Connect with us

Kolom

[Kolom] Hak Tenaga Medis di Tengah Wabah Covid-19

Published

on

APD Tenaga Medis
Contoh alat perlindungan diri (APD) Tenaga Medis

Dalam menangani pasien penyakit Covid-19 atau virus Corona, tenaga medis (dokter, perawat) menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa para pasien yang terpapar penyakit Covid-19. Mereka para tenaga medis harus bertarung nyawa untuk menyelamatkan nyawa pasien dan dirinya sendiri.

Penyakit Covid-19 adalah sebuah wabah penyakit yang infeksius atau mudah menular, mereka para tenaga medis amat rentan terinfeksi penyakit Covid-19 karena mereka langsung kontak dengan pasien dalam menangani atau menyelamatkan para pasien yang terpapar penyakit Covid-19.

Dikutip dari laman katadata.co.id, di Indonesia diperkirakan lebih 44 tenaga medis yang telah meninggal dunia akibat menangani pasien Covid-19. Dengan rincian 33 dokter 12 perawat meninggal dunia, dan belum lagi para tenaga medis yang positif teninfeksi virus Corona.

Ada beberapa penyebab banyak tenaga medis di Indonesia yang meninggal dunia, seperti keterbatasan alat perlindungan diri (APD) dalam menangani pasien Covid-19. Selain keterbatasan APD, penyebab lainnya adalah tidak jujurnya pasien dalam keterangan kondisi kesehatan atau riwayat hidup pasien saat ditangani oleh tenaga medis.

Tidak hanya pasien Covid-19 yang mempunyai hak atas kesehatannya yang dijamin secara yuridis atau hukum. Melainkan profesi tenaga medis atau tenaga kesehatan juga memililki hak-hak yang harus dipenuhi, yang dimana hak tersebut juga dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Hak-Hak Tenaga Medis
Melihat fakta yang ada, terjadinya korban meninggal dunia yang dialami oleh tenaga medis dalam masa penanganan pasien penyakit Covid-19, menyimpulkan bahwa Negara dalam hal ini Pemerintah telah lalai dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara terkhususnya mengenai tentang hak asasi manusia (HAM).

Tenaga medis adalah warga negara yang mengemban sebuah profesi untuk bangsa atau negaranya, jaminan atas hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya adalah amanat Konstitusi UUD NRI 1945 dalam Pasal 28A, kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28H Ayat 1 atas hak untuk kesehtannya.

Selain di dalam Peraturan Perundang-undangan tertinggi yakni Konstitusi UUD NRI 1945, hak-hak tenaga medis juga diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seperti UU, PP, dan Permen.

Salah satu faktor utama meninggalnya tenaga medis dalam penanganan pasien Covid-19 adalah kurangnya ketersedian alat pelindung diri atau APD bagi tenaga medis dalam melakukan tindakan pekerjaannya.

Padahal, dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada, tenaga medis berhak untuk mendapatkan atau memperoleh APD dalam rangka penyelenggaraan kesehatan untuk menangani pasien penyakit Covid-19.

Mengenai penggunaan APD bagi pekerja dalam hal ini tenaga medis diatur dalam UU No. 1 Thn 1970 tentang Keselamatan Kerja dalam Pasal 12 (selanjutnya disebut, UU 1/1970). Pasal 12 UU 1/1970 memiliki korelasi di dalam UU No. 36 Thn. 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam Pasal 57 huruf D.

Dalam Pasal tersebut, disebutkan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Ketentuan penggunaan APD juga dipertegas dalam UU No. 36 Thn 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 5 dimana alat kesehatan atau APD digunakan untuk mencegah, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia.

Demikan juga dengan kejujuran infromasi dari pasien (Pasien penyakit Covid-19) yang dilayani juga menjadi hak tenaga medis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 huruf B UU No. 36 Thn 2014. Yaitu memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya.

Secara umum, terdapat beberapa hak tenaga medis yang diatur dalam UU No. 36 Thn. 2014 tentang Tenaga Kesehatan, diantaranya mendapatkan pelindungan hukum, mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari pasien, menerima imbalan jasa.

Kemudian berhak menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang menentang dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 57 UU No. 36 Thn. 2014 tentang Tenaga Kesehatan).

Terkhusus bagi tenaga medis profesi dokter, mengenai hak-haknya diatur dalam UU No. 29 Thn. 24 tentang Praktik dokter Pasal 50. Dimana dokter dan/atau dokter gigi dalam melaksanakan tugas praktiknya berhak memperoleh perlindungan hukum, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, dan menerima imbalan jasa.

Selain ketentuan hak yang diatur dalam UU Tenaga Kesehatan dan UU Praktik dokter, tenaga medis yang telah melaksanakan tugasnya dalam menanggulangi sebuah wabah penyakit maka tenaga medis tersebut berhak mendapatkan sebuah penghargaan berupa intensif, materi atau penghargaan berupa bentuk lainnya.

Ketentuan penghargaan ini diatur dalam UU No. 4 Thn. 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 9. Pemenuhan hak tenaga medis merupakan kewajiban utama Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat atau Daerah.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan kesehatan yang layak baik bagi warga negaranya (tenaga medis, pasien, dan masyarakat), hal ini diatur dalam PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Dalam PP No. 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Permerintah berkewajiban untuk memenuhi pelayanan kesehatan. Seperti, menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis, mendukung ketersediaan peralatan kesehatan (APD, masker, hand sanitizer, obat), dan transparansi informasi informasi kepada publik.

Berharap berhentilah cukup di angka 44 korban meninggal dunia bagi para tenaga medis, meninggalnya tenaga medis dokter dan perawat dalam menangani pasien penyakit Covid-19 menjadi sebuah kehilangan besar.

Karena mereka merupakan garda terdepan dalam menangani pasien penyakit Covid-19 dan terlebih lagi tidak mudah untuk mencetak dokter, perawat, dan paramedis baru lainnya di Negara kita yang kapasitas sumber daya manusia dan faktor lainnya yang belum sepenuhnya maju.

Agar tidak bertambah lagi korban meninggal dunia yang dialami para tenaga medis, maka dari itu Pemerintah harus bertanggung jawab atas hak tenaga medis dan memenuhi fasilitas kesehatan bagi tenaga medis sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang ada. Terkhusunya kebutuhan dasar yang utama bagi tenaga medis yaitu APD.

Selain itu, pasien harus berintegritas kepada tenaga medis dalam rangka penanganan penyakit Covid-19. Tujuan dari semua itu adalah agar tidak terjadi lagi korban meninggal dunia yang dialami para tenaga medis Indonesia.

Oleh: Sayyid Nurahaqis,
Pemerhati Hukum Tata Negara dan Alumnus Universitas Islam Sumatera Utara.
*Artikel Lampung.co ini merupakan tulisan dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

 26,367 kali dilihat,  5 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Kolom

[Kolom] Amoral Itu, ‘Ndompleng’ Bansos Covid-19 untuk Kepentingan Politik

Published

on

Edwin Febrian
Edwin Febrian | Foto: Koleksi Pribadi

Virus Corona atau Covid-19 tengah melanda seantero bumi ini. Ratusan ribu manusia meninggal dunia akibat virus yang disebut-sebut asal Provinsi Wuhan, China ini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), salah satu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Di Indonesia pun melalui Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Alam. Sehingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang sedianya digelar tahun ini, September 2020 ikut terdampak dan terpaksa ditunda.

Penundaan berlaku untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota. Hal ini berdasarkan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada bulan Maret 2020 lalu. Terdapat 4 poin yang disepakati dalam RDP tersebut yakni sebagai berikut:

1. Melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, Komisi II DPR menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.

2. Pelaksanaan pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR.

3. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, maka Komisi II DPR meminta pemerintah menyiapkan payung hukum baru berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

4. Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR meminta kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merealokasi dana Pilkada Serentak 2020 yang belum terpakai untuk penaganan pandemi Covid-19.

Kesepakatan hasil rapat itu akhirnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menunda Pilkada Serentak 2020 akibat pandemi Covid-19. Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (4/5/2020) lalu.

Dalam Perppu itu, terdapat pasal 201A yang menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah serentak ditunda karena terjadi bencana nonalam. Selanjutnya akan dilaksanakan pada Desember 2020 mendatang.

Pilkada Serentak di Lampung

Lampung, salah satu provinsi yang akan menggelar pilkada serentak tahun ini. Tercatat ada 8 (delapan) Kabupaten/Kota Kepala daerahnya yang akan berakhir masa jabatannya (AMJ) tahun depan.

Delapan kabupaten/kota yang akan sedianya akan menggelar Pilkada diantaranya Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Selatan, Way Kanan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Pesawaran, dan Pesisir Barat.

Pilkada serentak di Lampung mayoritas akan diramaikan kembali petahana. Sebut saja, di Pesawaran (Dendi Ramadhona), Lampung Selatan (Nanang Ermanto), Bandar Lampung (Istri Walikota, Eva Dwiana Herman HN), Lampung Tengah (Loekman Djoyosoemarto), Lampung Timur (Zaiful Bukhori), Way Kanan (Raden Adipati Surya), dan Pesisir Barat (Agus Istiqlal).

Manfaatkan Situasi Darurat Covid-19

Momen pandemi Covid-19 ini tampaknya tak disia-siakan oleh petahana sebagai ajang pencitraan, narsis, bahkan ndompleng bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat. Tak sedikit petahana yang mendapat kritikan pedas dari sejumlah kalangan lantaran menggunakan Bansos untuk kepentingan pribadi, kroni dan kelompoknya.

Bahkan, merekapun pun tidak malu ndompleng Bansos dengan menempel foto dan namanya di paket bantuan yang akan dibagikan kepada warga terdampak Covid-19. Gaya ndompleng ini, menjadikan petahana sebagai bahan ejekan atau olok-olokan. Dinilai tidak bermoral atau amoral dan tidak peka terhadap permasalahan masyarakat. Menggunakan kesempatan dalam kesempitan.

Sebagai langkah antisipasi untuk gaya ndompleng yang amoral ini, pemerintah pun akhirnya mengambil sikap. Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi misalnya, dengan tegas mengeluarkan SE No 045.2/1431/01/2020 agar penyaluran Bansos tidak mencantumkan nama atau foto Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Termasuk, tidak memanfaatkan Bansos Covid-19 untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni dan kelompoknya. Kita doakan saja, agar kepala daerah yang masih ndompleng Bansos cepat sadar dan tulus mendistribusikan Bansos kepada warganya ini tanpa embel-embel politik. Dan tentunya agar Covid-19 ini cepat berakhir. Aamiin.

Oleh: Edwin Febrian, S.IP,
Jurnalis
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

 21,766 kali dilihat,  5 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] Mengapa Harus Menulis?

Published

on

Etty Diallova
Penulis asal Lampung Timur, Etty Diallova | Foto: dok.

Menulis adalah kebutuhan dan sebagai terapi jiwa. Begitulah yang saya rasakan. Melalui tulisan kita bisa menuangkan ide-ide di dalam imajinasi yang kita miliki. Banyak orang yang menulis karena hobi dan mengekspresikan diri. Kemudian menekuni bidang tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga berbuah manis memberikan prestasi dan royalti.

“Karena pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar.”

Menulis membutuhkan motivasi kuat, sehingga selalu tertanam di dalam hati dan memompa semangat untuk terus berkarya. Karena tidak sedikit dari kita mengganggap menulis adalah suatu hal yang membosankan, sehingga enggan menjalaninya sebagai rutinitas secara konsisten. Akhirnya pupus sudah harapan untuk berkarya dan terus berkembang.

Menulis, Sarana Berkarya dan Berbagi Kebaikan. Menggoreskan aksara demi aksara sebagai pengukir sejarah dalam kehidupan di dunia. Untuk itu, terus berusaha menyajikan tulisan yang menebarkan kebaikan, tanpa dibubuhi ujaran kebencian yang bisa mengakibatkan keretakan atau terjadinya perdebatan. Karena sebuah karya, adalah cerminan dan jati diri dari siapa si empunya tulisan tersebut

Menulis Sebagai Terapi dan Mengasah Kreatifitas. Menulis juga sebagai terapi jiwa, sebagai sarana untuk penyembuhan. Dengan menulis kita dapat mengurangi beban-beban pikiran yang selama ini terpendam. Saya sendiri kerap menuangkan ke tulisan, saat saya rindu pada keluarga dan orang-orang tercinta di kampung halaman.

Dengan konsisten berkarya, imajinasi dan kreatifitas kita dalam berkarya akan semakin tajam. Ibarat sebuah mata pisau, jika setiap hari diasah, maka akan menjadi tajam dan berkilau. Menulis juga sebagai sarana berdakwah; setiap karya yang kita buat, akan selalu bermanfaat bagi orang lain, dan menjadikan amal jariah bagi penulisnya.

Kita dapat menyampai pesan baik secara tersirat dan tersurat, sehingga kita bisa mempengaruhi lewat tulisan tersebut. Untuk itu, penting untuk menulis dengan muatan positif, hindari pemberitaan HOAX, plagiarisme, dan ujaran kebencian.

“Menulis mengajarkan saya banyak arti kehidupan dan mengenalkan saya pada dunia luas”

Oleh: Etty Diallova,
Penulis asal Lampung Timur yang tinggal di Taipei, Taiwan.
*Artikel Lampung.co ini merupakan tulisan dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

 26,465 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

Apakah Larangan Cadar dan Celana Cingkrang Efektif Tangkal Radikalisme? Ini Kata Peneliti

Published

on

Larangan Cadar

Menteri Agama Indonesia yang baru dilantik, Fachrul Razi, baru-baru ini menghebohkan publik dengan melempar wacana larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan cadar dan celana cingkrang di lingkungan instansi pemerintahan.

Alasan dia, ekspresi-ekspresi pakaian itu tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

Dia juga berpendapat bahwa kehadiran orang-orang yang memakai cadar dan celana cingkrang akan menimbulkan persepsi bahwa hanya mereka saja yang betul-betul bertakwa kepada Tuhan.

Banyak pihak mungkin mengira biang keladi pembentuk radikalisme adalah keyakinan agama ultra konservatif seperti Wahhabisme dan Salafi-Jihadisme, yang kerap diekspresikan melalui gaya busana tertentu seperti penggunaan cadar dan celana cingkrang.

Walau keyakinan agama ultra konservatif bisa berkontribusi pada radikalisme, agama sebetulnya bukan faktor pembentuk utama dari radikalisme.

Faktor yang memperkuat radikalisme lebih kompleks dari sekedar urusan agama. Oleh karena itu, melarang keyakinan atau ekspresi keagamaan tidak akan terlalu berguna dalam usaha menangkal radikalisme.

Menyeimbangkan identitas keagamaan orang yang terpapar radikalisme dengan identitas alternatif bisa menjadi pilihan yang lebih baik.

Tidak berhasil
Penelitian saya bersama kolega-kolega di Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2019 dengan sampel narapidana teroris Indonesia telah menunjukkan bahwa usaha penangkalan radikalisme dengan mengubah keyakinan ideologis justru tidak efektif.

Ada beberapa alasan. Pertama, melarang keyakinan agama itu sangat sulit dilakukan. Program deradikalisasi yang berusaha mengganti ideologi agama menjadi ideologi lain yang lebih moderat tidaklah efektif.

Ini karena mereka dengan tingkat radikalisme tinggi merasa keyakinan mereka itu sudah yang paling benar. Dengan kata lain, mereka merasa tidak ada yang salah dengan diri mereka. Pihak pemerintah, kepolisian, atau pihak yang melakukan deradikalisasi itulah orang-orang yang sebetulnya tersesat.

Kedua, usaha mengubah atau melarang keyakinan agama justru bisa jadi bumerang. Orang-orang dengan tingkat radikalisme tinggi akan merasa terdiskriminasi karena mereka dilarang menganut keyakinan pribadinya. Sehingga, kebencian mereka terhadap pihak pemerintah dan institusi-institusi negara akan semakin menjadi-jadi.

Lebih daripada itu, usaha mengubah keyakinan pribadi itu sebetulnya bisa dianggap tidak etis bagi sebuah negara dengan sistem demokrasi. Apalagi kebebasan beragama dan berkeyakinan telah dijamin oleh negara lewat Undang Undang Dasar 1945.

Identitas alternatif
Jika kita tidak bisa menangkal radikalisme dengan mengubah keyakinan agama, adakah cara lain yang lebih efektif?

Sebuah riset di bidang psikologi sosial menunjukkan bahwa cara yang menjanjikan dan telah terbukti berhasil adalah menyeimbangkan identitas keagamaan dengan identitas alternatif seperti keluarga, karier, pendidikan, dan lain-lain. Riset tersebut dilakukan oleh pakar psikologi sosial David Webber dari Virginia Commonwealth University, AS, dan para koleganya di tahun 2017 dengan sampel para narapidana teroris gerakan separatis di Sri Lanka.

Umumnya, orang-orang dengan tingkat radikalisme tinggi rentan termakan propaganda ideologi karena mereka sedang kehilangan arah atau makna hidup.

Mereka merasa hidupnya hampa, merasa mengecewakan keluarga, kesepian, atau kehilangan tujuan dalam hidup. Kondisi ini rentan menjadi celah bagi kelompok-kelompok radikal untuk mengisi kekosongan itu.

Mereka diberikan makna hidup seperti potensi masuk surga atau memperjuangkan keadilan atas nama Tuhan. Dengan kata lain, ada kebutuhan psikologis yang tidak mereka dapat namun bisa diperoleh dari identitas kelompok agama radikal.

Untuk menangkal kondisi itu, yang harus dilakukan adalah menyeimbangkan makna hidup dari identitas agama dengan makna hidup dari identitas lain.

Sebagai ilustrasi, ada dua orang bernama si A dan si B. Baik si A maupun si B meyakini bahwa mereka harus memperjuangkan agamanya dengan berperang ke Suriah. Akan tetapi, si A memiliki keluarga yang ia harus nafkahi dan tidak bisa ia tinggalkan. Si A juga memiliki bisnis yang sedang berkembang pesat. Sementara itu si B tidak memiliki apa-apa selain keinginannya memperjuangkan agama. Dari ilustrasi ini, mana yang lebih mungkin pergi berjihad ke Suriah?

Jika Anda menjawab A, Anda sudah tepat. Ketika seseorang memiliki identitas alternatif (sebagai ayah, suami, pelaku bisnis), ia tidak akan melakukan tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama walau ia memiliki keyakinan agama yang kuat sekalipun.

Identitas-identitas alternatif itu secara langsung “mengalahkan” identitas agama dengan memberikan kebermaknaan hidup lain selain membela agama.

Riset saya dan kolega menunjukkan bukti bahwa ketika identitas alternatif sudah muncul, maka pelaku terorisme tidak akan mendukung kekerasan atas nama agama. Ini terjadi walaupun ideologi radikal masih melekat di benak mereka.

Temuan itu kami peroleh dengan menganalisis profil-profil hasil wawancara terhadap 86 narapidana teroris yang telah menjalani program rehabilitasi pada 35 penjara di Indonesia. Ada lebih dari 200 narapidana teroris di Indonesia saat kami melakukan penelitian, dan saat ini ada lebih dari 600 narapidana teroris yang sudah bebas.

Dalam riset, kami menemukan bahwa dukungan terhadap jihad sebagai perang melemah ketika individu aktif berpartisipasi dalam program deradikalisasi. Ini terjadi karena ketika individu aktif berpartisipasi, mereka diberikan kesempatan mengembangkan identitas alternatif seperti keluarga dan bisnis.

Ketika identitas alternatif terbentuk, dukungan terhadap jihad sebagai perang juga melemah walaupun mereka masih memegang ideologi yang kuat.

Namun, perlu diingat bahwa terbentuknya identitas alternatif tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan ekonomi semata. Mereka harus betul-betul merasakan kebermaknaan dari identitas yang diperoleh bantuan dan insentif ekonomi itu.

Artinya, uang bisa saja terpakai untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak memberikan sense of belonging (makna hidup). Ketimbang uang secara langsung, lebih baik memberikan kesempatan yang sifatnya berkelanjutan seperti kesempatan mengaplikasikan talenta atau keahlian. Dengan cara itu, mereka akan merasakan kebermaknaan hidup dari jasa atau bisnis yang mereka kembangkan.

Dapat kita simpulkan bahwa identitas agama ataupun ekspresi agama seperti pemakaian cadar atau celana cingkrang tidak serta merta membuat seseorang menjadi teroris atau ekstremis. Perlu ada kondisi psikologis, yaitu ketidakseimbangan identitas yang menjadikan agama sebagai satu-satunya makna hidup.

Bagi orang-orang yang memiliki banyak identitas bermakna dalam hidupnya, keyakinan mereka tidak akan berdampak pada kekerasan ataupun ekstremisme.

Para pembuat kebijakan perlu berhati-hati dalam menangani radikalisme. Melakukan pelarangan ekspresi atau keyakinan keagamaan tidak akan memiliki banyak manfaat bahkan bisa menjadi bumerang.

Elemen yang terpenting dalam penanganan radikalisme bukanlah soal identitas agama, tapi soal ada atau tidaknya identitas lain yang dimiliki orang-orang berideologi radikal ini.

Oleh: Joevarian Hudiyana,
Peneliti di Laboratorium Psikologi Politik, Universitas Indonesia
*Artikel Lampung.co ini terbit pertama kali di The Conversation.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca.

 26,087 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca