Connect with us

Kolom

Narasi Rezim Jokowi ‘Tutupi’ Dugaan Pelanggaran HAM di Sektor Batu Bara

Published

on

Lubang Tambang Batu Bara

Pemerintah Indonesia menggunakan narasi pentingnya mencukupi kebutuhan listrik dengan berbahan bakar batu bara untuk “menutupi” masalah konflik pertambangan yang merusak lingkungan dan merenggut nyawa penduduk lokal.

Selama puluhan tahun kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang diduga dilakukan oleh korporasi di berbagai belahan dunia rentan tidak dapat ditindak secara adil karena kurangnya kerangka hukum yang memadai.

Dalam konteks Indonesia, laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 2016 menyebutkan tidak ada kepastian hukum mengenai sanksi terhadap perusahaan tambang batu bara yang dituduh melanggar HAM dan ganti rugi yang memadai untuk para korban.

Pada 2011 Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang memuat panduan dalam melaksanakan kewajiban negara untuk melindungi HAM, kewajiban korporasi untuk menghormati HAM, dan keadilan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Meskipun Indonesia menyetujui poin-poin di dalamnya, pemerintah tidak memasukkan agenda ini dalam rencana pembangunan nasional.

Dari 976 kasus yang berkaitan dengan korporasi pada 2010 di Indonesia mayoritas merupakan konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam. Merespons masalah tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membuat laporan terkait kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Timur.

Saya meneliti tentang politik lingkungan dan gerakan masyarakat sipil. Objek yang saya teliti adalah jaringan masyarakat sipil anti-batu bara yang bergerak dalam bentuk gerakan langsung maupun dunia maya serta budaya populer seperti film Sexy Killers, pameran kesenian yang digelar kelompok LSM, dan ritual adat masyarakat lokal. Temuan awal riset saya tentang dugaan pelanggaran HAM terkait sumber daya alam menunjukkan bahwa elite politik dalam pemerintahan dan oposisi memiliki kepentingan dalam industri tambang dan mereka membentuk citra positif industri batu bara melalui narasi pentingnya elektrifikasi.

Meski demikian terdapat resistansi masyarakat sipil lokal dan internasional terhadap perusahaan tambang. Regulasi di Indonesia sebenarnya memberi masyarakat kesempatan untuk protes, tapi mereka tetap menemui tantangan untuk mendapatkan keadilan.

Narasi populer: elektrifikasi 100%
Narasi positif terhadap batu bara turut membentuk opini publik yang positif terhadap masalah batu bara.

Pemerintahan Joko Widodo menginginkan rasio elektrifikasi meningkat dari 85% (2015) menjadi 100% (2020) untuk mengejar target pembangunan nasional. Narasi tersebut juga didukung dengan kebijakan domestic market obligation (DMO) yang dikeluarkan pemerintah, yakni mendorong industri batu bara untuk memenuhi pasokan dalam negeri sebanyak 25%. Sementara untuk energi terbarukan, framing yang dikembangkan oleh pemerintah adalah komitmen pada Kesepakatan Paris dengan asumsi akan didukung dana dari negara-negara maju.

Narasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah seakan mengaburkan pandangan publik bahwa di balik proses pemenuhan kebutuhan energi listrik itu memakan korban jiwa dan lingkungan di sekitar lubang tambang dan PLTU.

Selain itu, secara global target Kesepakatan Paris untuk menahan kenaikan suhu rata-rata bumi di bawah 2 derajat Celcius sulit dicapai bila tak ada komitmen dari negara-negara penghasil emisi karbon, termasuk Indonesia, menaikkan proporsi energi terbarukan dengan mengurangi konsumsi batu bara. Pemerintah membangun narasi bahwa dukungan dana internasional sangat dibutuhkan untuk mencapai target bauran energi terbarukan Indonesia sebesar 23% pada 2025.

Dominasi narasi pemerintah dan korporasi mengenai pertambangan batubara baru-baru ini mendapatkan perlawanan melalui film dokumenter Sexy Killers karya Dandhy Laksono yang mengulas keterlibatan orang-orang di lingkaran dalam para calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam industri batu bara Indonesia. Sejak 3 minggu dirilis, film dokumenter ini telah ditonton 21 juta kali di YouTube.

Dalam film ini, Jokowi digambarkan memiliki afiliasi dengan PT. Rakabu Sejahtera yang dipimpin oleh anaknya, Kaesang Pangarep, berkongsi dengan perusahaan batu bara PT Toba Bara Sejahtra milik Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman. Sementara itu, Sandiaga memiliki saham di PT. Saratoga Investama Sedaya dan Prabowo membawahi Nusantara Energy Resources yang terdiri atas tujuh perusahaan batu bara.

Tak hanya itu. Film ini juga menceritakan tujuh dari sepuluh perusahaan tambang terbesar Indonesia, termasuk PT Toba Bara Sejahtera, memiliki sertifikasi saham halal dari Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang dipimpin oleh Ma’ruf Amin, calon wakil presiden pendamping Jokowi. Konstelasi ini mengerucut pada relasi elit politik dalam industri batu bara.

Selain itu, laporan terbaru Global Witness, lembaga pemantau HAM dan lingkungan berbasis di London, menyebutkan terdapat aliran dana mencurigakan dari Berau Coal, salah satu investor terbesarnya Sandiaga, ke perusahaan tak dikenal Velodrome Worldwide Limited. Pembayaran rutin ke Velodrome setara dengan seluruh gaji bulanan ratusan karyawan Berau Coal dan tetap dilakukan meski Berau Coal merugi hingga 2012.

Pada November 2016, laporan itu menulis Luhut Pandjaitan menjual 62% saham PT Toba Sejahtra ke perusahaan Singapura, Highland Strategic Holdings, yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan berapa besar uang yang berpindah tangan. Ketidakjelasan aliran dana dan kepemilikan perusahaan ini, menurut Global Witness, menciptakan iklim bahwa industri batu bara Indonesia tidak aman. Dua kasus ini juga penting dalam mempertanyakan transparansi industri batu bara dan proyeksi transisi energi terbarukan jika Sandiaga dan Luhut menduduki jabatan politik.

Resistansi masyarakat sipil
Sebagian besar produksi batu bara Indonesia diekspor, dan hanya sekitar 24% masuk ke pasar domestik. Pada periode 2007-2017, Indonesia memproduksi 367 juta ton batu bara rata-rata per tahun.

Sekitar 86% konsumsi batu bara di dalam negeri digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Sementara PLTU menyuplai listrik di sebagian besar Pulau Jawa dan Bali, masyarakat di sekitar lokasi tambang dan PLTU merasakan dampak negatif dari usaha tambang seperti polusi udara, kerusakan lingkungan, hingga kematian. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat 32 orang tewas pada tahun 2014-2018 di berbagai lubang bekas tambang di Kalimantan Timur.

Rendahnya respons pemerintah dan penegakan keadilan bagi korban lubang tambang memicu protes di kalangan masyarakat sipil. Pada 2014, warga adat Paser Kalimantan Timur menggelar ritual adat Belian sebagai aksi protes akibat perebutan lahan oleh PT Kodeco Jaya Agung milik warga. Jatam dan Koalisi Advokasi Kasus Lubang Tambang Kalimantan Timur merupakan LSM yang aktif mengadvokasi para korban untuk mencari keadilan.

Tidak hanya pada level lokal, gerakan protes dilakukan oleh jaringan transnasional seperti demonstrasi masyarakat Jepang dan Washington D.C. yang menuntut penghentian investasi proyek PLTU Batang oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Jaringan masyarakat sipil global Friends of the Earth International yang memiliki afiliasi di 73 negara dan lakukan sekitar 5 ribu LSM lokal dan internasional juga mengadvokasi dan kampanye antitambang secara langsung maupun melalui dunia maya dengan hashtag #StopBatangCoal.

Pada 13-15 Oktober 2017, misalnya, anggota jaringan Friends of the Earth menyerukan kampanye ‘No to Coal!’ dan tuntutan penggunaan energi terbarukan di Indonesia, Jepang, Bangladesh, Australia, Jerman, Palestina, Swedia, Spanyol, dan Malaysia. Selain aksi di lapangan, mereka juga aktif membuat surat terbuka kepada pemerintah dan perusahaan yang berhubungan dengan sektor energi batu bara.

Struktur kesempatan politis
Protes-protes yang dilakukan oleh masyarakat sipil didukung dengan adanya aturan mengenai usaha tambang yang disebut sebagai political opportunity structure. Kesempatan politik ini memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasinya melalui mekanisme legal dan memiliki landasan hukum yang kuat. Landasan hukum tersebut dapat meningkatkan daya tawar masyarakat sipil sehingga gerakan resistansi mereka bisa menjadi tidak terbatas atau jaringannya meluas.

Selain peraturan tersebut, kesempatan politik juga hadir dengan munculnya regulasi-regulasi baru. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 menyebutkan perusahaan tambang wajib memulihkan kondisi lingkungan bekas lubang tambang. Peraturan ini menjadikan posisi masyarakat sipil yang dilanggar hak-haknya semakin kuat di mata hukum.

Walaupun struktur politik menciptakan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, implementasi dari regulasi yang berkaitan tidak sebaik di atas kertas. Hambatan-hambatan yang menghalangi implementasi ini antara lain lemahnya sistem hukum karena perbedaan pandangan dan peraturan yang tumpang tindih di tingkat pusat dan daerah, pemerintah yang tidak mencapai konsensus, tentangan dari korporasi, serta lemahnya tekanan internasional melalui institusi dan rezim yang berkaitan seperti Kesepakatan Paris.

Karena itu, masyarakat sipil harus terus menekan pemerintah dan mempromosikan norma-norma internasional seperti transparansi dan antikorupsi untuk menyelesaikan masalah yang menyelimuti sektor pertambangan, supaya lebih terang sebagaimana pancaran cahaya listrik yang dihasilkan oleh batu bara.

Oleh: Masitoh Nur Rohma,
Lecturer in International Relations, Universitas Islam Indonesia (UII)
*Artikel Lampung.co ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

 2,848 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Kolom

[Kolom] Amoral Itu, ‘Ndompleng’ Bansos Covid-19 untuk Kepentingan Politik

Published

on

Edwin Febrian
Edwin Febrian | Foto: Koleksi Pribadi

Virus Corona atau Covid-19 tengah melanda seantero bumi ini. Ratusan ribu manusia meninggal dunia akibat virus yang disebut-sebut asal Provinsi Wuhan, China ini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Di Indonesia pun melalui Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Alam. Sehingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang sedianya digelar tahun ini, September 2020 ikut terdampak dan terpaksa ditunda.

Penundaan berlaku untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Hal ini berdasarkan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada bulan Maret 2020 lalu. Terdapat 4 poin yang disepakati dalam RDP tersebut yakni sebagai berikut:

1. Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.

2. Pelaksanaan pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR.

3. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka Komisi II DPR meminta pemerintah menyiapkan payung hukum baru berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

4. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR meminta kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merealokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penaganan pandemi Covid-19.

Kesepakatan hasil rapat itu akhirnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menunda Pilkada Serentak 2020 akibat pandemi Covid-19. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (4/5/2020) lalu.

Dalam Perppu itu, terdapat pasal 201A yang menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah serentak ditunda karena terjadi bencana nonalam. Selanjutnya akan dilaksanakan pada Desember 2020 mendatang.

Pilkada Serentak di Lampung

Lampung, salah satu provinsi yang akan menggelar pilkada serentak tahun ini. Tercatat ada 8 (delapan) Kabupaten/Kota Kepala daerahnya yang akan berakhir masa jabatannya (AMJ) tahun depan.

Delapan kabupaten/kota yang akan sedianya akan menggelar Pilkada diantaranya Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Selatan, Way Kanan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Pesawaran, dan Pesisir Barat.

Pilkada serentak di Lampung mayoritas akan diramaikan kembali petahana. Sebut saja, di Pesawaran (Dendi Ramadhona), Lampung Selatan (Nanang Ermanto), Bandar Lampung (Istri Walikota, Eva Dwiana Herman HN), Lampung Tengah (Loekman Djoyosoemarto), Lampung Timur (Zaiful Bukhori), Way Kanan (Raden Adipati Surya), dan Pesisir Barat (Agus Istiqlal).

Manfaatkan Situasi Darurat Covid-19

Momen pandemi Covid-19 ini tampaknya tak disia-siakan oleh petahana sebagai ajang pencitraan, narsis, bahkan ndompleng bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat. Tak sedikit petahana yang mendapat kritikan pedas dari sejumlah kalangan lantaran menggunakan Bansos untuk kepentingan pribadi, kroni dan kelompoknya.

Bahkan, merekapun pun tidak malu ndompleng Bansos dengan menempel foto dan namanya di paket bantuan yang akan dibagikan kepada warga terdampak Covid-19. Gaya ndompleng ini, menjadikan petahana sebagai bahan ejekan atau olok-olokan. Dinilai tidak bermoral atau amoral dan tidak peka terhadap permasalahan masyarakat. Menggunakan kesempatan dalam kesempitan.

Sebagai langkah antisipasi untuk gaya ndompleng yang amoral ini, pemerintah pun akhirnya mengambil sikap. Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi misalnya, dengan tegas mengeluarkan SE No 045.2/1431/01/2020 agar penyaluran Bansos tidak mencantumkan nama atau foto Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Termasuk, tidak memanfaatkan Bansos Covid-19 untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni dan kelompoknya. Kita doakan saja, agar kepala daerah yang masih ndompleng Bansos cepat sadar dan tulus mendistribusikan Bansos kepada warganya ini tanpa embel-embel politik. Dan tentunya agar Covid-19 ini cepat berakhir. Aamiin.

Oleh: Edwin Febrian, S.IP,
Jurnalis
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

 14,721 kali dilihat,  20 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] Hak Tenaga Medis di Tengah Wabah Covid-19

Published

on

APD Tenaga Medis
Contoh alat perlindungan diri (APD) Tenaga Medis

Dalam menangani pasien penyakit Covid-19 atau virus Corona, tenaga medis (dokter, perawat) menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa para pasien yang terpapar penyakit Covid-19. Mereka para tenaga medis harus bertarung nyawa untuk menyelamatkan nyawa pasien dan dirinya sendiri.

Penyakit Covid-19 adalah sebuah wabah penyakit yang infeksius atau mudah menular, mereka para tenaga medis amat rentan terinfeksi penyakit Covid-19 karena mereka langsung kontak dengan pasien dalam menangani atau menyelamatkan para pasien yang terpapar penyakit Covid-19.

Dikutip dari laman katadata.co.id, di Indonesia diperkirakan lebih 44 tenaga medis yang telah meninggal dunia akibat menangani pasien Covid-19. Dengan rincian 33 dokter 12 perawat meninggal dunia, dan belum lagi para tenaga medis yang positif teninfeksi virus Corona.

Ada beberapa penyebab banyak tenaga medis di Indonesia yang meninggal dunia, seperti keterbatasan alat perlindungan diri (APD) dalam menangani pasien Covid-19. Selain keterbatasan APD, penyebab lainnya adalah tidak jujurnya pasien dalam keterangan kondisi kesehatan atau riwayat hidup pasien saat ditangani oleh tenaga medis.

Tidak hanya pasien Covid-19 yang mempunyai hak atas kesehatannya yang dijamin secara yuridis atau hukum. Melainkan profesi tenaga medis atau tenaga kesehatan juga memililki hak-hak yang harus dipenuhi, yang dimana hak tersebut juga dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Hak-Hak Tenaga Medis
Melihat fakta yang ada, terjadinya korban meninggal dunia yang dialami oleh tenaga medis dalam masa penanganan pasien penyakit Covid-19, menyimpulkan bahwa Negara dalam hal ini Pemerintah telah lalai dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara terkhususnya mengenai tentang hak asasi manusia (HAM).

Tenaga medis adalah warga negara yang mengemban sebuah profesi untuk bangsa atau negaranya, jaminan atas hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya adalah amanat Konstitusi UUD NRI 1945 dalam Pasal 28A, kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28H Ayat 1 atas hak untuk kesehtannya.

Selain di dalam Peraturan Perundang-undangan tertinggi yakni Konstitusi UUD NRI 1945, hak-hak tenaga medis juga diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seperti UU, PP, dan Permen.

Salah satu faktor utama meninggalnya tenaga medis dalam penanganan pasien Covid-19 adalah kurangnya ketersedian alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis dalam melakukan tindakan pekerjaannya.

Padahal, dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada, tenaga medis berhak untuk mendapatkan atau memperoleh APD dalam rangka penyelenggaraan kesehatan untuk menangani pasien penyakit Covid-19.

Mengenai penggunaan APD bagi pekerja dalam hal ini tenaga medis diatur dalam UU No. 1 Thn 1970 tentang Keselamatan Kerja dalam Pasal 12 (selanjutnya disebut, UU 1/1970). Pasal 12 UU 1/1970 memiliki korelasi di dalam UU No. 36 Thn. 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam Pasal 57 huruf D.

Dalam Pasal tersebut, disebutkan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Ketentuan penggunaan APD juga dipertegas dalam UU No. 36 Thn 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 5 dimana alat kesehatan atau APD digunakan untuk mencegah, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia.

Demikan juga dengan kejujuran infromasi dari pasien (Pasien penyakit Covid-19) yang dilayani juga menjadi hak tenaga medis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 huruf B UU No. 36 Thn 2014. Yaitu memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya.

Secara umum, terdapat beberapa hak tenaga medis yang diatur dalam UU No. 36 Thn. 2014 tentang Tenaga Kesehatan, diantaranya mendapatkan pelindungan hukum, mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien, menerima imbalan jasa.

Kemudian berhak menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang menentang dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 57 UU No. 36 Thn. 2014 tentang Tenaga Kesehatan).

Terkhusus bagi tenaga medis profesi dokter, mengenai hak-haknya diatur dalam UU No. 29 Thn. 24 tentang Praktik dokter Pasal 50. Dimana dokter dan/atau dokter gigi dalam melaksanakan tugas praktiknya berhak memperoleh perlindungan hukum, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, dan menerima imbalan jasa.

Selain ketentuan hak yang diatur dalam UU Tenaga Kesehatan dan UU Praktik dokter, tenaga medis yang telah melaksanakan tugasnya dalam menanggulangi sebuah wabah penyakit maka tenaga medis tersebut berhak mendapatkan sebuah penghargaan berupa intensif, materi atau penghargaan berupa bentuk lainnya.

Ketentuan penghargaan ini diatur dalam UU No. 4 Thn. 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 9. Pemenuhan hak tenaga medis merupakan kewajiban utama Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat atau Daerah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan kesehatan yang layak baik bagi warga negaranya (tenaga medis, pasien, dan masyarakat), hal ini diatur dalam PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Dalam PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Permerintah berkewajiban untuk memenuhi pelayanan kesehatan. Seperti, menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis, mendukung ketersediaan peralatan kesehatan (APD, masker, hand sanitizer, obat), dan transparansi informasi informasi kepada publik.

Berharap berhentilah cukup di angka 44 korban meninggal dunia bagi para tenaga medis, meninggalnya tenaga medis dokter dan perawat dalam menangani pasien penyakit Covid-19 menjadi sebuah kehilangan besar.

Karena mereka merupakan garda terdepan dalam menangani pasien penyakit Covid-19 dan terlebih lagi tidak mudah untuk mencetak dokter, perawat, dan paramedis baru lainnya di Negara kita yang kapasitas sumber daya manusia dan faktor lainnya yang belum sepenuhnya maju.

Agar tidak bertambah lagi korban meninggal dunia yang dialami para tenaga medis, maka dari itu Pemerintah harus bertanggung jawab atas hak tenaga medis dan memenuhi fasilitas kesehatan bagi tenaga medis sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada. Terkhusunya kebutuhan dasar yang utama bagi tenaga medis yaitu APD.

Selain itu, pasien harus berintegritas kepada tenaga medis dalam rangka penanganan penyakit Covid-19. Tujuan dari semua itu adalah agar tidak terjadi lagi korban meninggal dunia yang dialami para tenaga medis Indonesia.

Oleh: Sayyid Nurahaqis,
Pemerhati Hukum Tata Negara dan Alumnus Universitas Islam Sumatera Utara.
*Artikel Lampung.co ini merupakan tulisan dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

 20,277 kali dilihat,  11 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] Mengapa Harus Menulis?

Published

on

Etty Diallova
Penulis asal Lampung Timur, Etty Diallova | Foto: dok.

Menulis adalah kebutuhan dan sebagai terapi jiwa. Begitulah yang saya rasakan. Melalui tulisan kita bisa menuangkan ide-ide di dalam imajinasi yang kita miliki. Banyak orang yang menulis karena hobi dan mengekspresikan diri. Kemudian menekuni bidang tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga berbuah manis memberikan prestasi dan royalti.

“Karena pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar.”

Menulis membutuhkan motivasi kuat, sehingga selalu tertanam di dalam hati dan memompa semangat untuk terus berkarya. Karena tidak sedikit dari kita mengganggap menulis adalah suatu hal yang membosankan, sehingga enggan menjalaninya sebagai rutinitas secara konsisten. Akhirnya pupus sudah harapan untuk berkarya dan terus berkembang.

Menulis, Sarana Berkarya dan Berbagi Kebaikan. Menggoreskan aksara demi aksara sebagai pengukir sejarah dalam kehidupan di dunia. Untuk itu, terus berusaha menyajikan tulisan yang menebarkan kebaikan, tanpa dibubuhi ujaran kebencian yang bisa mengakibatkan keretakan atau terjadinya perdebatan. Karena sebuah karya, adalah cerminan dan jati diri dari siapa si empunya tulisan tersebut

Menulis Sebagai Terapi dan Mengasah Kreatifitas. Menulis juga sebagai terapi jiwa, sebagai sarana untuk penyembuhan. Dengan menulis kita dapat mengurangi beban-beban pikiran yang selama ini terpendam. Saya sendiri kerap menuangkan ke tulisan, saat saya rindu pada keluarga dan orang-orang tercinta di kampung halaman.

Dengan konsisten berkarya, imajinasi dan kreatifitas kita dalam berkarya akan semakin tajam. Ibarat sebuah mata pisau, jika setiap hari diasah, maka akan menjadi tajam dan berkilau. Menulis juga sebagai sarana berdakwah; setiap karya yang kita buat, akan selalu bermanfaat bagi orang lain, dan menjadikan amal jariah bagi penulisnya.

Kita dapat menyampai pesan baik secara tersirat dan tersurat, sehingga kita bisa mempengaruhi lewat tulisan tersebut. Untuk itu, penting untuk menulis dengan muatan positif, hindari pemberitaan HOAX, plagiarisme, dan ujaran kebencian.

“Menulis mengajarkan saya banyak arti kehidupan dan mengenalkan saya pada dunia luas”

Oleh: Etty Diallova,
Penulis asal Lampung Timur yang tinggal di Taipei, Taiwan.
*Artikel Lampung.co ini merupakan tulisan dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

 20,516 kali dilihat,  23 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca