fbpx
Connect with us

Kolom

Narasi Rezim Jokowi ‘Tutupi’ Dugaan Pelanggaran HAM di Sektor Batu Bara

Published

on

Lubang Tambang Batu Bara

Pemerintah Indonesia menggunakan narasi pentingnya mencukupi kebutuhan listrik dengan berbahan bakar batu bara untuk “menutupi” masalah konflik pertambangan yang merusak lingkungan dan merenggut nyawa penduduk lokal.

Selama puluhan tahun kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang diduga dilakukan oleh korporasi di berbagai belahan dunia rentan tidak dapat ditindak secara adil karena kurangnya kerangka hukum yang memadai.

Dalam konteks Indonesia, laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 2016 menyebutkan tidak ada kepastian hukum mengenai sanksi terhadap perusahaan tambang batu bara yang dituduh melanggar HAM dan ganti rugi yang memadai untuk para korban.

Pada 2011 Perserikatan Bangsa-Bangsa merumuskan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang memuat panduan dalam melaksanakan kewajiban negara untuk melindungi HAM, kewajiban korporasi untuk menghormati HAM, dan keadilan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Meskipun Indonesia menyetujui poin-poin di dalamnya, pemerintah tidak memasukkan agenda ini dalam rencana pembangunan nasional.

Dari 976 kasus yang berkaitan dengan korporasi pada 2010 di Indonesia mayoritas merupakan konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam. Merespons masalah tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membuat laporan terkait kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Timur.

Saya meneliti tentang politik lingkungan dan gerakan masyarakat sipil. Objek yang saya teliti adalah jaringan masyarakat sipil anti-batu bara yang bergerak dalam bentuk gerakan langsung maupun dunia maya serta budaya populer seperti film Sexy Killers, pameran kesenian yang digelar kelompok LSM, dan ritual adat masyarakat lokal. Temuan awal riset saya tentang dugaan pelanggaran HAM terkait sumber daya alam menunjukkan bahwa elite politik dalam pemerintahan dan oposisi memiliki kepentingan dalam industri tambang dan mereka membentuk citra positif industri batu bara melalui narasi pentingnya elektrifikasi.

Meski demikian terdapat resistansi masyarakat sipil lokal dan internasional terhadap perusahaan tambang. Regulasi di Indonesia sebenarnya memberi masyarakat kesempatan untuk protes, tapi mereka tetap menemui tantangan untuk mendapatkan keadilan.

Narasi populer: elektrifikasi 100%
Narasi positif terhadap batu bara turut membentuk opini publik yang positif terhadap masalah batu bara.

Pemerintahan Joko Widodo menginginkan rasio elektrifikasi meningkat dari 85% (2015) menjadi 100% (2020) untuk mengejar target pembangunan nasional. Narasi tersebut juga didukung dengan kebijakan domestic market obligation (DMO) yang dikeluarkan pemerintah, yakni mendorong industri batu bara untuk memenuhi pasokan dalam negeri sebanyak 25%. Sementara untuk energi terbarukan, framing yang dikembangkan oleh pemerintah adalah komitmen pada Kesepakatan Paris dengan asumsi akan didukung dana dari negara-negara maju.

Narasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah seakan mengaburkan pandangan publik bahwa di balik proses pemenuhan kebutuhan energi listrik itu memakan korban jiwa dan lingkungan di sekitar lubang tambang dan PLTU.

Selain itu, secara global target Kesepakatan Paris untuk menahan kenaikan suhu rata-rata bumi di bawah 2 derajat Celcius sulit dicapai bila tak ada komitmen dari negara-negara penghasil emisi karbon, termasuk Indonesia, menaikkan proporsi energi terbarukan dengan mengurangi konsumsi batu bara. Pemerintah membangun narasi bahwa dukungan dana internasional sangat dibutuhkan untuk mencapai target bauran energi terbarukan Indonesia sebesar 23% pada 2025.

Dominasi narasi pemerintah dan korporasi mengenai pertambangan batubara baru-baru ini mendapatkan perlawanan melalui film dokumenter Sexy Killers karya Dandhy Laksono yang mengulas keterlibatan orang-orang di lingkaran dalam para calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dalam industri batu bara Indonesia. Sejak 3 minggu dirilis, film dokumenter ini telah ditonton 21 juta kali di YouTube.

Dalam film ini, Jokowi digambarkan memiliki afiliasi dengan PT. Rakabu Sejahtera yang dipimpin oleh anaknya, Kaesang Pangarep, berkongsi dengan perusahaan batu bara PT Toba Bara Sejahtra milik Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman. Sementara itu, Sandiaga memiliki saham di PT. Saratoga Investama Sedaya dan Prabowo membawahi Nusantara Energy Resources yang terdiri atas tujuh perusahaan batu bara.

Tak hanya itu. Film ini juga menceritakan tujuh dari sepuluh perusahaan tambang terbesar Indonesia, termasuk PT Toba Bara Sejahtera, memiliki sertifikasi saham halal dari Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang dipimpin oleh Ma’ruf Amin, calon wakil presiden pendamping Jokowi. Konstelasi ini mengerucut pada relasi elit politik dalam industri batu bara.

Selain itu, laporan terbaru Global Witness, lembaga pemantau HAM dan lingkungan berbasis di London, menyebutkan terdapat aliran dana mencurigakan dari Berau Coal, salah satu investor terbesarnya Sandiaga, ke perusahaan tak dikenal Velodrome Worldwide Limited. Pembayaran rutin ke Velodrome setara dengan seluruh gaji bulanan ratusan karyawan Berau Coal dan tetap dilakukan meski Berau Coal merugi hingga 2012.

Pada November 2016, laporan itu menulis Luhut Pandjaitan menjual 62% saham PT Toba Sejahtra ke perusahaan Singapura, Highland Strategic Holdings, yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan berapa besar uang yang berpindah tangan. Ketidakjelasan aliran dana dan kepemilikan perusahaan ini, menurut Global Witness, menciptakan iklim bahwa industri batu bara Indonesia tidak aman. Dua kasus ini juga penting dalam mempertanyakan transparansi industri batu bara dan proyeksi transisi energi terbarukan jika Sandiaga dan Luhut menduduki jabatan politik.

Resistansi masyarakat sipil
Sebagian besar produksi batu bara Indonesia diekspor, dan hanya sekitar 24% masuk ke pasar domestik. Pada periode 2007-2017, Indonesia memproduksi 367 juta ton batu bara rata-rata per tahun.

Sekitar 86% konsumsi batu bara di dalam negeri digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Sementara PLTU menyuplai listrik di sebagian besar Pulau Jawa dan Bali, masyarakat di sekitar lokasi tambang dan PLTU merasakan dampak negatif dari usaha tambang seperti polusi udara, kerusakan lingkungan, hingga kematian. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat 32 orang tewas pada tahun 2014-2018 di berbagai lubang bekas tambang di Kalimantan Timur.

Rendahnya respons pemerintah dan penegakan keadilan bagi korban lubang tambang memicu protes di kalangan masyarakat sipil. Pada 2014, warga adat Paser Kalimantan Timur menggelar ritual adat Belian sebagai aksi protes akibat perebutan lahan oleh PT Kodeco Jaya Agung milik warga. Jatam dan Koalisi Advokasi Kasus Lubang Tambang Kalimantan Timur merupakan LSM yang aktif mengadvokasi para korban untuk mencari keadilan.

Tidak hanya pada level lokal, gerakan protes dilakukan oleh jaringan transnasional seperti demonstrasi masyarakat Jepang dan Washington D.C. yang menuntut penghentian investasi proyek PLTU Batang oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Jaringan masyarakat sipil global Friends of the Earth International yang memiliki afiliasi di 73 negara dan lakukan sekitar 5 ribu LSM lokal dan internasional juga mengadvokasi dan kampanye antitambang secara langsung maupun melalui dunia maya dengan hashtag #StopBatangCoal.

Pada 13-15 Oktober 2017, misalnya, anggota jaringan Friends of the Earth menyerukan kampanye ‘No to Coal!’ dan tuntutan penggunaan energi terbarukan di Indonesia, Jepang, Bangladesh, Australia, Jerman, Palestina, Swedia, Spanyol, dan Malaysia. Selain aksi di lapangan, mereka juga aktif membuat surat terbuka kepada pemerintah dan perusahaan yang berhubungan dengan sektor energi batu bara.

Struktur kesempatan politis
Protes-protes yang dilakukan oleh masyarakat sipil didukung dengan adanya aturan mengenai usaha tambang yang disebut sebagai political opportunity structure. Kesempatan politik ini memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasinya melalui mekanisme legal dan memiliki landasan hukum yang kuat. Landasan hukum tersebut dapat meningkatkan daya tawar masyarakat sipil sehingga gerakan resistansi mereka bisa menjadi tidak terbatas atau jaringannya meluas.

Selain peraturan tersebut, kesempatan politik juga hadir dengan munculnya regulasi-regulasi baru. Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 menyebutkan perusahaan tambang wajib memulihkan kondisi lingkungan bekas lubang tambang. Peraturan ini menjadikan posisi masyarakat sipil yang dilanggar hak-haknya semakin kuat di mata hukum.

Walaupun struktur politik menciptakan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, implementasi dari regulasi yang berkaitan tidak sebaik di atas kertas. Hambatan-hambatan yang menghalangi implementasi ini antara lain lemahnya sistem hukum karena perbedaan pandangan dan peraturan yang tumpang tindih di tingkat pusat dan daerah, pemerintah yang tidak mencapai konsensus, tentangan dari korporasi, serta lemahnya tekanan internasional melalui institusi dan rezim yang berkaitan seperti Kesepakatan Paris.

Karena itu, masyarakat sipil harus terus menekan pemerintah dan mempromosikan norma-norma internasional seperti transparansi dan antikorupsi untuk menyelesaikan masalah yang menyelimuti sektor pertambangan, supaya lebih terang sebagaimana pancaran cahaya listrik yang dihasilkan oleh batu bara.

Oleh: Masitoh Nur Rohma,
Lecturer in International Relations, Universitas Islam Indonesia (UII)
*Artikel Lampung.co ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

269 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Kolom

[Kolom] Kenapa E-voting Penting Untuk Diterapkan pada Pemilu di Indonesia

Published

on

E-voting

Pemilihan umum (Pemilu) 17 April 2019 lalu merupakan momen yang sulit dilupakan, untuk pertama kalinya pemilu serentak dilaksanakan di Indonesia. Pemilu serentak dilaksanakan merujuk hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan yang diajukan Akademisi Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak terhadap UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres.

Masyarakat berduyun-duyun datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengunakan hak pilihnya. Mereka bebas menentukan calon pemimpin tanpa ada paksaan. Lima calon pemimpinnya yang akan mereka pilih mulai dari presiden, DPR, DPRD Tigkat Provinsi, DPRD Tingkat Kabupaten/ Kota, dan DPD.

Ternyata dalam proses Pemilu serentak tersebut menyisakan permasalahan dan perlu dievaluasi, terutama dari penyelenggaraan pemilu yang menelan ratusan korban jiwa. Lebih dari 400 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dari berbagai daerah meninggal dunia akibat kelelahan.

Penulis menyaksikan langsung bagaimana petugas KPPS bekerja di luar batas waktu normal bekerja. Banyak pihak menyayangkan hal ini terjadi dan menuntut masalah ini harus segera diatasi. Maka tidaklah jika salah banyak pihak yang beranggapan bahwa Proses Pemilu 2019 di Indonesia dinilai yang paling banyak makan korban di dunia.

Selanjutnya, muncul gagasan penerapan e-voting untuk Pemilu di masa mendatang sekaligus solusi cepat, akurat dan efesktif ketimbang menunggu penghitungan suara manual secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS hingga akhir rekapitulasi KPU. Mengingat sistem tersebut banyak menguras waktu, tenaga dan terbukti banyak menelan korban jiwa.

Pemerintah sebenarnya sudah mulai menggunakan teknologi guna membantu penyelenggaraa Pemilu. Hal itu bisa kita lihat dalam proses pendaftaran pemilih menjadi daftar berbasis data yang sudah terkomputerisasi, sehingga bisa diakses siapapun. Di lain pihak, teknologi e-recapitulation atau Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) juga sudah digunakan oleh KPU pada Pemilu 2014, Pilkada 2015, dan Pilkada 2017.

Era tahun 1890-an, sistem E-voting ini sudah dipakai dengan menggunakan alat khusus berupa mesin bertuas yang berfungsi untuk menentukan pilihan suaranya. Dalam mesin tersebut si pemilik suara tidak bisa memberikan suaranya lebih dari satu. Sebuah tuas besar akan dijadikan alat untuk menyimpan data pilihan, sehingga mesin bisa digunakan oleh pemilik suara berikutnya.

Pada tahun 2000 lalu, sistem ini dipakai juga pada pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS). Mesin punch-card digunakan oleh pemilik suara dengan cara menyelipkan selembar kertas pada buku berisi daftar kandidat yang akan dipilih. Kemudian, kertas tersebut akan dibuatkan lobang sesuai dengan jumlah kolom kandidat yang akan dipilih.

Bisa dikatakan bahwa fungsi Mesin ini juga serupa dengan alat pengoreksi jawaban sehingga proses pengoreksian dapat diselasaikan dengan cepat dan hasilnya akurat.

Senada dengan hal di atas, Direktur Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Michael Andreas Purwoadi menilai, jika dibandingkan dengan sistem pemilu konvensional yang selama ini digunakan, teknologi e-voting ini sangat tepat untuk dijadikan pilihan dalam pelaksanaan proses penghitungan hasil suara di masing-masing TPS dalam Pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Andreas, setidaknya ada beberapa alasan yang menjadi acuan. Pertama, KPU tidak perlu mencetak kertas surat suara, jika E-Voting diterapkan. Kedua, pemilih dapat dengan mudah menyalur kan hak pilih mereka. Cukup hanya dengan menyentuh tanda gambar di panel pilihan surat suara.

Ketiga Andreas menilai jika dengan e-voting ini maka proses penghitungan suara akan menjadi lebih cepat dan akurat. Karena pada saat pemungutan suara selesai, proses rekapitulasi tersebut langsung ditutup, dan hasil akhir pemilihan pun bisa langsung diperoleh secara akurat.

Menilik permasalahan Pemilu tahun ini, penulis berharap agar proses penghitungan suara manual secara berjenjang tidak lagi dijadikan rujukan resmi dalam penetapan lima calon pemimpin. Paling tidak, diterapkan terlebih dahulu dalam proses rekapitulasi hasil suara persiden dan wakil persiden Indonesia mendatang.

Penulis melihat ini sebagai sebuah upaya dalam rangka mempermudah aktifitas peyelenggara Pemilu karena beberapa negara sudah menerapkan hal tersebut. Tentunya ada yang sudah berhasil dan ada pula yang masih tahap pengembangan.

Perkembangan teknologi tidak bisa dibendung, zaman sudah berubah, sudah saatnya indonesia bergerak maju menggapai sistem penghitungan pemilu yang efektif, cepat dan akurat. Atau kita akan semakin tertinggal dari pesatnya laju era digital yang terus berkembang.

Oleh: Za’imna,
Ketua PAC GP Ansor Kemiling, Bandar Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

1,046 kali dilihat, 65 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] KPU Perlukan Aksesibilitas Tinggi

Published

on

Edwin Febrian

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan pilihan terbaik bagi Negara Indonesia yang memiliki ragam agama, bahasa, dan budaya. Tertuang dalam UU No 7/2017 Pasal 1, dalam pelaksanaannya, Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD yang dilakukan sesuai azas Pemilu yakni, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemilu 2019 menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Dimana, dalam menyelenggarakan Pemilu secara serentak : Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD Provinsi dan Kab/Kota kali pertama dalam sejarah pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. Penyelenggara Pemilu telah sukses dan perlu diapresiasi oleh segenap elemen masyarakat, meski terus perlu ada pembenahan-pembenahan.

Untuk menyelenggarakan Pemilu dibutuhkan penyelenggara yang menyiapkan semua tahapannya. Dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang sudah disederhanakan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga penyelenggara Pemilu yaitu, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu).

KPU yaitu lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Bawaslu yaitu lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan, DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu dan bersifat tetap.

Penyelenggara Pemilu, terutama KPU, pada Pemilu 2019 menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan isu-isu negatif, terutama di media sosial. Lembaga KPU seperti dilansir dari detikNews, hasil big data yang dilakukan oleh Laborotarium Big Data Analytics Polgov UGM selama rentang waktu 12-22 April 2019 berdasarkan data yang diambil dari jumlah dan sebaran percakapan di Twitter, ditemukan bahwa dari 13.030 percakapan, lebih dari 50 % menyerang KPU dengan tuduhan tidak netral atau berpihak kepada salah satu calon.

Semangat Pemilu 2019 sebagai tonggak konsolidasi demokrasi, justru menorehkan banyak catatan kritis bukan saja terkait penyelenggara Pemilu serentak, tapi persoalan integritas Pemilu itu sendiri. Selain persoalan integritas, penting kiranya memilih Komisioner KPU yang memiliki aksesibilitas tinggi demi memudahkan penyelengara Pemilu dalam penyelenggaraannya.

Aksesibilitas (keteraksesan atau ketercapaian) dalam definisi Wikipedia merupakan derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan atau lingkungan.

Bagi Lampung, menggelar Pemilu secara berbarengan bukan pertama kalinya di 2019 ini. Lampung pernah menggelar Pemilu secara berbarengan pertama kali pada 2014 lalu, tepatnya pada tanggal 9 April 2014. Ketika itu, Lampung menyelenggarakan Pemilu secara berbarengan antara Pilgub dengan Pileg.

Tentunya, Pemilu yang berbarengan ini menjadi cikal bakal miniatur atau contoh Pemilu serentak pada tahun 2019 ini. Yang pada saat itu, Pemilu 2019 serentak sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ketika kita mengulas balik penyelenggaraan Pemilu berbarengan pada 2014 lalu, sepertinya masyarakat Lampung khususnya, dan umumnya Indonesia selalu disuguhkan drama penuh intrik antara penyelenggara Pemilu dengan stakeholder (pemangku kepentingan) dalam tiap tahapan penyelenggaraannya.

Gubernur Lampung, Syachroedin ZP ketika itu dikabarkan tidak setuju dengan digelarnya Pilgub dan Pileg secara berbarengan. Syachroedin ZP sempat menolak bertemu dengan seluruh Komisioner KPU Lampung guna membahas penundaan jadwal pemungutan suara Pilgub. Syachroedin ZP beralasan kisruh Pilgub Lampung sudah ditangani pusat antara Mendagri dan KPU.

Pelaksanaan Pilgub ini sempat mengalami penundaan beberapa kali. Sang penguasa yang akan habis masa jabatannya pada 2 Juni 2014, dan akan juga digelar Pileg pada April 2014. Agar tidak meganggu Pileg 2014, maka sedianya Pilgub dimajukan 2013. Namun, karena APBD Lampung untuk Pilgub belum tersedia, maka sulit untuk diselenggarakan pada 2013.

Psychological War (perang urat saraf) antara Penyelenggara Pemilu dengan Gubernur Lampung pun tiap hari tersaji di pemberitaan media-media lokal maupun nasional. Awalnya Pilgub Lampung akan diselenggarakan pada 28 Oktober 2013, kemudian ditunda menjadi 2 Desember 2013. Ketidakpastian jadwal Pilgub Lampung ini pun membuat salah satu pasangan calon dari jalur independen, Amalsyah – Gunadi mundur dari pencalonan.

Pilgub Lampung akhirnya diikuti oleh empat paslon, keempatnya, Herman HN – Zainuddin Hasan, Berlian Tihang – Mukhlis Basri, Ridho Ficardo – Bahktiar Basri, dan M Alzier Dianis Thabranie – Lukman Hakim. Lagi – lagi Pilgub Lampung ditunda. Akhirnya, Pemerintahan Pusat melakukan pertemuan tertutup dengan Pemprov Lampung dan disepakati Pilgub Lampung akan digelar pada 27 Februari 2014. Lagi-lagi, rencana Pilgub Lampung 27 Februari 2014 kembali ditunda, dan disepakati pada 9 April 2014 berbarengan dengan Pileg. Pilgub Lampung dimenangkan paslon Ridho Ficardo- Bahktiar dengan perolehan suara 1.816.533 dengan persentase perolehan suara 44,96 %. Pasangan ini diusung Demokrat dan PKS.

Menyelenggarakan Pemilu secara berbarengan tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, jika komisioner tidak memiliki integritas, profesionalisme, soliditas, dan kuat dalam tekanan. Figur komisioner yang memiliki aksesibilitas tinggi juga menjadi salah satu kunci suksesi pesta rakyat dalam menjalankan tiap tahapannya.

Pentingnya, memiliki figur aksesibilitas tinggi tidak lepas karena KPU akan bersentuhan langsung dengan stakeholder dan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah, sebagai pihak yang memiliki kewenangan pengelolaan keuangan, sarana/ prasarana, dan birokrasinya tentu diperlukan dukungan agar tahapan berjalan dengan optimal.

Begitu juga dengan menjaga hubungan antar sesama penyelenggara Pemilu, Bawaslu. Di perlukan kordinasi intens guna mencegah tiap indikasi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh peserta dan lembaga Pemilu itu sendiri. Komunikasi dengan peserta Pemilu diperlukan juga figur yang memiliki aksesibilitas tinggi, agar saling menjaga marwah demokrasi untuk tidak melakukan pelanggaran oleh kader atau calonnya.

Selain itu, harus ada aksesbilitas tinggi ke Media dan LSM agar publikasi, sosialisasi, dan informasi Pemilu dapat terdistribusi dengan baik ke masyarakat. KPU juga akan mendapat banyak sumber informasi. Dan masih banyak lainnya, keuntungan memiliki figur komisioner aksesibilitas tinggi. KPU dan KPU Lampung sudah melakukan itu, dan berharap komisioner yang memiliki aksesibiltas tinggi juga dapat ditularkan ke KPU Kab/Kota.

Oleh: Edwin Febrian, S.IP,
Jurnalis dan Kader Muhammadiyah Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

1,031 kali dilihat, 65 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

Yang Tak Banyak Orang Tahu, Tentang Hubungan Soekarno dan Hatta

Published

on

Soekarno Hatta
Video oleh Kompas TV

Lampung.coTak banyak yang tahu kapan sebenarnya Mohammad Hatta bertemu Soekarno pertama kali. Mereka diperkenalkan bukan dalam sebuah sekolah/institusi atau ketemu di jalan. Mereka bertemu secara maya melalui argumentasi perang kata dalam berbagai tulisan.

Sebelum pertemuan secara fisik, dua anak bangsa yang kala itu terpisah jarak belasan ribu kilometer saling memperhatikan, memberikan dukungan, mengagumi, dan mengkritisi langkah masing-masing.

Keduanya memang terlihat seiring, tapi jika diperhatikan, Bung Hatta dan Bung Karno justru dipertemukan oleh perbedaan. Meskipun berbeda watak dan pembawaan, ekspresi mereka sama: anti penindasan.

Menurut pengakuan Hatta dalam otobiografinya, Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi (2011), ia berjumpa pertama kali dengan Sukarno di sebuah hotel di Bandung. Haji Usman, salah satu kerabat jauh Hatta, adalah orang yang mengajaknya menemui Sukarno.

Bersama Haji Usman, Hatta ke rumah Sukarno langsung di Astanaanyar, Bandung. Namun saat itu Bung Karno tak di rumah. Lalu Hatta meninggalkan pesan dan kembali ke hotel menunggu kedatangan Sukarno yang tiba bersama Maskun malam harinya.

Sejak itu, keduanya seperti dipertautkan alam, berjuang bersama membela Tanah Air. Beberapa kali mereka harus menikmati pembuangan oleh pemerintah jajahan, kadang bersama namun lebih banyak ditempatkan di tempat yang berbeda.

Sejak suatu malam di bulan Maret 1942 itu, lahirlah dwitunggal, janji persatuan di atas perbedaan yang mengantarkan bangsa ini meraih kemerdekaan.

“Bung dan aku pernah terlibat dalam perselisihan yang dalam,” kata Sukarno kepada Hatta yang termaktub dalam buku Cindy Adams otobiografi Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat (1965), dapat menggambarkan persatuan mereka.

“Meski di satu waktu kita pernah tidak saling menyukai, sekarang kita menghadapi satu tugas yang jauh lebih besar daripada tugas yang pernah kita lakukan masing-masing. Berbagai perbedaan menyangkut masalah partai atau strategi tak perlu ada lagi. Sekarang kita satu. Bersatu di dalam perjuangan bersama.”

“Setuju,” kata Hatta dikutip dari tirto.id.

Keduanya kemudian berjabat tangan.

“Ini,” kata Sukarno, “merupakan simbol kita sebagai Dwitunggal. Kita berikrar dengan sungguh-sungguh untuk bekerja berdampingan, tak akan pernah dipisahkan sampai negeri kita merdeka sepenuhnya.”

Puncak kerjasama keduanya terpatri abadi pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun lagi-lagi, sejatinya kedua tokoh besar bangsa Indonesia ini dipertemukan oleh perbedaan.

Terdapat banyak silang pendirian. Salah satu yang terpokok adalah keinginan Sukarno untuk meruntuhkan demokrasi parlementer, menggantinya dengan sebuah sistem yang disebut demokrasi terpimpin.

Perbedaan pandangan antara keduanya dalam menyikapi berbagai persoalan terus terbawa hingga memimpin Republik Indonesia. Puncak perbedaan itu terjadi pada 1956 ketika Bung Hatta akhirnya mengundurkan diri sebagai wakil presiden.

1,137 kali dilihat, 65 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca