Menu

[Kolom] Bisnis Dari “Kelangkaan” Pancasila

  Dibaca : 271 kali
[Kolom] Bisnis Dari “Kelangkaan” Pancasila
Rodi Ediyansyah, Pemimpin Umum Lampung.co

Apapun barangnya, jika terjadi kelangkaan dan itu sebuah kebutuhan maka harga akan naik. Oleh karena itu tidak heran jika banyak mafia yang menciptakan kelangkaan dengan menimbun barang untuk dijual saat harga tinggi. Bagaimana dengan Pancasila?

Kuncinya; Langka – Kebutuhan – Harga

Soal Pancasila,
Dulu, waktu saya masih kelas 3 SD (kalau tidak salah) ada pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Dalam pelajaran itu, sudah pasti mendapat nilai “merah” jika tidak hafal Pancasila. Karena pada pelajaran ini, siswa tidak hanya dituntut untuk sekedar menghafalkan sila per sila. Tapi lebih dari pada itu, mempelahari makna dan bagaimana “mengamalkannya” dalam kehidupan sehari-hari.

Ditambah lagi setiap apel hari Senin pagi, Pancasila wajib dibacakan seluruh peserta upacara yang dipimpin pembina upacara. Bagi siswa yang salah dalam mengikuti pembacaannya, pastilah mukannya akan merah. Malu!!!

Saat itu tidak ada masyarakat yang mempersoalkan Pancasila, apa lagi sampai dibentuk Bandan Pembina seperti saat ini. Mengapa? Karena sejak dini memang sudah dijejali dengan pengetahuan tentang ideologi yang merupakan arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Kelangkaan,
Saya tidak tahu persisnya sejak kapan pelajaran PMP ditiadakan dari kurikulum pendidikan formal. Yang jelas Hasil penelitian Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat yang diterbitkan republika.co.id, Rabu, 06 April 2016 menyebutkan sebanyak 40 persen mahasiswa tidak hafal Pancasila.

Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, mahasiswa yang katanya sebagai agen perubahan tidak hafal ideologi negaranya sendiri. Lantas perubahan apa yang bisa kita harapkan dari kondisi seperti ini?

Lebih parahnya lagi, seorang Gubernur juga sampai keliru membacakan teks Pancasila. Sebuah media massa fajar.co.id, tanggal 30 Oktober 2017 menerbitkan berita, Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar salah melafalkan Sila ke-2 Pancasila dan menukarnya dengan Sila ke-5 Pancasila. Sayangnya video yang menjadi sumber berita tersebut sudah dihapus.

Pada kondisi ini “Kelangkaan” sudah tercipta. Selanjutnya bagaimana mengambalikan kebutuhan akan Pancasila.

Penciptaan Kebutuhan,
Ditengah kelangkaan akan ideologi Pancasila, para “mafia” mulai melirik ini sebagai “bisnis”. Ini merupakan bisnis besar karena konsumennya adalah seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah jutaan jiwa.

Bagaimana memulainya? Giring opini yang mengarahkan Pancasila sebagai kebutuhan.

Langkah awal mengembangkan isu SARA, Intoleransi, Radikalisme, Liberalisme dan lain-lain yang yang akan menjadi pendukung “bisnis Pancasila”.

Setelah masyarakat resah dengan isu-isu tersebut bahkan sampai terpecah belah, para “bandit” memunculkan Pancasila sebagai solusi. Slogan “Saya Indonesia, Saya Pancasila“, itulah yang digemakan para pendukung mafia dibalik bisnis ini.

Masyarakat yang sudah bosan dengan kondisi negara yang carut-marut ini, tentu saja menulai ini penting. Nilai kebutuhan sudah mulai terlihat, tinggal menetukan konsep bisnis yang tepat dan memiliki harga tinggi.

Tentukan Harga,
Kelangkaan telah tercipta dan masyarakat sudah membutuhkan Pancasila, muncul Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang didirikan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 yang ditanda tangani pada tanggal 19 Mei 2017.

Kemudian, UKP-PIP yang merupakan unit kerja ditingkatkan menjadi bentuk badan. Tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Inilah “bisnis” yang tercipta dari kelangkaan Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Hingga hari ini polemik soal besarnya Gaji BPIP masih terus bergulir. Tidak tanggung-tanggung, permasalahan Gaji BPIP yang dinilai terlalu besar ini melibatkan Presiden Indonesia yang kelima.

Gaji BPIP diatur berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Besaran gaji yang diberikan mulai dari Rp 19.500.000 hingga Rp 112.548.000. Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, memperoleh gaji terbesar yaitu Rp 112.548.000.

Kalau dilihat dari “pemain bisnis” ini memang bukan kelas kakap, apalagi teri. Tapi paus. Logika sederhana saja, mantan Presiden yang menjabat ketua umum Partai penguasa, tidak mungkin mau terima receh.

Inilah nasib Pancasila hari ini, Selamat Hari Lahir Pancasila!!!

Oleh: Rodi Ediyansyah, S.E.I.
Pemimpin Umum Lampung.co

Editor:
Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
- Advertisement -


Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional