fbpx
Connect with us

Kolom

[Kolom] Bisnis Dari “Kelangkaan” Pancasila

Published

on

Rodi Ediyansyah

Apapun barangnya, jika terjadi kelangkaan dan itu sebuah kebutuhan maka harga akan naik. Oleh karena itu tidak heran jika banyak mafia yang menciptakan kelangkaan dengan menimbun barang untuk dijual saat harga tinggi. Bagaimana dengan Pancasila?

Kuncinya; Langka – Kebutuhan – Harga

Soal Pancasila,
Dulu, waktu saya masih kelas 3 SD (kalau tidak salah) ada pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dalam pelajaran itu, sudah pasti mendapat nilai “merah” jika tidak hafal Pancasila. Karena pada pelajaran ini, siswa tidak hanya dituntut untuk sekedar menghafalkan sila per sila. Tapi lebih dari pada itu, mempelahari makna dan bagaimana “mengamalkannya” dalam kehidupan sehari-hari.

Ditambah lagi setiap apel hari Senin pagi, Pancasila wajib dibacakan seluruh peserta upacara yang dipimpin pembina upacara. Bagi siswa yang salah dalam mengikuti pembacaannya, pastilah mukannya akan merah. Malu!!!

Saat itu tidak ada masyarakat yang mempersoalkan Pancasila, apa lagi sampai dibentuk Bandan Pembina seperti saat ini. Mengapa? Karena sejak dini memang sudah dijejali dengan pengetahuan tentang ideologi yang merupakan arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Kelangkaan,
Saya tidak tahu persisnya sejak kapan pelajaran PMP ditiadakan dari kurikulum pendidikan formal. Yang jelas Hasil penelitian Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat yang diterbitkan republika.co.id, Rabu, 06 April 2016 menyebutkan sebanyak 40 persen mahasiswa tidak hafal Pancasila.

Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, mahasiswa yang katanya sebagai agen perubahan tidak hafal ideologi negaranya sendiri. Lantas perubahan apa yang bisa kita harapkan dari kondisi seperti ini?

Lebih parahnya lagi, seorang Gubernur juga sampai keliru membacakan teks Pancasila. Sebuah media massa fajar.co.id, tanggal 30 Oktober 2017 menerbitkan berita, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar salah melafalkan Sila ke-2 Pancasila dan menukarnya dengan Sila ke-5 Pancasila. Sayangnya video yang menjadi sumber berita tersebut sudah dihapus.

Pada kondisi ini “Kelangkaan” sudah tercipta. Selanjutnya bagaimana mengambalikan kebutuhan akan Pancasila.

Penciptaan Kebutuhan,
Ditengah kelangkaan akan ideologi Pancasila, para “mafia” mulai melirik ini sebagai “bisnis”. Ini merupakan bisnis besar karena konsumennya adalah seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah jutaan jiwa.

Bagaimana memulainya? Giring opini yang mengarahkan Pancasila sebagai kebutuhan.

Langkah awal mengembangkan isu SARA, Intoleransi, Radikalisme, Liberalisme dan lain-lain yang yang akan menjadi pendukung “bisnis Pancasila”.

Setelah masyarakat resah dengan isu-isu tersebut bahkan sampai terpecah belah, para “bandit” memunculkan Pancasila sebagai solusi. Slogan “Saya Indonesia, Saya Pancasila“, itulah yang digemakan para pendukung mafia dibalik bisnis ini.

Masyarakat yang sudah bosan dengan kondisi negara yang carut-marut ini, tentu saja menulai ini penting. Nilai kebutuhan sudah mulai terlihat, tinggal menetukan konsep bisnis yang tepat dan memiliki harga tinggi.

Tentukan Harga,
Kelangkaan telah tercipta dan masyarakat sudah membutuhkan Pancasila, muncul Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang didirikan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 yang ditanda tangani pada tanggal 19 Mei 2017.

Kemudian, UKP-PIP yang merupakan unit kerja ditingkatkan menjadi bentuk badan. Tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Inilah “bisnis” yang tercipta dari kelangkaan Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Hingga hari ini polemik soal besarnya Gaji BPIP masih terus bergulir. Tidak tanggung-tanggung, permasalahan Gaji BPIP yang dinilai terlalu besar ini melibatkan Presiden Indonesia yang kelima.

Gaji BPIP diatur berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Besaran gaji yang diberikan mulai dari Rp 19.500.000 hingga Rp 112.548.000. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, memperoleh gaji terbesar yaitu Rp 112.548.000.

Kalau dilihat dari “pemain bisnis” ini memang bukan kelas kakap, apalagi teri. Tapi paus. Logika sederhana saja, mantan Presiden yang menjabat ketua umum Partai penguasa, tidak mungkin mau terima receh.

Inilah nasib Pancasila hari ini, Selamat Hari Lahir Pancasila!!!

Oleh: Rodi Ediyansyah, S.E.I.
Pemimpin Umum Lampung.co

Iklan Baris
Jasa pembuatan website untuk lembaga atau bisnis. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kolom

Yang Tak Banyak Orang Tahu, Tentang Hubungan Soekarno dan Hatta

Published

on

Soekarno Hatta
Video oleh Kompas TV

Lampung.coTak banyak yang tahu kapan sebenarnya Mohammad Hatta bertemu Soekarno pertama kali. Mereka diperkenalkan bukan dalam sebuah sekolah/institusi atau ketemu di jalan. Mereka bertemu secara maya melalui argumentasi perang kata dalam berbagai tulisan.

Sebelum pertemuan secara fisik, dua anak bangsa yang kala itu terpisah jarak belasan ribu kilometer saling memperhatikan, memberikan dukungan, mengagumi, dan mengkritisi langkah masing-masing.

Keduanya memang terlihat seiring, tapi jika diperhatikan, Bung Hatta dan Bung Karno justru dipertemukan oleh perbedaan. Meskipun berbeda watak dan pembawaan, ekspresi mereka sama: anti penindasan.

Menurut pengakuan Hatta dalam otobiografinya, Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi (2011), ia berjumpa pertama kali dengan Sukarno di sebuah hotel di Bandung. Haji Usman, salah satu kerabat jauh Hatta, adalah orang yang mengajaknya menemui Sukarno.

Bersama Haji Usman, Hatta ke rumah Sukarno langsung di Astanaanyar, Bandung. Namun saat itu Bung Karno tak di rumah. Lalu Hatta meninggalkan pesan dan kembali ke hotel menunggu kedatangan Sukarno yang tiba bersama Maskun malam harinya.

Sejak itu, keduanya seperti dipertautkan alam, berjuang bersama membela Tanah Air. Beberapa kali mereka harus menikmati pembuangan oleh pemerintah jajahan, kadang bersama namun lebih banyak ditempatkan di tempat yang berbeda.

Sejak suatu malam di bulan Maret 1942 itu, lahirlah dwitunggal, janji persatuan di atas perbedaan yang mengantarkan bangsa ini meraih kemerdekaan.

“Bung dan aku pernah terlibat dalam perselisihan yang dalam,” kata Sukarno kepada Hatta yang termaktub dalam buku Cindy Adams otobiografi Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat (1965), dapat menggambarkan persatuan mereka.

“Meski di satu waktu kita pernah tidak saling menyukai, sekarang kita menghadapi satu tugas yang jauh lebih besar daripada tugas yang pernah kita lakukan masing-masing. Berbagai perbedaan menyangkut masalah partai atau strategi tak perlu ada lagi. Sekarang kita satu. Bersatu di dalam perjuangan bersama.”

“Setuju,” kata Hatta dikutip dari tirto.id.

Keduanya kemudian berjabat tangan.

“Ini,” kata Sukarno, “merupakan simbol kita sebagai Dwitunggal. Kita berikrar dengan sungguh-sungguh untuk bekerja berdampingan, tak akan pernah dipisahkan sampai negeri kita merdeka sepenuhnya.”

Puncak kerjasama keduanya terpatri abadi pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun lagi-lagi, sejatinya kedua tokoh besar bangsa Indonesia ini dipertemukan oleh perbedaan.

Terdapat banyak silang pendirian. Salah satu yang terpokok adalah keinginan Sukarno untuk meruntuhkan demokrasi parlementer, menggantinya dengan sebuah sistem yang disebut demokrasi terpimpin.

Perbedaan pandangan antara keduanya dalam menyikapi berbagai persoalan terus terbawa hingga memimpin Republik Indonesia. Puncak perbedaan itu terjadi pada 1956 ketika Bung Hatta akhirnya mengundurkan diri sebagai wakil presiden.

Iklan Baris
Jasa pembuatan website untuk lembaga atau bisnis. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

Para Ahli Sebut Penjara Bagi Pengguna Narkotika Bukan Solusi Efektif

Published

on

Penjara

Banyak negara di Eropa sudah mulai berhenti mengirimkan pengguna narkotika ke penjara karena mereka menganggap bentuk hukuman seperti itu tidak tepat. Namun, Indonesia di bawah pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo justru masih mempertahankan pendekatan punitif tersebut bagi pengguna narkotika.

Akibatnya jumlah narapidana narkotika meningkat drastis selama pemerintahan Jokowi dari 64.711 orang pada bulan Oktober 2014 menjadi 117.553 orang pada Mei 2019. Hal tersebut menyebabkan jumlah narapidana melebihi kapasitas penjara yang tersedia. Data terakhir dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan jumlah narapidana melebihi dua kali lipat dari kapasitas yang ada. Hingga Mei 2019, kapasitas penjara di Indonesia adalah 126.491 orang. Sementara narapidana yang ada berjumlah 265.932 orang.

Pada Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada hari ini, kami ingin mengkritik kebijakan pemerintah tersebut. Pemerintah seharusnya berhenti mengirimkan pengguna narkotika ke penjara dan fokus dalam upaya pemulihan gangguan ketergantungan penggunaan narkotika. Pendekatan tersebut dipandang lebih efektif dan juga menghormati hak asasi manusia (HAM) warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang layak meski di dalam penjara.

Mengapa merehabilitasi lebih efektif ketimbang menghukum
Pemerintah Belanda, Swiss, Uruguay, dan Portugal mengakui bahwa penahanan atau pemberian hukuman penjara (kriminalisasi) terhadap pengguna narkotika atau orang yang memiliki narkotika dalam jumlah kecil dan bersifat personal dianggap bukanlah pendekatan yang tepat. Kesehatan publik, penjara yang penuh, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi beberapa alasannya.

Kebijakan narkotika yang baik dan tepat adalah kebijakan yang dapat mengurangi dampak buruk penggunaan narkotika dan menghilangkan konsumsi narkotika dan peredaran gelapnya. Salah satunya adalah melalui pendekatan kesehatan publik.

Pemerintah Joko “Jokowi” Widodo sebenarnya sudah memprioritaskan pendekatan rehabilitasi dan pencegahan dalam upaya negara untuk memberantas penggunaan narkoba dan psikotropika. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya terlaksana .

Kebijakan narkotika sering kali dijadikan komoditas politik yang membantu meningkatkan popularitas pemimpin negara yang ingin terpilih kembali. Pola ini dapat dilihat di Filipina. Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberlakukan sistem hukuman yang lebih ekstrem bagi para pengguna narkotika di negaranya demi memperkuat citranya sebagai pemimpin negara yang bertindak tegas dalam pemberantasan narkotika.

Jokowi pun masih menggunakan pola ini meskipun pendekatan punitif yang diterapkan terbukti tidak efektif. Penelitian dari Badan Dunia Urusan Narkotika atau United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan ada tujuh kerugian dari sistem hukuman punitif.

Pertama, lebih dari US$100 miliar diperkirakan terbuang untuk biaya penegakan hukum secara global di seluruh dunia.

Kedua, pelemahan terhadap pembangunan dan keamanan karena terjebak dalam konflik seperti halnya di negara Kolombia pada era Pablo Escobar.

Ketiga, proses penggundulan hutan dan perusakan lingkungan akibat pembakaran lahan ganja atau pemberian zat kimia terhadap narkotika yang berasal dari tanaman.

Keempat, menjadikan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan (kriminal) artinya merampas hak mereka atas pekerjaan, kemerdekaan, bahkan pendidikan. Pendekatan kriminalisasi ini juga memperkaya pelaku perdagangan gelap dengan meningkatnya harga narkotika di jalanan akibat semakin sedikitnya narkotika yang beredar karena penyitaan dan pemusnahan namun permintaan tetap tinggi karena tidak teratasinya kecanduan para pengguna.

Kelima, mengancam kesehatan publik dan persebaran penyakit akibat tidak terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi pengguna narkotika.

Keeenam, melemahkan hak asasi manusia terutama hak atas peradilan yang adil dan kesehatan.

Ketujuh, menciptakan stigma dan perlakuan diskriminatif bagi pengguna narkotika di setiap sendi kehidupan.

Melindungi HAM
Meski berada di penjara, narapidana dan tahanan narkotika adalah tetap warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan HAM.

Kecenderungan pemerintah dalam memenjarakan semua pengguna narkotika menjadikan negara lalai dalam melindungi hak-hak narapidana untuk mendapatkan perlakuan layak dalam penjara.

Hal ini dikarenakan jumlah narapidana narkotika yang membludak sementara kapasitas dan pelayanan penjara terbatas dalam menyediakan fasilitas hidup yang layak dan juga kesehatan. Banyak masalah kesehatan seperti HIV/AIDS, Hepatitis C, dan Tuberkolosis ditemui di penjara yang jumlah narapidananya melebihi kapasitas.

Komisi Narkotika di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Commission on Narcotic Drugs telah berulang kali menegaskan bahwa hak atas kesehatan narapidana adalah hak yang perlu dilindungi dalam kebijakan narkotika di Indonesia. Konvensi Internasional tentang Narkotika bahkan mengamanatkan perlindungan ini.

Dekriminalisasi pengguna narkotika
Dekriminalisasi adalah suatu penetapan atas perbuatan yang dulunya perbuatan pidana menjadi bukan perbuatan pidana. Pendekatan dekriminalisasi ini merupakan respons terhadap beban ekonomi dan sosial dari pendekatan punitif yang dilakukan.

Dekriminalisasi setidaknya dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penegakan hukum pada rezim kriminalisasi. Misalnya biaya penegakan hukum mulai dari penyidikan hingga pemenjaraan, termasuk di dalamnya biaya untuk bantuan hukum. Di Amerika Serikat pada 2010 misalnya, penelitian ahli ekonomi dari Amerika Serikat Jefferey A. Miron dan Katherine Waldock memperkirakan penghematan biaya penegakan hukum hingga $5,4 juta atau sekitar Rp 70.8 miliar dari pendekatan dekriminalisasi pengguna narkotika.

Selain itu, dekriminalisasi dapat mengurangi dampak buruk yang berpotensi diderita pengguna narkotika seperti stigmatisasi yang membuat kondisi kesehatan mereka memburuk.

Perlu diingat bahwa rehabilitasi bukanlah mantra satu-satunya dalam intervensi kebijakan dekriminalisasi. Rehabilitasi yang sukarela dan berintegrasi dengan layanan sosial masyarakat akan lebih efektif dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan memperlakukan narapidana sebagai pasien yang berhak mendapatkan layanan kesehatan dan bukan sebagai kriminal.

Upaya bangsa untuk mengatur penggunaan maupun peredaran narkotika telah lama dilakukan. Sepanjang sejarahnya, pelarangan dan hukuman pidana tidak selalu menjadi satu-satunya pilihan.

Berbagai alternatif seperti meregulasi untuk kepentingan kesehatan, ekonomi, bahkan rekreasi pernah dilakukan. Penghukuman berupa penjara bagi pengguna narkotika kerap kali gagal mengurangi permintaan dan peredaran narkotika. Agar bisa berhasil, kebijakan narkotika Indonesia harus mengganti dominasi pendekatan punitif menjadi rehabilitatif dengan mengutamakan aspek kesehatan publik.

Oleh: Choky R. Ramadhan, Dosen Hukum Acara Pidana/ Ketua MaPPI FHUI, Universitas Indonesia; Asmin Fransiska, Lecturer in Human Rights, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya; Miko Susanto Ginting, Researcher, Indonesia Jentera School of Law.
*Artikel Lampung.co ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca.

Iklan Baris
Jasa pembuatan website untuk lembaga atau bisnis. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

Ganja Bisa Menyembuhkan Kanker Adalah Mitos, Ini Faktanya

Published

on

Ganja Bisa Menyembuhkan Kanker

Selama ribuan tahun orang telah menggunakan ganja untuk tujuan rekreasi dan pengobatan. Pada era modern, penggunaan ganja menarik perhatian banyak orang dan banyak klaim fantastis tentang manfaat medis ganja beredar di masyarakat. Dari semua klaim tersebut, mungkin yang paling berani adalah pernyataan bahwa ganja dapat menyembuhkan kanker.

Kesaksian bahwa ganja dan produk turunannya dapat mengecilkan tumor atau menyembuhkan penyakit mematikan bisa mudah ditemukan di internet. Tapi walaupun kesaksian semacam itu menarik perhatian banyak orang, mereka cenderung didasarkan pada kesalahpahaman, harapan kosong, dan sesuatu yang salah kaprah.

Mari kita mulai dengan melihat khasiat medis ganja. Bertentangan dengan apa yang diyakini kebanyakan orang, penggunaan medis ganja telah banyak dipelajari. Berdasarkan tinjauan atas lebih dari 10.000 penelitian pada tahun 2017 oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Amerika Serikat (National Academy of Science) ditemukan beberapa bukti manfaat penggunaan ganja.

Manfaat tersebut termasuk mengelola rasa sakit kronis dan kejang yang terkait dengan sklerosis ganda pada saat sistem kekebalan tubuh menggerogoti lapisan pelindung saraf. Ada juga bukti yang menyatakan bahwa tetrahydrocannabinol (THC)–bahan utama dalam ganja–dapat mengurangi mual yang disebabkan oleh kemoterapi. Memang, THC buatan, yang disebut dronabinol, telah digunakan dalam resep kemoterapi selama beberapa dekade.

Tetapi temuan yang terpenting dari tinjauan National Academy of Science adalah tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ganja dapat menyembuhkan atau membantu pengobatan kanker, meskipun ada klaim yang menunjukkan sebaliknya.

Lalu mengapa ada jurang pemisah antara persepsi publik dan bukti ilmiah? Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kesalahpahaman. Sebagai contoh, klaim yang sering muncul adalah bahwa THC dosis tinggi membunuh sel kanker dalam cawan petri, gelas wadah laboratorium. Ini benar, namun dampaknya tidak begitu berarti.

Membunuh sel dalam wadah sekecil itu sangat mudah; Anda dapat melakukannya dengan menggunakan panas atau zat pemutih. Tetapi agen anti-kanker yang efektif harus mampu membunuh sel-sel kanker dalam tubuh manusia secara selektif sambil menyelamatkan sel-sel yang sehat. Kenyataannya adalah bahwa ganja tidak bisa melakukan hal tersebut.

Ini wajar, kawan
Para pendukung pengobatan ganja lainnya juga didorong oleh alasan ideologis. Mereka yakin bahwa bahwa ganja adalah “bahan alami” dan secara implisit lebih baik daripada obat-obatan mengandung zat kimia. Tapi ini adalah contoh klasik dari argumen “bahwa sesuatu yang berasal dari alam itu adalah hal yang baik”, yang sebenarnya sedikit meragukan.

Istilah “alami” agak kabur. Jika kita mendefinisikan alami sebagai apapun yang terjadi tanpa campur tangan manusia, argumen itu tidak berlaku. Zat arsenik, plutonium, dan sianida juga alami, namun hal yang buruk akan terjadi jika kita meminum zat-zat ini.

Senyawa aktif dari banyak obat sendiri ditemukan pada tanaman, lalu disintesis untuk mengontrol dosis, dan memaksimalkan keberhasilan. Kami sudah memiliki obat-obatan yang berasal dari THC, tetapi ini tidak akan menyembuhkan kanker, begitu pula dengan ganja.

Sayangnya, beberapa pendukung pengobatan ganja mengklaim lebih jauh bahwa kemampuan ganja menyembuhkan kanker dihalangi oleh perusahaan obat. Ini omong kosong. Teori konspirasi semacam itu sedemikian besar dan dengan cepat akan lenyap.

Mengingat bahwa sekitar setengah dari kita akan terkena kanker dalam hidup kita, bisnis penyembuhan kanker akan sangat menguntungkan. Bukan hanya itu, penemu penyembuh kanker akan mendapat dampak terhingga mulai dari penghargaan ilmiah hingga imbalan ekonomi. Jadi, gagasan bahwa peneliti tega menekan biaya penyembuhan kanker demi imbalan yang akan didapat sangat konyol.

Kenyataannya adalah bahwa kanker adalah jenis penyakit yang kompleks, dan tidak mungkin ada pengobatan tunggal. Ganja mungkin berguna untuk mengobati mual beberapa orang ketika menjalani kemoterapi, tetapi gagasan bahwa ganja dapat menyembuhkan kanker adalah mitos.

Oleh: David Robert Grimes,
Postdoctoral research fellow, Queen’s University Belfast
*Artikel Lampung.co ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca.

Iklan Baris
Jasa pembuatan website untuk lembaga atau bisnis. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca