fbpx
Connect with us

Kesehatan

Komunitas Sadar Kesehatan Lampung Berikan Pengobatan Gratis

Published

on

Komunitas Sadar Kesehatan Lampung

Lampung.co – Komunitas sadar kesehatan Lampung memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat Bandar Lampung, Minggu (22/10/2017). Sejak dideklarasikan pada 21 Mei 2017, komunitas yang digagas Dr. Zam Zanariah, SpS. M.Kes (Dokter Spesialis Syaraf), Rosim Nyerupa dan Rifqi Masyhuri Dinata memberikan pengobatan gratis dengan tujuan membantu pemerintah dan masyarakat dalam hal memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan di Lampung.

Zam Zanariah atau yang akrab disapa Kanjeng Zam mengatakan, bahwa KSK berdiri sebagai salah satu jawaban atas masalah kesehatan masyarakat (Kesmas) di Bandarlampung. Menurutnya, selain program pengobatan gratis, KSK juga memiliki program sunatan massal, edukasi kesehatan di sekolah-sekolah, gerakan lingkungan bersih dan lain sebagainya. “Hal tersebut masuk kedalam tiga fokus program KSK yakni health care, education care, environmental care,” tandasnya.

Sementara Nurul Sahana Rahmadhini, ketua pelaksana kegiatan pengobatan massal, mengatakan bahwa, kegiatan tersebut diikuti antuias masyarakat di Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang.

“Seperti biasa, lebih dari 100 masyarakat yang kami berikan pengobatan gratis, semoga bermanfaat bagi masyarakat dan dapat membantu mereka,” tutup mahasiswa kedokteran Unila tersebut. (Rls)

 1,932 kali dilihat,  6 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co atau WhatsApp 0811-796-2288

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Berita

Ampera Ungkap Silang Sengkarut Keuangan RSD Ryacudu Kotabumi

Audit inspektorat terkait hasil temuan hutang 11 Milyar tersebut tidak mendasar karena bertolak belakang dengan LHP BPK RI dari tahun 2017 sampai 2020 yang menyatakan surplus

 4,015 kali dilihat,  14 kali dilihat hari ini

Published

on

Aliansi Masyarakat Peduli Lampung Utara
Aliansi Masyarakat Peduli Lampung Utara (Ampera) aksi terkait permasalahan tunggakan RSD Ryacudu Kotabumi | Foto: Ist.

Lampung.co – Permasalahan terkait tunggakan Rumah Sakit Daerah (RSD) HM. Ryacudu Kotabumi senilai 11 (sebelas) Milyar Rupiah mengundang reaksi keras dari elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lampung Utara (Ampera).

Aliansi tersebut dimotori oleh Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung Utara, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Lampung Utara dan Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Lampung Utara.

Ampera bersama masyarakat, tenaga kesehatan dan elemen lainnya melakukan aksi di Halaman kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lampung Utara, Kantor Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada Kamis (26/8/2021).

“Ampera telah melakukan kajian dan analisis secara mendasar dengan mengumpulkan data–data dan fakta yang terjadi di lapangan,” kata ketua PGK Lampura, Exsadi dalam orasinya saat aksi tersebut.

Hasilnya, lanjut Exsadi, salah satu dasar tunggakan RSD. HM. Ryacudu bukan disebabkan membludaknya (overload) tenaga kesehatan (Nakes) yang menguras kantong mencapai 60 persen untuk pembayaran jasa pelayanan (Jaspel) dan operasional.

“Pada kenyataannya, Jaspel dan sopir ambulance sudah 1 (satu) tahun tidak dibayar,” ujarnya.

Menurut Exsadi, PGK Lampung Utara telah melakukan investigasi untuk mengetahui besaran jumlah klaim terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui surat nomor 145/B/Sek/08/2021.

“Hasilnya pun mengejutkan, ternyata pihak BPJS telah membayarkan klaim sebesar 20,5 Milyar untuk tahun 2020 dan 4,6 Milyar untuk periode Januari – April 2021,” ungkap Exsadi.

“Audit inspektorat terkait hasil temuan hutang 11 Milyar tersebut tidak mendasar karena bertolak belakang dengan LHP BPK RI dari tahun 2017 sampai 2020 yang menyatakan surplus,” imbuhnya.

Untuk itu, Humas GMPK Lampura, Adi Rasyid meminta kepada Inspektorat dan BPKP untuk mengaudit ulang secara menyeluruh sistem manajemen keuangan dari tahun 2014 hingga 2020 dan melibatkan unsur masyarakat.

Dia juga meminta meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa seluruh pejabat RSD. HM. Ryacudu dari tahun 2014 hingga 2020 yang disinyalir penyebab carut marutnya pengelolaan keuangan tersebut.

“Kami juga minta pada Direktur Rumah Sakit untuk tidak memberhentikan tenaga kesehatan dan segera menyelesaikan kewajiban yang menjadi hak mereka, karena mereka telah melaksanakan kewajibannya,” tandas Adi Rasyid. (Kurniawansyah)

 4,016 kali dilihat,  15 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Abdul Hakim: Manfaatkan Program Vaksinasi untuk Capai Herd Immunity

Published

on

Vaksin Covid-19

Lampung.co – Anggota DPD RI daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim meminta warga mengikuti program vaksinasi untuk mencegah covid-19. Pasalnya, program pemerintah pusat 1 juta vaksin sehari digunakan untuk mengakselerasi jumlah warga yang mendapat vaksin.

Oleh sebab itu, Anggota Komite IV ini mendorong warga memanfaatkan momentum itu. Di banyak Puskesmas, asal sesuai KTP dengan kota domisili, bisa bebas vaksin di fasilitas kesehatan mana saja. Beberapa institusi bahkan bekerja sama dengan pihak lain mendukung program ini.

Dia meminta warga memanfaatkan pelayanan vaksinasi ini. Tujuannya, agar kekebalan komunal atau herd immunity bisa segera terealisasi. “Kepedulian warga sangat penting untuk mewujudkan kekebalan komunal,” kata Abdul Hakim, Rabu (30/6/2021).

Menurutnya, tanpa ada partisipasi aktif masyarakat, keinginan untuk kekebalan komunal sulit dicapai. Abdul Hakim berujar, vaksin memang bukan satu-satunya pencegah covid-19. Vaksin, juga bukan satu-satunya jaminan bebas terpapar corona.

“Namun, vaksin adalah ikhtiar kita semua demi menghindari penyakit asal Wuhan, China, itu,” ujar Abdul Hakim.

“Ke depan penerapan protokol kesehatan dengan 5M-nya adalah yang utama,” imbuhnya. 5M itu adalah memakai masker berlapis, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas sosial. (*)

 7,917 kali dilihat,  11 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Anggota DPD RI: Pemerintah Harus Tegas Terhadap Pelanggar Prokes di Mall

Published

on

Abdul Hakim
Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota DPD RI daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim meminta masyarakat mematuhi larangan mudik yang sudah diteken pemerintah. Larangan ini berguna untuk mencegah penularan covid-19.

Dengan membatasi mobilitas semacam ini, diharapkan angka penyebaran wabah corona ini bisa kecil. Abdul Hakim menilai, kebijakan ini cukup tepat. Jika tidak diberikan aturan semacam ini, lonjakan masyarakat yang mudik akan meledak.

“Dan itu bisa memunculkan peluang penambahan pasien positif covid-19,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (3/5/2021).

Anggota Komite IV ini mengatakan, pergerakan orang dalam skala besar dan dalam waktu yang sama memang riskan di tengah pandemi. Hal ini akan memunculkan persoalan baru. Angka penderita covid-19 bisa diprediksi melonjak jika tidak ada pelarangan mudik.

Meski demikian, Abdul Hakim juga mengingatkan agar di pasar, mal, dan swalayan jelang lebaran ini tetap menerapkan protokol kesehatan. “Jangan sampai mudik dilarang tapi longgar penerapan prokes di tempat publik,” ujarnya.

Abdul Hakim menginginkan agar pemerintah tegas terhadap semua pelanggar protokol kesehatan. “Saya lihat mal, pasar, swalayan ramai. Ini mesti ketat prokesnya. Mudik dilarang tapi jika abai kepada warga lain, khawatir tetap berdampak buruk,” imbuhnya.

Abdul Hakim mendorong semua elemen masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran warga yang hendak mudik maupun warga yang mulai abai terhadap penerapan protokol kesehatan. (*)

 11,622 kali dilihat,  7 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca