Menu

[Kolom] Fly Over, Sampah, dan Kata ‘Bego’ (Kritik dan Apresiasi)

  Dibaca : 301 kali
[Kolom] Fly Over, Sampah, dan Kata ‘Bego’ (Kritik dan Apresiasi)
M Imron Rosadi | Foto: koleksi pribadi

Lampung.co – Dalam kurun waktu dua pekan kebelakang, jagad sosmed Bandar Lampung sedang diruihkan dengan dua berita yang cukup memantik banyak orang untuk memberikan respon, ada yang bernada kritik tajam, ada pula yang memberikan pembelaan berupa kalimat-kalimat apresiasi.

Berita Pertama tentang kemacetan kendaraan bus dan truck di fly over Kemiling – Pramuka.

Beberapa pekan yang lalu banyak kendaraan besar sejenis bus dan truck yang terjebak macet di atas fly over pramuka. Ini dikarenakan banyak pengemudi tidak mengetahui bahwa ada portal tulisan tinggi kendaraan maksimal 2.8 M di ujung fly over yang ada di sisi jalan pramuka.

Sebagaian orang awam menilai kejadian ini adalah bentuk kelalaian pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin diwakili oleh dinas perhubungan kota Bandar Lampung atau dinas terkait.

Sosialisasi dan informasi yang kurang, menyebabkan kemacetan diatas fly over beberapa hari yang lalu terjadi.

Dinas Perhubungan atau dinas terkait, harusnya memasang portal di dua sisi secara bersamaan.

Memang ada papan informasi disisi jalan teuku cik ditiro. Namun karena penempatan nya kurang pas, ditambah lagi papan informasi ukurannya terlalu kecil, ini yang mungkin menyebabkan pengemudi tidak melihatnya, sehingga menimbulkan kemacetan akibat mobil terjebak diatas. Bisa masuk tapi tidak bisa keluar.

Kemudian, tata lalu lintas di sekitaran fly over pramuka terlihat semerawut dan membingungkan. Dinas Perhubungan harusnya sadar bahwa tidak semua pengguna jalan dan fly over ini adalah orang Bandar Lampung, sehingga kadangkala beberapa pengendara yang mungkin juga pendatang dari daerah lain kebingungan ketika melintas di sekitaran fly over.

Masukannya adalah, coba dikaji dan diatur kembali, efektivitas rekayasa lalu lintas yang saat ini sudah ada. Terlebih lagi di putaran di di simpang kemiling dan ujung fly over di sisi jalan pramuka.

Bilapun rekayasa sudah dinilai pas, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, baiknya sosialisasi dan media informasi yang dipasang di jalan-jalan sekitar fly over harus jelas, enak dilihat serta mudah dibaca oleh pengendara.

Tentu, kami pun memberikan apresiasi atas upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung meminimalisir kemacetan dengan membangun beberapa fly over di kota Bandar Lampung.

Namun kritik kami adalah tentang belum komprehensif nya perencanaan kota. Sehingga yang ada kota ini terlihat bertumbuh dalam penambahan jumlah infrastruktur, namun masih terlihat semerawut dalam pengelolaannya.

Berita Kedua, tentang penilaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberikan predikat kota terkotor nomer dua untuk Bandar Lampung.

Mengutip duajurai.co – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut Bandar Lampung sebagai kota terkotor untuk kategori kota besar. Bandar Lampung mendapat nilai paling rendah pada saat penilaian program Adipura periode 2017-2018.

Adipura merupakan merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap tahun. Tujuannya, mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan kota yang berkelanjutan (suistanable city).

Kemudian, menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, fungsi sosial dan fungsi ekologis dalam pembangunan. Selain itu, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Yang sangat menarik dari berita ini adalah respon Walikota Bandar Lampung. Mengutip kembali dari duajurai.co – WaliKota Bandar Lampung Herman HN angkat bicara terkait penilaian program Adipura.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut Bandar Lampung merupakan kota terkotor karena mendapat nilai terendah.

“Kotor apanya? Kalau (melihat dari) TPA Bakung ya enggak bisa dibilang terkotor dong. Itu kan penghinaan bagi rakyat Bandar Lampung. Bego saja yang menilainya,” kata Herman di kompleks Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, Selasa, 15/1/2019.

Menurut Walikota Bandar Lampung penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Bandar Lampung tak kalah bersih dibandingkan dengan kota-kota penerima Adipura. Bahkan, dia siap bersaing dengan daerah yang meraih penghargaan tertinggi

Saya melihat respon Walikota Bandar Lampung amat wajar, meskipun terlihat emosional namun itu adalah bentuk kemarahan Herman HN atas ketidak objektivan tim penilai

Namun kritik kami adalah, tetang ungkapan yang kurang pantas diucapkan oleh seorang Pemimpin, yaitu kalimat ‘Bego saja yang menilainya’.

Menurut kami, Walikota Bandar Lampung terlalu sembrono ketika melontarkan kata ‘bego’ tersebut. Kata yang tidak elok diucapkan, terlebih lagi dalam proses memberikan tauladan kepada masyarakat. Khususnya generasi muda dan anak-anak.

Seperti kami jelaskan diatas, meskipun ungkapan tersebut sebagai bentuk kekecewaan atas ketidakobjektivan tim penilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun hemat saya, Walikota Bandar Lampung bisa meluapkan kekecewaannya dengan memilih kalimat yang lebih elegan.

Contoh;
“Coba sampaikan kepada kami standar penilaian yang digunakan”
” Ya harusnya pihak KLHK, lebih konprehensif dalam melakukan penilaian”
Dan tentunya masih banyak pilihan kalimat yang lain.

Kembali ketema diatas, satu sisi kami amat mengapresiasi atas segala ikhtiar Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang dokomandani oleh Bapak Herman HN.

Delapan tahun dipimpin oleh beliau, banyak perubahan yang terjadi, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan pendidikan dan kesehatan.

Namun, sebagai masyarakat tentu selain memberikan apresiasi, kamipun berkewajiban memberikan kritik dan masukan, ketika ada hal-hal yang kurang pas dalam penerapan kebijakan, ungkapan yang tidak mendidik, dan lain sebagainya.

Janganlah kritik dan masukan dari masyarakat dan pengamat direspon dengan kalimat maupun ungkapan yang tidak elok didegar dan dilihat. Tugas Pemimpin selain mensejahterakan masyarakatnya, ia juga punya tanggung jawab untuk menjaga serta mencerdaskan kehidupan berdemokrasi di daerah yang dipimpinnya.

Jadikan kritik dari masyarakat, penilaian dari pengamat dan pemerintah pusat sebagai suplemen dan asupan gizi yang mampu membuat Pemerintah kota Bandar Lampung menjadi lebih keras dalam bekerja, bijak dalam bersikap serta tulus dalam melayani hajat hidup masyarkat.

Bilapun penilaian dari pusat tentang predikat kota terkotor atau apapun itu, dirasa melanggar aturan dan prosedur penilaian yang ada. Toh Pemerintah Kota bisa memakai jalur struktural untuk melaporkannya ke Pemerintah Pusat, atau bila dirasa ini ekstrim dan masuk BAB pencemaran nama baik kota Bandar Lampung, hal-hal tersebut bisa dilaporkan, diproses lewat jalur hukum yang ada.

Kritik dan apresiasi adalah buah dari alam demokrasi. Mari kita semua nikmati dengan hati yang lapang dan semangat berkontribusi.

Kemiling, 23 Januari 2019
M. Imron Rosadi

Iklan Baris
Jasa pembuatan website untuk lembaga atau bisnis. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Banner Ads

- Iklan Layanan Masyarakat -
-Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H-


Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional