Connect with us

Kolom

[Kolom] Hari Hutan Sedunia; Tilik Kondisi Hutan Kita Hari Ini

Published

on

Hutan Indonesia

Tahukan anda, tanggal 21 Maret itu diperingati sebagai hari apa? Hari ini, 21 Maret diperingati sebagai Hari Hutan Sedunia setelah ditetapkan oleh PBB dalam resolusi PBB 67/200 pada 21 Desember 2012.

Hari Hutan Sedunia yang dalam bahasa inggrisnya dikenal dengan Internasional Day of Forests. Ditetapkannya tanggal 21 Maret sebagai Hari Hutan Sedunia dengan tujuan mengingatkan kepada seluruh manusia yang ada di bumi tentang pentingnya hutan dalam keberlansungan hidup manusia.

Sehingga manusia akan dapat menghargai, mencintai, melindungi, dan menjaga hutan sebagai bagian dari diri kita sendiri.

Mengapa Hari Hutan Sedunia Diperingati?
Hutan adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan di Bumi. Alam, Bumi, Air termasuk Hutan yang selalu memenuhi tuntutan manusia dengan menyediakan tempat tinggal, penyegaran termasuk udara bersih dan air.

Perayaan hari hutan sedunia memberikan peluang besar bagi semua orang untuk belajar lebih banyak tentang kontribusi mereka dalam menjaga kesejahteraan manusia.

Selama perayaan ini, orang-orang berbagi pandangan dan gagasan mereka dengan bekerja bersama untuk menggabungkan hutan ke dalam strategi perubahan iklim di masa depan.

Kalian pasti tahu, di hutan itu tidak hanya sekedar pohon-pohon besar saja, tapi di hutan pun terdapat berbagai makhluk hidup yang berkembang biak di dalamnya, termasuk air, tumbuhan dan hewan.

Sayangnya, karena ulah sejumlah makhluk pintar yang mengatasnamakan manusia, fungsi hutan sebagai paru-paru dunia mulai menipis.

Pembukaan areal hutan, penebangan liar, pembabatan hutan untuk lahan pertanian dan segala kegiatan produksi komersial lainnya, termasuk memburu hewan-hewan liar yang hidup di hutan dilakukan manusia secara besar-besaran.

Dari tahun ke tahun kegiatan itu terus berlangsung, sampai akhirnya pemanasan global, bencana alam, seperti longsor, banjir, dan lainnya mulai melanda.

Oleh karena itu, untuk memperingati hari hutan sedunia, setiap organisasi yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup menghimbau untuk menyelamatkan hutan.

Luas Hutan di Indonesia
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis laporan dalam publikasi Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 tentang luas kawasan hutan di Indonesia.

Pada kawasan hutan konservasi (Kowasan Hutan Suaka Alam-Kawasan Hutan Pelestarian Alam) memiliki luas 27,4 juta ha dan hutan lindung seluas 29,7 juta ha.

Lalu hutan produksi terbatas 26,8 juta ha, hutan produksi 29,3 juta ha, serta luas hutan yang bisa dikonversi 12,9 juta ha. Total luas hutan di Indonesia sebanyak 128 juta ha.

Pada kenyataannya hutan di Indonesia sangatlah luas. Asal kalian tahu saja, Indonesia adalah pemilik hutan hujan tropis terluas ke-3 di dunia, setelah Brasil dan Kongo.

Berapa luas yang dihancurkan?
Tapi sayangnya, dalam catatan Rekor Dunia Guinness, Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kehancuran hutan tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90 persen dari sisa hutan di dunia.

Dalam laporan tersebut, Indonesia menghancurkan luas hutan yang setara dengan 300 lapangan sepakbola setiap jamnya.

Forest Watch Indonesia pun mencatat kerusakan hutan di Indonesia dari tahun terus meningkat, sampai saat ini saja sudah mencapai 2 juta hektar per tahun.

Sebanyak 72% dari hutan asli Indonesia telah musnah. Akibatnya, luas hutan Indonesia selama 50 tahun terakhir telah berkurang dari 162 juta hektar menjadi 98 juta hektar.

Sedih banget ya…

Padahal hutan adalah bank makanan terbesar. Kalau setiap tahunnya berkurang, akibatnya bank makanan makhluk hidup di dunia semakin hari semakin menipis.

Oleh karena itu, untuk mengingatkan dan meningkatkan kesadaran setiap manusia agar selalu menjaga dan melestarikan hutan, Internasional Day of Forests digalakkan secara rutin tiap tahunnya diseluruh dunia.

Peringatan ini diharap mampu memberikan manfaat bagi masyarakat untuk masa depan, terutama bagi generasi muda bangsa.

Oleh: Regi Santia Ambarwati
Pengurus UKM Mahasiswa Raden Intan Pencinta Alam (Maharipal) UIN Raden Intan Lampung.

 2,584 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Kolom

[Kolom] Amoral Itu, ‘Ndompleng’ Bansos Covid-19 untuk Kepentingan Politik

Published

on

Edwin Febrian
Edwin Febrian | Foto: Koleksi Pribadi

Virus Corona atau Covid-19 tengah melanda seantero bumi ini. Ratusan ribu manusia meninggal dunia akibat virus yang disebut-sebut asal Provinsi Wuhan, China ini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Di Indonesia pun melalui Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Alam. Sehingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang sedianya digelar tahun ini, September 2020 ikut terdampak dan terpaksa ditunda.

Penundaan berlaku untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Hal ini berdasarkan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada bulan Maret 2020 lalu. Terdapat 4 poin yang disepakati dalam RDP tersebut yakni sebagai berikut:

1. Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.

2. Pelaksanaan pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR.

3. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka Komisi II DPR meminta pemerintah menyiapkan payung hukum baru berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

4. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR meminta kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merealokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penaganan pandemi Covid-19.

Kesepakatan hasil rapat itu akhirnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menunda Pilkada Serentak 2020 akibat pandemi Covid-19. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (4/5/2020) lalu.

Dalam Perppu itu, terdapat pasal 201A yang menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah serentak ditunda karena terjadi bencana nonalam. Selanjutnya akan dilaksanakan pada Desember 2020 mendatang.

Pilkada Serentak di Lampung

Lampung, salah satu provinsi yang akan menggelar pilkada serentak tahun ini. Tercatat ada 8 (delapan) Kabupaten/Kota Kepala daerahnya yang akan berakhir masa jabatannya (AMJ) tahun depan.

Delapan kabupaten/kota yang akan sedianya akan menggelar Pilkada diantaranya Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Selatan, Way Kanan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Pesawaran, dan Pesisir Barat.

Pilkada serentak di Lampung mayoritas akan diramaikan kembali petahana. Sebut saja, di Pesawaran (Dendi Ramadhona), Lampung Selatan (Nanang Ermanto), Bandar Lampung (Istri Walikota, Eva Dwiana Herman HN), Lampung Tengah (Loekman Djoyosoemarto), Lampung Timur (Zaiful Bukhori), Way Kanan (Raden Adipati Surya), dan Pesisir Barat (Agus Istiqlal).

Manfaatkan Situasi Darurat Covid-19

Momen pandemi Covid-19 ini tampaknya tak disia-siakan oleh petahana sebagai ajang pencitraan, narsis, bahkan ndompleng bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat. Tak sedikit petahana yang mendapat kritikan pedas dari sejumlah kalangan lantaran menggunakan Bansos untuk kepentingan pribadi, kroni dan kelompoknya.

Bahkan, merekapun pun tidak malu ndompleng Bansos dengan menempel foto dan namanya di paket bantuan yang akan dibagikan kepada warga terdampak Covid-19. Gaya ndompleng ini, menjadikan petahana sebagai bahan ejekan atau olok-olokan. Dinilai tidak bermoral atau amoral dan tidak peka terhadap permasalahan masyarakat. Menggunakan kesempatan dalam kesempitan.

Sebagai langkah antisipasi untuk gaya ndompleng yang amoral ini, pemerintah pun akhirnya mengambil sikap. Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi misalnya, dengan tegas mengeluarkan SE No 045.2/1431/01/2020 agar penyaluran Bansos tidak mencantumkan nama atau foto Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Termasuk, tidak memanfaatkan Bansos Covid-19 untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni dan kelompoknya. Kita doakan saja, agar kepala daerah yang masih ndompleng Bansos cepat sadar dan tulus mendistribusikan Bansos kepada warganya ini tanpa embel-embel politik. Dan tentunya agar Covid-19 ini cepat berakhir. Aamiin.

Oleh: Edwin Febrian, S.IP,
Jurnalis
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

 10,512 kali dilihat,  19 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] Hak Tenaga Medis di Tengah Wabah Covid-19

Published

on

APD Tenaga Medis
Contoh alat perlindungan diri (APD) Tenaga Medis

Dalam menangani pasien penyakit Covid-19 atau virus Corona, tenaga medis (dokter, perawat) menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa para pasien yang terpapar penyakit Covid-19. Mereka para tenaga medis harus bertarung nyawa untuk menyelamatkan nyawa pasien dan dirinya sendiri.

Penyakit Covid-19 adalah sebuah wabah penyakit yang infeksius atau mudah menular, mereka para tenaga medis amat rentan terinfeksi penyakit Covid-19 karena mereka langsung kontak dengan pasien dalam menangani atau menyelamatkan para pasien yang terpapar penyakit Covid-19.

Dikutip dari laman katadata.co.id, di Indonesia diperkirakan lebih 44 tenaga medis yang telah meninggal dunia akibat menangani pasien Covid-19. Dengan rincian 33 dokter 12 perawat meninggal dunia, dan belum lagi para tenaga medis yang positif teninfeksi virus Corona.

Ada beberapa penyebab banyak tenaga medis di Indonesia yang meninggal dunia, seperti keterbatasan alat perlindungan diri (APD) dalam menangani pasien Covid-19. Selain keterbatasan APD, penyebab lainnya adalah tidak jujurnya pasien dalam keterangan kondisi kesehatan atau riwayat hidup pasien saat ditangani oleh tenaga medis.

Tidak hanya pasien Covid-19 yang mempunyai hak atas kesehatannya yang dijamin secara yuridis atau hukum. Melainkan profesi tenaga medis atau tenaga kesehatan juga memililki hak-hak yang harus dipenuhi, yang dimana hak tersebut juga dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Hak-Hak Tenaga Medis
Melihat fakta yang ada, terjadinya korban meninggal dunia yang dialami oleh tenaga medis dalam masa penanganan pasien penyakit Covid-19, menyimpulkan bahwa Negara dalam hal ini Pemerintah telah lalai dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara terkhususnya mengenai tentang hak asasi manusia (HAM).

Tenaga medis adalah warga negara yang mengemban sebuah profesi untuk bangsa atau negaranya, jaminan atas hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya adalah amanat Konstitusi UUD NRI 1945 dalam Pasal 28A, kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28H Ayat 1 atas hak untuk kesehtannya.

Selain di dalam Peraturan Perundang-undangan tertinggi yakni Konstitusi UUD NRI 1945, hak-hak tenaga medis juga diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seperti UU, PP, dan Permen.

Salah satu faktor utama meninggalnya tenaga medis dalam penanganan pasien Covid-19 adalah kurangnya ketersedian alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis dalam melakukan tindakan pekerjaannya.

Padahal, dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada, tenaga medis berhak untuk mendapatkan atau memperoleh APD dalam rangka penyelenggaraan kesehatan untuk menangani pasien penyakit Covid-19.

Mengenai penggunaan APD bagi pekerja dalam hal ini tenaga medis diatur dalam UU No. 1 Thn 1970 tentang Keselamatan Kerja dalam Pasal 12 (selanjutnya disebut, UU 1/1970). Pasal 12 UU 1/1970 memiliki korelasi di dalam UU No. 36 Thn. 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam Pasal 57 huruf D.

Dalam Pasal tersebut, disebutkan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Ketentuan penggunaan APD juga dipertegas dalam UU No. 36 Thn 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 5 dimana alat kesehatan atau APD digunakan untuk mencegah, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia.

Demikan juga dengan kejujuran infromasi dari pasien (Pasien penyakit Covid-19) yang dilayani juga menjadi hak tenaga medis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 huruf B UU No. 36 Thn 2014. Yaitu memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya.

Secara umum, terdapat beberapa hak tenaga medis yang diatur dalam UU No. 36 Thn. 2014 tentang Tenaga Kesehatan, diantaranya mendapatkan pelindungan hukum, mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien, menerima imbalan jasa.

Kemudian berhak menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang menentang dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 57 UU No. 36 Thn. 2014 tentang Tenaga Kesehatan).

Terkhusus bagi tenaga medis profesi dokter, mengenai hak-haknya diatur dalam UU No. 29 Thn. 24 tentang Praktik dokter Pasal 50. Dimana dokter dan/atau dokter gigi dalam melaksanakan tugas praktiknya berhak memperoleh perlindungan hukum, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, dan menerima imbalan jasa.

Selain ketentuan hak yang diatur dalam UU Tenaga Kesehatan dan UU Praktik dokter, tenaga medis yang telah melaksanakan tugasnya dalam menanggulangi sebuah wabah penyakit maka tenaga medis tersebut berhak mendapatkan sebuah penghargaan berupa intensif, materi atau penghargaan berupa bentuk lainnya.

Ketentuan penghargaan ini diatur dalam UU No. 4 Thn. 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 9. Pemenuhan hak tenaga medis merupakan kewajiban utama Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat atau Daerah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan kesehatan yang layak baik bagi warga negaranya (tenaga medis, pasien, dan masyarakat), hal ini diatur dalam PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Dalam PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Permerintah berkewajiban untuk memenuhi pelayanan kesehatan. Seperti, menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis, mendukung ketersediaan peralatan kesehatan (APD, masker, hand sanitizer, obat), dan transparansi informasi informasi kepada publik.

Berharap berhentilah cukup di angka 44 korban meninggal dunia bagi para tenaga medis, meninggalnya tenaga medis dokter dan perawat dalam menangani pasien penyakit Covid-19 menjadi sebuah kehilangan besar.

Karena mereka merupakan garda terdepan dalam menangani pasien penyakit Covid-19 dan terlebih lagi tidak mudah untuk mencetak dokter, perawat, dan paramedis baru lainnya di Negara kita yang kapasitas sumber daya manusia dan faktor lainnya yang belum sepenuhnya maju.

Agar tidak bertambah lagi korban meninggal dunia yang dialami para tenaga medis, maka dari itu Pemerintah harus bertanggung jawab atas hak tenaga medis dan memenuhi fasilitas kesehatan bagi tenaga medis sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada. Terkhusunya kebutuhan dasar yang utama bagi tenaga medis yaitu APD.

Selain itu, pasien harus berintegritas kepada tenaga medis dalam rangka penanganan penyakit Covid-19. Tujuan dari semua itu adalah agar tidak terjadi lagi korban meninggal dunia yang dialami para tenaga medis Indonesia.

Oleh: Sayyid Nurahaqis,
Pemerhati Hukum Tata Negara dan Alumnus Universitas Islam Sumatera Utara.
*Artikel Lampung.co ini merupakan tulisan dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

 17,728 kali dilihat,  34 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] Mengapa Harus Menulis?

Published

on

Etty Diallova
Penulis asal Lampung Timur, Etty Diallova | Foto: dok.

Menulis adalah kebutuhan dan sebagai terapi jiwa. Begitulah yang saya rasakan. Melalui tulisan kita bisa menuangkan ide-ide di dalam imajinasi yang kita miliki. Banyak orang yang menulis karena hobi dan mengekspresikan diri. Kemudian menekuni bidang tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga berbuah manis memberikan prestasi dan royalti.

“Karena pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar.”

Menulis membutuhkan motivasi kuat, sehingga selalu tertanam di dalam hati dan memompa semangat untuk terus berkarya. Karena tidak sedikit dari kita mengganggap menulis adalah suatu hal yang membosankan, sehingga enggan menjalaninya sebagai rutinitas secara konsisten. Akhirnya pupus sudah harapan untuk berkarya dan terus berkembang.

Menulis, Sarana Berkarya dan Berbagi Kebaikan. Menggoreskan aksara demi aksara sebagai pengukir sejarah dalam kehidupan di dunia. Untuk itu, terus berusaha menyajikan tulisan yang menebarkan kebaikan, tanpa dibubuhi ujaran kebencian yang bisa mengakibatkan keretakan atau terjadinya perdebatan. Karena sebuah karya, adalah cerminan dan jati diri dari siapa si empunya tulisan tersebut

Menulis Sebagai Terapi dan Mengasah Kreatifitas. Menulis juga sebagai terapi jiwa, sebagai sarana untuk penyembuhan. Dengan menulis kita dapat mengurangi beban-beban pikiran yang selama ini terpendam. Saya sendiri kerap menuangkan ke tulisan, saat saya rindu pada keluarga dan orang-orang tercinta di kampung halaman.

Dengan konsisten berkarya, imajinasi dan kreatifitas kita dalam berkarya akan semakin tajam. Ibarat sebuah mata pisau, jika setiap hari diasah, maka akan menjadi tajam dan berkilau. Menulis juga sebagai sarana berdakwah; setiap karya yang kita buat, akan selalu bermanfaat bagi orang lain, dan menjadikan amal jariah bagi penulisnya.

Kita dapat menyampai pesan baik secara tersirat dan tersurat, sehingga kita bisa mempengaruhi lewat tulisan tersebut. Untuk itu, penting untuk menulis dengan muatan positif, hindari pemberitaan HOAX, plagiarisme, dan ujaran kebencian.

“Menulis mengajarkan saya banyak arti kehidupan dan mengenalkan saya pada dunia luas”

Oleh: Etty Diallova,
Penulis asal Lampung Timur yang tinggal di Taipei, Taiwan.
*Artikel Lampung.co ini merupakan tulisan dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

 17,708 kali dilihat,  16 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca