fbpx
Connect with us

Kolom

Para Ahli Sebut Penjara Bagi Pengguna Narkotika Bukan Solusi Efektif

Published

on

Penjara

Banyak negara di Eropa sudah mulai berhenti mengirimkan pengguna narkotika ke penjara karena mereka menganggap bentuk hukuman seperti itu tidak tepat. Namun, Indonesia di bawah pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo justru masih mempertahankan pendekatan punitif tersebut bagi pengguna narkotika.

Akibatnya jumlah narapidana narkotika meningkat drastis selama pemerintahan Jokowi dari 64.711 orang pada bulan Oktober 2014 menjadi 117.553 orang pada Mei 2019. Hal tersebut menyebabkan jumlah narapidana melebihi kapasitas penjara yang tersedia. Data terakhir dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan jumlah narapidana melebihi dua kali lipat dari kapasitas yang ada. Hingga Mei 2019, kapasitas penjara di Indonesia adalah 126.491 orang. Sementara narapidana yang ada berjumlah 265.932 orang.

Pada Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada hari ini, kami ingin mengkritik kebijakan pemerintah tersebut. Pemerintah seharusnya berhenti mengirimkan pengguna narkotika ke penjara dan fokus dalam upaya pemulihan gangguan ketergantungan penggunaan narkotika. Pendekatan tersebut dipandang lebih efektif dan juga menghormati hak asasi manusia (HAM) warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang layak meski di dalam penjara.

Mengapa merehabilitasi lebih efektif ketimbang menghukum
Pemerintah Belanda, Swiss, Uruguay, dan Portugal mengakui bahwa penahanan atau pemberian hukuman penjara (kriminalisasi) terhadap pengguna narkotika atau orang yang memiliki narkotika dalam jumlah kecil dan bersifat personal dianggap bukanlah pendekatan yang tepat. Kesehatan publik, penjara yang penuh, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi beberapa alasannya.

Kebijakan narkotika yang baik dan tepat adalah kebijakan yang dapat mengurangi dampak buruk penggunaan narkotika dan menghilangkan konsumsi narkotika dan peredaran gelapnya. Salah satunya adalah melalui pendekatan kesehatan publik.

Pemerintah Joko “Jokowi” Widodo sebenarnya sudah memprioritaskan pendekatan rehabilitasi dan pencegahan dalam upaya negara untuk memberantas penggunaan narkoba dan psikotropika. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya terlaksana .

Kebijakan narkotika sering kali dijadikan komoditas politik yang membantu meningkatkan popularitas pemimpin negara yang ingin terpilih kembali. Pola ini dapat dilihat di Filipina. Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberlakukan sistem hukuman yang lebih ekstrem bagi para pengguna narkotika di negaranya demi memperkuat citranya sebagai pemimpin negara yang bertindak tegas dalam pemberantasan narkotika.

Jokowi pun masih menggunakan pola ini meskipun pendekatan punitif yang diterapkan terbukti tidak efektif. Penelitian dari Badan Dunia Urusan Narkotika atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan ada tujuh kerugian dari sistem hukuman punitif.

Pertama, lebih dari US$100 miliar diperkirakan terbuang untuk biaya penegakan hukum secara global di seluruh dunia.

Kedua, pelemahan terhadap pembangunan dan keamanan karena terjebak dalam konflik seperti halnya di negara Kolombia pada era Pablo Escobar.

Ketiga, proses penggundulan hutan dan perusakan lingkungan akibat pembakaran lahan ganja atau pemberian zat kimia terhadap narkotika yang berasal dari tanaman.

Keempat, menjadikan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan (kriminal) artinya merampas hak mereka atas pekerjaan, kemerdekaan, bahkan pendidikan. Pendekatan kriminalisasi ini juga memperkaya pelaku perdagangan gelap dengan meningkatnya harga narkotika di jalanan akibat semakin sedikitnya narkotika yang beredar karena penyitaan dan pemusnahan namun permintaan tetap tinggi karena tidak teratasinya kecanduan para pengguna.

Kelima, mengancam kesehatan publik dan persebaran penyakit akibat tidak terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi pengguna narkotika.

Keeenam, melemahkan hak asasi manusia terutama hak atas peradilan yang adil dan kesehatan.

Ketujuh, menciptakan stigma dan perlakuan diskriminatif bagi pengguna narkotika di setiap sendi kehidupan.

Melindungi HAM
Meski berada di penjara, narapidana dan tahanan narkotika adalah tetap warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan HAM.

Kecenderungan pemerintah dalam memenjarakan semua pengguna narkotika menjadikan negara lalai dalam melindungi hak-hak narapidana untuk mendapatkan perlakuan layak dalam penjara.

Hal ini dikarenakan jumlah narapidana narkotika yang membludak sementara kapasitas dan pelayanan penjara terbatas dalam menyediakan fasilitas hidup yang layak dan juga kesehatan. Banyak masalah kesehatan seperti HIV/AIDS, Hepatitis C, dan Tuberkolosis ditemui di penjara yang jumlah narapidananya melebihi kapasitas.

Komisi Narkotika di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Commission on Narcotic Drugs telah berulang kali menegaskan bahwa hak atas kesehatan narapidana adalah hak yang perlu dilindungi dalam kebijakan narkotika di Indonesia. Konvensi Internasional tentang Narkotika bahkan mengamanatkan perlindungan ini.

Dekriminalisasi pengguna narkotika
Dekriminalisasi adalah suatu penetapan atas perbuatan yang dulunya perbuatan pidana menjadi bukan perbuatan pidana. Pendekatan dekriminalisasi ini merupakan respons terhadap beban ekonomi dan sosial dari pendekatan punitif yang dilakukan.

Dekriminalisasi setidaknya dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penegakan hukum pada rezim kriminalisasi. Misalnya biaya penegakan hukum mulai dari penyidikan hingga pemenjaraan, termasuk di dalamnya biaya untuk bantuan hukum. Di Amerika Serikat pada 2010 misalnya, penelitian ahli ekonomi dari Amerika Serikat Jefferey A. Miron dan Katherine Waldock memperkirakan penghematan biaya penegakan hukum hingga $5,4 juta atau sekitar Rp 70.8 miliar dari pendekatan dekriminalisasi pengguna narkotika.

Selain itu, dekriminalisasi dapat mengurangi dampak buruk yang berpotensi diderita pengguna narkotika seperti stigmatisasi yang membuat kondisi kesehatan mereka memburuk.

Perlu diingat bahwa rehabilitasi bukanlah mantra satu-satunya dalam intervensi kebijakan dekriminalisasi. Rehabilitasi yang sukarela dan berintegrasi dengan layanan sosial masyarakat akan lebih efektif dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan memperlakukan narapidana sebagai pasien yang berhak mendapatkan layanan kesehatan dan bukan sebagai kriminal.

Upaya bangsa untuk mengatur penggunaan maupun peredaran narkotika telah lama dilakukan. Sepanjang sejarahnya, pelarangan dan hukuman pidana tidak selalu menjadi satu-satunya pilihan.

Berbagai alternatif seperti meregulasi untuk kepentingan kesehatan, ekonomi, bahkan rekreasi pernah dilakukan. Penghukuman berupa penjara bagi pengguna narkotika kerap kali gagal mengurangi permintaan dan peredaran narkotika. Agar bisa berhasil, kebijakan narkotika Indonesia harus mengganti dominasi pendekatan punitif menjadi rehabilitatif dengan mengutamakan aspek kesehatan publik.

Oleh: Choky R. Ramadhan, Dosen Hukum Acara Pidana/ Ketua MaPPI FHUI, Universitas Indonesia; Asmin Fransiska, Lecturer in Human Rights, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya; Miko Susanto Ginting, Researcher, Indonesia Jentera School of Law.
*Artikel Lampung.co ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca.

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Kolom

Yang Tak Banyak Orang Tahu, Tentang Hubungan Soekarno dan Hatta

Published

on

Soekarno Hatta
Video oleh Kompas TV

Lampung.coTak banyak yang tahu kapan sebenarnya Mohammad Hatta bertemu Soekarno pertama kali. Mereka diperkenalkan bukan dalam sebuah sekolah/institusi atau ketemu di jalan. Mereka bertemu secara maya melalui argumentasi perang kata dalam berbagai tulisan.

Sebelum pertemuan secara fisik, dua anak bangsa yang kala itu terpisah jarak belasan ribu kilometer saling memperhatikan, memberikan dukungan, mengagumi, dan mengkritisi langkah masing-masing.

Keduanya memang terlihat seiring, tapi jika diperhatikan, Bung Hatta dan Bung Karno justru dipertemukan oleh perbedaan. Meskipun berbeda watak dan pembawaan, ekspresi mereka sama: anti penindasan.

Menurut pengakuan Hatta dalam otobiografinya, Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi (2011), ia berjumpa pertama kali dengan Sukarno di sebuah hotel di Bandung. Haji Usman, salah satu kerabat jauh Hatta, adalah orang yang mengajaknya menemui Sukarno.

Bersama Haji Usman, Hatta ke rumah Sukarno langsung di Astanaanyar, Bandung. Namun saat itu Bung Karno tak di rumah. Lalu Hatta meninggalkan pesan dan kembali ke hotel menunggu kedatangan Sukarno yang tiba bersama Maskun malam harinya.

Sejak itu, keduanya seperti dipertautkan alam, berjuang bersama membela Tanah Air. Beberapa kali mereka harus menikmati pembuangan oleh pemerintah jajahan, kadang bersama namun lebih banyak ditempatkan di tempat yang berbeda.

Sejak suatu malam di bulan Maret 1942 itu, lahirlah dwitunggal, janji persatuan di atas perbedaan yang mengantarkan bangsa ini meraih kemerdekaan.

“Bung dan aku pernah terlibat dalam perselisihan yang dalam,” kata Sukarno kepada Hatta yang termaktub dalam buku Cindy Adams otobiografi Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat (1965), dapat menggambarkan persatuan mereka.

“Meski di satu waktu kita pernah tidak saling menyukai, sekarang kita menghadapi satu tugas yang jauh lebih besar daripada tugas yang pernah kita lakukan masing-masing. Berbagai perbedaan menyangkut masalah partai atau strategi tak perlu ada lagi. Sekarang kita satu. Bersatu di dalam perjuangan bersama.”

“Setuju,” kata Hatta dikutip dari tirto.id.

Keduanya kemudian berjabat tangan.

“Ini,” kata Sukarno, “merupakan simbol kita sebagai Dwitunggal. Kita berikrar dengan sungguh-sungguh untuk bekerja berdampingan, tak akan pernah dipisahkan sampai negeri kita merdeka sepenuhnya.”

Puncak kerjasama keduanya terpatri abadi pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun lagi-lagi, sejatinya kedua tokoh besar bangsa Indonesia ini dipertemukan oleh perbedaan.

Terdapat banyak silang pendirian. Salah satu yang terpokok adalah keinginan Sukarno untuk meruntuhkan demokrasi parlementer, menggantinya dengan sebuah sistem yang disebut demokrasi terpimpin.

Perbedaan pandangan antara keduanya dalam menyikapi berbagai persoalan terus terbawa hingga memimpin Republik Indonesia. Puncak perbedaan itu terjadi pada 1956 ketika Bung Hatta akhirnya mengundurkan diri sebagai wakil presiden.

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

Ganja Bisa Menyembuhkan Kanker Adalah Mitos, Ini Faktanya

Published

on

Ganja Bisa Menyembuhkan Kanker

Selama ribuan tahun orang telah menggunakan ganja untuk tujuan rekreasi dan pengobatan. Pada era modern, penggunaan ganja menarik perhatian banyak orang dan banyak klaim fantastis tentang manfaat medis ganja beredar di masyarakat. Dari semua klaim tersebut, mungkin yang paling berani adalah pernyataan bahwa ganja dapat menyembuhkan kanker.

Kesaksian bahwa ganja dan produk turunannya dapat mengecilkan tumor atau menyembuhkan penyakit mematikan bisa mudah ditemukan di internet. Tapi walaupun kesaksian semacam itu menarik perhatian banyak orang, mereka cenderung didasarkan pada kesalahpahaman, harapan kosong, dan sesuatu yang salah kaprah.

Mari kita mulai dengan melihat khasiat medis ganja. Bertentangan dengan apa yang diyakini kebanyakan orang, penggunaan medis ganja telah banyak dipelajari. Berdasarkan tinjauan atas lebih dari 10.000 penelitian pada tahun 2017 oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Amerika Serikat (National Academy of Science) ditemukan beberapa bukti manfaat penggunaan ganja.

Manfaat tersebut termasuk mengelola rasa sakit kronis dan kejang yang terkait dengan sklerosis ganda pada saat sistem kekebalan tubuh menggerogoti lapisan pelindung saraf. Ada juga bukti yang menyatakan bahwa tetrahydrocannabinol (THC)–bahan utama dalam ganja–dapat mengurangi mual yang disebabkan oleh kemoterapi. Memang, THC buatan, yang disebut dronabinol, telah digunakan dalam resep kemoterapi selama beberapa dekade.

Tetapi temuan yang terpenting dari tinjauan National Academy of Science adalah tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ganja dapat menyembuhkan atau membantu pengobatan kanker, meskipun ada klaim yang menunjukkan sebaliknya.

Lalu mengapa ada jurang pemisah antara persepsi publik dan bukti ilmiah? Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kesalahpahaman. Sebagai contoh, klaim yang sering muncul adalah bahwa THC dosis tinggi membunuh sel kanker dalam cawan petri, gelas wadah laboratorium. Ini benar, namun dampaknya tidak begitu berarti.

Membunuh sel dalam wadah sekecil itu sangat mudah; Anda dapat melakukannya dengan menggunakan panas atau zat pemutih. Tetapi agen anti-kanker yang efektif harus mampu membunuh sel-sel kanker dalam tubuh manusia secara selektif sambil menyelamatkan sel-sel yang sehat. Kenyataannya adalah bahwa ganja tidak bisa melakukan hal tersebut.

Ini wajar, kawan
Para pendukung pengobatan ganja lainnya juga didorong oleh alasan ideologis. Mereka yakin bahwa bahwa ganja adalah “bahan alami” dan secara implisit lebih baik daripada obat-obatan mengandung zat kimia. Tapi ini adalah contoh klasik dari argumen “bahwa sesuatu yang berasal dari alam itu adalah hal yang baik”, yang sebenarnya sedikit meragukan.

Istilah “alami” agak kabur. Jika kita mendefinisikan alami sebagai apapun yang terjadi tanpa campur tangan manusia, argumen itu tidak berlaku. Zat arsenik, plutonium, dan sianida juga alami, namun hal yang buruk akan terjadi jika kita meminum zat-zat ini.

Senyawa aktif dari banyak obat sendiri ditemukan pada tanaman, lalu disintesis untuk mengontrol dosis, dan memaksimalkan keberhasilan. Kami sudah memiliki obat-obatan yang berasal dari THC, tetapi ini tidak akan menyembuhkan kanker, begitu pula dengan ganja.

Sayangnya, beberapa pendukung pengobatan ganja mengklaim lebih jauh bahwa kemampuan ganja menyembuhkan kanker dihalangi oleh perusahaan obat. Ini omong kosong. Teori konspirasi semacam itu sedemikian besar dan dengan cepat akan lenyap.

Mengingat bahwa sekitar setengah dari kita akan terkena kanker dalam hidup kita, bisnis penyembuhan kanker akan sangat menguntungkan. Bukan hanya itu, penemu penyembuh kanker akan mendapat dampak terhingga mulai dari penghargaan ilmiah hingga imbalan ekonomi. Jadi, gagasan bahwa peneliti tega menekan biaya penyembuhan kanker demi imbalan yang akan didapat sangat konyol.

Kenyataannya adalah bahwa kanker adalah jenis penyakit yang kompleks, dan tidak mungkin ada pengobatan tunggal. Ganja mungkin berguna untuk mengobati mual beberapa orang ketika menjalani kemoterapi, tetapi gagasan bahwa ganja dapat menyembuhkan kanker adalah mitos.

Oleh: David Robert Grimes,
Postdoctoral research fellow, Queen’s University Belfast
*Artikel Lampung.co ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca.

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

Potensi Besar, Kenapa Petani Damar Kurang Sejahtera? Ini Masalahnya

Published

on

Damar

Sekitar 350 kepala keluarga di Pekon Pahmungan, Lampung, terbukti mampu menjaga repong atau kebun damar yang berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Namun, kebijakan pemerintah diperlukan agar masyarakat yang bergantung pada hasil hutan dapat sejahtera.

Suasana berbeda terasa saat memasuki wilayah Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Meski berada dekat pesisir laut, tanaman keras dan pohon hutan banyak dijumpai, seperti duku, durian dan yang paling terkenal damar mata kucing (Shorea javanica).

Sejak masa Kolonial Belanda, getah damar mata kucing, -namanya terambil dari warnanya getahnya yang bening seperti mata kucing, dari wilayah Pesisir Barat Lampung namanya telah mendunia. Pohon damar ditanam oleh leluhur warga desa sejak 1829 dan di masanya pernah menjadi komoditas primadona yang terkenal.

Hingga kini, wilayah ini terus menghasilkan getah damar, seperti Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Tengah, Karya Pengawa, Ngambur, Bengkunat dan Pesisir Selatan. Getah damar asal pesisir Lampung hingga sekarang banyak dikirim ke mancanegara, termasuk negara-negara Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan hingga Filipina. Getah damar diperlukan dalam industri cat, tinta, farmasi dan kosmetik.

Salah satu pusat damar adalah di Pekon (desa) Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, yang memiliki luas wilayah sekitar 2.500 hektar, dengan luas repong, istilah untuk kebun-hutan damar, adalah sekitar seribu hektar.

Sebagian besar warga Pahmungan adalah petani, dengan sebagian kecil merupakan pedagang dan pegawai negeri. Rata-rata pendidikan masyarakat SLTA atau sederajat. Menurut warga, repong damar di Pahmungan dapat terus bertahan karena warga takut “kualat” yang akan berujung malapetaka, jika menebang pohon damar yang ditanam para leluhur.

Menurut Efendi (34) yang akrab dipanggil Bawon, salah satu warga Pekon Pahmungan, dari total 350 Kepala Keluarga di Pekon Pahmungan, rata-rata tiap KK memiliki lahan seluas dua hektar, dimana terdapat sekitar 50 pohon damar per hektarnya. Setiap pohon, dalam sebulan rata-rata menghasilkan getah damar dua kilogram.

“Kalau tiap keluarga menghasilkan 200 kilogram getah damar per bulan. Dengan harga saat ini (29 April 2015) Rp15 ribu per kilogram, maka penghasilan berkisar Rp3 juta,” jelasnya. Penghasilan itupun bukan jaminan untuk terus diperoleh, karena produktivitas getah damar ditentukan oleh usia tanaman maupun kondisi cuaca.

Pohon damar mulai menghasilkan getah sejak usia dua puluh tahun. Jika kondisi cuaca tidak menentu dan terlalu banyak hujan atau tidak hujan sama sekali, maka produksi getah damar menjadi terganggu.

“Buat menambah penghasilan, sebagian warga menjadi buruh penyortir getah damar atau pekerjaan lainnya,” tambah Bawon, saat ditanya alternatif penghasilan di luar damar untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

Harga Pasar Rendah Penyebab Kualitas Damar Menurun
Meskipun hutan damar masih tetap dijaga oleh masyarakat, namun harga beli pasar untuk getah damar saat ini menurun. Tak ayal hal ini cukup mencemaskan bagi Bawon dan warga lainnya. Bagi warga masyarakat agar dapat mencukupi kebutuhan hidup ideal keluarga harga getah damar adalah Rp25-30 ribu per kilogramnya.

“Tahun 2014, harga sempat Rp23 ribu per kilogram. Kami senang sekali. Kami pun rajin meremajakan pohon damar yang sudah tua dan tumbang. Tapi dengan harga seperti saat ini, Rp15 ribu, jelas kami sulit,” terang Yusril (49), salah seorang warga.

“Kalau harga getah damar minimal Rp30 ribu per kilogram, kami siap jaga hutan siang malam termasuk menghadapi para perambah,” imbuhnya.

Harapan yang sama dikatakan Musnida (41), warga lain pengumpul getah. Dengan harga yang rendah, maka kualitas getah damar pun menurun. Selama ini ada tiga tingkatan kualitas getah damar. Yakni kualitas asalan, AC, AB dan ABC atau kualitas ekspor.

“Harga Rp15 ribu jelas sangat merugikan kami. Hanya cukup memenuhi kehidupan sehari-hari minimal. Yang punya sawah, mungkin sedikit bisa menyimpan sedikit uang hasil getah damar. Tapi yang tidak punya, hidup pas pasan,” keluhnya.

Dengan harga yang rendah untuk kualitas ekspor atau ABC, sebesar Rp15 ribu per kilogram, warga lebih memilih menjual getah damar berkualitas rendah. Caranya dengan mengoplos getah damar dengan tepung terigu.

Untuk mengejar kuantitas, maka getah damar yang usianya belum genap satu bulanpun, bahkan baru seminggu, terpaksa diambil. Ciri-ciri getah damar yang berusia satu minggu, getah akan terasa lengket jika dipegang.

Seorang pengusaha Perancis bahkan pernah mengeluhkan kualitas damar yang menurun ini kepada Dinas Kehutanan Lampung. Persoalan ini lalu menjadi mirip lingkaran setan, saat harga menurun, kualitas produk pun tidak bisa dipertahankan.

Dari sisi sosial, rendahnya harga getah juga mulai membuat pencurian getah antar warga kerap terjadi. “Akibatnya warga sering saling curiga dengan tetangga sendiri. Ya, karena butuh uang buat kebutuhan,” kata Bawon.

Bahkan pernah ada warga Pahmungan yang menjual pohon damar tinggalan leluhur kepada pengelola kayu. Adapun warga lain mencoba peruntungan lain dengan ganti menanam pohon lain, seperti karet di kebunnya.

Menurut Bawon, jika kondisi ini tidak berubah masa depan hutan damar cukup mencemaskan, “Bukan tidak mungkin ke depan masyarakat akan menebangi pohon damar dan menjualnya. Termasuk pula mulai merambah hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).”

Perlu Standardisasi Harga di Tingkat Petani
Bagi seorang Supiatna (40), pengepul getah damar di Pekon Pahmungan, sebenarnya tidak masalah untuk membeli getah di tingkat Rp30 ribu per kilogram, namun masalahnya harga ditentukan oleh para pedagang besar.

“[Saya bisa beli di harga Rp30 ribu], kalau harga jual saya dengan agen juga naik. Saat ini harga getah ditentukan agen dari Krui maupun di Jakarta. Kita tidak tahu berapa sebenarnya harga getah damar, di pasar Indonesia maupun dunia. Perlu campur tangan pemerintah,” kata dia.

Herdi Wilismar, dari Persatuan Masyarakat Petani Repong Damar (PMPRD) mengiyakan hal ini. Dia berharap perlu adanya campur tangan pemerintah untuk menjaga harga beli getah damar di tingkat petani. Dengan cara ini dia percaya hutan damar akan tetap lestari. Termasuk kawasan TNBBS yang berbatasan wilayah repong damar ini.

“Saat ini harga getah damar yang masuk akal yakni Rp30 ribu per kilogram. Dengan harga ini, saya percaya masyarakat kian membaik kehidupannya. Kalau masyarakat sejahtera, hutan damar akan mereka jaga dari ancaman luar maupun dalam,” jelas Herdi.

Lebih lanjut Herdi menjelaskan, guna mengatur harga getah damar, sebenarnya warga di Pekon Pahmungan sempat mewacanakan untuk membentuk bank desa.

“Gunanya untuk membeli dan menyalurkan getah damar yang dihasilkan warga. Bank desa akan membeli harga getah damar dengan harga standard, dan tidak akan menjual getah damar dengan harga rendah kepada para agen. Dengan demikian petani tidak lagi dipermainkan oleh agen,” katanya.

Dari hasil perhitungan Herdi, putaran uang getah damar di Pekon Pahmungan adalah Rp2,1 miliar per bulan atau Rp12,6 miliar dalam enam bulan. Namun karena terbentur modal, ide ini belum berlanjut.

Herdi berharap pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dan Provinsi Lampung dapat mengeluarkan Peraturan Daerah yang terkait dengan pengaturan harga getah damar ini. Herdi berargumentasi putaran dana dari bisnis getah damar di Pesisir Barat Lampung sangatlah besar.

Dari sekitar 875 ribu pohon damar yang ada di wilayah ini, jika dimanfaatkan optimal maka akan setara dengan potensi ratusan miliar rupiah dana berputar setiap tahunnya. “Negara perlu hadir bagi warga negara, karena faktanya hampir semua petani damar disini hidupnya tidak sejahtera,” pungkasnya. (*)

Oleh: Taufik Wijaya
Kontributor Mongabay Indonesia
*Artikel Lampung.co ini terbit pertama kali di Mongabay.co.id dengan perubahan seperlunya.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca.

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca