Connect with us

Kolom

Narasi Rezim Jokowi ‘Tutupi’ Dugaan Pelanggaran HAM di Sektor Batu Bara

Published

on

Lubang Tambang Batu Bara

Pemerintah Indonesia menggunakan narasi pentingnya mencukupi kebutuhan listrik dengan berbahan bakar batu bara untuk “menutupi” masalah konflik pertambangan yang merusak lingkungan dan merenggut nyawa penduduk lokal.

Selama puluhan tahun kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang diduga dilakukan oleh korporasi di berbagai belahan dunia rentan tidak dapat ditindak secara adil karena kurangnya kerangka hukum yang memadai.

Dalam konteks Indonesia, laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 2016 menyebutkan tidak ada kepastian hukum mengenai sanksi terhadap perusahaan tambang batu bara yang dituduh melanggar HAM dan ganti rugi yang memadai untuk para korban.

Pada 2011 Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang memuat panduan dalam melaksanakan kewajiban negara untuk melindungi HAM, kewajiban korporasi untuk menghormati HAM, dan keadilan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Meskipun Indonesia menyetujui poin-poin di dalamnya, pemerintah tidak memasukkan agenda ini dalam rencana pembangunan nasional.

Dari 976 kasus yang berkaitan dengan korporasi pada 2010 di Indonesia mayoritas merupakan konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam. Merespons masalah tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membuat laporan terkait kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Timur.

Saya meneliti tentang politik lingkungan dan gerakan masyarakat sipil. Objek yang saya teliti adalah jaringan masyarakat sipil anti-batu bara yang bergerak dalam bentuk gerakan langsung maupun dunia maya serta budaya populer seperti film Sexy Killers, pameran kesenian yang digelar kelompok LSM, dan ritual adat masyarakat lokal. Temuan awal riset saya tentang dugaan pelanggaran HAM terkait sumber daya alam menunjukkan bahwa elite politik dalam pemerintahan dan oposisi memiliki kepentingan dalam industri tambang dan mereka membentuk citra positif industri batu bara melalui narasi pentingnya elektrifikasi.

Meski demikian terdapat resistansi masyarakat sipil lokal dan internasional terhadap perusahaan tambang. Regulasi di Indonesia sebenarnya memberi masyarakat kesempatan untuk protes, tapi mereka tetap menemui tantangan untuk mendapatkan keadilan.

Narasi populer: elektrifikasi 100%
Narasi positif terhadap batu bara turut membentuk opini publik yang positif terhadap masalah batu bara.

Pemerintahan Joko Widodo menginginkan rasio elektrifikasi meningkat dari 85% (2015) menjadi 100% (2020) untuk mengejar target pembangunan nasional. Narasi tersebut juga didukung dengan kebijakan domestic market obligation (DMO) yang dikeluarkan pemerintah, yakni mendorong industri batu bara untuk memenuhi pasokan dalam negeri sebanyak 25%. Sementara untuk energi terbarukan, framing yang dikembangkan oleh pemerintah adalah komitmen pada Kesepakatan Paris dengan asumsi akan didukung dana dari negara-negara maju.

Narasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah seakan mengaburkan pandangan publik bahwa di balik proses pemenuhan kebutuhan energi listrik itu memakan korban jiwa dan lingkungan di sekitar lubang tambang dan PLTU.

Selain itu, secara global target Kesepakatan Paris untuk menahan kenaikan suhu rata-rata bumi di bawah 2 derajat Celcius sulit dicapai bila tak ada komitmen dari negara-negara penghasil emisi karbon, termasuk Indonesia, menaikkan proporsi energi terbarukan dengan mengurangi konsumsi batu bara. Pemerintah membangun narasi bahwa dukungan dana internasional sangat dibutuhkan untuk mencapai target bauran energi terbarukan Indonesia sebesar 23% pada 2025.

Dominasi narasi pemerintah dan korporasi mengenai pertambangan batubara baru-baru ini mendapatkan perlawanan melalui film dokumenter Sexy Killers karya Dandhy Laksono yang mengulas keterlibatan orang-orang di lingkaran dalam para calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam industri batu bara Indonesia. Sejak 3 minggu dirilis, film dokumenter ini telah ditonton 21 juta kali di YouTube.

Dalam film ini, Jokowi digambarkan memiliki afiliasi dengan PT. Rakabu Sejahtera yang dipimpin oleh anaknya, Kaesang Pangarep, berkongsi dengan perusahaan batu bara PT Toba Bara Sejahtra milik Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman. Sementara itu, Sandiaga memiliki saham di PT. Saratoga Investama Sedaya dan Prabowo membawahi Nusantara Energy Resources yang terdiri atas tujuh perusahaan batu bara.

Tak hanya itu. Film ini juga menceritakan tujuh dari sepuluh perusahaan tambang terbesar Indonesia, termasuk PT Toba Bara Sejahtera, memiliki sertifikasi saham halal dari Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang dipimpin oleh Ma’ruf Amin, calon wakil presiden pendamping Jokowi. Konstelasi ini mengerucut pada relasi elit politik dalam industri batu bara.

Selain itu, laporan terbaru Global Witness, lembaga pemantau HAM dan lingkungan berbasis di London, menyebutkan terdapat aliran dana mencurigakan dari Berau Coal, salah satu investor terbesarnya Sandiaga, ke perusahaan tak dikenal Velodrome Worldwide Limited. Pembayaran rutin ke Velodrome setara dengan seluruh gaji bulanan ratusan karyawan Berau Coal dan tetap dilakukan meski Berau Coal merugi hingga 2012.

Pada November 2016, laporan itu menulis Luhut Pandjaitan menjual 62% saham PT Toba Sejahtra ke perusahaan Singapura, Highland Strategic Holdings, yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan berapa besar uang yang berpindah tangan. Ketidakjelasan aliran dana dan kepemilikan perusahaan ini, menurut Global Witness, menciptakan iklim bahwa industri batu bara Indonesia tidak aman. Dua kasus ini juga penting dalam mempertanyakan transparansi industri batu bara dan proyeksi transisi energi terbarukan jika Sandiaga dan Luhut menduduki jabatan politik.

Resistansi masyarakat sipil
Sebagian besar produksi batu bara Indonesia diekspor, dan hanya sekitar 24% masuk ke pasar domestik. Pada periode 2007-2017, Indonesia memproduksi 367 juta ton batu bara rata-rata per tahun.

Sekitar 86% konsumsi batu bara di dalam negeri digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Sementara PLTU menyuplai listrik di sebagian besar Pulau Jawa dan Bali, masyarakat di sekitar lokasi tambang dan PLTU merasakan dampak negatif dari usaha tambang seperti polusi udara, kerusakan lingkungan, hingga kematian. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat 32 orang tewas pada tahun 2014-2018 di berbagai lubang bekas tambang di Kalimantan Timur.

Rendahnya respons pemerintah dan penegakan keadilan bagi korban lubang tambang memicu protes di kalangan masyarakat sipil. Pada 2014, warga adat Paser Kalimantan Timur menggelar ritual adat Belian sebagai aksi protes akibat perebutan lahan oleh PT Kodeco Jaya Agung milik warga. Jatam dan Koalisi Advokasi Kasus Lubang Tambang Kalimantan Timur merupakan LSM yang aktif mengadvokasi para korban untuk mencari keadilan.

Tidak hanya pada level lokal, gerakan protes dilakukan oleh jaringan transnasional seperti demonstrasi masyarakat Jepang dan Washington D.C. yang menuntut penghentian investasi proyek PLTU Batang oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Jaringan masyarakat sipil global Friends of the Earth International yang memiliki afiliasi di 73 negara dan lakukan sekitar 5 ribu LSM lokal dan internasional juga mengadvokasi dan kampanye antitambang secara langsung maupun melalui dunia maya dengan hashtag #StopBatangCoal.

Pada 13-15 Oktober 2017, misalnya, anggota jaringan Friends of the Earth menyerukan kampanye ‘No to Coal!’ dan tuntutan penggunaan energi terbarukan di Indonesia, Jepang, Bangladesh, Australia, Jerman, Palestina, Swedia, Spanyol, dan Malaysia. Selain aksi di lapangan, mereka juga aktif membuat surat terbuka kepada pemerintah dan perusahaan yang berhubungan dengan sektor energi batu bara.

Struktur kesempatan politis
Protes-protes yang dilakukan oleh masyarakat sipil didukung dengan adanya aturan mengenai usaha tambang yang disebut sebagai political opportunity structure. Kesempatan politik ini memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasinya melalui mekanisme legal dan memiliki landasan hukum yang kuat. Landasan hukum tersebut dapat meningkatkan daya tawar masyarakat sipil sehingga gerakan resistansi mereka bisa menjadi tidak terbatas atau jaringannya meluas.

Selain peraturan tersebut, kesempatan politik juga hadir dengan munculnya regulasi-regulasi baru. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 menyebutkan perusahaan tambang wajib memulihkan kondisi lingkungan bekas lubang tambang. Peraturan ini menjadikan posisi masyarakat sipil yang dilanggar hak-haknya semakin kuat di mata hukum.

Walaupun struktur politik menciptakan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, implementasi dari regulasi yang berkaitan tidak sebaik di atas kertas. Hambatan-hambatan yang menghalangi implementasi ini antara lain lemahnya sistem hukum karena perbedaan pandangan dan peraturan yang tumpang tindih di tingkat pusat dan daerah, pemerintah yang tidak mencapai konsensus, tentangan dari korporasi, serta lemahnya tekanan internasional melalui institusi dan rezim yang berkaitan seperti Kesepakatan Paris.

Karena itu, masyarakat sipil harus terus menekan pemerintah dan mempromosikan norma-norma internasional seperti transparansi dan antikorupsi untuk menyelesaikan masalah yang menyelimuti sektor pertambangan, supaya lebih terang sebagaimana pancaran cahaya listrik yang dihasilkan oleh batu bara.

Oleh: Masitoh Nur Rohma,
Lecturer in International Relations, Universitas Islam Indonesia (UII)
*Artikel Lampung.co ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

1,067 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis.

Kolom

[Kolom] Sektor Pariwisata di Lampung Bisa Jadi Tulang Punggung Perekonomian

Published

on

Sektor Pariwisata di Lampung

Salah satu sektor penting di provinsi Lampung yang potensinya bila dikembangkan, dikelola secara baik dan maksimal, sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat adalah sektor pariwisata.

Selain potensi alam yang indah dan beraneka beragam, provinsi Lampung juga memiliki banyak keunggulan pada wisata kuliner yang mampu memanjakan lidah, serta tentunya wisata sejarah, budaya yang penuh nilai kerifan dan edukasi.

Provinsi ini memiliki garis pantai sepanjang 1.105 km. Terdapat dua teluk di provinsi Lampung yaitu Teluk Semaka dan Teluk Lampung dengan sekitar 132 pulau yang berhadapan langsung dengan ALKI (Alur Lintas Kapal Internasional) Selat Sunda.

Letak geografis yang memang merupakan pintu gerbang Sumatera, tentu semakin memperkuat, bahwa provinsi ini memiliki keunggulan akses dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di pulau Sumatera.

Peluang yang diulas diatas tentu saja menjadi tantangan tersendiri. Tapi kita harus optimis bahwa tidak ada yang tidak mungkin bila kita mau berusaha. Kurang lebih satu tahun yang lalu, ada gagasan yang sempat kami diskusikan dengan beberapa penggerak pariwisata lokal.

Dari diskusi tersebut kami mencoba menyimpulkan bahwa ketika sektor pariwisata di Lampung ingin maju dan menjadi salah satu ujung tombak dalam hal peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, maka ada tiga unsur utama yang harus menjadi penopang dan disinergikan.

Tiga unsur utama itu adalah penggerak pariwisata, pemangku kebijakan serta investor. Ujung tombak dari ide ini ada di penggerak pariwisata. Merekalah yang dari awal melakukan mapping potensi pariwisata di 15 kabupaten yang ada di provinsi Lampung.

Siapa saja yang bisa dilibatkan menjadi tim penggerak pariwisata? Banyak, bisa para anak muda alumni – alumni perguruan tinggi yang mau pulang dan mengembangkan kampung halamannya, para komunitas dan netizen yang konsen dalam dunia promosi wisata lokal, serta tentunya para akademisi yang punya dedikasi tinggi guna kemajuan pariwisata Lampung.

Setelah potensi pariwisata di Lampung ter-mapping dengan baik, selanjutnya tentu kita membutuhkan support kongkrit dari para pemangku kebijakan, mulai dari unit terkecil, lingkup RT, desa, daerah hingga provinsi maupun pusat.

Dukungan pemangku kebijakan untuk menjadikan sektor pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi, tentu harus dibuktikan dengan terbitnya kebijakan-kebijakan yang mensupport, mempermudah sekaligus menjadi payung hukum bagi pengembangan pariwisata.

Bisa dari sisi kebijakan perbaikan infrastruktur, kemudahaan akses perizinan, promosi, pada pola-pola pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang konsen di dunia pariwisata.

Terakhir, setelah potensinya terpetakan, para penggerak pariwisatanya terus melakukan inovasi, pemerintah setempat dari lokal hingga pusat terus bekerja serta memberikan akses perlindungan dan dukungan. Maka tentu para investor baik lokal mapun internasional akan ngantri berdatangan dan berinvestasi di sektor ini.

Oleh: M Imron Rosadi,
Sekretaris DPW Partai Gelora Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

6,472 kali dilihat, 190 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] Wajah Baru RTH Kalpataru Kemiling dan Tantangan Kedepannya

Published

on

RTH Kalpataru Kemiling

Pekan ini perbincangan di beberapa group WA (WAG) komunitas dan warga Kemiling, ramai membicarakan tentang kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalpataru yang makin nyaman, asri dan ramah anak.

Foto-foto aktivitas warga dan anak-anak yang bermain di areal RTH juga banyak di share ke group, terlihat sekali rona bahagia dari para pengunjung ketika berada di areal tersebut.

Aktivitas sore hari pun di kalpataru beberapa hari terakhir ini terlihat sangat ramai. Tentu karena banyak warga yang ingin menyaksikan secara langsung kondisi RTH yang katanya makin keren dan oke.

Terlihat juga lima hari ini pihak Kecamatan Kemiling, Dinas Perempuan & Perlindungan Anak, dibantu dengan Dinas Kebersihan dan beberapa pendamping masyarakat serta beberapa komunitas bergotong royong membersihkan sekaligus mempercantik lokasi tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, baik itu dari obrolan masyarakat pengguna kalpataru maupun dari kiriman beberapa anggota di WAG komunitas, terkait dengan renovasi RTH, rupanya pekan ini sedang diadakan penilaian lomba Ruang Publik yang Ramah Anak. Jadi wajar RTH Kalpataru diperbaiki.

Tapi apapun yang melatarbelakanginya, saya melihatnya dari sisi positifnya saja. Yang terpenting sekarang RTH Kalpataru makin bersihn nyaman untuk bermain anak. Pagi tadi, Kamis (17/10/2019), sambil jogging saya sempat melihat lihat dan mengambil beberapa gambar. Ada beberapa hal yang menarik dan menurut saya ini patut diapresiasi.

Pertama, ada plang larangan parkir di halaman depan RTH serta kendaraan roda dua tidak boleh masuk di dalam areal RTH. Menurut saya ini adalah terobosan yang baik. Karena dengan begitu, areal RTH akan terlihat lebih lapang dan tentunya tidak terlihat semerawut.

Jadi, bila pengunjung yang membawa kendaraan baik roda dua dan empat, bisa memarkirkan kendaraannya di halaman Subsektor Kemiling. Lebih sehat, untuk menuju aeal RTH kita harus berjalan kaki dulu.

Kedua, ada spanduk yang dibentangkan di dalam RTH. Konten tulisannya ada tiga; Tidak boleh merokok, NO Wifi, dan tidak ada PKL yang berjualan di dalam RTH. Wah himbauan ini benar-benar keren. Bila ini berjalan, maka RTH akan benar-benar menjadi ruang publik yang ramah anak, karena asap rokok “haram” masuk, no internet dan tidak boleh jajan sembarangan.

Saya melihat ada tiga hal, yang menjadi dampak positif dari himbauan tersebut; Udara makin sehat, karena tidak ada asap rokok. Anak-anak juga akan maksimal bermain dan berinteraksi, karena di sana telah banyak disiapkan berbagai spot permainan.

Dan yang tak kalah pentingnya, para orang tua yang menemani anaknya bermain pun tidak akan asyik dengan gadget nya masing-masing, mereka akan bersosialisasi dengan para orang tua lainnya.

Lalu terkait dengan tidak bolehnya pedagang kaki lima (PKL) masuk areal RTH, ini lebih pada optimalisasi areal-areal lain, sehingga semua titik di kalpataru bisa teroptimalisasi dengan baik.

Sekali lagi, apresiasi untuk Pemerintah Kota, dalam hal ini di motori oleh Dinas Perempuan & Perlindungan Anak, Dinas Kebersihan serta Kecamatan Kemiling yang telah ber ikhtiar memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Khususnya dalam mengupayakan Ruang Terbuka Hijau yang nyaman, aman dan ramah lingkungan.

Tantangan kedepan tentu ada pada perawatan dan penjagaan areal RTH. Amat disayangkan, bila apa yang sudah baik ini tidak dibuatkan konsep pengelolaan yang lebih bai lagi. Ada baiknya, dalam waktu dekat ini pihak Kecamatan mengajak seluruh elemen pengguna dan pencinta kalpataru untuk duduk dan rembug bersama karena ada beberapa warga ada yang melontarkan usulan.

Saya lihat ada beberapa pihak yang bisa dirangkul oleh pak Camat. Ada Komunitas Jalan Sehat Kalpataru, Komunitas Pecinta Kalpataru, klub – klub Sepak Bola dan Volly, Karate, Tekwondo, Sanggar Senam, Klub Sepeda serta tentunya para Pedagang dan warga terdekat RTH.

Harapannya pihak Kecamatan atau gabungan komunitas bisa membuat forum rembug dua pekanan atau bulanan. Targetnya tentu untuk membangun keakraban serta mencari titik temu plus membuat program bersama untuk merawat kalpataru, khususnya dalam hal menjaga fasilitas umum (Fasum) dan kebersihannya.

Cakeep juga bila kedepan di Kalpataru kita punya hari “bersih bersama”. Contoh seserhana, setiap jumat sore sebelum semua memulai aktivitas (baik itu jogging, latihan bola, volly, karate, berdagang, dan lain sebagainya).

Kita luangkan waktu 30 menit saja (dri jam 15.30 – 16.00) untuk operasi semut, bersama-sama membersihkan areal lapangan dan RTH. Dan ini melibatkan seluruh elemen yang setiap hari menggunakan lapangan Kalpataru.

Tidak kalah penting juga pihak Pemerintah Kota melalui Kecamatan bisa menugaskan dua atau orang petugas Pol PP setiap malam, yaa piket nya di atur dengan pihak terkait. Karena sayang, Fasum yg sudah ada khususnya di RTH, klo tidak ada yg menjaga.

Kedepan bisa dirusak oleh pihak-pihak yang belum mau sadar. Nanti teknisnya pihak Pol PP bisa bekerja sama dengan pamong terdekat dan anggota komunitas yang ada. Semoga dengan adanya RTH yang ramah anak, mampu meminimalisir aktivitas negatif yang marak terjadi di kalpataru ketika malam hari.

Oleh: M Imron Rosadi,
Ketua Komunitas Pencinta Kalpataru
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

10,946 kali dilihat, 142 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] Pemkot Perlu Terobosan Untuk Berdayakan Pedagang di Jalur Wisata

Published

on

Jalan Raden Imba Kusuma

Hampir tiap pagi saya melewati Jalan Raden Imba Kusuma kota Bandar Lampung. Bila masuk waktu pagi dan sore hari, bisa dikatakan jalur ini makin padat dilewati banyak kendaraan roda dua dan empat.

Salah satu alasanya karena memang jalan ini adalah jalur alternatif menuju beberapa sekolah, kantor pemerintahan serta tempat bekerja yang ada di wilayah Tanjung Karang dan Teluk Betung.

Setiap akhir pekan jalur ini pun termasuk padat dan sering didatangi para wisatawan lokal maupun domestik, karena banyak terdapat beberapa destinasi wisata. Dari mulai Puncak Mas, Lembah Hijau, Bukit Mas, Hutan Pinus, serta wisata santap durian dan beberapa tempat kuliner laiannya.

Selain itu, bila para pelancong ingin menuju bumi kedaton serta wisata pantai yang ada di pesisir lempasing sampai padang cermin, jalur ini merupakan pilihan rute yang banyak diminati. Alasanya bisa jadi karena memang suasananya lebih sejuk dan banyak spot wisata lain yang bisa dikunjungi.

Bahkan dua tahun belakangan, karena Jalan Raden Imba Kusuma juga sudah dibangun perumahan elit Citraland Group. Di pintu gerbang komplek ini karena memang tempatnya lumayan luas, bersih dan asri, sering dijadikan spot berkumpul, beristirahat plus selfie / welfie asyiik.

Pokoknya, benar – benar jalur pinggiran kota yang top dah. Oo yaa hampir lupa, saat ini Jalan Raden Imba Kusuma juga sudah resmi beroperasi satu pom bensin yang lumayan luas dan startegis.

Namun ada sedikit masukan nih, khususnya untuk pihak terkait, dalam hal ini tentunya pemerintah kota Bandar Lampung. Ini tentang penataan serta pengadaan lahan untuk para pedagang yang sudah bertahun-tahun berjualan, bahkan tinggal di sekitar jalur ini.

Bila kita lihat, beberapa lapak bangunan yang ada, posisinya butuh ditata lebih baik lagi. Karena saat ramai pengunjung/pembeli, selain sedikit mengganggu kelancaran lalu lintas, tentu secara estetika juga kurang pas dilihat.

Tulisan ini bukan ingin bermaksud menyalahkan para pedagang lho… Tapi lebih lebih kepada meminta perhatian pemerintah kota untuk lebih peduli kepada masyarakatnya serta melihat ini sebagai masalah serius yang harus segera dicarikan solusi.

Saya melihat di sekitaran jalur ini banyak terdapat lahan yang sudah puluhan tahun kosong dan tidak tergarap. Usul nih kepada pemerintah, khususnya dinas terkait untuk melakukan beberapa terobosan.

Bisa dimulai dengan melakukan mapping dan pendataan terkait dengan kepemilikan lahan kosong yang ada di pingir jalan tersebut, kemudian ajak pemilik lahan untuk kerjasama membangun rest area serta sentra kuliner yang unik dan menarik di jalur itu.

Cakep juga bila di wilayah ini dijadikan rest area dan wisata minum kopi khas Lampung. Di tempat tersebut kita kenalkan seluruh jenis kopi yang ada di tanah Lampung ini. Jangan lupa, dan ini yang paling utama, libatkan serta berdayakan para pedagang yang selama ini telah menghidupkan wilayah tersebut.

Karena memang dalam kurun 10 tahun belakangan, Jalan Raden Imba Kusuma terlihat lebih ramai, dalam tanda kutip aman dilewati setelah banyak pedagang buah yang berjualan di sepanjang jalan.

Saya fikir, bila komunikasi yang dilakukan pemerintah kota baik, dan pengelolaan rest area tersebut mengedepankan aspek – aspek pemberdayaan dan keterbukaan. Tentu para pedagang yang selama ini ada, akan dengan ikhlas mensukseskannya.

Akhirnya tulisan ini, hanya sedikit unek-unek yang terlintas terpikirkan setelah pagi tadi melewati jalan ini. Semoga bisa menjadi bahan bagi pemerintah kota, khususnya para calon Walikota untuk menawarkan program terobosan dalam memajukan pariwisata serta tentunya meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

Oleh: M Imron Rosadi,
Penggerak GARBI Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

10,151 kali dilihat, 86 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca