Agama Indonesia yang baru dilantik, Fachrul Razi, baru-baru ini menghebohkan publik dengan melempar wacana larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan cadar dan celana cingkrang di lingkungan instansi pemerintahan.

Alasan dia, ekspresi-ekspresi pakaian itu tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

Dia juga berpendapat bahwa kehadiran orang-orang yang memakai cadar dan celana cingkrang akan menimbulkan persepsi bahwa hanya mereka saja yang betul-betul bertakwa kepada Tuhan.

Banyak pihak mungkin mengira biang keladi pembentuk radikalisme adalah keyakinan agama ultra konservatif seperti Wahhabisme dan Salafi-Jihadisme, yang kerap diekspresikan melalui gaya busana tertentu seperti penggunaan cadar dan celana cingkrang.

Walau keyakinan agama ultra konservatif bisa berkontribusi pada radikalisme, agama sebetulnya bukan faktor pembentuk utama dari radikalisme.

Faktor yang memperkuat radikalisme lebih kompleks dari sekedar urusan agama. Oleh karena itu, melarang keyakinan atau ekspresi keagamaan tidak akan terlalu berguna dalam usaha menangkal radikalisme.

Menyeimbangkan identitas keagamaan orang yang terpapar radikalisme dengan identitas alternatif bisa menjadi pilihan yang lebih baik.

Tidak berhasil
Penelitian saya bersama kolega-kolega di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2019 dengan sampel narapidana teroris Indonesia telah menunjukkan bahwa usaha penangkalan radikalisme dengan mengubah keyakinan ideologis justru tidak efektif.

Ada beberapa alasan. Pertama, melarang keyakinan agama itu sangat sulit dilakukan. Program deradikalisasi yang berusaha mengganti ideologi agama menjadi ideologi lain yang lebih moderat tidaklah efektif.

Ini karena mereka dengan tingkat radikalisme tinggi merasa keyakinan mereka itu sudah yang paling benar. Dengan kata lain, mereka merasa tidak ada yang salah dengan diri mereka. Pihak pemerintah, kepolisian, atau pihak yang melakukan deradikalisasi itulah orang-orang yang sebetulnya tersesat.

Kedua, usaha mengubah atau melarang keyakinan agama justru bisa jadi bumerang. Orang-orang dengan tingkat radikalisme tinggi akan merasa terdiskriminasi karena mereka dilarang menganut keyakinan pribadinya. Sehingga, kebencian mereka terhadap pihak pemerintah dan institusi-institusi negara akan semakin menjadi-jadi.

Lebih daripada itu, usaha mengubah keyakinan pribadi itu sebetulnya bisa dianggap tidak etis bagi sebuah negara dengan sistem demokrasi. Apalagi kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dijamin oleh negara lewat Undang Undang Dasar 1945.

Identitas alternatif
Jika kita tidak bisa menangkal radikalisme dengan mengubah keyakinan agama, adakah cara lain yang lebih efektif?

Sebuah riset di bidang psikologi sosial menunjukkan bahwa cara yang menjanjikan dan telah terbukti berhasil adalah menyeimbangkan identitas keagamaan dengan identitas alternatif seperti keluarga, karier, pendidikan, dan lain-lain. Riset tersebut dilakukan oleh pakar psikologi sosial David Webber dari Virginia Commonwealth University, AS, dan para koleganya di tahun 2017 dengan sampel para narapidana teroris gerakan separatis di Sri Lanka.

Umumnya, orang-orang dengan tingkat radikalisme tinggi rentan termakan propaganda ideologi karena mereka sedang kehilangan arah atau makna hidup.

Mereka merasa hidupnya hampa, merasa mengecewakan keluarga, kesepian, atau kehilangan tujuan dalam hidup. Kondisi ini rentan menjadi celah bagi kelompok-kelompok radikal untuk mengisi kekosongan itu.

Mereka diberikan makna hidup seperti potensi masuk surga atau memperjuangkan keadilan atas nama Tuhan. Dengan kata lain, ada kebutuhan psikologis yang tidak mereka dapat namun bisa diperoleh dari identitas kelompok agama radikal.

Untuk menangkal kondisi itu, yang harus dilakukan adalah menyeimbangkan makna hidup dari identitas agama dengan makna hidup dari identitas lain.

Sebagai ilustrasi, ada dua orang bernama si A dan si B. Baik si A maupun si B meyakini bahwa mereka harus memperjuangkan agamanya dengan berperang ke Suriah. Akan tetapi, si A memiliki keluarga yang ia harus nafkahi dan tidak bisa ia tinggalkan. Si A juga memiliki bisnis yang sedang berkembang pesat. Sementara itu si B tidak memiliki apa-apa selain keinginannya memperjuangkan agama. Dari ilustrasi ini, mana yang lebih mungkin pergi berjihad ke Suriah?

Jika Anda menjawab A, Anda sudah tepat. Ketika seseorang memiliki identitas alternatif (sebagai ayah, suami, pelaku bisnis), ia tidak akan melakukan tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama walau ia memiliki keyakinan agama yang kuat sekalipun.

Identitas-identitas alternatif itu secara langsung “mengalahkan” identitas agama dengan memberikan kebermaknaan hidup lain selain membela agama.

Riset saya dan kolega menunjukkan bukti bahwa ketika identitas alternatif sudah muncul, maka pelaku terorisme tidak akan mendukung kekerasan atas nama agama. Ini terjadi walaupun ideologi radikal masih melekat di benak mereka.

Temuan itu kami peroleh dengan menganalisis profil-profil hasil wawancara terhadap 86 narapidana teroris yang telah menjalani program rehabilitasi pada 35 penjara di Indonesia. Ada lebih dari 200 narapidana teroris di Indonesia saat kami melakukan penelitian, dan saat ini ada lebih dari 600 narapidana teroris yang sudah bebas.

Dalam riset, kami menemukan bahwa dukungan terhadap jihad sebagai perang melemah ketika individu aktif berpartisipasi dalam program deradikalisasi. Ini terjadi karena ketika individu aktif berpartisipasi, mereka diberikan kesempatan mengembangkan identitas alternatif seperti keluarga dan bisnis.

Ketika identitas alternatif terbentuk, dukungan terhadap jihad sebagai perang juga melemah walaupun mereka masih memegang ideologi yang kuat.

Namun, perlu diingat bahwa terbentuknya identitas alternatif tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan ekonomi semata. Mereka harus betul-betul merasakan kebermaknaan dari identitas yang diperoleh bantuan dan insentif ekonomi itu.

Artinya, uang bisa saja terpakai untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak memberikan sense of belonging (makna hidup). Ketimbang uang secara langsung, lebih baik memberikan kesempatan yang sifatnya berkelanjutan seperti kesempatan mengaplikasikan talenta atau keahlian. Dengan cara itu, mereka akan merasakan kebermaknaan hidup dari jasa atau bisnis yang mereka kembangkan.

Dapat kita simpulkan bahwa identitas agama ataupun ekspresi agama seperti pemakaian cadar atau celana cingkrang tidak serta merta membuat seseorang menjadi teroris atau ekstremis. Perlu ada kondisi psikologis, yaitu ketidakseimbangan identitas yang menjadikan agama sebagai satu-satunya makna hidup.

Bagi orang-orang yang memiliki banyak identitas bermakna dalam hidupnya, keyakinan mereka tidak akan berdampak pada kekerasan ataupun ekstremisme.

Para pembuat kebijakan perlu berhati-hati dalam menangani radikalisme. Melakukan pelarangan ekspresi atau keyakinan keagamaan tidak akan memiliki banyak manfaat bahkan bisa menjadi bumerang.

Elemen yang terpenting dalam penanganan radikalisme bukanlah soal identitas agama, tapi soal ada atau tidaknya identitas lain yang dimiliki orang-orang berideologi radikal ini.

Oleh: Joevarian Hudiyana,
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik, Universitas Indonesia
*Artikel Lampung.co ini terbit pertama kali di The Conversation.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca.

9,788 kali dilihat, 64 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] Sektor Pariwisata di Lampung Bisa Jadi Tulang Punggung Perekonomian

Published

on

Sektor Pariwisata di Lampung

Salah satu sektor penting di provinsi Lampung yang potensinya bila dikembangkan, dikelola secara baik dan maksimal, sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat adalah sektor pariwisata.

Selain potensi alam yang indah dan beraneka beragam, provinsi Lampung juga memiliki banyak keunggulan pada wisata kuliner yang mampu memanjakan lidah, serta tentunya wisata sejarah, budaya yang penuh nilai kerifan dan edukasi.

Provinsi ini memiliki garis pantai sepanjang 1.105 km. Terdapat dua teluk di provinsi Lampung yaitu Teluk Semaka dan Teluk Lampung dengan sekitar 132 pulau yang berhadapan langsung dengan ALKI (Alur Lintas Kapal Internasional) Selat Sunda.

Letak geografis yang memang merupakan pintu gerbang Sumatera, tentu semakin memperkuat, bahwa provinsi ini memiliki keunggulan akses dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di pulau Sumatera.

Peluang yang diulas diatas tentu saja menjadi tantangan tersendiri. Tapi kita harus optimis bahwa tidak ada yang tidak mungkin bila kita mau berusaha. Kurang lebih satu tahun yang lalu, ada gagasan yang sempat kami diskusikan dengan beberapa penggerak pariwisata lokal.

Dari diskusi tersebut kami mencoba menyimpulkan bahwa ketika sektor pariwisata di Lampung ingin maju dan menjadi salah satu ujung tombak dalam hal peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, maka ada tiga unsur utama yang harus menjadi penopang dan disinergikan.

Tiga unsur utama itu adalah penggerak pariwisata, pemangku kebijakan serta investor. Ujung tombak dari ide ini ada di penggerak pariwisata. Merekalah yang dari awal melakukan mapping potensi pariwisata di 15 kabupaten yang ada di provinsi Lampung.

Siapa saja yang bisa dilibatkan menjadi tim penggerak pariwisata? Banyak, bisa para anak muda alumni – alumni perguruan tinggi yang mau pulang dan mengembangkan kampung halamannya, para komunitas dan netizen yang konsen dalam dunia promosi wisata lokal, serta tentunya para akademisi yang punya dedikasi tinggi guna kemajuan pariwisata Lampung.

Setelah potensi pariwisata di Lampung ter-mapping dengan baik, selanjutnya tentu kita membutuhkan support kongkrit dari para pemangku kebijakan, mulai dari unit terkecil, lingkup RT, desa, daerah hingga provinsi maupun pusat.

Dukungan pemangku kebijakan untuk menjadikan sektor pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi, tentu harus dibuktikan dengan terbitnya kebijakan-kebijakan yang mensupport, mempermudah sekaligus menjadi payung hukum bagi pengembangan pariwisata.

Bisa dari sisi kebijakan perbaikan infrastruktur, kemudahaan akses perizinan, promosi, pada pola-pola pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang konsen di dunia pariwisata.

Terakhir, setelah potensinya terpetakan, para penggerak pariwisatanya terus melakukan inovasi, pemerintah setempat dari lokal hingga pusat terus bekerja serta memberikan akses perlindungan dan dukungan. Maka tentu para investor baik lokal mapun internasional akan ngantri berdatangan dan berinvestasi di sektor ini.

Oleh: M Imron Rosadi,
Sekretaris DPW Partai Gelora Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

14,692 kali dilihat, 92 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] Wajah Baru RTH Kalpataru Kemiling dan Tantangan Kedepannya

Published

on

RTH Kalpataru Kemiling

Pekan ini perbincangan di beberapa group WA (WAG) komunitas dan warga Kemiling, ramai membicarakan tentang kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalpataru yang makin nyaman, asri dan ramah anak.

Foto-foto aktivitas warga dan anak-anak yang bermain di areal RTH juga banyak di share ke group, terlihat sekali rona bahagia dari para pengunjung ketika berada di areal tersebut.

Aktivitas sore hari pun di kalpataru beberapa hari terakhir ini terlihat sangat ramai. Tentu karena banyak warga yang ingin menyaksikan secara langsung kondisi RTH yang katanya makin keren dan oke.

Terlihat juga lima hari ini pihak Kecamatan Kemiling, Dinas Perempuan & Perlindungan Anak, dibantu dengan Dinas Kebersihan dan beberapa pendamping masyarakat serta beberapa komunitas bergotong royong membersihkan sekaligus mempercantik lokasi tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, baik itu dari obrolan masyarakat pengguna kalpataru maupun dari kiriman beberapa anggota di WAG komunitas, terkait dengan renovasi RTH, rupanya pekan ini sedang diadakan penilaian lomba Ruang Publik yang Ramah Anak. Jadi wajar RTH Kalpataru diperbaiki.

Tapi apapun yang melatarbelakanginya, saya melihatnya dari sisi positifnya saja. Yang terpenting sekarang RTH Kalpataru makin bersihn nyaman untuk bermain anak. Pagi tadi, Kamis (17/10/2019), sambil jogging saya sempat melihat lihat dan mengambil beberapa gambar. Ada beberapa hal yang menarik dan menurut saya ini patut diapresiasi.

Pertama, ada plang larangan parkir di halaman depan RTH serta kendaraan roda dua tidak boleh masuk di dalam areal RTH. Menurut saya ini adalah terobosan yang baik. Karena dengan begitu, areal RTH akan terlihat lebih lapang dan tentunya tidak terlihat semerawut.

Jadi, bila pengunjung yang membawa kendaraan baik roda dua dan empat, bisa memarkirkan kendaraannya di halaman Subsektor Kemiling. Lebih sehat, untuk menuju aeal RTH kita harus berjalan kaki dulu.

Kedua, ada spanduk yang dibentangkan di dalam RTH. Konten tulisannya ada tiga; Tidak boleh merokok, NO Wifi, dan tidak ada PKL yang berjualan di dalam RTH. Wah himbauan ini benar-benar keren. Bila ini berjalan, maka RTH akan benar-benar menjadi ruang publik yang ramah anak, karena asap rokok “haram” masuk, no internet dan tidak boleh jajan sembarangan.

Saya melihat ada tiga hal, yang menjadi dampak positif dari himbauan tersebut; Udara makin sehat, karena tidak ada asap rokok. Anak-anak juga akan maksimal bermain dan berinteraksi, karena di sana telah banyak disiapkan berbagai spot permainan.

Dan yang tak kalah pentingnya, para orang tua yang menemani anaknya bermain pun tidak akan asyik dengan gadget nya masing-masing, mereka akan bersosialisasi dengan para orang tua lainnya.

Lalu terkait dengan tidak bolehnya pedagang kaki lima (PKL) masuk areal RTH, ini lebih pada optimalisasi areal-areal lain, sehingga semua titik di kalpataru bisa teroptimalisasi dengan baik.

Sekali lagi, apresiasi untuk Pemerintah Kota, dalam hal ini di motori oleh Dinas Perempuan & Perlindungan Anak, Dinas Kebersihan serta Kecamatan Kemiling yang telah ber ikhtiar memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Khususnya dalam mengupayakan Ruang Terbuka Hijau yang nyaman, aman dan ramah lingkungan.

Tantangan kedepan tentu ada pada perawatan dan penjagaan areal RTH. Amat disayangkan, bila apa yang sudah baik ini tidak dibuatkan konsep pengelolaan yang lebih bai lagi. Ada baiknya, dalam waktu dekat ini pihak Kecamatan mengajak seluruh elemen pengguna dan pencinta kalpataru untuk duduk dan rembug bersama karena ada beberapa warga ada yang melontarkan usulan.

Saya lihat ada beberapa pihak yang bisa dirangkul oleh pak Camat. Ada Komunitas Jalan Sehat Kalpataru, Komunitas Pecinta Kalpataru, klub – klub Sepak Bola dan Volly, Karate, Tekwondo, Sanggar Senam, Klub Sepeda serta tentunya para Pedagang dan warga terdekat RTH.

Harapannya pihak Kecamatan atau gabungan komunitas bisa membuat forum rembug dua pekanan atau bulanan. Targetnya tentu untuk membangun keakraban serta mencari titik temu plus membuat program bersama untuk merawat kalpataru, khususnya dalam hal menjaga fasilitas umum (Fasum) dan kebersihannya.

Cakeep juga bila kedepan di Kalpataru kita punya hari “bersih bersama”. Contoh seserhana, setiap jumat sore sebelum semua memulai aktivitas (baik itu jogging, latihan bola, volly, karate, berdagang, dan lain sebagainya).

Kita luangkan waktu 30 menit saja (dri jam 15.30 – 16.00) untuk operasi semut, bersama-sama membersihkan areal lapangan dan RTH. Dan ini melibatkan seluruh elemen yang setiap hari menggunakan lapangan Kalpataru.

Tidak kalah penting juga pihak Pemerintah Kota melalui Kecamatan bisa menugaskan dua atau orang petugas Pol PP setiap malam, yaa piket nya di atur dengan pihak terkait. Karena sayang, Fasum yg sudah ada khususnya di RTH, klo tidak ada yg menjaga.

Kedepan bisa dirusak oleh pihak-pihak yang belum mau sadar. Nanti teknisnya pihak Pol PP bisa bekerja sama dengan pamong terdekat dan anggota komunitas yang ada. Semoga dengan adanya RTH yang ramah anak, mampu meminimalisir aktivitas negatif yang marak terjadi di kalpataru ketika malam hari.

Oleh: M Imron Rosadi,
Ketua Komunitas Pencinta Kalpataru
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

18,983 kali dilihat, 60 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca