fbpx
Connect with us

Kolom

[Kolom] KPU Perlukan Aksesibilitas Tinggi

Published

on

Edwin Febrian

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan pilihan terbaik bagi Negara Indonesia yang memiliki ragam agama, bahasa, dan budaya. Tertuang dalam UU No 7/2017 Pasal 1, dalam pelaksanaannya, Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD yang dilakukan sesuai azas Pemilu yakni, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemilu 2019 menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Dimana, dalam menyelenggarakan Pemilu secara serentak : Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD Provinsi dan Kab/Kota kali pertama dalam sejarah pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. Penyelenggara Pemilu telah sukses dan perlu diapresiasi oleh segenap elemen masyarakat, meski terus perlu ada pembenahan-pembenahan.

Untuk menyelenggarakan Pemilu dibutuhkan penyelenggara yang menyiapkan semua tahapannya. Dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang sudah disederhanakan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga penyelenggara Pemilu yaitu, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu).

KPU yaitu lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Bawaslu yaitu lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan, DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu dan bersifat tetap.

Penyelenggara Pemilu, terutama KPU, pada Pemilu 2019 menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan isu-isu negatif, terutama di media sosial. Lembaga KPU seperti dilansir dari detikNews, hasil big data yang dilakukan oleh Laborotarium Big Data Analytics Polgov UGM selama rentang waktu 12-22 April 2019 berdasarkan data yang diambil dari jumlah dan sebaran percakapan di Twitter, ditemukan bahwa dari 13.030 percakapan, lebih dari 50 % menyerang KPU dengan tuduhan tidak netral atau berpihak kepada salah satu calon.

Semangat Pemilu 2019 sebagai tonggak konsolidasi demokrasi, justru menorehkan banyak catatan kritis bukan saja terkait penyelenggara Pemilu serentak, tapi persoalan integritas Pemilu itu sendiri. Selain persoalan integritas, penting kiranya memilih Komisioner KPU yang memiliki aksesibilitas tinggi demi memudahkan penyelengara Pemilu dalam penyelenggaraannya.

Aksesibilitas (keteraksesan atau ketercapaian) dalam definisi Wikipedia merupakan derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan atau lingkungan.

Bagi Lampung, menggelar Pemilu secara berbarengan bukan pertama kalinya di 2019 ini. Lampung pernah menggelar Pemilu secara berbarengan pertama kali pada 2014 lalu, tepatnya pada tanggal 9 April 2014. Ketika itu, Lampung menyelenggarakan Pemilu secara berbarengan antara Pilgub dengan Pileg.

Tentunya, Pemilu yang berbarengan ini menjadi cikal bakal miniatur atau contoh Pemilu serentak pada tahun 2019 ini. Yang pada saat itu, Pemilu 2019 serentak sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ketika kita mengulas balik penyelenggaraan Pemilu berbarengan pada 2014 lalu, sepertinya masyarakat Lampung khususnya, dan umumnya Indonesia selalu disuguhkan drama penuh intrik antara penyelenggara Pemilu dengan stakeholder (pemangku kepentingan) dalam tiap tahapan penyelenggaraannya.

Gubernur Lampung, Syachroedin ZP ketika itu dikabarkan tidak setuju dengan digelarnya Pilgub dan Pileg secara berbarengan. Syachroedin ZP sempat menolak bertemu dengan seluruh Komisioner KPU Lampung guna membahas penundaan jadwal pemungutan suara Pilgub. Syachroedin ZP beralasan kisruh Pilgub Lampung sudah ditangani pusat antara Mendagri dan KPU.

Pelaksanaan Pilgub ini sempat mengalami penundaan beberapa kali. Sang penguasa yang akan habis masa jabatannya pada 2 Juni 2014, dan akan juga digelar Pileg pada April 2014. Agar tidak meganggu Pileg 2014, maka sedianya Pilgub dimajukan 2013. Namun, karena APBD Lampung untuk Pilgub belum tersedia, maka sulit untuk diselenggarakan pada 2013.

Psychological War (perang urat saraf) antara Penyelenggara Pemilu dengan Gubernur Lampung pun tiap hari tersaji di pemberitaan media-media lokal maupun nasional. Awalnya Pilgub Lampung akan diselenggarakan pada 28 Oktober 2013, kemudian ditunda menjadi 2 Desember 2013. Ketidakpastian jadwal Pilgub Lampung ini pun membuat salah satu pasangan calon dari jalur independen, Amalsyah – Gunadi mundur dari pencalonan.

Pilgub Lampung akhirnya diikuti oleh empat paslon, keempatnya, Herman HN – Zainuddin Hasan, Berlian Tihang – Mukhlis Basri, Ridho Ficardo – Bahktiar Basri, dan M Alzier Dianis Thabranie – Lukman Hakim. Lagi – lagi Pilgub Lampung ditunda. Akhirnya, Pemerintahan Pusat melakukan pertemuan tertutup dengan Pemprov Lampung dan disepakati Pilgub Lampung akan digelar pada 27 Februari 2014. Lagi-lagi, rencana Pilgub Lampung 27 Februari 2014 kembali ditunda, dan disepakati pada 9 April 2014 berbarengan dengan Pileg. Pilgub Lampung dimenangkan paslon Ridho Ficardo- Bahktiar dengan perolehan suara 1.816.533 dengan persentase perolehan suara 44,96 %. Pasangan ini diusung Demokrat dan PKS.

Menyelenggarakan Pemilu secara berbarengan tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, jika komisioner tidak memiliki integritas, profesionalisme, soliditas, dan kuat dalam tekanan. Figur komisioner yang memiliki aksesibilitas tinggi juga menjadi salah satu kunci suksesi pesta rakyat dalam menjalankan tiap tahapannya.

Pentingnya, memiliki figur aksesibilitas tinggi tidak lepas karena KPU akan bersentuhan langsung dengan stakeholder dan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah, sebagai pihak yang memiliki kewenangan pengelolaan keuangan, sarana/ prasarana, dan birokrasinya tentu diperlukan dukungan agar tahapan berjalan dengan optimal.

Begitu juga dengan menjaga hubungan antar sesama penyelenggara Pemilu, Bawaslu. Di perlukan kordinasi intens guna mencegah tiap indikasi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh peserta dan lembaga Pemilu itu sendiri. Komunikasi dengan peserta Pemilu diperlukan juga figur yang memiliki aksesibilitas tinggi, agar saling menjaga marwah demokrasi untuk tidak melakukan pelanggaran oleh kader atau calonnya.

Selain itu, harus ada aksesbilitas tinggi ke Media dan LSM agar publikasi, sosialisasi, dan informasi Pemilu dapat terdistribusi dengan baik ke masyarakat. KPU juga akan mendapat banyak sumber informasi. Dan masih banyak lainnya, keuntungan memiliki figur komisioner aksesibilitas tinggi. KPU dan KPU Lampung sudah melakukan itu, dan berharap komisioner yang memiliki aksesibiltas tinggi juga dapat ditularkan ke KPU Kab/Kota.

Oleh: Edwin Febrian, S.IP,
Jurnalis dan Kader Muhammadiyah Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

4,423 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis.

Kolom

[Kolom] Sektor Pariwisata di Lampung Bisa Jadi Tulang Punggung Perekonomian

Published

on

Sektor Pariwisata di Lampung

Salah satu sektor penting di provinsi Lampung yang potensinya bila dikembangkan, dikelola secara baik dan maksimal, sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat adalah sektor pariwisata.

Selain potensi alam yang indah dan beraneka beragam, provinsi Lampung juga memiliki banyak keunggulan pada wisata kuliner yang mampu memanjakan lidah, serta tentunya wisata sejarah, budaya yang penuh nilai kerifan dan edukasi.

Provinsi ini memiliki garis pantai sepanjang 1.105 km. Terdapat dua teluk di provinsi Lampung yaitu Teluk Semaka dan Teluk Lampung dengan sekitar 132 pulau yang berhadapan langsung dengan ALKI (Alur Lintas Kapal Internasional) Selat Sunda.

Letak geografis yang memang merupakan pintu gerbang Sumatera, tentu semakin memperkuat, bahwa provinsi ini memiliki keunggulan akses dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di pulau Sumatera.

Peluang yang diulas diatas tentu saja menjadi tantangan tersendiri. Tapi kita harus optimis bahwa tidak ada yang tidak mungkin bila kita mau berusaha. Kurang lebih satu tahun yang lalu, ada gagasan yang sempat kami diskusikan dengan beberapa penggerak pariwisata lokal.

Dari diskusi tersebut kami mencoba menyimpulkan bahwa ketika sektor pariwisata di Lampung ingin maju dan menjadi salah satu ujung tombak dalam hal peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, maka ada tiga unsur utama yang harus menjadi penopang dan disinergikan.

Tiga unsur utama itu adalah penggerak pariwisata, pemangku kebijakan serta investor. Ujung tombak dari ide ini ada di penggerak pariwisata. Merekalah yang dari awal melakukan mapping potensi pariwisata di 15 kabupaten yang ada di provinsi Lampung.

Siapa saja yang bisa dilibatkan menjadi tim penggerak pariwisata? Banyak, bisa para anak muda alumni – alumni perguruan tinggi yang mau pulang dan mengembangkan kampung halamannya, para komunitas dan netizen yang konsen dalam dunia promosi wisata lokal, serta tentunya para akademisi yang punya dedikasi tinggi guna kemajuan pariwisata Lampung.

Setelah potensi pariwisata di Lampung ter-mapping dengan baik, selanjutnya tentu kita membutuhkan support kongkrit dari para pemangku kebijakan, mulai dari unit terkecil, lingkup RT, desa, daerah hingga provinsi maupun pusat.

Dukungan pemangku kebijakan untuk menjadikan sektor pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi, tentu harus dibuktikan dengan terbitnya kebijakan-kebijakan yang mensupport, mempermudah sekaligus menjadi payung hukum bagi pengembangan pariwisata.

Bisa dari sisi kebijakan perbaikan infrastruktur, kemudahaan akses perizinan, promosi, pada pola-pola pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang konsen di dunia pariwisata.

Terakhir, setelah potensinya terpetakan, para penggerak pariwisatanya terus melakukan inovasi, pemerintah setempat dari lokal hingga pusat terus bekerja serta memberikan akses perlindungan dan dukungan. Maka tentu para investor baik lokal mapun internasional akan ngantri berdatangan dan berinvestasi di sektor ini.

Oleh: M Imron Rosadi,
Sekretaris DPW Partai Gelora Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

3,763 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] Wajah Baru RTH Kalpataru Kemiling dan Tantangan Kedepannya

Published

on

RTH Kalpataru Kemiling

Pekan ini perbincangan di beberapa group WA (WAG) komunitas dan warga Kemiling, ramai membicarakan tentang kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalpataru yang makin nyaman, asri dan ramah anak.

Foto-foto aktivitas warga dan anak-anak yang bermain di areal RTH juga banyak di share ke group, terlihat sekali rona bahagia dari para pengunjung ketika berada di areal tersebut.

Aktivitas sore hari pun di kalpataru beberapa hari terakhir ini terlihat sangat ramai. Tentu karena banyak warga yang ingin menyaksikan secara langsung kondisi RTH yang katanya makin keren dan oke.

Terlihat juga lima hari ini pihak Kecamatan Kemiling, Dinas Perempuan & Perlindungan Anak, dibantu dengan Dinas Kebersihan dan beberapa pendamping masyarakat serta beberapa komunitas bergotong royong membersihkan sekaligus mempercantik lokasi tersebut.

Dari informasi yang dihimpun, baik itu dari obrolan masyarakat pengguna kalpataru maupun dari kiriman beberapa anggota di WAG komunitas, terkait dengan renovasi RTH, rupanya pekan ini sedang diadakan penilaian lomba Ruang Publik yang Ramah Anak. Jadi wajar RTH Kalpataru diperbaiki.

Tapi apapun yang melatarbelakanginya, saya melihatnya dari sisi positifnya saja. Yang terpenting sekarang RTH Kalpataru makin bersihn nyaman untuk bermain anak. Pagi tadi, Kamis (17/10/2019), sambil jogging saya sempat melihat lihat dan mengambil beberapa gambar. Ada beberapa hal yang menarik dan menurut saya ini patut diapresiasi.

Pertama, ada plang larangan parkir di halaman depan RTH serta kendaraan roda dua tidak boleh masuk di dalam areal RTH. Menurut saya ini adalah terobosan yang baik. Karena dengan begitu, areal RTH akan terlihat lebih lapang dan tentunya tidak terlihat semerawut.

Jadi, bila pengunjung yang membawa kendaraan baik roda dua dan empat, bisa memarkirkan kendaraannya di halaman Subsektor Kemiling. Lebih sehat, untuk menuju aeal RTH kita harus berjalan kaki dulu.

Kedua, ada spanduk yang dibentangkan di dalam RTH. Konten tulisannya ada tiga; Tidak boleh merokok, NO Wifi, dan tidak ada PKL yang berjualan di dalam RTH. Wah himbauan ini benar-benar keren. Bila ini berjalan, maka RTH akan benar-benar menjadi ruang publik yang ramah anak, karena asap rokok “haram” masuk, no internet dan tidak boleh jajan sembarangan.

Saya melihat ada tiga hal, yang menjadi dampak positif dari himbauan tersebut; Udara makin sehat, karena tidak ada asap rokok. Anak-anak juga akan maksimal bermain dan berinteraksi, karena di sana telah banyak disiapkan berbagai spot permainan.

Dan yang tak kalah pentingnya, para orang tua yang menemani anaknya bermain pun tidak akan asyik dengan gadget nya masing-masing, mereka akan bersosialisasi dengan para orang tua lainnya.

Lalu terkait dengan tidak bolehnya pedagang kaki lima (PKL) masuk areal RTH, ini lebih pada optimalisasi areal-areal lain, sehingga semua titik di kalpataru bisa teroptimalisasi dengan baik.

Sekali lagi, apresiasi untuk Pemerintah Kota, dalam hal ini di motori oleh Dinas Perempuan & Perlindungan Anak, Dinas Kebersihan serta Kecamatan Kemiling yang telah ber ikhtiar memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Khususnya dalam mengupayakan Ruang Terbuka Hijau yang nyaman, aman dan ramah lingkungan.

Tantangan kedepan tentu ada pada perawatan dan penjagaan areal RTH. Amat disayangkan, bila apa yang sudah baik ini tidak dibuatkan konsep pengelolaan yang lebih bai lagi. Ada baiknya, dalam waktu dekat ini pihak Kecamatan mengajak seluruh elemen pengguna dan pencinta kalpataru untuk duduk dan rembug bersama karena ada beberapa warga ada yang melontarkan usulan.

Saya lihat ada beberapa pihak yang bisa dirangkul oleh pak Camat. Ada Komunitas Jalan Sehat Kalpataru, Komunitas Pecinta Kalpataru, klub – klub Sepak Bola dan Volly, Karate, Tekwondo, Sanggar Senam, Klub Sepeda serta tentunya para Pedagang dan warga terdekat RTH.

Harapannya pihak Kecamatan atau gabungan komunitas bisa membuat forum rembug dua pekanan atau bulanan. Targetnya tentu untuk membangun keakraban serta mencari titik temu plus membuat program bersama untuk merawat kalpataru, khususnya dalam hal menjaga fasilitas umum (Fasum) dan kebersihannya.

Cakeep juga bila kedepan di Kalpataru kita punya hari “bersih bersama”. Contoh seserhana, setiap jumat sore sebelum semua memulai aktivitas (baik itu jogging, latihan bola, volly, karate, berdagang, dan lain sebagainya).

Kita luangkan waktu 30 menit saja (dri jam 15.30 – 16.00) untuk operasi semut, bersama-sama membersihkan areal lapangan dan RTH. Dan ini melibatkan seluruh elemen yang setiap hari menggunakan lapangan Kalpataru.

Tidak kalah penting juga pihak Pemerintah Kota melalui Kecamatan bisa menugaskan dua atau orang petugas Pol PP setiap malam, yaa piket nya di atur dengan pihak terkait. Karena sayang, Fasum yg sudah ada khususnya di RTH, klo tidak ada yg menjaga.

Kedepan bisa dirusak oleh pihak-pihak yang belum mau sadar. Nanti teknisnya pihak Pol PP bisa bekerja sama dengan pamong terdekat dan anggota komunitas yang ada. Semoga dengan adanya RTH yang ramah anak, mampu meminimalisir aktivitas negatif yang marak terjadi di kalpataru ketika malam hari.

Oleh: M Imron Rosadi,
Ketua Komunitas Pencinta Kalpataru
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

8,496 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] Pemkot Perlu Terobosan Untuk Berdayakan Pedagang di Jalur Wisata

Published

on

Jalan Raden Imba Kusuma

Hampir tiap pagi saya melewati Jalan Raden Imba Kusuma kota Bandar Lampung. Bila masuk waktu pagi dan sore hari, bisa dikatakan jalur ini makin padat dilewati banyak kendaraan roda dua dan empat.

Salah satu alasanya karena memang jalan ini adalah jalur alternatif menuju beberapa sekolah, kantor pemerintahan serta tempat bekerja yang ada di wilayah Tanjung Karang dan Teluk Betung.

Setiap akhir pekan jalur ini pun termasuk padat dan sering didatangi para wisatawan lokal maupun domestik, karena banyak terdapat beberapa destinasi wisata. Dari mulai Puncak Mas, Lembah Hijau, Bukit Mas, Hutan Pinus, serta wisata santap durian dan beberapa tempat kuliner laiannya.

Selain itu, bila para pelancong ingin menuju bumi kedaton serta wisata pantai yang ada di pesisir lempasing sampai padang cermin, jalur ini merupakan pilihan rute yang banyak diminati. Alasanya bisa jadi karena memang suasananya lebih sejuk dan banyak spot wisata lain yang bisa dikunjungi.

Bahkan dua tahun belakangan, karena Jalan Raden Imba Kusuma juga sudah dibangun perumahan elit Citraland Group. Di pintu gerbang komplek ini karena memang tempatnya lumayan luas, bersih dan asri, sering dijadikan spot berkumpul, beristirahat plus selfie / welfie asyiik.

Pokoknya, benar – benar jalur pinggiran kota yang top dah. Oo yaa hampir lupa, saat ini Jalan Raden Imba Kusuma juga sudah resmi beroperasi satu pom bensin yang lumayan luas dan startegis.

Namun ada sedikit masukan nih, khususnya untuk pihak terkait, dalam hal ini tentunya pemerintah kota Bandar Lampung. Ini tentang penataan serta pengadaan lahan untuk para pedagang yang sudah bertahun-tahun berjualan, bahkan tinggal di sekitar jalur ini.

Bila kita lihat, beberapa lapak bangunan yang ada, posisinya butuh ditata lebih baik lagi. Karena saat ramai pengunjung/pembeli, selain sedikit mengganggu kelancaran lalu lintas, tentu secara estetika juga kurang pas dilihat.

Tulisan ini bukan ingin bermaksud menyalahkan para pedagang lho… Tapi lebih lebih kepada meminta perhatian pemerintah kota untuk lebih peduli kepada masyarakatnya serta melihat ini sebagai masalah serius yang harus segera dicarikan solusi.

Saya melihat di sekitaran jalur ini banyak terdapat lahan yang sudah puluhan tahun kosong dan tidak tergarap. Usul nih kepada pemerintah, khususnya dinas terkait untuk melakukan beberapa terobosan.

Bisa dimulai dengan melakukan mapping dan pendataan terkait dengan kepemilikan lahan kosong yang ada di pingir jalan tersebut, kemudian ajak pemilik lahan untuk kerjasama membangun rest area serta sentra kuliner yang unik dan menarik di jalur itu.

Cakep juga bila di wilayah ini dijadikan rest area dan wisata minum kopi khas Lampung. Di tempat tersebut kita kenalkan seluruh jenis kopi yang ada di tanah Lampung ini. Jangan lupa, dan ini yang paling utama, libatkan serta berdayakan para pedagang yang selama ini telah menghidupkan wilayah tersebut.

Karena memang dalam kurun 10 tahun belakangan, Jalan Raden Imba Kusuma terlihat lebih ramai, dalam tanda kutip aman dilewati setelah banyak pedagang buah yang berjualan di sepanjang jalan.

Saya fikir, bila komunikasi yang dilakukan pemerintah kota baik, dan pengelolaan rest area tersebut mengedepankan aspek – aspek pemberdayaan dan keterbukaan. Tentu para pedagang yang selama ini ada, akan dengan ikhlas mensukseskannya.

Akhirnya tulisan ini, hanya sedikit unek-unek yang terlintas terpikirkan setelah pagi tadi melewati jalan ini. Semoga bisa menjadi bahan bagi pemerintah kota, khususnya para calon Walikota untuk menawarkan program terobosan dalam memajukan pariwisata serta tentunya meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

Oleh: M Imron Rosadi,
Penggerak GARBI Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

8,408 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca