fbpx
Connect with us

Kolom

Masih Ingat Janji Jokowi Cetak Sawah Satu Juta Hektare? Ini Realisasinya

Published

on

Sawah

Kementerian Pertanian pekan ini (Senin, 6 Mei 2019) menyatakan sawah baru dapat dicetak seluas 6.000 hektare tahun ini, dengan target area di luar Pulau Jawa (Aceh, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua).

Sampai saat ini, dari target mencetak sawah baru 240.000 hektare, pemerintah baru mampu merealisasikan 220.000 hektare. Realisasi ini masih jauh dari janji Presiden Joko Widodo, lima tahun lalu, yang akan membuat sawah baru 1 juta hektare di luar Jawa untuk menuju swasembada beras. Selain sawah, Jokowi juga berupaya menambah jumlah bendungan untuk mengairi sawah.

Kini produksi beras nasional hanya sekitar 32 juta ton per tahun. Secara matematis, dengan asumsi produksi sebesar 4-5 ton per hektare maka sawah baru seluas sejuta hektare tersebut dapat meningkatkan produksi antara 4-5 juta ton setiap kali panen. Namun, peningkatan produksi beras dari sawah-sawah baru ini tidak dapat dicapai dalam waktu dekat. Sebab kita butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk membentuk ekosistem sawah stabil sehingga mampu memproduksi padi secara optimal. Hal ini dikarenakan pembentukan ekosistem sawah dipengaruhi oleh karakter tanah, air, dan alat olah tanah.

Target pencetakan sawah baru seluas 1 juta hektare untuk jangka waktu 5 tahun termasuk ambisius dan sulit dicapai. Kendala pertama, mencari lokasi untuk perluasan areal sawah tidak mudah karena hampir tidak ada hamparan lahan yang bisa dikonversi kecuali membuka hutan lindung. Kendala kedua, ketersediaan air untuk tanah sawah bukaan baru tersebut, harus ada sungai dan dibangun irigasi. Setelah sawah baru dibuka perlu waktu lagi untuk membentuk lapisan tapak baja agar air bisa tergenang.

Butuh 20-200 tahun
Tanaman padi yang menghasilkan makanan pokok masyarakat Indonesia sebagian besar ditanam di sawah yang permukaan tanahnya digenangi air. Ini yang membuat sawah memiliki karakteristik berbeda dari pertanian di lahan yang kering. Saat terendam, daun dan batang padi tumbuh dan memanjang lebih cepat karena air tersedia untuk reaksi fotosintesis dan senyawa CO2 didapatkan dari udara. Pertumbuhan daun dan batang yang cepat ini menguntungkan para petani.

Genangan air juga menekan pertumbuhan gulma atau rerumputan liar lainnya. Tidak seperti tanaman lain, akar tanaman padi mempunyai toleransi tinggi terhadap genangan. Kadar oksigen akan turun saat tanah tergenang air, sementara akar perlu bernafas untuk mengambil oksigen. Itulah sebabnya gulma tidak dapat tumbuh ketika tanah sawah tergenang air. Sementara akar tanaman padi masih bisa bernafas saat terendam air.

Genangan air pada sawah ini bisa terjadi karena adanya lapisan tapak bajak. Lapisan ini berada pada kedalaman sekitar 20 sentimeter dari permukaan tanah. Lapisan ini juga kedap air sehingga air bisa tergenang untuk mendukung pertumbuhan padi. Tinggi penggenangan air optimal berkisar antara 2,5-7,5 cm dari tahap persiapan atau pelumpuran tanah hingga 2 atau 3 minggu menjelang panen.

Sebuah riset menyatakan lapisan tapak bajak akan terbentuk setebal 2 cm jika diolah secara tradisional (dengan pencangkulan atau dibajak dengan kerbau) terus menerus selama 20 tahun dan akan stabil dengan ketebalan 20 cm setelah melewati rentang waktu 200 tahun. Bila menggunakan traktor, lapisan bajak akan terbentuk setebal 20 cm setelah 20 tahun lebih. Sebuah perjalanan waktu yang panjang untuk mencetak sebidang sawah.

Air cepat susut
Perluasan lahan sawah dapat dilakukan pada lahan kering atau lahan yang tergenang (lahan rawa dan gambut). Kedua jenis lahan yang berbeda kadar kelembapan ini mempunyai perilaku yang berbeda pula bila dijadikan lahan sawah baru.

Jika lahan kering diubah menjadi lahan sawah, perlu diairi hingga tanah tergenang. Sedangkan bila lahan basah dijadikan sawah, perlu dikurangi kadar airnya terlebih dulu dengan cara pembuatan parit drainase.

Pada tanah sawah bukaan baru belum terbentuk lapisan tapak bajak yang kedap air. Diperlukan air yang banyak melalui sistem irigasi teknis agar kebutuhan air terpenuhi.

Air pada sawah bukaan baru cenderung cepat hilang ke lapisan bawah dari lapisan olah karena ketiadaan lapisan kedap air. Pembentukan lapisan kedap memerlukan waktu yang lama. Hal yang sama juga diamati oleh para peneliti ilmu tanah pada lahan sawah bukaan baru yang berasal dari lahan rawa. Lapisan tapak baja sangat sulit terbentuk walau sudah dikelola cukup lama.

Problem lainnya yang menghadang sawah baru adalah terjadinya keracunan unsur Fe (besi) sehingga tanaman tidak tumbuh dengan baik, bahkan dapat tidak berproduksi sama sekali. Insiden keracunan zat besi ini akibat perubahan ion besi ferro (bermuatan positif dua) menjadi ferri (bermuatan positif tiga) yang drastis akibat penggenangan dan pengeringan.

Terjadi akumulasi ion besi berbentuk ferri yang banyak di tanah akan meracuni tanaman. Gejala keracunan seperti munculnya bercak-bercak coklat mulai dari pucuk sampai keseluruhan helaian daun (klorosis), tanaman menjadi kerdil, anakan berkurang, akar tanaman berukuran pendek, jarang dan kasar yang berselaput warna coklat kemerahan. Selain itu, unsur hara di sawah baru juga belum stabil.

Air penentu produksi padi
Pada awalnya, budi daya padi dilakukan pada dataran rendah aluvial (tanah endapan) yang datar. Kondisi permukaan tanah yang tidak rata pada kawasan perbukitan dan pegunungan dibuat teras-teras dimulai sejak 1000 SM (Sebelum Masehi).

Budi daya padi pada lahan kering telah ada sekitar 10.000 tahun yang lalu di dataran rendah sungai Yangtze, Cina. Sedangkan penggunaan irigasi untuk menggenangi tanah dimulai 6.000 tahun yang lalu.

Baru sekitar 5.000 tahun yang lalu diperkenalkan budi daya padi sawah di Indonesia. Selanjutnya sejak abad kelima, padi dipanen dua kali setahun di Pulau Jawa dan Bali.

Ketersediaan air yang cukup sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan produksi padi. Satu riset menunjukkan budi daya tanaman padi secara tradisional membutuhkan air lebih banyak, 3-5 kali lipat bila dibandingkan tanaman lain seperti jagung. Konsumsi air untuk menghasilkan beras di Asia menghabiskan 45% dari sumber daya alami air melalui sistem irigasi, baik yang disalurkan melalui irigasi primer, sekunder maupun tersier. Dengan sistem seperti ini penggunaan air cenderung boros.

Untuk mengatasi kelangkaan air, riset terbaru di India dengan inovasi terkini telah menggunakan sensor cerdas guna pengelolaan kebutuhan air irigasi untuk tanaman padi. Sensor cerdas ini akan mendeteksi status air, suhu, kelembaban udara, intensitas penyinaran matahari pada lahan sawah. Informasi tersebut dikirim ke telepon genggam via pesan pendek. Jika terjadi kekurangan air maka secara otomatis akan dibuka aliran air irigasi ke sawah yang membutuhkan air.

Pengolahan lahan sawah
Sebelum benih padi ditanam, tanah harus diolah atau dibajak, dilumpurkan dengan alat pengolah tanah dan menggunakan air yang cukup. Aktivitas ini akan menghancurkan bongkahan tanah yang keras dan mengurangi pori tanah yang terisi udara. Jejak cara pengolahan tanah menjadi indikasi usaha manusia mencukupi pangannya dan perkembangan budi daya pertanian.

Bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia telah menggunakan alat pengolahan tanah dari kayu, tulang, batu, dan keramik untuk bercocok tanam padi di dataran Yangtze. Pengolahan tanah dengan menggunakan tulang bahu binatang sebagai mata cangkul dimulai pada 5.000 SM.

Kerbau mulai digunakan untuk membantu petani membajak tanah sawah sejak 4.000 SM di Cina dan India. Penggunaan hewan ini agar tanah yang dapat diolah lebih luas dan efisiensi waktu. Sedangkan di Jawa Timur, hewan ternak digunakan untuk mengolah tanah sejak awal abad ke-19 dan terjadi peningkatan luas mencapai 245% pada awal abad ke-20.

Seiring dengan perkembangan teknologi maka terjadilah mekanisasi pengolahan tanah sawah. Petani di negara Jepang mulai menggunakan mesin-mesin pengolah tanah pada 1960-an berupa traktor beroda yang memiliki cakram pemecah tanah ataupun traktor dengan geligi penguruk tanah. Satu dekade kemudian diciptakan traktor pengolah tanah sekaligus berfungsi sebagai mesin penanam benih dan pemanenan.

Pengolahan tanah dengan menggunakan mesin tanpa manusia/unmanned surface vehicles (USV) dilengkapi dengan teknologi GPS telah diteliti di Jepang. Pengoperasian alat USV ini dapat secara manual atau otomatis. Jika dilakukan secara otomatis maka perlu dibuatkan peta navigasinya terlebih dahulu. Alat ini dapat digunakan juga untuk penyemprotan herbisida atau pestisida untuk menekan pertumbuhan gulma, hama, dan penyakit tanaman padi.

Pendeknya, untuk mencapai produktivitas padi yang tinggi dan berkelanjutan, diperlukan penyiapan lahan sawah, pengelolaan air, pengelolaan hara, pengendalian hama dan penyakit tanaman padi, juga tata niaga pertanian yang adil untuk para petani, dengan basis riset yang cukup kuat dan juga komitmen politik presiden terpilih.

Oleh: Prof. Dr. Ir. Dian Fiantis, M.Sc,
Guru Besar Ilmu Tanah Universitas Andalas
*Artikel Lampung.co ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading
Advertisement
1 Comment

1 Comment

  1. Wawan

    Juni 20, 2019 at 9:29 pm

    Ya ampunnnnn . Gimana toh

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kolom

Yang Tak Banyak Orang Tahu, Tentang Hubungan Soekarno dan Hatta

Published

on

Soekarno Hatta
Video oleh Kompas TV

Lampung.coTak banyak yang tahu kapan sebenarnya Mohammad Hatta bertemu Soekarno pertama kali. Mereka diperkenalkan bukan dalam sebuah sekolah/institusi atau ketemu di jalan. Mereka bertemu secara maya melalui argumentasi perang kata dalam berbagai tulisan.

Sebelum pertemuan secara fisik, dua anak bangsa yang kala itu terpisah jarak belasan ribu kilometer saling memperhatikan, memberikan dukungan, mengagumi, dan mengkritisi langkah masing-masing.

Keduanya memang terlihat seiring, tapi jika diperhatikan, Bung Hatta dan Bung Karno justru dipertemukan oleh perbedaan. Meskipun berbeda watak dan pembawaan, ekspresi mereka sama: anti penindasan.

Menurut pengakuan Hatta dalam otobiografinya, Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi (2011), ia berjumpa pertama kali dengan Sukarno di sebuah hotel di Bandung. Haji Usman, salah satu kerabat jauh Hatta, adalah orang yang mengajaknya menemui Sukarno.

Bersama Haji Usman, Hatta ke rumah Sukarno langsung di Astanaanyar, Bandung. Namun saat itu Bung Karno tak di rumah. Lalu Hatta meninggalkan pesan dan kembali ke hotel menunggu kedatangan Sukarno yang tiba bersama Maskun malam harinya.

Sejak itu, keduanya seperti dipertautkan alam, berjuang bersama membela Tanah Air. Beberapa kali mereka harus menikmati pembuangan oleh pemerintah jajahan, kadang bersama namun lebih banyak ditempatkan di tempat yang berbeda.

Sejak suatu malam di bulan Maret 1942 itu, lahirlah dwitunggal, janji persatuan di atas perbedaan yang mengantarkan bangsa ini meraih kemerdekaan.

“Bung dan aku pernah terlibat dalam perselisihan yang dalam,” kata Sukarno kepada Hatta yang termaktub dalam buku Cindy Adams otobiografi Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat (1965), dapat menggambarkan persatuan mereka.

“Meski di satu waktu kita pernah tidak saling menyukai, sekarang kita menghadapi satu tugas yang jauh lebih besar daripada tugas yang pernah kita lakukan masing-masing. Berbagai perbedaan menyangkut masalah partai atau strategi tak perlu ada lagi. Sekarang kita satu. Bersatu di dalam perjuangan bersama.”

“Setuju,” kata Hatta dikutip dari tirto.id.

Keduanya kemudian berjabat tangan.

“Ini,” kata Sukarno, “merupakan simbol kita sebagai Dwitunggal. Kita berikrar dengan sungguh-sungguh untuk bekerja berdampingan, tak akan pernah dipisahkan sampai negeri kita merdeka sepenuhnya.”

Puncak kerjasama keduanya terpatri abadi pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun lagi-lagi, sejatinya kedua tokoh besar bangsa Indonesia ini dipertemukan oleh perbedaan.

Terdapat banyak silang pendirian. Salah satu yang terpokok adalah keinginan Sukarno untuk meruntuhkan demokrasi parlementer, menggantinya dengan sebuah sistem yang disebut demokrasi terpimpin.

Perbedaan pandangan antara keduanya dalam menyikapi berbagai persoalan terus terbawa hingga memimpin Republik Indonesia. Puncak perbedaan itu terjadi pada 1956 ketika Bung Hatta akhirnya mengundurkan diri sebagai wakil presiden.

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

Para Ahli Sebut Penjara Bagi Pengguna Narkotika Bukan Solusi Efektif

Published

on

Penjara

Banyak negara di Eropa sudah mulai berhenti mengirimkan pengguna narkotika ke penjara karena mereka menganggap bentuk hukuman seperti itu tidak tepat. Namun, Indonesia di bawah pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo justru masih mempertahankan pendekatan punitif tersebut bagi pengguna narkotika.

Akibatnya jumlah narapidana narkotika meningkat drastis selama pemerintahan Jokowi dari 64.711 orang pada bulan Oktober 2014 menjadi 117.553 orang pada Mei 2019. Hal tersebut menyebabkan jumlah narapidana melebihi kapasitas penjara yang tersedia. Data terakhir dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan jumlah narapidana melebihi dua kali lipat dari kapasitas yang ada. Hingga Mei 2019, kapasitas penjara di Indonesia adalah 126.491 orang. Sementara narapidana yang ada berjumlah 265.932 orang.

Pada Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada hari ini, kami ingin mengkritik kebijakan pemerintah tersebut. Pemerintah seharusnya berhenti mengirimkan pengguna narkotika ke penjara dan fokus dalam upaya pemulihan gangguan ketergantungan penggunaan narkotika. Pendekatan tersebut dipandang lebih efektif dan juga menghormati hak asasi manusia (HAM) warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang layak meski di dalam penjara.

Mengapa merehabilitasi lebih efektif ketimbang menghukum
Pemerintah Belanda, Swiss, Uruguay, dan Portugal mengakui bahwa penahanan atau pemberian hukuman penjara (kriminalisasi) terhadap pengguna narkotika atau orang yang memiliki narkotika dalam jumlah kecil dan bersifat personal dianggap bukanlah pendekatan yang tepat. Kesehatan publik, penjara yang penuh, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi beberapa alasannya.

Kebijakan narkotika yang baik dan tepat adalah kebijakan yang dapat mengurangi dampak buruk penggunaan narkotika dan menghilangkan konsumsi narkotika dan peredaran gelapnya. Salah satunya adalah melalui pendekatan kesehatan publik.

Pemerintah Joko “Jokowi” Widodo sebenarnya sudah memprioritaskan pendekatan rehabilitasi dan pencegahan dalam upaya negara untuk memberantas penggunaan narkoba dan psikotropika. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya terlaksana .

Kebijakan narkotika sering kali dijadikan komoditas politik yang membantu meningkatkan popularitas pemimpin negara yang ingin terpilih kembali. Pola ini dapat dilihat di Filipina. Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberlakukan sistem hukuman yang lebih ekstrem bagi para pengguna narkotika di negaranya demi memperkuat citranya sebagai pemimpin negara yang bertindak tegas dalam pemberantasan narkotika.

Jokowi pun masih menggunakan pola ini meskipun pendekatan punitif yang diterapkan terbukti tidak efektif. Penelitian dari Badan Dunia Urusan Narkotika atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan ada tujuh kerugian dari sistem hukuman punitif.

Pertama, lebih dari US$100 miliar diperkirakan terbuang untuk biaya penegakan hukum secara global di seluruh dunia.

Kedua, pelemahan terhadap pembangunan dan keamanan karena terjebak dalam konflik seperti halnya di negara Kolombia pada era Pablo Escobar.

Ketiga, proses penggundulan hutan dan perusakan lingkungan akibat pembakaran lahan ganja atau pemberian zat kimia terhadap narkotika yang berasal dari tanaman.

Keempat, menjadikan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan (kriminal) artinya merampas hak mereka atas pekerjaan, kemerdekaan, bahkan pendidikan. Pendekatan kriminalisasi ini juga memperkaya pelaku perdagangan gelap dengan meningkatnya harga narkotika di jalanan akibat semakin sedikitnya narkotika yang beredar karena penyitaan dan pemusnahan namun permintaan tetap tinggi karena tidak teratasinya kecanduan para pengguna.

Kelima, mengancam kesehatan publik dan persebaran penyakit akibat tidak terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi pengguna narkotika.

Keeenam, melemahkan hak asasi manusia terutama hak atas peradilan yang adil dan kesehatan.

Ketujuh, menciptakan stigma dan perlakuan diskriminatif bagi pengguna narkotika di setiap sendi kehidupan.

Melindungi HAM
Meski berada di penjara, narapidana dan tahanan narkotika adalah tetap warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan HAM.

Kecenderungan pemerintah dalam memenjarakan semua pengguna narkotika menjadikan negara lalai dalam melindungi hak-hak narapidana untuk mendapatkan perlakuan layak dalam penjara.

Hal ini dikarenakan jumlah narapidana narkotika yang membludak sementara kapasitas dan pelayanan penjara terbatas dalam menyediakan fasilitas hidup yang layak dan juga kesehatan. Banyak masalah kesehatan seperti HIV/AIDS, Hepatitis C, dan Tuberkolosis ditemui di penjara yang jumlah narapidananya melebihi kapasitas.

Komisi Narkotika di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Commission on Narcotic Drugs telah berulang kali menegaskan bahwa hak atas kesehatan narapidana adalah hak yang perlu dilindungi dalam kebijakan narkotika di Indonesia. Konvensi Internasional tentang Narkotika bahkan mengamanatkan perlindungan ini.

Dekriminalisasi pengguna narkotika
Dekriminalisasi adalah suatu penetapan atas perbuatan yang dulunya perbuatan pidana menjadi bukan perbuatan pidana. Pendekatan dekriminalisasi ini merupakan respons terhadap beban ekonomi dan sosial dari pendekatan punitif yang dilakukan.

Dekriminalisasi setidaknya dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penegakan hukum pada rezim kriminalisasi. Misalnya biaya penegakan hukum mulai dari penyidikan hingga pemenjaraan, termasuk di dalamnya biaya untuk bantuan hukum. Di Amerika Serikat pada 2010 misalnya, penelitian ahli ekonomi dari Amerika Serikat Jefferey A. Miron dan Katherine Waldock memperkirakan penghematan biaya penegakan hukum hingga $5,4 juta atau sekitar Rp 70.8 miliar dari pendekatan dekriminalisasi pengguna narkotika.

Selain itu, dekriminalisasi dapat mengurangi dampak buruk yang berpotensi diderita pengguna narkotika seperti stigmatisasi yang membuat kondisi kesehatan mereka memburuk.

Perlu diingat bahwa rehabilitasi bukanlah mantra satu-satunya dalam intervensi kebijakan dekriminalisasi. Rehabilitasi yang sukarela dan berintegrasi dengan layanan sosial masyarakat akan lebih efektif dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan memperlakukan narapidana sebagai pasien yang berhak mendapatkan layanan kesehatan dan bukan sebagai kriminal.

Upaya bangsa untuk mengatur penggunaan maupun peredaran narkotika telah lama dilakukan. Sepanjang sejarahnya, pelarangan dan hukuman pidana tidak selalu menjadi satu-satunya pilihan.

Berbagai alternatif seperti meregulasi untuk kepentingan kesehatan, ekonomi, bahkan rekreasi pernah dilakukan. Penghukuman berupa penjara bagi pengguna narkotika kerap kali gagal mengurangi permintaan dan peredaran narkotika. Agar bisa berhasil, kebijakan narkotika Indonesia harus mengganti dominasi pendekatan punitif menjadi rehabilitatif dengan mengutamakan aspek kesehatan publik.

Oleh: Choky R. Ramadhan, Dosen Hukum Acara Pidana/ Ketua MaPPI FHUI, Universitas Indonesia; Asmin Fransiska, Lecturer in Human Rights, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya; Miko Susanto Ginting, Researcher, Indonesia Jentera School of Law.
*Artikel Lampung.co ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca.

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

Ganja Bisa Menyembuhkan Kanker Adalah Mitos, Ini Faktanya

Published

on

Ganja Bisa Menyembuhkan Kanker

Selama ribuan tahun orang telah menggunakan ganja untuk tujuan rekreasi dan pengobatan. Pada era modern, penggunaan ganja menarik perhatian banyak orang dan banyak klaim fantastis tentang manfaat medis ganja beredar di masyarakat. Dari semua klaim tersebut, mungkin yang paling berani adalah pernyataan bahwa ganja dapat menyembuhkan kanker.

Kesaksian bahwa ganja dan produk turunannya dapat mengecilkan tumor atau menyembuhkan penyakit mematikan bisa mudah ditemukan di internet. Tapi walaupun kesaksian semacam itu menarik perhatian banyak orang, mereka cenderung didasarkan pada kesalahpahaman, harapan kosong, dan sesuatu yang salah kaprah.

Mari kita mulai dengan melihat khasiat medis ganja. Bertentangan dengan apa yang diyakini kebanyakan orang, penggunaan medis ganja telah banyak dipelajari. Berdasarkan tinjauan atas lebih dari 10.000 penelitian pada tahun 2017 oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Amerika Serikat (National Academy of Science) ditemukan beberapa bukti manfaat penggunaan ganja.

Manfaat tersebut termasuk mengelola rasa sakit kronis dan kejang yang terkait dengan sklerosis ganda pada saat sistem kekebalan tubuh menggerogoti lapisan pelindung saraf. Ada juga bukti yang menyatakan bahwa tetrahydrocannabinol (THC)–bahan utama dalam ganja–dapat mengurangi mual yang disebabkan oleh kemoterapi. Memang, THC buatan, yang disebut dronabinol, telah digunakan dalam resep kemoterapi selama beberapa dekade.

Tetapi temuan yang terpenting dari tinjauan National Academy of Science adalah tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ganja dapat menyembuhkan atau membantu pengobatan kanker, meskipun ada klaim yang menunjukkan sebaliknya.

Lalu mengapa ada jurang pemisah antara persepsi publik dan bukti ilmiah? Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kesalahpahaman. Sebagai contoh, klaim yang sering muncul adalah bahwa THC dosis tinggi membunuh sel kanker dalam cawan petri, gelas wadah laboratorium. Ini benar, namun dampaknya tidak begitu berarti.

Membunuh sel dalam wadah sekecil itu sangat mudah; Anda dapat melakukannya dengan menggunakan panas atau zat pemutih. Tetapi agen anti-kanker yang efektif harus mampu membunuh sel-sel kanker dalam tubuh manusia secara selektif sambil menyelamatkan sel-sel yang sehat. Kenyataannya adalah bahwa ganja tidak bisa melakukan hal tersebut.

Ini wajar, kawan
Para pendukung pengobatan ganja lainnya juga didorong oleh alasan ideologis. Mereka yakin bahwa bahwa ganja adalah “bahan alami” dan secara implisit lebih baik daripada obat-obatan mengandung zat kimia. Tapi ini adalah contoh klasik dari argumen “bahwa sesuatu yang berasal dari alam itu adalah hal yang baik”, yang sebenarnya sedikit meragukan.

Istilah “alami” agak kabur. Jika kita mendefinisikan alami sebagai apapun yang terjadi tanpa campur tangan manusia, argumen itu tidak berlaku. Zat arsenik, plutonium, dan sianida juga alami, namun hal yang buruk akan terjadi jika kita meminum zat-zat ini.

Senyawa aktif dari banyak obat sendiri ditemukan pada tanaman, lalu disintesis untuk mengontrol dosis, dan memaksimalkan keberhasilan. Kami sudah memiliki obat-obatan yang berasal dari THC, tetapi ini tidak akan menyembuhkan kanker, begitu pula dengan ganja.

Sayangnya, beberapa pendukung pengobatan ganja mengklaim lebih jauh bahwa kemampuan ganja menyembuhkan kanker dihalangi oleh perusahaan obat. Ini omong kosong. Teori konspirasi semacam itu sedemikian besar dan dengan cepat akan lenyap.

Mengingat bahwa sekitar setengah dari kita akan terkena kanker dalam hidup kita, bisnis penyembuhan kanker akan sangat menguntungkan. Bukan hanya itu, penemu penyembuh kanker akan mendapat dampak terhingga mulai dari penghargaan ilmiah hingga imbalan ekonomi. Jadi, gagasan bahwa peneliti tega menekan biaya penyembuhan kanker demi imbalan yang akan didapat sangat konyol.

Kenyataannya adalah bahwa kanker adalah jenis penyakit yang kompleks, dan tidak mungkin ada pengobatan tunggal. Ganja mungkin berguna untuk mengobati mual beberapa orang ketika menjalani kemoterapi, tetapi gagasan bahwa ganja dapat menyembuhkan kanker adalah mitos.

Oleh: David Robert Grimes,
Postdoctoral research fellow, Queen’s University Belfast
*Artikel Lampung.co ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca.

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca