fbpx
Connect with us

Kolom

Masih Ingat Janji Jokowi Cetak Sawah Satu Juta Hektare? Ini Realisasinya

Published

on

Sawah

Kementerian Pertanian pekan ini (Senin, 6 Mei 2019) menyatakan sawah baru dapat dicetak seluas 6.000 hektare tahun ini, dengan target area di luar Pulau Jawa (Aceh, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua).

Sampai saat ini, dari target mencetak sawah baru 240.000 hektare, pemerintah baru mampu merealisasikan 220.000 hektare. Realisasi ini masih jauh dari janji Presiden Joko Widodo, lima tahun lalu, yang akan membuat sawah baru 1 juta hektare di luar Jawa untuk menuju swasembada beras. Selain sawah, Jokowi juga berupaya menambah jumlah bendungan untuk mengairi sawah.

Kini produksi beras nasional hanya sekitar 32 juta ton per tahun. Secara matematis, dengan asumsi produksi sebesar 4-5 ton per hektare maka sawah baru seluas sejuta hektare tersebut dapat meningkatkan produksi antara 4-5 juta ton setiap kali panen. Namun, peningkatan produksi beras dari sawah-sawah baru ini tidak dapat dicapai dalam waktu dekat. Sebab kita butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk membentuk ekosistem sawah stabil sehingga mampu memproduksi padi secara optimal. Hal ini dikarenakan pembentukan ekosistem sawah dipengaruhi oleh karakter tanah, air, dan alat olah tanah.

Target pencetakan sawah baru seluas 1 juta hektare untuk jangka waktu 5 tahun termasuk ambisius dan sulit dicapai. Kendala pertama, mencari lokasi untuk perluasan areal sawah tidak mudah karena hampir tidak ada hamparan lahan yang bisa dikonversi kecuali membuka hutan lindung. Kendala kedua, ketersediaan air untuk tanah sawah bukaan baru tersebut, harus ada sungai dan dibangun irigasi. Setelah sawah baru dibuka perlu waktu lagi untuk membentuk lapisan tapak baja agar air bisa tergenang.

Butuh 20-200 tahun
Tanaman padi yang menghasilkan makanan pokok masyarakat Indonesia sebagian besar ditanam di sawah yang permukaan tanahnya digenangi air. Ini yang membuat sawah memiliki karakteristik berbeda dari pertanian di lahan yang kering. Saat terendam, daun dan batang padi tumbuh dan memanjang lebih cepat karena air tersedia untuk reaksi fotosintesis dan senyawa CO2 didapatkan dari udara. Pertumbuhan daun dan batang yang cepat ini menguntungkan para petani.

Genangan air juga menekan pertumbuhan gulma atau rerumputan liar lainnya. Tidak seperti tanaman lain, akar tanaman padi mempunyai toleransi tinggi terhadap genangan. Kadar oksigen akan turun saat tanah tergenang air, sementara akar perlu bernafas untuk mengambil oksigen. Itulah sebabnya gulma tidak dapat tumbuh ketika tanah sawah tergenang air. Sementara akar tanaman padi masih bisa bernafas saat terendam air.

Genangan air pada sawah ini bisa terjadi karena adanya lapisan tapak bajak. Lapisan ini berada pada kedalaman sekitar 20 sentimeter dari permukaan tanah. Lapisan ini juga kedap air sehingga air bisa tergenang untuk mendukung pertumbuhan padi. Tinggi penggenangan air optimal berkisar antara 2,5-7,5 cm dari tahap persiapan atau pelumpuran tanah hingga 2 atau 3 minggu menjelang panen.

Sebuah riset menyatakan lapisan tapak bajak akan terbentuk setebal 2 cm jika diolah secara tradisional (dengan pencangkulan atau dibajak dengan kerbau) terus menerus selama 20 tahun dan akan stabil dengan ketebalan 20 cm setelah melewati rentang waktu 200 tahun. Bila menggunakan traktor, lapisan bajak akan terbentuk setebal 20 cm setelah 20 tahun lebih. Sebuah perjalanan waktu yang panjang untuk mencetak sebidang sawah.

Air cepat susut
Perluasan lahan sawah dapat dilakukan pada lahan kering atau lahan yang tergenang (lahan rawa dan gambut). Kedua jenis lahan yang berbeda kadar kelembapan ini mempunyai perilaku yang berbeda pula bila dijadikan lahan sawah baru.

Jika lahan kering diubah menjadi lahan sawah, perlu diairi hingga tanah tergenang. Sedangkan bila lahan basah dijadikan sawah, perlu dikurangi kadar airnya terlebih dulu dengan cara pembuatan parit drainase.

Pada tanah sawah bukaan baru belum terbentuk lapisan tapak bajak yang kedap air. Diperlukan air yang banyak melalui sistem irigasi teknis agar kebutuhan air terpenuhi.

Air pada sawah bukaan baru cenderung cepat hilang ke lapisan bawah dari lapisan olah karena ketiadaan lapisan kedap air. Pembentukan lapisan kedap memerlukan waktu yang lama. Hal yang sama juga diamati oleh para peneliti ilmu tanah pada lahan sawah bukaan baru yang berasal dari lahan rawa. Lapisan tapak baja sangat sulit terbentuk walau sudah dikelola cukup lama.

Problem lainnya yang menghadang sawah baru adalah terjadinya keracunan unsur Fe (besi) sehingga tanaman tidak tumbuh dengan baik, bahkan dapat tidak berproduksi sama sekali. Insiden keracunan zat besi ini akibat perubahan ion besi ferro (bermuatan positif dua) menjadi ferri (bermuatan positif tiga) yang drastis akibat penggenangan dan pengeringan.

Terjadi akumulasi ion besi berbentuk ferri yang banyak di tanah akan meracuni tanaman. Gejala keracunan seperti munculnya bercak-bercak coklat mulai dari pucuk sampai keseluruhan helaian daun (klorosis), tanaman menjadi kerdil, anakan berkurang, akar tanaman berukuran pendek, jarang dan kasar yang berselaput warna coklat kemerahan. Selain itu, unsur hara di sawah baru juga belum stabil.

Air penentu produksi padi
Pada awalnya, budi daya padi dilakukan pada dataran rendah aluvial (tanah endapan) yang datar. Kondisi permukaan tanah yang tidak rata pada kawasan perbukitan dan pegunungan dibuat teras-teras dimulai sejak 1000 SM (Sebelum Masehi).

Budi daya padi pada lahan kering telah ada sekitar 10.000 tahun yang lalu di dataran rendah sungai Yangtze, Cina. Sedangkan penggunaan irigasi untuk menggenangi tanah dimulai 6.000 tahun yang lalu.

Baru sekitar 5.000 tahun yang lalu diperkenalkan budi daya padi sawah di Indonesia. Selanjutnya sejak abad kelima, padi dipanen dua kali setahun di Pulau Jawa dan Bali.

Ketersediaan air yang cukup sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan produksi padi. Satu riset menunjukkan budi daya tanaman padi secara tradisional membutuhkan air lebih banyak, 3-5 kali lipat bila dibandingkan tanaman lain seperti jagung. Konsumsi air untuk menghasilkan beras di Asia menghabiskan 45% dari sumber daya alami air melalui sistem irigasi, baik yang disalurkan melalui irigasi primer, sekunder maupun tersier. Dengan sistem seperti ini penggunaan air cenderung boros.

Untuk mengatasi kelangkaan air, riset terbaru di India dengan inovasi terkini telah menggunakan sensor cerdas guna pengelolaan kebutuhan air irigasi untuk tanaman padi. Sensor cerdas ini akan mendeteksi status air, suhu, kelembaban udara, intensitas penyinaran matahari pada lahan sawah. Informasi tersebut dikirim ke telepon genggam via pesan pendek. Jika terjadi kekurangan air maka secara otomatis akan dibuka aliran air irigasi ke sawah yang membutuhkan air.

Pengolahan lahan sawah
Sebelum benih padi ditanam, tanah harus diolah atau dibajak, dilumpurkan dengan alat pengolah tanah dan menggunakan air yang cukup. Aktivitas ini akan menghancurkan bongkahan tanah yang keras dan mengurangi pori tanah yang terisi udara. Jejak cara pengolahan tanah menjadi indikasi usaha manusia mencukupi pangannya dan perkembangan budi daya pertanian.

Bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia telah menggunakan alat pengolahan tanah dari kayu, tulang, batu, dan keramik untuk bercocok tanam padi di dataran Yangtze. Pengolahan tanah dengan menggunakan tulang bahu binatang sebagai mata cangkul dimulai pada 5.000 SM.

Kerbau mulai digunakan untuk membantu petani membajak tanah sawah sejak 4.000 SM di Cina dan India. Penggunaan hewan ini agar tanah yang dapat diolah lebih luas dan efisiensi waktu. Sedangkan di Jawa Timur, hewan ternak digunakan untuk mengolah tanah sejak awal abad ke-19 dan terjadi peningkatan luas mencapai 245% pada awal abad ke-20.

Seiring dengan perkembangan teknologi maka terjadilah mekanisasi pengolahan tanah sawah. Petani di negara Jepang mulai menggunakan mesin-mesin pengolah tanah pada 1960-an berupa traktor beroda yang memiliki cakram pemecah tanah ataupun traktor dengan geligi penguruk tanah. Satu dekade kemudian diciptakan traktor pengolah tanah sekaligus berfungsi sebagai mesin penanam benih dan pemanenan.

Pengolahan tanah dengan menggunakan mesin tanpa manusia/unmanned surface vehicles (USV) dilengkapi dengan teknologi GPS telah diteliti di Jepang. Pengoperasian alat USV ini dapat secara manual atau otomatis. Jika dilakukan secara otomatis maka perlu dibuatkan peta navigasinya terlebih dahulu. Alat ini dapat digunakan juga untuk penyemprotan herbisida atau pestisida untuk menekan pertumbuhan gulma, hama, dan penyakit tanaman padi.

Pendeknya, untuk mencapai produktivitas padi yang tinggi dan berkelanjutan, diperlukan penyiapan lahan sawah, pengelolaan air, pengelolaan hara, pengendalian hama dan penyakit tanaman padi, juga tata niaga pertanian yang adil untuk para petani, dengan basis riset yang cukup kuat dan juga komitmen politik presiden terpilih.

Oleh: Prof. Dr. Ir. Dian Fiantis, M.Sc,
Guru Besar Ilmu Tanah Universitas Andalas
*Artikel Lampung.co ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

102 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading
Advertisement
1 Comment

1 Comment

  1. Wawan

    Juni 20, 2019 at 9:29 pm

    Ya ampunnnnn . Gimana toh

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kolom

[Kolom] Kenapa E-voting Penting Untuk Diterapkan pada Pemilu di Indonesia

Published

on

E-voting

Pemilihan umum (Pemilu) 17 April 2019 lalu merupakan momen yang sulit dilupakan, untuk pertama kalinya pemilu serentak dilaksanakan di Indonesia. Pemilu serentak dilaksanakan merujuk hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan yang diajukan Akademisi Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak terhadap UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres.

Masyarakat berduyun-duyun datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengunakan hak pilihnya. Mereka bebas menentukan calon pemimpin tanpa ada paksaan. Lima calon pemimpinnya yang akan mereka pilih mulai dari presiden, DPR, DPRD Tigkat Provinsi, DPRD Tingkat Kabupaten/ Kota, dan DPD.

Ternyata dalam proses Pemilu serentak tersebut menyisakan permasalahan dan perlu dievaluasi, terutama dari penyelenggaraan pemilu yang menelan ratusan korban jiwa. Lebih dari 400 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dari berbagai daerah meninggal dunia akibat kelelahan.

Penulis menyaksikan langsung bagaimana petugas KPPS bekerja di luar batas waktu normal bekerja. Banyak pihak menyayangkan hal ini terjadi dan menuntut masalah ini harus segera diatasi. Maka tidaklah jika salah banyak pihak yang beranggapan bahwa Proses Pemilu 2019 di Indonesia dinilai yang paling banyak makan korban di dunia.

Selanjutnya, muncul gagasan penerapan e-voting untuk Pemilu di masa mendatang sekaligus solusi cepat, akurat dan efesktif ketimbang menunggu penghitungan suara manual secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS hingga akhir rekapitulasi KPU. Mengingat sistem tersebut banyak menguras waktu, tenaga dan terbukti banyak menelan korban jiwa.

Pemerintah sebenarnya sudah mulai menggunakan teknologi guna membantu penyelenggaraa Pemilu. Hal itu bisa kita lihat dalam proses pendaftaran pemilih menjadi daftar berbasis data yang sudah terkomputerisasi, sehingga bisa diakses siapapun. Di lain pihak, teknologi e-recapitulation atau Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) juga sudah digunakan oleh KPU pada Pemilu 2014, Pilkada 2015, dan Pilkada 2017.

Era tahun 1890-an, sistem E-voting ini sudah dipakai dengan menggunakan alat khusus berupa mesin bertuas yang berfungsi untuk menentukan pilihan suaranya. Dalam mesin tersebut si pemilik suara tidak bisa memberikan suaranya lebih dari satu. Sebuah tuas besar akan dijadikan alat untuk menyimpan data pilihan, sehingga mesin bisa digunakan oleh pemilik suara berikutnya.

Pada tahun 2000 lalu, sistem ini dipakai juga pada pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS). Mesin punch-card digunakan oleh pemilik suara dengan cara menyelipkan selembar kertas pada buku berisi daftar kandidat yang akan dipilih. Kemudian, kertas tersebut akan dibuatkan lobang sesuai dengan jumlah kolom kandidat yang akan dipilih.

Bisa dikatakan bahwa fungsi Mesin ini juga serupa dengan alat pengoreksi jawaban sehingga proses pengoreksian dapat diselasaikan dengan cepat dan hasilnya akurat.

Senada dengan hal di atas, Direktur Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Michael Andreas Purwoadi menilai, jika dibandingkan dengan sistem pemilu konvensional yang selama ini digunakan, teknologi e-voting ini sangat tepat untuk dijadikan pilihan dalam pelaksanaan proses penghitungan hasil suara di masing-masing TPS dalam Pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Andreas, setidaknya ada beberapa alasan yang menjadi acuan. Pertama, KPU tidak perlu mencetak kertas surat suara, jika E-Voting diterapkan. Kedua, pemilih dapat dengan mudah menyalur kan hak pilih mereka. Cukup hanya dengan menyentuh tanda gambar di panel pilihan surat suara.

Ketiga Andreas menilai jika dengan e-voting ini maka proses penghitungan suara akan menjadi lebih cepat dan akurat. Karena pada saat pemungutan suara selesai, proses rekapitulasi tersebut langsung ditutup, dan hasil akhir pemilihan pun bisa langsung diperoleh secara akurat.

Menilik permasalahan Pemilu tahun ini, penulis berharap agar proses penghitungan suara manual secara berjenjang tidak lagi dijadikan rujukan resmi dalam penetapan lima calon pemimpin. Paling tidak, diterapkan terlebih dahulu dalam proses rekapitulasi hasil suara persiden dan wakil persiden Indonesia mendatang.

Penulis melihat ini sebagai sebuah upaya dalam rangka mempermudah aktifitas peyelenggara Pemilu karena beberapa negara sudah menerapkan hal tersebut. Tentunya ada yang sudah berhasil dan ada pula yang masih tahap pengembangan.

Perkembangan teknologi tidak bisa dibendung, zaman sudah berubah, sudah saatnya indonesia bergerak maju menggapai sistem penghitungan pemilu yang efektif, cepat dan akurat. Atau kita akan semakin tertinggal dari pesatnya laju era digital yang terus berkembang.

Oleh: Za’imna,
Ketua PAC GP Ansor Kemiling, Bandar Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

908 kali dilihat, 97 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] KPU Perlukan Aksesibilitas Tinggi

Published

on

Edwin Febrian

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan pilihan terbaik bagi Negara Indonesia yang memiliki ragam agama, bahasa, dan budaya. Tertuang dalam UU No 7/2017 Pasal 1, dalam pelaksanaannya, Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD yang dilakukan sesuai azas Pemilu yakni, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemilu 2019 menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Dimana, dalam menyelenggarakan Pemilu secara serentak : Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD Provinsi dan Kab/Kota kali pertama dalam sejarah pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. Penyelenggara Pemilu telah sukses dan perlu diapresiasi oleh segenap elemen masyarakat, meski terus perlu ada pembenahan-pembenahan.

Untuk menyelenggarakan Pemilu dibutuhkan penyelenggara yang menyiapkan semua tahapannya. Dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang sudah disederhanakan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga penyelenggara Pemilu yaitu, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu).

KPU yaitu lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Bawaslu yaitu lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan, DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu dan bersifat tetap.

Penyelenggara Pemilu, terutama KPU, pada Pemilu 2019 menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan isu-isu negatif, terutama di media sosial. Lembaga KPU seperti dilansir dari detikNews, hasil big data yang dilakukan oleh Laborotarium Big Data Analytics Polgov UGM selama rentang waktu 12-22 April 2019 berdasarkan data yang diambil dari jumlah dan sebaran percakapan di Twitter, ditemukan bahwa dari 13.030 percakapan, lebih dari 50 % menyerang KPU dengan tuduhan tidak netral atau berpihak kepada salah satu calon.

Semangat Pemilu 2019 sebagai tonggak konsolidasi demokrasi, justru menorehkan banyak catatan kritis bukan saja terkait penyelenggara Pemilu serentak, tapi persoalan integritas Pemilu itu sendiri. Selain persoalan integritas, penting kiranya memilih Komisioner KPU yang memiliki aksesibilitas tinggi demi memudahkan penyelengara Pemilu dalam penyelenggaraannya.

Aksesibilitas (keteraksesan atau ketercapaian) dalam definisi Wikipedia merupakan derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan atau lingkungan.

Bagi Lampung, menggelar Pemilu secara berbarengan bukan pertama kalinya di 2019 ini. Lampung pernah menggelar Pemilu secara berbarengan pertama kali pada 2014 lalu, tepatnya pada tanggal 9 April 2014. Ketika itu, Lampung menyelenggarakan Pemilu secara berbarengan antara Pilgub dengan Pileg.

Tentunya, Pemilu yang berbarengan ini menjadi cikal bakal miniatur atau contoh Pemilu serentak pada tahun 2019 ini. Yang pada saat itu, Pemilu 2019 serentak sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ketika kita mengulas balik penyelenggaraan Pemilu berbarengan pada 2014 lalu, sepertinya masyarakat Lampung khususnya, dan umumnya Indonesia selalu disuguhkan drama penuh intrik antara penyelenggara Pemilu dengan stakeholder (pemangku kepentingan) dalam tiap tahapan penyelenggaraannya.

Gubernur Lampung, Syachroedin ZP ketika itu dikabarkan tidak setuju dengan digelarnya Pilgub dan Pileg secara berbarengan. Syachroedin ZP sempat menolak bertemu dengan seluruh Komisioner KPU Lampung guna membahas penundaan jadwal pemungutan suara Pilgub. Syachroedin ZP beralasan kisruh Pilgub Lampung sudah ditangani pusat antara Mendagri dan KPU.

Pelaksanaan Pilgub ini sempat mengalami penundaan beberapa kali. Sang penguasa yang akan habis masa jabatannya pada 2 Juni 2014, dan akan juga digelar Pileg pada April 2014. Agar tidak meganggu Pileg 2014, maka sedianya Pilgub dimajukan 2013. Namun, karena APBD Lampung untuk Pilgub belum tersedia, maka sulit untuk diselenggarakan pada 2013.

Psychological War (perang urat saraf) antara Penyelenggara Pemilu dengan Gubernur Lampung pun tiap hari tersaji di pemberitaan media-media lokal maupun nasional. Awalnya Pilgub Lampung akan diselenggarakan pada 28 Oktober 2013, kemudian ditunda menjadi 2 Desember 2013. Ketidakpastian jadwal Pilgub Lampung ini pun membuat salah satu pasangan calon dari jalur independen, Amalsyah – Gunadi mundur dari pencalonan.

Pilgub Lampung akhirnya diikuti oleh empat paslon, keempatnya, Herman HN – Zainuddin Hasan, Berlian Tihang – Mukhlis Basri, Ridho Ficardo – Bahktiar Basri, dan M Alzier Dianis Thabranie – Lukman Hakim. Lagi – lagi Pilgub Lampung ditunda. Akhirnya, Pemerintahan Pusat melakukan pertemuan tertutup dengan Pemprov Lampung dan disepakati Pilgub Lampung akan digelar pada 27 Februari 2014. Lagi-lagi, rencana Pilgub Lampung 27 Februari 2014 kembali ditunda, dan disepakati pada 9 April 2014 berbarengan dengan Pileg. Pilgub Lampung dimenangkan paslon Ridho Ficardo- Bahktiar dengan perolehan suara 1.816.533 dengan persentase perolehan suara 44,96 %. Pasangan ini diusung Demokrat dan PKS.

Menyelenggarakan Pemilu secara berbarengan tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, jika komisioner tidak memiliki integritas, profesionalisme, soliditas, dan kuat dalam tekanan. Figur komisioner yang memiliki aksesibilitas tinggi juga menjadi salah satu kunci suksesi pesta rakyat dalam menjalankan tiap tahapannya.

Pentingnya, memiliki figur aksesibilitas tinggi tidak lepas karena KPU akan bersentuhan langsung dengan stakeholder dan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah, sebagai pihak yang memiliki kewenangan pengelolaan keuangan, sarana/ prasarana, dan birokrasinya tentu diperlukan dukungan agar tahapan berjalan dengan optimal.

Begitu juga dengan menjaga hubungan antar sesama penyelenggara Pemilu, Bawaslu. Di perlukan kordinasi intens guna mencegah tiap indikasi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh peserta dan lembaga Pemilu itu sendiri. Komunikasi dengan peserta Pemilu diperlukan juga figur yang memiliki aksesibilitas tinggi, agar saling menjaga marwah demokrasi untuk tidak melakukan pelanggaran oleh kader atau calonnya.

Selain itu, harus ada aksesbilitas tinggi ke Media dan LSM agar publikasi, sosialisasi, dan informasi Pemilu dapat terdistribusi dengan baik ke masyarakat. KPU juga akan mendapat banyak sumber informasi. Dan masih banyak lainnya, keuntungan memiliki figur komisioner aksesibilitas tinggi. KPU dan KPU Lampung sudah melakukan itu, dan berharap komisioner yang memiliki aksesibiltas tinggi juga dapat ditularkan ke KPU Kab/Kota.

Oleh: Edwin Febrian, S.IP,
Jurnalis dan Kader Muhammadiyah Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

897 kali dilihat, 76 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

Yang Tak Banyak Orang Tahu, Tentang Hubungan Soekarno dan Hatta

Published

on

Soekarno Hatta
Video oleh Kompas TV

Lampung.coTak banyak yang tahu kapan sebenarnya Mohammad Hatta bertemu Soekarno pertama kali. Mereka diperkenalkan bukan dalam sebuah sekolah/institusi atau ketemu di jalan. Mereka bertemu secara maya melalui argumentasi perang kata dalam berbagai tulisan.

Sebelum pertemuan secara fisik, dua anak bangsa yang kala itu terpisah jarak belasan ribu kilometer saling memperhatikan, memberikan dukungan, mengagumi, dan mengkritisi langkah masing-masing.

Keduanya memang terlihat seiring, tapi jika diperhatikan, Bung Hatta dan Bung Karno justru dipertemukan oleh perbedaan. Meskipun berbeda watak dan pembawaan, ekspresi mereka sama: anti penindasan.

Menurut pengakuan Hatta dalam otobiografinya, Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi (2011), ia berjumpa pertama kali dengan Sukarno di sebuah hotel di Bandung. Haji Usman, salah satu kerabat jauh Hatta, adalah orang yang mengajaknya menemui Sukarno.

Bersama Haji Usman, Hatta ke rumah Sukarno langsung di Astanaanyar, Bandung. Namun saat itu Bung Karno tak di rumah. Lalu Hatta meninggalkan pesan dan kembali ke hotel menunggu kedatangan Sukarno yang tiba bersama Maskun malam harinya.

Sejak itu, keduanya seperti dipertautkan alam, berjuang bersama membela Tanah Air. Beberapa kali mereka harus menikmati pembuangan oleh pemerintah jajahan, kadang bersama namun lebih banyak ditempatkan di tempat yang berbeda.

Sejak suatu malam di bulan Maret 1942 itu, lahirlah dwitunggal, janji persatuan di atas perbedaan yang mengantarkan bangsa ini meraih kemerdekaan.

“Bung dan aku pernah terlibat dalam perselisihan yang dalam,” kata Sukarno kepada Hatta yang termaktub dalam buku Cindy Adams otobiografi Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat (1965), dapat menggambarkan persatuan mereka.

“Meski di satu waktu kita pernah tidak saling menyukai, sekarang kita menghadapi satu tugas yang jauh lebih besar daripada tugas yang pernah kita lakukan masing-masing. Berbagai perbedaan menyangkut masalah partai atau strategi tak perlu ada lagi. Sekarang kita satu. Bersatu di dalam perjuangan bersama.”

“Setuju,” kata Hatta dikutip dari tirto.id.

Keduanya kemudian berjabat tangan.

“Ini,” kata Sukarno, “merupakan simbol kita sebagai Dwitunggal. Kita berikrar dengan sungguh-sungguh untuk bekerja berdampingan, tak akan pernah dipisahkan sampai negeri kita merdeka sepenuhnya.”

Puncak kerjasama keduanya terpatri abadi pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun lagi-lagi, sejatinya kedua tokoh besar bangsa Indonesia ini dipertemukan oleh perbedaan.

Terdapat banyak silang pendirian. Salah satu yang terpokok adalah keinginan Sukarno untuk meruntuhkan demokrasi parlementer, menggantinya dengan sebuah sistem yang disebut demokrasi terpimpin.

Perbedaan pandangan antara keduanya dalam menyikapi berbagai persoalan terus terbawa hingga memimpin Republik Indonesia. Puncak perbedaan itu terjadi pada 1956 ketika Bung Hatta akhirnya mengundurkan diri sebagai wakil presiden.

977 kali dilihat, 121 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca