fbpx
Connect with us

Kolom

[Kolom] KPU Perlukan Aksesibilitas Tinggi

Published

on

Edwin Febrian

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan pilihan terbaik bagi Negara Indonesia yang memiliki ragam agama, bahasa, dan budaya. Tertuang dalam UU No 7/2017 Pasal 1, dalam pelaksanaannya, Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD yang dilakukan sesuai azas Pemilu yakni, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemilu 2019 menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Dimana, dalam menyelenggarakan Pemilu secara serentak : Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD Provinsi dan Kab/Kota kali pertama dalam sejarah pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. Penyelenggara Pemilu telah sukses dan perlu diapresiasi oleh segenap elemen masyarakat, meski terus perlu ada pembenahan-pembenahan.

Untuk menyelenggarakan Pemilu dibutuhkan penyelenggara yang menyiapkan semua tahapannya. Dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang sudah disederhanakan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga penyelenggara Pemilu yaitu, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu).

KPU yaitu lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Bawaslu yaitu lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan, DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu dan bersifat tetap.

Penyelenggara Pemilu, terutama KPU, pada Pemilu 2019 menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan isu-isu negatif, terutama di media sosial. Lembaga KPU seperti dilansir dari detikNews, hasil big data yang dilakukan oleh Laborotarium Big Data Analytics Polgov UGM selama rentang waktu 12-22 April 2019 berdasarkan data yang diambil dari jumlah dan sebaran percakapan di Twitter, ditemukan bahwa dari 13.030 percakapan, lebih dari 50 % menyerang KPU dengan tuduhan tidak netral atau berpihak kepada salah satu calon.

Semangat Pemilu 2019 sebagai tonggak konsolidasi demokrasi, justru menorehkan banyak catatan kritis bukan saja terkait penyelenggara Pemilu serentak, tapi persoalan integritas Pemilu itu sendiri. Selain persoalan integritas, penting kiranya memilih Komisioner KPU yang memiliki aksesibilitas tinggi demi memudahkan penyelengara Pemilu dalam penyelenggaraannya.

Aksesibilitas (keteraksesan atau ketercapaian) dalam definisi Wikipedia merupakan derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan atau lingkungan.

Bagi Lampung, menggelar Pemilu secara berbarengan bukan pertama kalinya di 2019 ini. Lampung pernah menggelar Pemilu secara berbarengan pertama kali pada 2014 lalu, tepatnya pada tanggal 9 April 2014. Ketika itu, Lampung menyelenggarakan Pemilu secara berbarengan antara Pilgub dengan Pileg.

Tentunya, Pemilu yang berbarengan ini menjadi cikal bakal miniatur atau contoh Pemilu serentak pada tahun 2019 ini. Yang pada saat itu, Pemilu 2019 serentak sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ketika kita mengulas balik penyelenggaraan Pemilu berbarengan pada 2014 lalu, sepertinya masyarakat Lampung khususnya, dan umumnya Indonesia selalu disuguhkan drama penuh intrik antara penyelenggara Pemilu dengan stakeholder (pemangku kepentingan) dalam tiap tahapan penyelenggaraannya.

Gubernur Lampung, Syachroedin ZP ketika itu dikabarkan tidak setuju dengan digelarnya Pilgub dan Pileg secara berbarengan. Syachroedin ZP sempat menolak bertemu dengan seluruh Komisioner KPU Lampung guna membahas penundaan jadwal pemungutan suara Pilgub. Syachroedin ZP beralasan kisruh Pilgub Lampung sudah ditangani pusat antara Mendagri dan KPU.

Pelaksanaan Pilgub ini sempat mengalami penundaan beberapa kali. Sang penguasa yang akan habis masa jabatannya pada 2 Juni 2014, dan akan juga digelar Pileg pada April 2014. Agar tidak meganggu Pileg 2014, maka sedianya Pilgub dimajukan 2013. Namun, karena APBD Lampung untuk Pilgub belum tersedia, maka sulit untuk diselenggarakan pada 2013.

Psychological War (perang urat saraf) antara Penyelenggara Pemilu dengan Gubernur Lampung pun tiap hari tersaji di pemberitaan media-media lokal maupun nasional. Awalnya Pilgub Lampung akan diselenggarakan pada 28 Oktober 2013, kemudian ditunda menjadi 2 Desember 2013. Ketidakpastian jadwal Pilgub Lampung ini pun membuat salah satu pasangan calon dari jalur independen, Amalsyah – Gunadi mundur dari pencalonan.

Pilgub Lampung akhirnya diikuti oleh empat paslon, keempatnya, Herman HN – Zainuddin Hasan, Berlian Tihang – Mukhlis Basri, Ridho Ficardo – Bahktiar Basri, dan M Alzier Dianis Thabranie – Lukman Hakim. Lagi – lagi Pilgub Lampung ditunda. Akhirnya, Pemerintahan Pusat melakukan pertemuan tertutup dengan Pemprov Lampung dan disepakati Pilgub Lampung akan digelar pada 27 Februari 2014. Lagi-lagi, rencana Pilgub Lampung 27 Februari 2014 kembali ditunda, dan disepakati pada 9 April 2014 berbarengan dengan Pileg. Pilgub Lampung dimenangkan paslon Ridho Ficardo- Bahktiar dengan perolehan suara 1.816.533 dengan persentase perolehan suara 44,96 %. Pasangan ini diusung Demokrat dan PKS.

Menyelenggarakan Pemilu secara berbarengan tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, jika komisioner tidak memiliki integritas, profesionalisme, soliditas, dan kuat dalam tekanan. Figur komisioner yang memiliki aksesibilitas tinggi juga menjadi salah satu kunci suksesi pesta rakyat dalam menjalankan tiap tahapannya.

Pentingnya, memiliki figur aksesibilitas tinggi tidak lepas karena KPU akan bersentuhan langsung dengan stakeholder dan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah, sebagai pihak yang memiliki kewenangan pengelolaan keuangan, sarana/ prasarana, dan birokrasinya tentu diperlukan dukungan agar tahapan berjalan dengan optimal.

Begitu juga dengan menjaga hubungan antar sesama penyelenggara Pemilu, Bawaslu. Di perlukan kordinasi intens guna mencegah tiap indikasi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh peserta dan lembaga Pemilu itu sendiri. Komunikasi dengan peserta Pemilu diperlukan juga figur yang memiliki aksesibilitas tinggi, agar saling menjaga marwah demokrasi untuk tidak melakukan pelanggaran oleh kader atau calonnya.

Selain itu, harus ada aksesbilitas tinggi ke Media dan LSM agar publikasi, sosialisasi, dan informasi Pemilu dapat terdistribusi dengan baik ke masyarakat. KPU juga akan mendapat banyak sumber informasi. Dan masih banyak lainnya, keuntungan memiliki figur komisioner aksesibilitas tinggi. KPU dan KPU Lampung sudah melakukan itu, dan berharap komisioner yang memiliki aksesibiltas tinggi juga dapat ditularkan ke KPU Kab/Kota.

Oleh: Edwin Febrian, S.IP,
Jurnalis dan Kader Muhammadiyah Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Kolom

[Kolom] Kenapa E-voting Penting Untuk Diterapkan pada Pemilu di Indonesia

Published

on

E-voting

Pemilihan umum (Pemilu) 17 April 2019 lalu merupakan momen yang sulit dilupakan, untuk pertama kalinya pemilu serentak dilaksanakan di Indonesia. Pemilu serentak dilaksanakan merujuk hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan yang diajukan Akademisi Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak terhadap UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres.

Masyarakat berduyun-duyun datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengunakan hak pilihnya. Mereka bebas menentukan calon pemimpin tanpa ada paksaan. Lima calon pemimpinnya yang akan mereka pilih mulai dari presiden, DPR, DPRD Tigkat Provinsi, DPRD Tingkat Kabupaten/ Kota, dan DPD.

Ternyata dalam proses Pemilu serentak tersebut menyisakan permasalahan dan perlu dievaluasi, terutama dari penyelenggaraan pemilu yang menelan ratusan korban jiwa. Lebih dari 400 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dari berbagai daerah meninggal dunia akibat kelelahan.

Penulis menyaksikan langsung bagaimana petugas KPPS bekerja di luar batas waktu normal bekerja. Banyak pihak menyayangkan hal ini terjadi dan menuntut masalah ini harus segera diatasi. Maka tidaklah jika salah banyak pihak yang beranggapan bahwa Proses Pemilu 2019 di Indonesia dinilai yang paling banyak makan korban di dunia.

Selanjutnya, muncul gagasan penerapan e-voting untuk Pemilu di masa mendatang sekaligus solusi cepat, akurat dan efesktif ketimbang menunggu penghitungan suara manual secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS hingga akhir rekapitulasi KPU. Mengingat sistem tersebut banyak menguras waktu, tenaga dan terbukti banyak menelan korban jiwa.

Pemerintah sebenarnya sudah mulai menggunakan teknologi guna membantu penyelenggaraa Pemilu. Hal itu bisa kita lihat dalam proses pendaftaran pemilih menjadi daftar berbasis data yang sudah terkomputerisasi, sehingga bisa diakses siapapun. Di lain pihak, teknologi e-recapitulation atau Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) juga sudah digunakan oleh KPU pada Pemilu 2014, Pilkada 2015, dan Pilkada 2017.

Era tahun 1890-an, sistem E-voting ini sudah dipakai dengan menggunakan alat khusus berupa mesin bertuas yang berfungsi untuk menentukan pilihan suaranya. Dalam mesin tersebut si pemilik suara tidak bisa memberikan suaranya lebih dari satu. Sebuah tuas besar akan dijadikan alat untuk menyimpan data pilihan, sehingga mesin bisa digunakan oleh pemilik suara berikutnya.

Pada tahun 2000 lalu, sistem ini dipakai juga pada pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS). Mesin punch-card digunakan oleh pemilik suara dengan cara menyelipkan selembar kertas pada buku berisi daftar kandidat yang akan dipilih. Kemudian, kertas tersebut akan dibuatkan lobang sesuai dengan jumlah kolom kandidat yang akan dipilih.

Bisa dikatakan bahwa fungsi Mesin ini juga serupa dengan alat pengoreksi jawaban sehingga proses pengoreksian dapat diselasaikan dengan cepat dan hasilnya akurat.

Senada dengan hal di atas, Direktur Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Michael Andreas Purwoadi menilai, jika dibandingkan dengan sistem pemilu konvensional yang selama ini digunakan, teknologi e-voting ini sangat tepat untuk dijadikan pilihan dalam pelaksanaan proses penghitungan hasil suara di masing-masing TPS dalam Pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Andreas, setidaknya ada beberapa alasan yang menjadi acuan. Pertama, KPU tidak perlu mencetak kertas surat suara, jika E-Voting diterapkan. Kedua, pemilih dapat dengan mudah menyalur kan hak pilih mereka. Cukup hanya dengan menyentuh tanda gambar di panel pilihan surat suara.

Ketiga Andreas menilai jika dengan e-voting ini maka proses penghitungan suara akan menjadi lebih cepat dan akurat. Karena pada saat pemungutan suara selesai, proses rekapitulasi tersebut langsung ditutup, dan hasil akhir pemilihan pun bisa langsung diperoleh secara akurat.

Menilik permasalahan Pemilu tahun ini, penulis berharap agar proses penghitungan suara manual secara berjenjang tidak lagi dijadikan rujukan resmi dalam penetapan lima calon pemimpin. Paling tidak, diterapkan terlebih dahulu dalam proses rekapitulasi hasil suara persiden dan wakil persiden Indonesia mendatang.

Penulis melihat ini sebagai sebuah upaya dalam rangka mempermudah aktifitas peyelenggara Pemilu karena beberapa negara sudah menerapkan hal tersebut. Tentunya ada yang sudah berhasil dan ada pula yang masih tahap pengembangan.

Perkembangan teknologi tidak bisa dibendung, zaman sudah berubah, sudah saatnya indonesia bergerak maju menggapai sistem penghitungan pemilu yang efektif, cepat dan akurat. Atau kita akan semakin tertinggal dari pesatnya laju era digital yang terus berkembang.

Oleh: Za’imna,
Ketua PAC GP Ansor Kemiling, Bandar Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

Yang Tak Banyak Orang Tahu, Tentang Hubungan Soekarno dan Hatta

Published

on

Soekarno Hatta
Video oleh Kompas TV

Lampung.coTak banyak yang tahu kapan sebenarnya Mohammad Hatta bertemu Soekarno pertama kali. Mereka diperkenalkan bukan dalam sebuah sekolah/institusi atau ketemu di jalan. Mereka bertemu secara maya melalui argumentasi perang kata dalam berbagai tulisan.

Sebelum pertemuan secara fisik, dua anak bangsa yang kala itu terpisah jarak belasan ribu kilometer saling memperhatikan, memberikan dukungan, mengagumi, dan mengkritisi langkah masing-masing.

Keduanya memang terlihat seiring, tapi jika diperhatikan, Bung Hatta dan Bung Karno justru dipertemukan oleh perbedaan. Meskipun berbeda watak dan pembawaan, ekspresi mereka sama: anti penindasan.

Menurut pengakuan Hatta dalam otobiografinya, Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi (2011), ia berjumpa pertama kali dengan Sukarno di sebuah hotel di Bandung. Haji Usman, salah satu kerabat jauh Hatta, adalah orang yang mengajaknya menemui Sukarno.

Bersama Haji Usman, Hatta ke rumah Sukarno langsung di Astanaanyar, Bandung. Namun saat itu Bung Karno tak di rumah. Lalu Hatta meninggalkan pesan dan kembali ke hotel menunggu kedatangan Sukarno yang tiba bersama Maskun malam harinya.

Sejak itu, keduanya seperti dipertautkan alam, berjuang bersama membela Tanah Air. Beberapa kali mereka harus menikmati pembuangan oleh pemerintah jajahan, kadang bersama namun lebih banyak ditempatkan di tempat yang berbeda.

Sejak suatu malam di bulan Maret 1942 itu, lahirlah dwitunggal, janji persatuan di atas perbedaan yang mengantarkan bangsa ini meraih kemerdekaan.

“Bung dan aku pernah terlibat dalam perselisihan yang dalam,” kata Sukarno kepada Hatta yang termaktub dalam buku Cindy Adams otobiografi Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat (1965), dapat menggambarkan persatuan mereka.

“Meski di satu waktu kita pernah tidak saling menyukai, sekarang kita menghadapi satu tugas yang jauh lebih besar daripada tugas yang pernah kita lakukan masing-masing. Berbagai perbedaan menyangkut masalah partai atau strategi tak perlu ada lagi. Sekarang kita satu. Bersatu di dalam perjuangan bersama.”

“Setuju,” kata Hatta dikutip dari tirto.id.

Keduanya kemudian berjabat tangan.

“Ini,” kata Sukarno, “merupakan simbol kita sebagai Dwitunggal. Kita berikrar dengan sungguh-sungguh untuk bekerja berdampingan, tak akan pernah dipisahkan sampai negeri kita merdeka sepenuhnya.”

Puncak kerjasama keduanya terpatri abadi pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun lagi-lagi, sejatinya kedua tokoh besar bangsa Indonesia ini dipertemukan oleh perbedaan.

Terdapat banyak silang pendirian. Salah satu yang terpokok adalah keinginan Sukarno untuk meruntuhkan demokrasi parlementer, menggantinya dengan sebuah sistem yang disebut demokrasi terpimpin.

Perbedaan pandangan antara keduanya dalam menyikapi berbagai persoalan terus terbawa hingga memimpin Republik Indonesia. Puncak perbedaan itu terjadi pada 1956 ketika Bung Hatta akhirnya mengundurkan diri sebagai wakil presiden.

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

Para Ahli Sebut Penjara Bagi Pengguna Narkotika Bukan Solusi Efektif

Published

on

Penjara

Banyak negara di Eropa sudah mulai berhenti mengirimkan pengguna narkotika ke penjara karena mereka menganggap bentuk hukuman seperti itu tidak tepat. Namun, Indonesia di bawah pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo justru masih mempertahankan pendekatan punitif tersebut bagi pengguna narkotika.

Akibatnya jumlah narapidana narkotika meningkat drastis selama pemerintahan Jokowi dari 64.711 orang pada bulan Oktober 2014 menjadi 117.553 orang pada Mei 2019. Hal tersebut menyebabkan jumlah narapidana melebihi kapasitas penjara yang tersedia. Data terakhir dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan jumlah narapidana melebihi dua kali lipat dari kapasitas yang ada. Hingga Mei 2019, kapasitas penjara di Indonesia adalah 126.491 orang. Sementara narapidana yang ada berjumlah 265.932 orang.

Pada Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada hari ini, kami ingin mengkritik kebijakan pemerintah tersebut. Pemerintah seharusnya berhenti mengirimkan pengguna narkotika ke penjara dan fokus dalam upaya pemulihan gangguan ketergantungan penggunaan narkotika. Pendekatan tersebut dipandang lebih efektif dan juga menghormati hak asasi manusia (HAM) warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang layak meski di dalam penjara.

Mengapa merehabilitasi lebih efektif ketimbang menghukum
Pemerintah Belanda, Swiss, Uruguay, dan Portugal mengakui bahwa penahanan atau pemberian hukuman penjara (kriminalisasi) terhadap pengguna narkotika atau orang yang memiliki narkotika dalam jumlah kecil dan bersifat personal dianggap bukanlah pendekatan yang tepat. Kesehatan publik, penjara yang penuh, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi beberapa alasannya.

Kebijakan narkotika yang baik dan tepat adalah kebijakan yang dapat mengurangi dampak buruk penggunaan narkotika dan menghilangkan konsumsi narkotika dan peredaran gelapnya. Salah satunya adalah melalui pendekatan kesehatan publik.

Pemerintah Joko “Jokowi” Widodo sebenarnya sudah memprioritaskan pendekatan rehabilitasi dan pencegahan dalam upaya negara untuk memberantas penggunaan narkoba dan psikotropika. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya terlaksana .

Kebijakan narkotika sering kali dijadikan komoditas politik yang membantu meningkatkan popularitas pemimpin negara yang ingin terpilih kembali. Pola ini dapat dilihat di Filipina. Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberlakukan sistem hukuman yang lebih ekstrem bagi para pengguna narkotika di negaranya demi memperkuat citranya sebagai pemimpin negara yang bertindak tegas dalam pemberantasan narkotika.

Jokowi pun masih menggunakan pola ini meskipun pendekatan punitif yang diterapkan terbukti tidak efektif. Penelitian dari Badan Dunia Urusan Narkotika atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan ada tujuh kerugian dari sistem hukuman punitif.

Pertama, lebih dari US$100 miliar diperkirakan terbuang untuk biaya penegakan hukum secara global di seluruh dunia.

Kedua, pelemahan terhadap pembangunan dan keamanan karena terjebak dalam konflik seperti halnya di negara Kolombia pada era Pablo Escobar.

Ketiga, proses penggundulan hutan dan perusakan lingkungan akibat pembakaran lahan ganja atau pemberian zat kimia terhadap narkotika yang berasal dari tanaman.

Keempat, menjadikan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan (kriminal) artinya merampas hak mereka atas pekerjaan, kemerdekaan, bahkan pendidikan. Pendekatan kriminalisasi ini juga memperkaya pelaku perdagangan gelap dengan meningkatnya harga narkotika di jalanan akibat semakin sedikitnya narkotika yang beredar karena penyitaan dan pemusnahan namun permintaan tetap tinggi karena tidak teratasinya kecanduan para pengguna.

Kelima, mengancam kesehatan publik dan persebaran penyakit akibat tidak terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi pengguna narkotika.

Keeenam, melemahkan hak asasi manusia terutama hak atas peradilan yang adil dan kesehatan.

Ketujuh, menciptakan stigma dan perlakuan diskriminatif bagi pengguna narkotika di setiap sendi kehidupan.

Melindungi HAM
Meski berada di penjara, narapidana dan tahanan narkotika adalah tetap warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan HAM.

Kecenderungan pemerintah dalam memenjarakan semua pengguna narkotika menjadikan negara lalai dalam melindungi hak-hak narapidana untuk mendapatkan perlakuan layak dalam penjara.

Hal ini dikarenakan jumlah narapidana narkotika yang membludak sementara kapasitas dan pelayanan penjara terbatas dalam menyediakan fasilitas hidup yang layak dan juga kesehatan. Banyak masalah kesehatan seperti HIV/AIDS, Hepatitis C, dan Tuberkolosis ditemui di penjara yang jumlah narapidananya melebihi kapasitas.

Komisi Narkotika di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Commission on Narcotic Drugs telah berulang kali menegaskan bahwa hak atas kesehatan narapidana adalah hak yang perlu dilindungi dalam kebijakan narkotika di Indonesia. Konvensi Internasional tentang Narkotika bahkan mengamanatkan perlindungan ini.

Dekriminalisasi pengguna narkotika
Dekriminalisasi adalah suatu penetapan atas perbuatan yang dulunya perbuatan pidana menjadi bukan perbuatan pidana. Pendekatan dekriminalisasi ini merupakan respons terhadap beban ekonomi dan sosial dari pendekatan punitif yang dilakukan.

Dekriminalisasi setidaknya dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penegakan hukum pada rezim kriminalisasi. Misalnya biaya penegakan hukum mulai dari penyidikan hingga pemenjaraan, termasuk di dalamnya biaya untuk bantuan hukum. Di Amerika Serikat pada 2010 misalnya, penelitian ahli ekonomi dari Amerika Serikat Jefferey A. Miron dan Katherine Waldock memperkirakan penghematan biaya penegakan hukum hingga $5,4 juta atau sekitar Rp 70.8 miliar dari pendekatan dekriminalisasi pengguna narkotika.

Selain itu, dekriminalisasi dapat mengurangi dampak buruk yang berpotensi diderita pengguna narkotika seperti stigmatisasi yang membuat kondisi kesehatan mereka memburuk.

Perlu diingat bahwa rehabilitasi bukanlah mantra satu-satunya dalam intervensi kebijakan dekriminalisasi. Rehabilitasi yang sukarela dan berintegrasi dengan layanan sosial masyarakat akan lebih efektif dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan memperlakukan narapidana sebagai pasien yang berhak mendapatkan layanan kesehatan dan bukan sebagai kriminal.

Upaya bangsa untuk mengatur penggunaan maupun peredaran narkotika telah lama dilakukan. Sepanjang sejarahnya, pelarangan dan hukuman pidana tidak selalu menjadi satu-satunya pilihan.

Berbagai alternatif seperti meregulasi untuk kepentingan kesehatan, ekonomi, bahkan rekreasi pernah dilakukan. Penghukuman berupa penjara bagi pengguna narkotika kerap kali gagal mengurangi permintaan dan peredaran narkotika. Agar bisa berhasil, kebijakan narkotika Indonesia harus mengganti dominasi pendekatan punitif menjadi rehabilitatif dengan mengutamakan aspek kesehatan publik.

Oleh: Choky R. Ramadhan, Dosen Hukum Acara Pidana/ Ketua MaPPI FHUI, Universitas Indonesia; Asmin Fransiska, Lecturer in Human Rights, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya; Miko Susanto Ginting, Researcher, Indonesia Jentera School of Law.
*Artikel Lampung.co ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca.

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca