fbpx
Connect with us

Kolom

[Kolom] KPU Perlukan Aksesibilitas Tinggi

Published

on

Edwin Febrian

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan pilihan terbaik bagi Negara Indonesia yang memiliki ragam agama, bahasa, dan budaya. Tertuang dalam UU No 7/2017 Pasal 1, dalam pelaksanaannya, Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD yang dilakukan sesuai azas Pemilu yakni, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemilu 2019 menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Dimana, dalam menyelenggarakan Pemilu secara serentak : Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD Provinsi dan Kab/Kota kali pertama dalam sejarah pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. Penyelenggara Pemilu telah sukses dan perlu diapresiasi oleh segenap elemen masyarakat, meski terus perlu ada pembenahan-pembenahan.

Untuk menyelenggarakan Pemilu dibutuhkan penyelenggara yang menyiapkan semua tahapannya. Dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang sudah disederhanakan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga penyelenggara Pemilu yaitu, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu).

KPU yaitu lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Bawaslu yaitu lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan, DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu dan bersifat tetap.

Penyelenggara Pemilu, terutama KPU, pada Pemilu 2019 menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan isu-isu negatif, terutama di media sosial. Lembaga KPU seperti dilansir dari detikNews, hasil big data yang dilakukan oleh Laborotarium Big Data Analytics Polgov UGM selama rentang waktu 12-22 April 2019 berdasarkan data yang diambil dari jumlah dan sebaran percakapan di Twitter, ditemukan bahwa dari 13.030 percakapan, lebih dari 50 % menyerang KPU dengan tuduhan tidak netral atau berpihak kepada salah satu calon.

Semangat Pemilu 2019 sebagai tonggak konsolidasi demokrasi, justru menorehkan banyak catatan kritis bukan saja terkait penyelenggara Pemilu serentak, tapi persoalan integritas Pemilu itu sendiri. Selain persoalan integritas, penting kiranya memilih Komisioner KPU yang memiliki aksesibilitas tinggi demi memudahkan penyelengara Pemilu dalam penyelenggaraannya.

Aksesibilitas (keteraksesan atau ketercapaian) dalam definisi Wikipedia merupakan derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan atau lingkungan.

Bagi Lampung, menggelar Pemilu secara berbarengan bukan pertama kalinya di 2019 ini. Lampung pernah menggelar Pemilu secara berbarengan pertama kali pada 2014 lalu, tepatnya pada tanggal 9 April 2014. Ketika itu, Lampung menyelenggarakan Pemilu secara berbarengan antara Pilgub dengan Pileg.

Tentunya, Pemilu yang berbarengan ini menjadi cikal bakal miniatur atau contoh Pemilu serentak pada tahun 2019 ini. Yang pada saat itu, Pemilu 2019 serentak sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ketika kita mengulas balik penyelenggaraan Pemilu berbarengan pada 2014 lalu, sepertinya masyarakat Lampung khususnya, dan umumnya Indonesia selalu disuguhkan drama penuh intrik antara penyelenggara Pemilu dengan stakeholder (pemangku kepentingan) dalam tiap tahapan penyelenggaraannya.

Gubernur Lampung, Syachroedin ZP ketika itu dikabarkan tidak setuju dengan digelarnya Pilgub dan Pileg secara berbarengan. Syachroedin ZP sempat menolak bertemu dengan seluruh Komisioner KPU Lampung guna membahas penundaan jadwal pemungutan suara Pilgub. Syachroedin ZP beralasan kisruh Pilgub Lampung sudah ditangani pusat antara Mendagri dan KPU.

Pelaksanaan Pilgub ini sempat mengalami penundaan beberapa kali. Sang penguasa yang akan habis masa jabatannya pada 2 Juni 2014, dan akan juga digelar Pileg pada April 2014. Agar tidak meganggu Pileg 2014, maka sedianya Pilgub dimajukan 2013. Namun, karena APBD Lampung untuk Pilgub belum tersedia, maka sulit untuk diselenggarakan pada 2013.

Psychological War (perang urat saraf) antara Penyelenggara Pemilu dengan Gubernur Lampung pun tiap hari tersaji di pemberitaan media-media lokal maupun nasional. Awalnya Pilgub Lampung akan diselenggarakan pada 28 Oktober 2013, kemudian ditunda menjadi 2 Desember 2013. Ketidakpastian jadwal Pilgub Lampung ini pun membuat salah satu pasangan calon dari jalur independen, Amalsyah – Gunadi mundur dari pencalonan.

Pilgub Lampung akhirnya diikuti oleh empat paslon, keempatnya, Herman HN – Zainuddin Hasan, Berlian Tihang – Mukhlis Basri, Ridho Ficardo – Bahktiar Basri, dan M Alzier Dianis Thabranie – Lukman Hakim. Lagi – lagi Pilgub Lampung ditunda. Akhirnya, Pemerintahan Pusat melakukan pertemuan tertutup dengan Pemprov Lampung dan disepakati Pilgub Lampung akan digelar pada 27 Februari 2014. Lagi-lagi, rencana Pilgub Lampung 27 Februari 2014 kembali ditunda, dan disepakati pada 9 April 2014 berbarengan dengan Pileg. Pilgub Lampung dimenangkan paslon Ridho Ficardo- Bahktiar dengan perolehan suara 1.816.533 dengan persentase perolehan suara 44,96 %. Pasangan ini diusung Demokrat dan PKS.

Menyelenggarakan Pemilu secara berbarengan tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, jika komisioner tidak memiliki integritas, profesionalisme, soliditas, dan kuat dalam tekanan. Figur komisioner yang memiliki aksesibilitas tinggi juga menjadi salah satu kunci suksesi pesta rakyat dalam menjalankan tiap tahapannya.

Pentingnya, memiliki figur aksesibilitas tinggi tidak lepas karena KPU akan bersentuhan langsung dengan stakeholder dan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah, sebagai pihak yang memiliki kewenangan pengelolaan keuangan, sarana/ prasarana, dan birokrasinya tentu diperlukan dukungan agar tahapan berjalan dengan optimal.

Begitu juga dengan menjaga hubungan antar sesama penyelenggara Pemilu, Bawaslu. Di perlukan kordinasi intens guna mencegah tiap indikasi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh peserta dan lembaga Pemilu itu sendiri. Komunikasi dengan peserta Pemilu diperlukan juga figur yang memiliki aksesibilitas tinggi, agar saling menjaga marwah demokrasi untuk tidak melakukan pelanggaran oleh kader atau calonnya.

Selain itu, harus ada aksesbilitas tinggi ke Media dan LSM agar publikasi, sosialisasi, dan informasi Pemilu dapat terdistribusi dengan baik ke masyarakat. KPU juga akan mendapat banyak sumber informasi. Dan masih banyak lainnya, keuntungan memiliki figur komisioner aksesibilitas tinggi. KPU dan KPU Lampung sudah melakukan itu, dan berharap komisioner yang memiliki aksesibiltas tinggi juga dapat ditularkan ke KPU Kab/Kota.

Oleh: Edwin Febrian, S.IP,
Jurnalis dan Kader Muhammadiyah Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

5,206 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis.

Kolom

[Kolom] Mengapa Harus Menulis?

Published

on

Etty Diallova
Penulis asal Lampung Timur, Etty Diallova | Foto: dok.

Menulis adalah kebutuhan dan sebagai terapi jiwa. Begitulah yang saya rasakan. Melalui tulisan kita bisa menuangkan ide-ide di dalam imajinasi yang kita miliki. Banyak orang yang menulis karena hobi dan mengekspresikan diri. Kemudian menekuni bidang tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga berbuah manis memberikan prestasi dan royalti.

“Karena pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar.”

Menulis membutuhkan motivasi kuat, sehingga selalu tertanam di dalam hati dan memompa semangat untuk terus berkarya. Karena tidak sedikit dari kita mengganggap menulis adalah suatu hal yang membosankan, sehingga enggan menjalaninya sebagai rutinitas secara konsisten. Akhirnya pupus sudah harapan untuk berkarya dan terus berkembang.

Menulis, Sarana Berkarya dan Berbagi Kebaikan. Menggoreskan aksara demi aksara sebagai pengukir sejarah dalam kehidupan di dunia. Untuk itu, terus berusaha menyajikan tulisan yang menebarkan kebaikan, tanpa dibubuhi ujaran kebencian yang bisa mengakibatkan keretakan atau terjadinya perdebatan. Karena sebuah karya, adalah cerminan dan jati diri dari siapa si empunya tulisan tersebut

Menulis Sebagai Terapi dan Mengasah Kreatifitas. Menulis juga sebagai terapi jiwa, sebagai sarana untuk penyembuhan. Dengan menulis kita dapat mengurangi beban-beban pikiran yang selama ini terpendam. Saya sendiri kerap menuangkan ke tulisan, saat saya rindu pada keluarga dan orang-orang tercinta di kampung halaman.

Dengan konsisten berkarya, imajinasi dan kreatifitas kita dalam berkarya akan semakin tajam. Ibarat sebuah mata pisau, jika setiap hari diasah, maka akan menjadi tajam dan berkilau. Menulis juga sebagai sarana berdakwah; setiap karya yang kita buat, akan selalu bermanfaat bagi orang lain, dan menjadikan amal jariah bagi penulisnya.

Kita dapat menyampai pesan baik secara tersirat dan tersurat, sehingga kita bisa mempengaruhi lewat tulisan tersebut. Untuk itu, penting untuk menulis dengan muatan positif, hindari pemberitaan HOAX, plagiarisme, dan ujaran kebencian.

“Menulis mengajarkan saya banyak arti kehidupan dan mengenalkan saya pada dunia luas”

Oleh: Etty Diallova,
Penulis asal Lampung Timur yang tinggal di Taipei, Taiwan.
*Artikel Lampung.co ini merupakan tulisan dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

1,274 kali dilihat, 399 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

Apakah Larangan Cadar dan Celana Cingkrang Efektif Tangkal Radikalisme? Ini Kata Peneliti

Published

on

Larangan Cadar

Menteri Agama Indonesia yang baru dilantik, Fachrul Razi, baru-baru ini menghebohkan publik dengan melempar wacana larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan cadar dan celana cingkrang di lingkungan instansi pemerintahan.

Alasan dia, ekspresi-ekspresi pakaian itu tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

Dia juga berpendapat bahwa kehadiran orang-orang yang memakai cadar dan celana cingkrang akan menimbulkan persepsi bahwa hanya mereka saja yang betul-betul bertakwa kepada Tuhan.

Banyak pihak mungkin mengira biang keladi pembentuk radikalisme adalah keyakinan agama ultra konservatif seperti Wahhabisme dan Salafi-Jihadisme, yang kerap diekspresikan melalui gaya busana tertentu seperti penggunaan cadar dan celana cingkrang.

Walau keyakinan agama ultra konservatif bisa berkontribusi pada radikalisme, agama sebetulnya bukan faktor pembentuk utama dari radikalisme.

Faktor yang memperkuat radikalisme lebih kompleks dari sekedar urusan agama. Oleh karena itu, melarang keyakinan atau ekspresi keagamaan tidak akan terlalu berguna dalam usaha menangkal radikalisme.

Menyeimbangkan identitas keagamaan orang yang terpapar radikalisme dengan identitas alternatif bisa menjadi pilihan yang lebih baik.

Tidak berhasil
Penelitian saya bersama kolega-kolega di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2019 dengan sampel narapidana teroris Indonesia telah menunjukkan bahwa usaha penangkalan radikalisme dengan mengubah keyakinan ideologis justru tidak efektif.

Ada beberapa alasan. Pertama, melarang keyakinan agama itu sangat sulit dilakukan. Program deradikalisasi yang berusaha mengganti ideologi agama menjadi ideologi lain yang lebih moderat tidaklah efektif.

Ini karena mereka dengan tingkat radikalisme tinggi merasa keyakinan mereka itu sudah yang paling benar. Dengan kata lain, mereka merasa tidak ada yang salah dengan diri mereka. Pihak pemerintah, kepolisian, atau pihak yang melakukan deradikalisasi itulah orang-orang yang sebetulnya tersesat.

Kedua, usaha mengubah atau melarang keyakinan agama justru bisa jadi bumerang. Orang-orang dengan tingkat radikalisme tinggi akan merasa terdiskriminasi karena mereka dilarang menganut keyakinan pribadinya. Sehingga, kebencian mereka terhadap pihak pemerintah dan institusi-institusi negara akan semakin menjadi-jadi.

Lebih daripada itu, usaha mengubah keyakinan pribadi itu sebetulnya bisa dianggap tidak etis bagi sebuah negara dengan sistem demokrasi. Apalagi kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dijamin oleh negara lewat Undang Undang Dasar 1945.

Identitas alternatif
Jika kita tidak bisa menangkal radikalisme dengan mengubah keyakinan agama, adakah cara lain yang lebih efektif?

Sebuah riset di bidang psikologi sosial menunjukkan bahwa cara yang menjanjikan dan telah terbukti berhasil adalah menyeimbangkan identitas keagamaan dengan identitas alternatif seperti keluarga, karier, pendidikan, dan lain-lain. Riset tersebut dilakukan oleh pakar psikologi sosial David Webber dari Virginia Commonwealth University, AS, dan para koleganya di tahun 2017 dengan sampel para narapidana teroris gerakan separatis di Sri Lanka.

Umumnya, orang-orang dengan tingkat radikalisme tinggi rentan termakan propaganda ideologi karena mereka sedang kehilangan arah atau makna hidup.

Mereka merasa hidupnya hampa, merasa mengecewakan keluarga, kesepian, atau kehilangan tujuan dalam hidup. Kondisi ini rentan menjadi celah bagi kelompok-kelompok radikal untuk mengisi kekosongan itu.

Mereka diberikan makna hidup seperti potensi masuk surga atau memperjuangkan keadilan atas nama Tuhan. Dengan kata lain, ada kebutuhan psikologis yang tidak mereka dapat namun bisa diperoleh dari identitas kelompok agama radikal.

Untuk menangkal kondisi itu, yang harus dilakukan adalah menyeimbangkan makna hidup dari identitas agama dengan makna hidup dari identitas lain.

Sebagai ilustrasi, ada dua orang bernama si A dan si B. Baik si A maupun si B meyakini bahwa mereka harus memperjuangkan agamanya dengan berperang ke Suriah. Akan tetapi, si A memiliki keluarga yang ia harus nafkahi dan tidak bisa ia tinggalkan. Si A juga memiliki bisnis yang sedang berkembang pesat. Sementara itu si B tidak memiliki apa-apa selain keinginannya memperjuangkan agama. Dari ilustrasi ini, mana yang lebih mungkin pergi berjihad ke Suriah?

Jika Anda menjawab A, Anda sudah tepat. Ketika seseorang memiliki identitas alternatif (sebagai ayah, suami, pelaku bisnis), ia tidak akan melakukan tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama walau ia memiliki keyakinan agama yang kuat sekalipun.

Identitas-identitas alternatif itu secara langsung “mengalahkan” identitas agama dengan memberikan kebermaknaan hidup lain selain membela agama.

Riset saya dan kolega menunjukkan bukti bahwa ketika identitas alternatif sudah muncul, maka pelaku terorisme tidak akan mendukung kekerasan atas nama agama. Ini terjadi walaupun ideologi radikal masih melekat di benak mereka.

Temuan itu kami peroleh dengan menganalisis profil-profil hasil wawancara terhadap 86 narapidana teroris yang telah menjalani program rehabilitasi pada 35 penjara di Indonesia. Ada lebih dari 200 narapidana teroris di Indonesia saat kami melakukan penelitian, dan saat ini ada lebih dari 600 narapidana teroris yang sudah bebas.

Dalam riset, kami menemukan bahwa dukungan terhadap jihad sebagai perang melemah ketika individu aktif berpartisipasi dalam program deradikalisasi. Ini terjadi karena ketika individu aktif berpartisipasi, mereka diberikan kesempatan mengembangkan identitas alternatif seperti keluarga dan bisnis.

Ketika identitas alternatif terbentuk, dukungan terhadap jihad sebagai perang juga melemah walaupun mereka masih memegang ideologi yang kuat.

Namun, perlu diingat bahwa terbentuknya identitas alternatif tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan ekonomi semata. Mereka harus betul-betul merasakan kebermaknaan dari identitas yang diperoleh bantuan dan insentif ekonomi itu.

Artinya, uang bisa saja terpakai untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak memberikan sense of belonging (makna hidup). Ketimbang uang secara langsung, lebih baik memberikan kesempatan yang sifatnya berkelanjutan seperti kesempatan mengaplikasikan talenta atau keahlian. Dengan cara itu, mereka akan merasakan kebermaknaan hidup dari jasa atau bisnis yang mereka kembangkan.

Dapat kita simpulkan bahwa identitas agama ataupun ekspresi agama seperti pemakaian cadar atau celana cingkrang tidak serta merta membuat seseorang menjadi teroris atau ekstremis. Perlu ada kondisi psikologis, yaitu ketidakseimbangan identitas yang menjadikan agama sebagai satu-satunya makna hidup.

Bagi orang-orang yang memiliki banyak identitas bermakna dalam hidupnya, keyakinan mereka tidak akan berdampak pada kekerasan ataupun ekstremisme.

Para pembuat kebijakan perlu berhati-hati dalam menangani radikalisme. Melakukan pelarangan ekspresi atau keyakinan keagamaan tidak akan memiliki banyak manfaat bahkan bisa menjadi bumerang.

Elemen yang terpenting dalam penanganan radikalisme bukanlah soal identitas agama, tapi soal ada atau tidaknya identitas lain yang dimiliki orang-orang berideologi radikal ini.

Oleh: Joevarian Hudiyana,
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik, Universitas Indonesia
*Artikel Lampung.co ini terbit pertama kali di The Conversation.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca.

12,264 kali dilihat, 101 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] Sektor Pariwisata di Lampung Bisa Jadi Tulang Punggung Perekonomian

Published

on

Sektor Pariwisata di Lampung

Salah satu sektor penting di provinsi Lampung yang potensinya bila dikembangkan, dikelola secara baik dan maksimal, sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat adalah sektor pariwisata.

Selain potensi alam yang indah dan beraneka beragam, provinsi Lampung juga memiliki banyak keunggulan pada wisata kuliner yang mampu memanjakan lidah, serta tentunya wisata sejarah, budaya yang penuh nilai kerifan dan edukasi.

Provinsi ini memiliki garis pantai sepanjang 1.105 km. Terdapat dua teluk di provinsi Lampung yaitu Teluk Semaka dan Teluk Lampung dengan sekitar 132 pulau yang berhadapan langsung dengan ALKI (Alur Lintas Kapal Internasional) Selat Sunda.

Letak geografis yang memang merupakan pintu gerbang Sumatera, tentu semakin memperkuat, bahwa provinsi ini memiliki keunggulan akses dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di pulau Sumatera.

Peluang yang diulas diatas tentu saja menjadi tantangan tersendiri. Tapi kita harus optimis bahwa tidak ada yang tidak mungkin bila kita mau berusaha. Kurang lebih satu tahun yang lalu, ada gagasan yang sempat kami diskusikan dengan beberapa penggerak pariwisata lokal.

Dari diskusi tersebut kami mencoba menyimpulkan bahwa ketika sektor pariwisata di Lampung ingin maju dan menjadi salah satu ujung tombak dalam hal peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, maka ada tiga unsur utama yang harus menjadi penopang dan disinergikan.

Tiga unsur utama itu adalah penggerak pariwisata, pemangku kebijakan serta investor. Ujung tombak dari ide ini ada di penggerak pariwisata. Merekalah yang dari awal melakukan mapping potensi pariwisata di 15 kabupaten yang ada di provinsi Lampung.

Siapa saja yang bisa dilibatkan menjadi tim penggerak pariwisata? Banyak, bisa para anak muda alumni – alumni perguruan tinggi yang mau pulang dan mengembangkan kampung halamannya, para komunitas dan netizen yang konsen dalam dunia promosi wisata lokal, serta tentunya para akademisi yang punya dedikasi tinggi guna kemajuan pariwisata Lampung.

Setelah potensi pariwisata di Lampung ter-mapping dengan baik, selanjutnya tentu kita membutuhkan support kongkrit dari para pemangku kebijakan, mulai dari unit terkecil, lingkup RT, desa, daerah hingga provinsi maupun pusat.

Dukungan pemangku kebijakan untuk menjadikan sektor pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi, tentu harus dibuktikan dengan terbitnya kebijakan-kebijakan yang mensupport, mempermudah sekaligus menjadi payung hukum bagi pengembangan pariwisata.

Bisa dari sisi kebijakan perbaikan infrastruktur, kemudahaan akses perizinan, promosi, pada pola-pola pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang konsen di dunia pariwisata.

Terakhir, setelah potensinya terpetakan, para penggerak pariwisatanya terus melakukan inovasi, pemerintah setempat dari lokal hingga pusat terus bekerja serta memberikan akses perlindungan dan dukungan. Maka tentu para investor baik lokal mapun internasional akan ngantri berdatangan dan berinvestasi di sektor ini.

Oleh: M Imron Rosadi,
Sekretaris DPW Partai Gelora Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

18,510 kali dilihat, 106 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca