Connect with us

Kolom

Masih Ingat Janji Jokowi Cetak Sawah Satu Juta Hektare? Ini Realisasinya

Published

on

Sawah

Kementerian Pertanian pekan ini (Senin, 6 Mei 2019) menyatakan sawah baru dapat dicetak seluas 6.000 hektare tahun ini, dengan target area di luar Pulau Jawa (Aceh, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua).

Sampai saat ini, dari target mencetak sawah baru 240.000 hektare, pemerintah baru mampu merealisasikan 220.000 hektare. Realisasi ini masih jauh dari janji Presiden Joko Widodo, lima tahun lalu, yang akan membuat sawah baru 1 juta hektare di luar Jawa untuk menuju swasembada beras. Selain sawah, Jokowi juga berupaya menambah jumlah bendungan untuk mengairi sawah.

Kini produksi beras nasional hanya sekitar 32 juta ton per tahun. Secara matematis, dengan asumsi produksi sebesar 4-5 ton per hektare maka sawah baru seluas sejuta hektare tersebut dapat meningkatkan produksi antara 4-5 juta ton setiap kali panen. Namun, peningkatan produksi beras dari sawah-sawah baru ini tidak dapat dicapai dalam waktu dekat. Sebab kita butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk membentuk ekosistem sawah stabil sehingga mampu memproduksi padi secara optimal. Hal ini dikarenakan pembentukan ekosistem sawah dipengaruhi oleh karakter tanah, air, dan alat olah tanah.

Target pencetakan sawah baru seluas 1 juta hektare untuk jangka waktu 5 tahun termasuk ambisius dan sulit dicapai. Kendala pertama, mencari lokasi untuk perluasan areal sawah tidak mudah karena hampir tidak ada hamparan lahan yang bisa dikonversi kecuali membuka hutan lindung. Kendala kedua, ketersediaan air untuk tanah sawah bukaan baru tersebut, harus ada sungai dan dibangun irigasi. Setelah sawah baru dibuka perlu waktu lagi untuk membentuk lapisan tapak baja agar air bisa tergenang.

Butuh 20-200 tahun
Tanaman padi yang menghasilkan makanan pokok masyarakat Indonesia sebagian besar ditanam di sawah yang permukaan tanahnya digenangi air. Ini yang membuat sawah memiliki karakteristik berbeda dari pertanian di lahan yang kering. Saat terendam, daun dan batang padi tumbuh dan memanjang lebih cepat karena air tersedia untuk reaksi fotosintesis dan senyawa CO2 didapatkan dari udara. Pertumbuhan daun dan batang yang cepat ini menguntungkan para petani.

Genangan air juga menekan pertumbuhan gulma atau rerumputan liar lainnya. Tidak seperti tanaman lain, akar tanaman padi mempunyai toleransi tinggi terhadap genangan. Kadar oksigen akan turun saat tanah tergenang air, sementara akar perlu bernafas untuk mengambil oksigen. Itulah sebabnya gulma tidak dapat tumbuh ketika tanah sawah tergenang air. Sementara akar tanaman padi masih bisa bernafas saat terendam air.

Genangan air pada sawah ini bisa terjadi karena adanya lapisan tapak bajak. Lapisan ini berada pada kedalaman sekitar 20 sentimeter dari permukaan tanah. Lapisan ini juga kedap air sehingga air bisa tergenang untuk mendukung pertumbuhan padi. Tinggi penggenangan air optimal berkisar antara 2,5-7,5 cm dari tahap persiapan atau pelumpuran tanah hingga 2 atau 3 minggu menjelang panen.

Sebuah riset menyatakan lapisan tapak bajak akan terbentuk setebal 2 cm jika diolah secara tradisional (dengan pencangkulan atau dibajak dengan kerbau) terus menerus selama 20 tahun dan akan stabil dengan ketebalan 20 cm setelah melewati rentang waktu 200 tahun. Bila menggunakan traktor, lapisan bajak akan terbentuk setebal 20 cm setelah 20 tahun lebih. Sebuah perjalanan waktu yang panjang untuk mencetak sebidang sawah.

Air cepat susut
Perluasan lahan sawah dapat dilakukan pada lahan kering atau lahan yang tergenang (lahan rawa dan gambut). Kedua jenis lahan yang berbeda kadar kelembapan ini mempunyai perilaku yang berbeda pula bila dijadikan lahan sawah baru.

Jika lahan kering diubah menjadi lahan sawah, perlu diairi hingga tanah tergenang. Sedangkan bila lahan basah dijadikan sawah, perlu dikurangi kadar airnya terlebih dulu dengan cara pembuatan parit drainase.

Pada tanah sawah bukaan baru belum terbentuk lapisan tapak bajak yang kedap air. Diperlukan air yang banyak melalui sistem irigasi teknis agar kebutuhan air terpenuhi.

Air pada sawah bukaan baru cenderung cepat hilang ke lapisan bawah dari lapisan olah karena ketiadaan lapisan kedap air. Pembentukan lapisan kedap memerlukan waktu yang lama. Hal yang sama juga diamati oleh para peneliti ilmu tanah pada lahan sawah bukaan baru yang berasal dari lahan rawa. Lapisan tapak baja sangat sulit terbentuk walau sudah dikelola cukup lama.

Problem lainnya yang menghadang sawah baru adalah terjadinya keracunan unsur Fe (besi) sehingga tanaman tidak tumbuh dengan baik, bahkan dapat tidak berproduksi sama sekali. Insiden keracunan zat besi ini akibat perubahan ion besi ferro (bermuatan positif dua) menjadi ferri (bermuatan positif tiga) yang drastis akibat penggenangan dan pengeringan.

Terjadi akumulasi ion besi berbentuk ferri yang banyak di tanah akan meracuni tanaman. Gejala keracunan seperti munculnya bercak-bercak coklat mulai dari pucuk sampai keseluruhan helaian daun (klorosis), tanaman menjadi kerdil, anakan berkurang, akar tanaman berukuran pendek, jarang dan kasar yang berselaput warna coklat kemerahan. Selain itu, unsur hara di sawah baru juga belum stabil.

Air penentu produksi padi
Pada awalnya, budi daya padi dilakukan pada dataran rendah aluvial (tanah endapan) yang datar. Kondisi permukaan tanah yang tidak rata pada kawasan perbukitan dan pegunungan dibuat teras-teras dimulai sejak 1000 SM (Sebelum Masehi).

Budi daya padi pada lahan kering telah ada sekitar 10.000 tahun yang lalu di dataran rendah sungai Yangtze, Cina. Sedangkan penggunaan irigasi untuk menggenangi tanah dimulai 6.000 tahun yang lalu.

Baru sekitar 5.000 tahun yang lalu diperkenalkan budi daya padi sawah di Indonesia. Selanjutnya sejak abad kelima, padi dipanen dua kali setahun di Pulau Jawa dan Bali.

Ketersediaan air yang cukup sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan produksi padi. Satu riset menunjukkan budi daya tanaman padi secara tradisional membutuhkan air lebih banyak, 3-5 kali lipat bila dibandingkan tanaman lain seperti jagung. Konsumsi air untuk menghasilkan beras di Asia menghabiskan 45% dari sumber daya alami air melalui sistem irigasi, baik yang disalurkan melalui irigasi primer, sekunder maupun tersier. Dengan sistem seperti ini penggunaan air cenderung boros.

Untuk mengatasi kelangkaan air, riset terbaru di India dengan inovasi terkini telah menggunakan sensor cerdas guna pengelolaan kebutuhan air irigasi untuk tanaman padi. Sensor cerdas ini akan mendeteksi status air, suhu, kelembaban udara, intensitas penyinaran matahari pada lahan sawah. Informasi tersebut dikirim ke telepon genggam via pesan pendek. Jika terjadi kekurangan air maka secara otomatis akan dibuka aliran air irigasi ke sawah yang membutuhkan air.

Pengolahan lahan sawah
Sebelum benih padi ditanam, tanah harus diolah atau dibajak, dilumpurkan dengan alat pengolah tanah dan menggunakan air yang cukup. Aktivitas ini akan menghancurkan bongkahan tanah yang keras dan mengurangi pori tanah yang terisi udara. Jejak cara pengolahan tanah menjadi indikasi usaha manusia mencukupi pangannya dan perkembangan budi daya pertanian.

Bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia telah menggunakan alat pengolahan tanah dari kayu, tulang, batu, dan keramik untuk bercocok tanam padi di dataran Yangtze. Pengolahan tanah dengan menggunakan tulang bahu binatang sebagai mata cangkul dimulai pada 5.000 SM.

Kerbau mulai digunakan untuk membantu petani membajak tanah sawah sejak 4.000 SM di Cina dan India. Penggunaan hewan ini agar tanah yang dapat diolah lebih luas dan efisiensi waktu. Sedangkan di Jawa Timur, hewan ternak digunakan untuk mengolah tanah sejak awal abad ke-19 dan terjadi peningkatan luas mencapai 245% pada awal abad ke-20.

Seiring dengan perkembangan teknologi maka terjadilah mekanisasi pengolahan tanah sawah. Petani di negara Jepang mulai menggunakan mesin-mesin pengolah tanah pada 1960-an berupa traktor beroda yang memiliki cakram pemecah tanah ataupun traktor dengan geligi penguruk tanah. Satu dekade kemudian diciptakan traktor pengolah tanah sekaligus berfungsi sebagai mesin penanam benih dan pemanenan.

Pengolahan tanah dengan menggunakan mesin tanpa manusia/unmanned surface vehicles (USV) dilengkapi dengan teknologi GPS telah diteliti di Jepang. Pengoperasian alat USV ini dapat secara manual atau otomatis. Jika dilakukan secara otomatis maka perlu dibuatkan peta navigasinya terlebih dahulu. Alat ini dapat digunakan juga untuk penyemprotan herbisida atau pestisida untuk menekan pertumbuhan gulma, hama, dan penyakit tanaman padi.

Pendeknya, untuk mencapai produktivitas padi yang tinggi dan berkelanjutan, diperlukan penyiapan lahan sawah, pengelolaan air, pengelolaan hara, pengendalian hama dan penyakit tanaman padi, juga tata niaga pertanian yang adil untuk para petani, dengan basis riset yang cukup kuat dan juga komitmen politik presiden terpilih.

Oleh: Prof. Dr. Ir. Dian Fiantis, M.Sc,
Guru Besar Ilmu Tanah Universitas Andalas
*Artikel Lampung.co ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

 4,024 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Kolom

[Kolom] Amoral Itu, ‘Ndompleng’ Bansos Covid-19 untuk Kepentingan Politik

Published

on

Edwin Febrian
Edwin Febrian | Foto: Koleksi Pribadi

Virus Corona atau Covid-19 tengah melanda seantero bumi ini. Ratusan ribu manusia meninggal dunia akibat virus yang disebut-sebut asal Provinsi Wuhan, China ini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Di Indonesia pun melalui Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Alam. Sehingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang sedianya digelar tahun ini, September 2020 ikut terdampak dan terpaksa ditunda.

Penundaan berlaku untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Hal ini berdasarkan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada bulan Maret 2020 lalu. Terdapat 4 poin yang disepakati dalam RDP tersebut yakni sebagai berikut:

1. Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.

2. Pelaksanaan pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR.

3. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka Komisi II DPR meminta pemerintah menyiapkan payung hukum baru berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

4. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR meminta kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merealokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penaganan pandemi Covid-19.

Kesepakatan hasil rapat itu akhirnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menunda Pilkada Serentak 2020 akibat pandemi Covid-19. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (4/5/2020) lalu.

Dalam Perppu itu, terdapat pasal 201A yang menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah serentak ditunda karena terjadi bencana nonalam. Selanjutnya akan dilaksanakan pada Desember 2020 mendatang.

Pilkada Serentak di Lampung

Lampung, salah satu provinsi yang akan menggelar pilkada serentak tahun ini. Tercatat ada 8 (delapan) Kabupaten/Kota Kepala daerahnya yang akan berakhir masa jabatannya (AMJ) tahun depan.

Delapan kabupaten/kota yang akan sedianya akan menggelar Pilkada diantaranya Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Selatan, Way Kanan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Pesawaran, dan Pesisir Barat.

Pilkada serentak di Lampung mayoritas akan diramaikan kembali petahana. Sebut saja, di Pesawaran (Dendi Ramadhona), Lampung Selatan (Nanang Ermanto), Bandar Lampung (Istri Walikota, Eva Dwiana Herman HN), Lampung Tengah (Loekman Djoyosoemarto), Lampung Timur (Zaiful Bukhori), Way Kanan (Raden Adipati Surya), dan Pesisir Barat (Agus Istiqlal).

Manfaatkan Situasi Darurat Covid-19

Momen pandemi Covid-19 ini tampaknya tak disia-siakan oleh petahana sebagai ajang pencitraan, narsis, bahkan ndompleng bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat. Tak sedikit petahana yang mendapat kritikan pedas dari sejumlah kalangan lantaran menggunakan Bansos untuk kepentingan pribadi, kroni dan kelompoknya.

Bahkan, merekapun pun tidak malu ndompleng Bansos dengan menempel foto dan namanya di paket bantuan yang akan dibagikan kepada warga terdampak Covid-19. Gaya ndompleng ini, menjadikan petahana sebagai bahan ejekan atau olok-olokan. Dinilai tidak bermoral atau amoral dan tidak peka terhadap permasalahan masyarakat. Menggunakan kesempatan dalam kesempitan.

Sebagai langkah antisipasi untuk gaya ndompleng yang amoral ini, pemerintah pun akhirnya mengambil sikap. Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi misalnya, dengan tegas mengeluarkan SE No 045.2/1431/01/2020 agar penyaluran Bansos tidak mencantumkan nama atau foto Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Termasuk, tidak memanfaatkan Bansos Covid-19 untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni dan kelompoknya. Kita doakan saja, agar kepala daerah yang masih ndompleng Bansos cepat sadar dan tulus mendistribusikan Bansos kepada warganya ini tanpa embel-embel politik. Dan tentunya agar Covid-19 ini cepat berakhir. Aamiin.

Oleh: Edwin Febrian, S.IP,
Jurnalis
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

 21,887 kali dilihat,  9 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] Hak Tenaga Medis di Tengah Wabah Covid-19

Published

on

APD Tenaga Medis
Contoh alat perlindungan diri (APD) Tenaga Medis

Dalam menangani pasien penyakit Covid-19 atau virus Corona, tenaga medis (dokter, perawat) menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa para pasien yang terpapar penyakit Covid-19. Mereka para tenaga medis harus bertarung nyawa untuk menyelamatkan nyawa pasien dan dirinya sendiri.

Penyakit Covid-19 adalah sebuah wabah penyakit yang infeksius atau mudah menular, mereka para tenaga medis amat rentan terinfeksi penyakit Covid-19 karena mereka langsung kontak dengan pasien dalam menangani atau menyelamatkan para pasien yang terpapar penyakit Covid-19.

Dikutip dari laman katadata.co.id, di Indonesia diperkirakan lebih 44 tenaga medis yang telah meninggal dunia akibat menangani pasien Covid-19. Dengan rincian 33 dokter 12 perawat meninggal dunia, dan belum lagi para tenaga medis yang positif teninfeksi virus Corona.

Ada beberapa penyebab banyak tenaga medis di Indonesia yang meninggal dunia, seperti keterbatasan alat perlindungan diri (APD) dalam menangani pasien Covid-19. Selain keterbatasan APD, penyebab lainnya adalah tidak jujurnya pasien dalam keterangan kondisi kesehatan atau riwayat hidup pasien saat ditangani oleh tenaga medis.

Tidak hanya pasien Covid-19 yang mempunyai hak atas kesehatannya yang dijamin secara yuridis atau hukum. Melainkan profesi tenaga medis atau tenaga kesehatan juga memililki hak-hak yang harus dipenuhi, yang dimana hak tersebut juga dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Hak-Hak Tenaga Medis
Melihat fakta yang ada, terjadinya korban meninggal dunia yang dialami oleh tenaga medis dalam masa penanganan pasien penyakit Covid-19, menyimpulkan bahwa Negara dalam hal ini Pemerintah telah lalai dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara terkhususnya mengenai tentang hak asasi manusia (HAM).

Tenaga medis adalah warga negara yang mengemban sebuah profesi untuk bangsa atau negaranya, jaminan atas hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya adalah amanat Konstitusi UUD NRI 1945 dalam Pasal 28A, kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28H Ayat 1 atas hak untuk kesehtannya.

Selain di dalam Peraturan Perundang-undangan tertinggi yakni Konstitusi UUD NRI 1945, hak-hak tenaga medis juga diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seperti UU, PP, dan Permen.

Salah satu faktor utama meninggalnya tenaga medis dalam penanganan pasien Covid-19 adalah kurangnya ketersedian alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis dalam melakukan tindakan pekerjaannya.

Padahal, dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada, tenaga medis berhak untuk mendapatkan atau memperoleh APD dalam rangka penyelenggaraan kesehatan untuk menangani pasien penyakit Covid-19.

Mengenai penggunaan APD bagi pekerja dalam hal ini tenaga medis diatur dalam UU No. 1 Thn 1970 tentang Keselamatan Kerja dalam Pasal 12 (selanjutnya disebut, UU 1/1970). Pasal 12 UU 1/1970 memiliki korelasi di dalam UU No. 36 Thn. 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam Pasal 57 huruf D.

Dalam Pasal tersebut, disebutkan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Ketentuan penggunaan APD juga dipertegas dalam UU No. 36 Thn 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 5 dimana alat kesehatan atau APD digunakan untuk mencegah, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia.

Demikan juga dengan kejujuran infromasi dari pasien (Pasien penyakit Covid-19) yang dilayani juga menjadi hak tenaga medis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 huruf B UU No. 36 Thn 2014. Yaitu memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya.

Secara umum, terdapat beberapa hak tenaga medis yang diatur dalam UU No. 36 Thn. 2014 tentang Tenaga Kesehatan, diantaranya mendapatkan pelindungan hukum, mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien, menerima imbalan jasa.

Kemudian berhak menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang menentang dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 57 UU No. 36 Thn. 2014 tentang Tenaga Kesehatan).

Terkhusus bagi tenaga medis profesi dokter, mengenai hak-haknya diatur dalam UU No. 29 Thn. 24 tentang Praktik dokter Pasal 50. Dimana dokter dan/atau dokter gigi dalam melaksanakan tugas praktiknya berhak memperoleh perlindungan hukum, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, dan menerima imbalan jasa.

Selain ketentuan hak yang diatur dalam UU Tenaga Kesehatan dan UU Praktik dokter, tenaga medis yang telah melaksanakan tugasnya dalam menanggulangi sebuah wabah penyakit maka tenaga medis tersebut berhak mendapatkan sebuah penghargaan berupa intensif, materi atau penghargaan berupa bentuk lainnya.

Ketentuan penghargaan ini diatur dalam UU No. 4 Thn. 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 9. Pemenuhan hak tenaga medis merupakan kewajiban utama Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat atau Daerah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan kesehatan yang layak baik bagi warga negaranya (tenaga medis, pasien, dan masyarakat), hal ini diatur dalam PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Dalam PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Permerintah berkewajiban untuk memenuhi pelayanan kesehatan. Seperti, menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis, mendukung ketersediaan peralatan kesehatan (APD, masker, hand sanitizer, obat), dan transparansi informasi informasi kepada publik.

Berharap berhentilah cukup di angka 44 korban meninggal dunia bagi para tenaga medis, meninggalnya tenaga medis dokter dan perawat dalam menangani pasien penyakit Covid-19 menjadi sebuah kehilangan besar.

Karena mereka merupakan garda terdepan dalam menangani pasien penyakit Covid-19 dan terlebih lagi tidak mudah untuk mencetak dokter, perawat, dan paramedis baru lainnya di Negara kita yang kapasitas sumber daya manusia dan faktor lainnya yang belum sepenuhnya maju.

Agar tidak bertambah lagi korban meninggal dunia yang dialami para tenaga medis, maka dari itu Pemerintah harus bertanggung jawab atas hak tenaga medis dan memenuhi fasilitas kesehatan bagi tenaga medis sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada. Terkhusunya kebutuhan dasar yang utama bagi tenaga medis yaitu APD.

Selain itu, pasien harus berintegritas kepada tenaga medis dalam rangka penanganan penyakit Covid-19. Tujuan dari semua itu adalah agar tidak terjadi lagi korban meninggal dunia yang dialami para tenaga medis Indonesia.

Oleh: Sayyid Nurahaqis,
Pemerhati Hukum Tata Negara dan Alumnus Universitas Islam Sumatera Utara.
*Artikel Lampung.co ini merupakan tulisan dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

 26,500 kali dilihat,  9 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] Mengapa Harus Menulis?

Published

on

Etty Diallova
Penulis asal Lampung Timur, Etty Diallova | Foto: dok.

Menulis adalah kebutuhan dan sebagai terapi jiwa. Begitulah yang saya rasakan. Melalui tulisan kita bisa menuangkan ide-ide di dalam imajinasi yang kita miliki. Banyak orang yang menulis karena hobi dan mengekspresikan diri. Kemudian menekuni bidang tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga berbuah manis memberikan prestasi dan royalti.

“Karena pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar.”

Menulis membutuhkan motivasi kuat, sehingga selalu tertanam di dalam hati dan memompa semangat untuk terus berkarya. Karena tidak sedikit dari kita mengganggap menulis adalah suatu hal yang membosankan, sehingga enggan menjalaninya sebagai rutinitas secara konsisten. Akhirnya pupus sudah harapan untuk berkarya dan terus berkembang.

Menulis, Sarana Berkarya dan Berbagi Kebaikan. Menggoreskan aksara demi aksara sebagai pengukir sejarah dalam kehidupan di dunia. Untuk itu, terus berusaha menyajikan tulisan yang menebarkan kebaikan, tanpa dibubuhi ujaran kebencian yang bisa mengakibatkan keretakan atau terjadinya perdebatan. Karena sebuah karya, adalah cerminan dan jati diri dari siapa si empunya tulisan tersebut

Menulis Sebagai Terapi dan Mengasah Kreatifitas. Menulis juga sebagai terapi jiwa, sebagai sarana untuk penyembuhan. Dengan menulis kita dapat mengurangi beban-beban pikiran yang selama ini terpendam. Saya sendiri kerap menuangkan ke tulisan, saat saya rindu pada keluarga dan orang-orang tercinta di kampung halaman.

Dengan konsisten berkarya, imajinasi dan kreatifitas kita dalam berkarya akan semakin tajam. Ibarat sebuah mata pisau, jika setiap hari diasah, maka akan menjadi tajam dan berkilau. Menulis juga sebagai sarana berdakwah; setiap karya yang kita buat, akan selalu bermanfaat bagi orang lain, dan menjadikan amal jariah bagi penulisnya.

Kita dapat menyampai pesan baik secara tersirat dan tersurat, sehingga kita bisa mempengaruhi lewat tulisan tersebut. Untuk itu, penting untuk menulis dengan muatan positif, hindari pemberitaan HOAX, plagiarisme, dan ujaran kebencian.

“Menulis mengajarkan saya banyak arti kehidupan dan mengenalkan saya pada dunia luas”

Oleh: Etty Diallova,
Penulis asal Lampung Timur yang tinggal di Taipei, Taiwan.
*Artikel Lampung.co ini merupakan tulisan dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

 26,589 kali dilihat,  12 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca