Menu

[Kolom] Jahanam dalam Demokrasi Indonesia

  Dibaca : 207 kali
[Kolom] Jahanam dalam Demokrasi Indonesia
Rodi Ediyansyah, Pemimpin Umum Lampung.co

Bukan soal “Cebong vs Kampret” tapi kok ruang gerak kritikus di negara demokrasi ini terlihat semakin kontras. Dan parahnya lagi, fenomena ini terlihat sistemik. Pemanfaatan massa yang terindikasi “melibatkan” aparat serta dukungan media mainstream tampak jelas.

Bagaimana mungkin sekolompok orang mampu menggagalkan kedatangan Neno Warisman yang sudah meginjakan kakinya di Bandara Pekanbaru Riau. Sementara tidak kalah banyak massa yang menanti kedatangan Neno di Provinsi yang terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Ini jahanam dalam negara demokrasi.

Beralih ke kasus lain, Polisi tak memberikan izin acara diskusi yang akan dihadiri Ratna Sarumpaet dan Rocky Gerung di Bangka Belitung. Ini juga tak kalah bengisnya. Aparat yang seharusnya mampu melindungi, mengayomi dan melayani justru “memenjarakan” ruang pikir masyarakat.

Sementara dalam rangka menjamin bahwa kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya maka diperlukan suatu sistem checks and balances system (sistem pengawasan dan keseimbangan). Checks and balances system merupakan suatu mekanisme yang menjadi tolok ukur kemapanan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi.

Adam Kirsch, dalam esai berjudul How to Live With Critics (Whether You’re an Artist or the President) yang dimuat di The New York Times (14 June 2017), yang mengatakan; Setiap orang berhak memberi penilaian terhadap seseorang. Setiap orang diberikan otoritas yang kritis untuk mengatakan “saya suka atau saya tidak suka”.

Namun, Kirsch menegaskan, kritik hendaknya disampaikan dengan cara-cara beradab, bukan menghakimi pribadi seseorang, apalagi sampai menyinggung sisi-sisi kemanusiaannya.

Peran oknum media juga tak kalah bejatnya. Sebuah berita dibuat dengan judul Kritik untuk Polisi yang Tak Beri Izin Diskusi Ratna-Rocky di Babel, tapi konten gambar berisikan tulisan “Kami Relawan Peduli Pemilu Damai Menolak Kedatangan Ratna Sarumpaet di Bumi Babel”

Saya tidak ragukan karya jurnalistik beberapa media mainstream yang menjadi corong pemerintah. Hanya saja sangat disayangkan jika peran media sebagai controlling terhadap ketidak adilan mulai diabaikan lantaran pandangan politik.

Proses framing sebagai agenda setting dilakukan dengan sengaja untuk penggiringan opini publik mengarahkan berita ke sebuah persepsi. Kemudian menciptakan bias informasi akan sebuah issue, sehingga kepercayaan publik akan informasi yang sesungguhnya menjadi lemah. Kejam.

Rudy Satrio dalam tulisan yang berhudul Haatzai Artikelen dan Fungsi Kritik dari Pers mengatakan; media harus mampu menampung dan menyalurkan kebutuhan manusia untuk berekspresi mengeluarkan pikiran dan perasaan (sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia untuk bebas mengemukakan pendapat freedom of opinion) dan sebagai barometer kehidupan politik dan demokrasi suatu masyarakat atau Negara.

Oleh: Rodi Ediyansyah, S.E.I.
Pemimpin Umum Lampung.co

Editor:
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
- Advertisement -


Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional