fbpx
Connect with us

Kolom

[Kolom] #AyokeLampung, #AyokeSumberAgung

Published

on

Penangkaran Rusa

Lampung.co – Batu lapis, kebun buah, pemacar TVRI, pondok pesantren dan mobil gunung. Inilah beberapa label yang melekat dari kampung Sumber Agung 20 tahun yang lalu.

Namun kini ketika kita berkunjung ke kampung yang kini telah menjadi kelurahan Sumber Agung, kita akan menemukan Taman Rusa, Pasar Seribu Batu, Taman Kupu – Kupu, wisata kuliner durian dan berikutnya Teropong Bintang (yang kabarnya terbaik se Asia tenggara)

Kelurahan Sumber Agung kini telah menjelma menjadi salah satu destinasi wisata di propinsi Lampung, khususnya kota Bandar Lampung.

Daerah yang 20 hingga 30 tahun yang lalu menjadi tempat kami membeli pisang dan buah lainnya, untuk kemudian kami jual kembali dipasir gintung dan smep, kini telah beranjak maju dan berkembang.

Namun beberapa keunikan yang tidak berubah dari tempat ini. Kelurahan Sumber Agung tetap menjadi salah satu daerah yang tetap menjaga nilai-nilai budaya warisan leluhur.

Tetap menjadi salah satu tempat pencetak santri-santri kebanggaan masyarakat kota Bandar Lampung, serta tentunya daerah ini secara geogragis memiliki keunggulan berupa anugrah alam yang indah dan udara yang tetap sejuk dan segar

Dari sisi budaya dan kultur masyarakat, ada dua hal yang menarik dari tempat ini.

Pertama, Masyarakatnya masih ORI. Ori disini karena hampir 90% atau mungkin lebih, warga yang tinggal di kelurahan ini adalah warga yang 30an tahun lalu kami temui. Bahkan uniknya, rata-rata masyarakat Sumber Agung menikah dengan sesama warga satu Kelurahan.

Bilapun ada sebagian yang menikah dengan orang yang berasal dari kelurahan ataupun daerah lain, setelah menikahpun mereka tetap tinggal, berdomisili di kelurahan Sumber Agung.

Jadi dari generasi kami lahir, menjadi anak-anak sampai kami memiliki anak. Mayoritas anak-anak Sumber Agung adalah asli atau ORI, lahir dari rahim orang tua yang dulupun lahir di Sumber Agung.

Kedua, dan ini yang membuat kami takjub, sampai hari ini, budaya arisan Nikah atau tabungan nikah masih dilestarikan oleh para pemuda pemudi disini.

Jadi setiap pemuda/pemudi yang menjadi anggota arisan (tabungan menikah) ketika dia akan menikah, mendapatkan dana yang terkumpul dari seluruh anggota antara 15 hingga 17 juta rupiah.

Benar-benar budaya gotong royong / berbagi beban yang patut di contoh oleh masyarakat, khususnya pemuda/pemudi di daerah lain.

#AyokeSumberAgung adalah bagian dari program #AyokeLampung. Ini adalah ajakan sekaligus tageline yang menjadi doa dan harapan.

Beberapa bulan yang lalu, kami sempat berbincang dengan kelompok pemuda yang tergabung dalam organisasi United Sumber Agung (USA) serta beberapa tokoh masyarakat di kelurahan Sumber Agung.

Perbincangan dan diskusi kami fokus pada wacana dan rencana optimalisasi pengelolaan kampung wisata, pemberdayaan pemuda serta peningkatan kesejahteraan mayarakat.

Respon dan antusiasme dari peserta diskusi amat positif, dan proses menuju kesana sedang dirancang serta dibuat usulan drafnya. Tentu layaknya sebuah gerakan pemberdayaan.

Kita menginginkan ide dan gagasannya banyak muncul dari masyarakat Sumber Agung sendiri, sehingga semua pihak yang terlibat, khusunya masyarakat sekitar, akan dengan sukarela dan penuh kegembiraan dalam berjuang merealisasikannya.

Kami hanya ingin memberikan sedikit masukan, terkait dengan wacana dan rencana tersebut.

Pertama, Masyarakat Sumber Agung dan Pemerintah kota Bandar Lampung harus berani Pasang target yang besar. Ayo jadikan Sumber Agung menjadi destinasi / kampung wisata alam, wisata edukasi dan budaya terbaik di propinsi Lampung.

Ini sangat memungkinkan tercapai, karena faktor pendukung berupa aspek sumber daya alam, kemudahan jalur lalu lintas (Sumber Agung kedepan direncanakan menjadi jalur ringroad kota Bandar Lampung), serta yang tidak kalah penting juga, dan ini menjadi penambah optimisme.

Saat ini Kelurahan Sumber Agung banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat, hingga CSR-CSR dari beberapa perusahaan Nasional pun menjadikan Sumber Agung menjadi Kelurahan binaan mereka.

Bantuannya ada yang berupa pembangunan infrastruktur, bantuan modal untuk peningkatan ekonomi kreatif, dan lain sebagainya.

Kedua, Optimalisasi sinergi dan kolaborasi dengan para penggiat pariwisata dan sosial media baik di tingkat lokal, nasional, hingga internasional.

Menurut beberapa sumber, tahun 2021 teropong bintang akan selesai dibangun dan diresmikan. Ini tentu akan menjadikan Sumber Agung semakin banyak dikunjungi oleh banyak pelancong dan peneliti.

Karena meskipun secara geografis letak gedung teropong bintang berada di kabupaten Pesawaran, namun pintu gerbang menuju ke lokasi tersebut berada di pinggir jalan utama Sumber Agung.

Teropong Bintang dibangun berdasarkan MoU antara ITB, ITERA dan Pemda Provinsi Lampung. Meurut Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Teropong Bintang di Lampung nantinya akan mengalahkan Observatorium Bosscha yang ada di Lembang, Bandung. Sebab peralatan yang bakal digunakan sudah modern dan lebih canggih.

Dibangunnya Teropong Bintang Lampung sebagai objek wisata adalah salah satu langkah guna memikat wisatawan asing untuk berkunjung ke Bumi Ruwa Jurai. Selain itu, menjadi sarana edukasi serta wawasan bagi para pelajar maupun masyarakat Lampung pada umumnya.

Bahkan negara-negara lain sudah menyambut baik dengan adanya rencana pembangunan wisata Teropong Bintang ini. Sebab di satu sisi sifatnya ilmu pengetahuan sebagai sarana pendidikan, juga edukasi bagi para pelajar maupun umum.

Tentu segala peluang dan potensi ini harus digarap bersama. Untuk itu, kedepan dalam upaya menjadikan Sumber Agung menjadi destinasi wisata terbaik, masyarakat Sumber Agung harus bekerjasama dengan semua elemen yang berkepentingan dan sejalan dengan misi ini.

Dan tentunya melibatkan para penggiat pariwisata untuk membantu mengkonsep dan bekerja sama dalam mempromosikan Sumber Agung kepada masyarakat dunia, khususnya Indonesia menjadi sebuah keharusan.

Terlebih lagi, di era digital dan sosial media yang semakin bergeliat, tentu saja berkolaborasi dengan pihak-pihak yang konsen di dunia inipun harus segera dimulai dan dioptimalkan.

Akhirnya, kita tentu semua berharap semua pihak yang sejalan dengan ide dan gagasan ini untuk saling bahu membahu. Yang kami ceritakan diatas adalah sisi positif dari Sumber Agung, baik dari sisi wilayah dan kultur masyarakatnya.

Pastinya tidak ada gading yang tak retak, ada kelebihan, ada juga kekurangan. Namun biarlah segala kelebihan yang dimiliki Sumber Agung, menjadi modal dasar untuk terus bergerak meningkatkan prestasi dan tidak pernah puas dengan apa yang telah dicapai saat ini.

Adapun kekurangan yang dimiliki harapannya mampu menjadi pemicu untuk terus memperbaiki diri. Membuktikan kepada masyarakat Indonesia dan Dunia, bahwa Sumber Agung layak untuk diperjuangkan dan tentunya dikunjungi berkali – kali.

Keep spirit

Kemiling, 24 Januari 2019
M. Imron Rosadi

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kolom

[Kolom] Kenapa E-voting Penting Untuk Diterapkan pada Pemilu di Indonesia

Published

on

E-voting

Pemilihan umum (Pemilu) 17 April 2019 lalu merupakan momen yang sulit dilupakan, untuk pertama kalinya pemilu serentak dilaksanakan di Indonesia. Pemilu serentak dilaksanakan merujuk hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan yang diajukan Akademisi Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak terhadap UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres.

Masyarakat berduyun-duyun datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengunakan hak pilihnya. Mereka bebas menentukan calon pemimpin tanpa ada paksaan. Lima calon pemimpinnya yang akan mereka pilih mulai dari presiden, DPR, DPRD Tigkat Provinsi, DPRD Tingkat Kabupaten/ Kota, dan DPD.

Ternyata dalam proses Pemilu serentak tersebut menyisakan permasalahan dan perlu dievaluasi, terutama dari penyelenggaraan pemilu yang menelan ratusan korban jiwa. Lebih dari 400 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dari berbagai daerah meninggal dunia akibat kelelahan.

Penulis menyaksikan langsung bagaimana petugas KPPS bekerja di luar batas waktu normal bekerja. Banyak pihak menyayangkan hal ini terjadi dan menuntut masalah ini harus segera diatasi. Maka tidaklah jika salah banyak pihak yang beranggapan bahwa Proses Pemilu 2019 di Indonesia dinilai yang paling banyak makan korban di dunia.

Selanjutnya, muncul gagasan penerapan e-voting untuk Pemilu di masa mendatang sekaligus solusi cepat, akurat dan efesktif ketimbang menunggu penghitungan suara manual secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS hingga akhir rekapitulasi KPU. Mengingat sistem tersebut banyak menguras waktu, tenaga dan terbukti banyak menelan korban jiwa.

Pemerintah sebenarnya sudah mulai menggunakan teknologi guna membantu penyelenggaraa Pemilu. Hal itu bisa kita lihat dalam proses pendaftaran pemilih menjadi daftar berbasis data yang sudah terkomputerisasi, sehingga bisa diakses siapapun. Di lain pihak, teknologi e-recapitulation atau Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) juga sudah digunakan oleh KPU pada Pemilu 2014, Pilkada 2015, dan Pilkada 2017.

Era tahun 1890-an, sistem E-voting ini sudah dipakai dengan menggunakan alat khusus berupa mesin bertuas yang berfungsi untuk menentukan pilihan suaranya. Dalam mesin tersebut si pemilik suara tidak bisa memberikan suaranya lebih dari satu. Sebuah tuas besar akan dijadikan alat untuk menyimpan data pilihan, sehingga mesin bisa digunakan oleh pemilik suara berikutnya.

Pada tahun 2000 lalu, sistem ini dipakai juga pada pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS). Mesin punch-card digunakan oleh pemilik suara dengan cara menyelipkan selembar kertas pada buku berisi daftar kandidat yang akan dipilih. Kemudian, kertas tersebut akan dibuatkan lobang sesuai dengan jumlah kolom kandidat yang akan dipilih.

Bisa dikatakan bahwa fungsi Mesin ini juga serupa dengan alat pengoreksi jawaban sehingga proses pengoreksian dapat diselasaikan dengan cepat dan hasilnya akurat.

Senada dengan hal di atas, Direktur Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Michael Andreas Purwoadi menilai, jika dibandingkan dengan sistem pemilu konvensional yang selama ini digunakan, teknologi e-voting ini sangat tepat untuk dijadikan pilihan dalam pelaksanaan proses penghitungan hasil suara di masing-masing TPS dalam Pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Andreas, setidaknya ada beberapa alasan yang menjadi acuan. Pertama, KPU tidak perlu mencetak kertas surat suara, jika E-Voting diterapkan. Kedua, pemilih dapat dengan mudah menyalur kan hak pilih mereka. Cukup hanya dengan menyentuh tanda gambar di panel pilihan surat suara.

Ketiga Andreas menilai jika dengan e-voting ini maka proses penghitungan suara akan menjadi lebih cepat dan akurat. Karena pada saat pemungutan suara selesai, proses rekapitulasi tersebut langsung ditutup, dan hasil akhir pemilihan pun bisa langsung diperoleh secara akurat.

Menilik permasalahan Pemilu tahun ini, penulis berharap agar proses penghitungan suara manual secara berjenjang tidak lagi dijadikan rujukan resmi dalam penetapan lima calon pemimpin. Paling tidak, diterapkan terlebih dahulu dalam proses rekapitulasi hasil suara persiden dan wakil persiden Indonesia mendatang.

Penulis melihat ini sebagai sebuah upaya dalam rangka mempermudah aktifitas peyelenggara Pemilu karena beberapa negara sudah menerapkan hal tersebut. Tentunya ada yang sudah berhasil dan ada pula yang masih tahap pengembangan.

Perkembangan teknologi tidak bisa dibendung, zaman sudah berubah, sudah saatnya indonesia bergerak maju menggapai sistem penghitungan pemilu yang efektif, cepat dan akurat. Atau kita akan semakin tertinggal dari pesatnya laju era digital yang terus berkembang.

Oleh: Za’imna,
Ketua PAC GP Ansor Kemiling, Bandar Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

[Kolom] KPU Perlukan Aksesibilitas Tinggi

Published

on

Edwin Febrian

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan pilihan terbaik bagi Negara Indonesia yang memiliki ragam agama, bahasa, dan budaya. Tertuang dalam UU No 7/2017 Pasal 1, dalam pelaksanaannya, Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD yang dilakukan sesuai azas Pemilu yakni, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pemilu 2019 menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Dimana, dalam menyelenggarakan Pemilu secara serentak : Pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD Provinsi dan Kab/Kota kali pertama dalam sejarah pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. Penyelenggara Pemilu telah sukses dan perlu diapresiasi oleh segenap elemen masyarakat, meski terus perlu ada pembenahan-pembenahan.

Untuk menyelenggarakan Pemilu dibutuhkan penyelenggara yang menyiapkan semua tahapannya. Dalam UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang sudah disederhanakan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga penyelenggara Pemilu yaitu, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu).

KPU yaitu lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Bawaslu yaitu lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan, DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu dan bersifat tetap.

Penyelenggara Pemilu, terutama KPU, pada Pemilu 2019 menjadi pihak yang paling banyak mendapatkan isu-isu negatif, terutama di media sosial. Lembaga KPU seperti dilansir dari detikNews, hasil big data yang dilakukan oleh Laborotarium Big Data Analytics Polgov UGM selama rentang waktu 12-22 April 2019 berdasarkan data yang diambil dari jumlah dan sebaran percakapan di Twitter, ditemukan bahwa dari 13.030 percakapan, lebih dari 50 % menyerang KPU dengan tuduhan tidak netral atau berpihak kepada salah satu calon.

Semangat Pemilu 2019 sebagai tonggak konsolidasi demokrasi, justru menorehkan banyak catatan kritis bukan saja terkait penyelenggara Pemilu serentak, tapi persoalan integritas Pemilu itu sendiri. Selain persoalan integritas, penting kiranya memilih Komisioner KPU yang memiliki aksesibilitas tinggi demi memudahkan penyelengara Pemilu dalam penyelenggaraannya.

Aksesibilitas (keteraksesan atau ketercapaian) dalam definisi Wikipedia merupakan derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan atau lingkungan.

Bagi Lampung, menggelar Pemilu secara berbarengan bukan pertama kalinya di 2019 ini. Lampung pernah menggelar Pemilu secara berbarengan pertama kali pada 2014 lalu, tepatnya pada tanggal 9 April 2014. Ketika itu, Lampung menyelenggarakan Pemilu secara berbarengan antara Pilgub dengan Pileg.

Tentunya, Pemilu yang berbarengan ini menjadi cikal bakal miniatur atau contoh Pemilu serentak pada tahun 2019 ini. Yang pada saat itu, Pemilu 2019 serentak sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ketika kita mengulas balik penyelenggaraan Pemilu berbarengan pada 2014 lalu, sepertinya masyarakat Lampung khususnya, dan umumnya Indonesia selalu disuguhkan drama penuh intrik antara penyelenggara Pemilu dengan stakeholder (pemangku kepentingan) dalam tiap tahapan penyelenggaraannya.

Gubernur Lampung, Syachroedin ZP ketika itu dikabarkan tidak setuju dengan digelarnya Pilgub dan Pileg secara berbarengan. Syachroedin ZP sempat menolak bertemu dengan seluruh Komisioner KPU Lampung guna membahas penundaan jadwal pemungutan suara Pilgub. Syachroedin ZP beralasan kisruh Pilgub Lampung sudah ditangani pusat antara Mendagri dan KPU.

Pelaksanaan Pilgub ini sempat mengalami penundaan beberapa kali. Sang penguasa yang akan habis masa jabatannya pada 2 Juni 2014, dan akan juga digelar Pileg pada April 2014. Agar tidak meganggu Pileg 2014, maka sedianya Pilgub dimajukan 2013. Namun, karena APBD Lampung untuk Pilgub belum tersedia, maka sulit untuk diselenggarakan pada 2013.

Psychological War (perang urat saraf) antara Penyelenggara Pemilu dengan Gubernur Lampung pun tiap hari tersaji di pemberitaan media-media lokal maupun nasional. Awalnya Pilgub Lampung akan diselenggarakan pada 28 Oktober 2013, kemudian ditunda menjadi 2 Desember 2013. Ketidakpastian jadwal Pilgub Lampung ini pun membuat salah satu pasangan calon dari jalur independen, Amalsyah – Gunadi mundur dari pencalonan.

Pilgub Lampung akhirnya diikuti oleh empat paslon, keempatnya, Herman HN – Zainuddin Hasan, Berlian Tihang – Mukhlis Basri, Ridho Ficardo – Bahktiar Basri, dan M Alzier Dianis Thabranie – Lukman Hakim. Lagi – lagi Pilgub Lampung ditunda. Akhirnya, Pemerintahan Pusat melakukan pertemuan tertutup dengan Pemprov Lampung dan disepakati Pilgub Lampung akan digelar pada 27 Februari 2014. Lagi-lagi, rencana Pilgub Lampung 27 Februari 2014 kembali ditunda, dan disepakati pada 9 April 2014 berbarengan dengan Pileg. Pilgub Lampung dimenangkan paslon Ridho Ficardo- Bahktiar dengan perolehan suara 1.816.533 dengan persentase perolehan suara 44,96 %. Pasangan ini diusung Demokrat dan PKS.

Menyelenggarakan Pemilu secara berbarengan tentu tidak semudah membalikan telapak tangan, jika komisioner tidak memiliki integritas, profesionalisme, soliditas, dan kuat dalam tekanan. Figur komisioner yang memiliki aksesibilitas tinggi juga menjadi salah satu kunci suksesi pesta rakyat dalam menjalankan tiap tahapannya.

Pentingnya, memiliki figur aksesibilitas tinggi tidak lepas karena KPU akan bersentuhan langsung dengan stakeholder dan berbagai elemen masyarakat. Pemerintah, sebagai pihak yang memiliki kewenangan pengelolaan keuangan, sarana/ prasarana, dan birokrasinya tentu diperlukan dukungan agar tahapan berjalan dengan optimal.

Begitu juga dengan menjaga hubungan antar sesama penyelenggara Pemilu, Bawaslu. Di perlukan kordinasi intens guna mencegah tiap indikasi pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh peserta dan lembaga Pemilu itu sendiri. Komunikasi dengan peserta Pemilu diperlukan juga figur yang memiliki aksesibilitas tinggi, agar saling menjaga marwah demokrasi untuk tidak melakukan pelanggaran oleh kader atau calonnya.

Selain itu, harus ada aksesbilitas tinggi ke Media dan LSM agar publikasi, sosialisasi, dan informasi Pemilu dapat terdistribusi dengan baik ke masyarakat. KPU juga akan mendapat banyak sumber informasi. Dan masih banyak lainnya, keuntungan memiliki figur komisioner aksesibilitas tinggi. KPU dan KPU Lampung sudah melakukan itu, dan berharap komisioner yang memiliki aksesibiltas tinggi juga dapat ditularkan ke KPU Kab/Kota.

Oleh: Edwin Febrian, S.IP,
Jurnalis dan Kader Muhammadiyah Lampung
*Artikel Lampung.co ini merupakan kiriman dari pembaca. Isi sepenuhnya tanggung jawab penulis sesuai pasal sanggahan yang telah kami buat.
**Pembaca bisa mengirim tulisan via kontak yang tersedia atau melalui www.lampung.co/karya-pembaca

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Kolom

Yang Tak Banyak Orang Tahu, Tentang Hubungan Soekarno dan Hatta

Published

on

Soekarno Hatta
Video oleh Kompas TV

Lampung.coTak banyak yang tahu kapan sebenarnya Mohammad Hatta bertemu Soekarno pertama kali. Mereka diperkenalkan bukan dalam sebuah sekolah/institusi atau ketemu di jalan. Mereka bertemu secara maya melalui argumentasi perang kata dalam berbagai tulisan.

Sebelum pertemuan secara fisik, dua anak bangsa yang kala itu terpisah jarak belasan ribu kilometer saling memperhatikan, memberikan dukungan, mengagumi, dan mengkritisi langkah masing-masing.

Keduanya memang terlihat seiring, tapi jika diperhatikan, Bung Hatta dan Bung Karno justru dipertemukan oleh perbedaan. Meskipun berbeda watak dan pembawaan, ekspresi mereka sama: anti penindasan.

Menurut pengakuan Hatta dalam otobiografinya, Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi (2011), ia berjumpa pertama kali dengan Sukarno di sebuah hotel di Bandung. Haji Usman, salah satu kerabat jauh Hatta, adalah orang yang mengajaknya menemui Sukarno.

Bersama Haji Usman, Hatta ke rumah Sukarno langsung di Astanaanyar, Bandung. Namun saat itu Bung Karno tak di rumah. Lalu Hatta meninggalkan pesan dan kembali ke hotel menunggu kedatangan Sukarno yang tiba bersama Maskun malam harinya.

Sejak itu, keduanya seperti dipertautkan alam, berjuang bersama membela Tanah Air. Beberapa kali mereka harus menikmati pembuangan oleh pemerintah jajahan, kadang bersama namun lebih banyak ditempatkan di tempat yang berbeda.

Sejak suatu malam di bulan Maret 1942 itu, lahirlah dwitunggal, janji persatuan di atas perbedaan yang mengantarkan bangsa ini meraih kemerdekaan.

“Bung dan aku pernah terlibat dalam perselisihan yang dalam,” kata Sukarno kepada Hatta yang termaktub dalam buku Cindy Adams otobiografi Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat (1965), dapat menggambarkan persatuan mereka.

“Meski di satu waktu kita pernah tidak saling menyukai, sekarang kita menghadapi satu tugas yang jauh lebih besar daripada tugas yang pernah kita lakukan masing-masing. Berbagai perbedaan menyangkut masalah partai atau strategi tak perlu ada lagi. Sekarang kita satu. Bersatu di dalam perjuangan bersama.”

“Setuju,” kata Hatta dikutip dari tirto.id.

Keduanya kemudian berjabat tangan.

“Ini,” kata Sukarno, “merupakan simbol kita sebagai Dwitunggal. Kita berikrar dengan sungguh-sungguh untuk bekerja berdampingan, tak akan pernah dipisahkan sampai negeri kita merdeka sepenuhnya.”

Puncak kerjasama keduanya terpatri abadi pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun lagi-lagi, sejatinya kedua tokoh besar bangsa Indonesia ini dipertemukan oleh perbedaan.

Terdapat banyak silang pendirian. Salah satu yang terpokok adalah keinginan Sukarno untuk meruntuhkan demokrasi parlementer, menggantinya dengan sebuah sistem yang disebut demokrasi terpimpin.

Perbedaan pandangan antara keduanya dalam menyikapi berbagai persoalan terus terbawa hingga memimpin Republik Indonesia. Puncak perbedaan itu terjadi pada 1956 ketika Bung Hatta akhirnya mengundurkan diri sebagai wakil presiden.

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca