fbpx
Connect with us

Internasional

Begini Cara Israel Hentikan Pasokan Air untuk Warga Palestina

Published

on

Israel Hentikan Pasokan Air Palestina

Lampung.co – Pemerintah Israel secara bertahap menghentikan pasokan air untuk para petani di Lembah Yordan, Tepi Barat, semenjak Intifadah Kedua. Padahal di Lembah Yordan, yang masyhur sebagai “keranjang roti tradisional Palestina” air tidaklah langka.

Karena sikap pemerintah Israel itu, para petani Palestina berjuang guna bertahan hidup, dengan sedikit air untuk mengairi tanaman mereka. Di sisi lain, permukiman tetangga menghabiskan banyak sekali air.

Orang-orang itu menanam buah-buahan seperti pisang, yang memerlukan sejumlah besar air, yang sebagian besar diambil dari sumur di Tepi Barat yang tengah dijajah. Orang-orang itu juga mengekspor aneka jenis buah-buahan, sayuran, bunga dan bermacam rempah-rempah ke Eropa dan Amerika Serikat.

Di desa Einal-Beida, kawat berduri membelah lapangan menjadi dua. Pada satu sisi ada deretan pohon jeruk yang ditutupi daun hijau subur, yang ditanam oleh pemukim Israel dari permukiman ilegal terdekat. Sementara di lain sisi hanya lahan tandus yang dialokasikan untuk orang-orang Palestina. Lahan di mana tidak ada yang tumbuh selain tangkai rumput kuning yang kaku, yang telah lama kering karena kekurangan air.

Para petani di Einal-Beida, salah satu desa di Lembah Yordan yang terhubung dengan jaringan air, sebulan lalu melakukan demonstrasi damai pasca pemerintah Israel memotong air mereka lebih dari seminggu.

Pemerintah Israel akhirnya mengembalikan air mereka kembali. Tetapi penduduk setempat menyebutkan bahwa jumlah itu sekarang kurang dari setengah dari 240 meter kubik per jam dari yang mereka terima sebelum demonstrasi tersebut.

“Mereka memberi kami alasan bahwa tidak cukup banyak air di bawah tanah. Kenyataannya, Israel tidak ingin kita tinggal di sini lagi. Kita hanya ingin orang Israel membiarkan kita mengekstrak air kita sendiri,” ungkap petani Mahdi Foqaha dikutip dari Aljazirah, Sabtu (21/10).

Tak sedikit orang Palestina yang bergantung pada pertanian untuk mencari nafkah. Mereka mencoba memasang pipa air dan terhubung ke jaringan air sendiri. Tetapi karena melakukannya tanpa izin Israel, hal tersebut dianggap ilegal dan menempatkan mereka pada risiko pipa akan dihancurkan.

Cuma 1,5 persen permohonan izin bangunan Palestina di Wilayah C pendudukan Israel dari Tepi Barat yang disetujui antara tahun 2010 dan 2014. Akibat itu, warga Palestina tidak punya pilihan kecuali membangun tanpa izin, meskipun hanya berupa tangki air hujan sederhana untuk properti pribadi.

“Desa tetangga Bardala, orang Israel menurunkan air menjadi 170 meter kubik untuk seluruh desa, orang dipaksa untuk terhubung dengan air secara ilegal. Kami ingin hidup, apa lagi yang bisa kami lakukan,” kata Foqaha.

“Namun, Israel menemukan sambungan air ilegal tersebut dan menghukum seluruh wilayah dengan mengurangi dan memotong air kami,” lanjutnya. (Erwin/republika.co.id)

 1,890 kali dilihat,  6 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Anggota DPD RI Ajak Masyarakat Bantu Warga Gaza

Published

on

Abdul Hakim
Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota DPD RI daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim mendorong warga Lampung membantu warga Gaza Palestina yang sedang dibombardir tentara Israel dengan segala kemampuan dan potensi.

Menurut anggota Komite IV ini, di Indonesia, termasuk Lampung, banyak lembaga kemanusiaan yang dipercaya untuk menggalang dana kemanusiaan untuk korban kebiadaban Israel. Bantuan berupa uang dan material lain.

“Hubungan Indonesia dan Palestina yang terjalin selama ini sangat baik, dukungan warga Indonesia juga diapresiasi oleh warga Gaza, Palestina.” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, Senin (17/5/2021).

“Dan sepanjang tahun banyak bantuan yang diberikan kepada warga Gaza. Bahkan, ada rumah sakit Indonesia di sana yang saat terjadi gempuran merawat banyak korban warga yang terluka,” imbuh Abdul Hakim meyakinkan.

Dia menjelaskan, krisis di Gaza adalah persoalan kemanusiaan. Persoalan itu bukan sekadar membawa nama entitas agama. Gaza sendiri, kata dia, banyak dihuni umat selain Islam dan mereka juga merasakan dampaik serbuan Israel.

Bahkan, lanjutnya, sebuah gedung tempat berkantor beberapa media massa asing pun terkena roket Israel dan luluh lantak. Ini adalah bukti bahwa yang terjadi di sana adalah bentuk agresi terhadap kedaulatan Palestina.

“Dan hal itu tidak sesuai dengan amanat dalam pembukaan UUD 1945 yang secara jelas menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa,” tegasnya.

Abdul Hakim merespons positif beberapa aksi yang dilakukan warga Indonesia dan juga warga dunia yang memprotes bahwa apa yang dilakukan tentara Israel adalah penjajahan atas hak asasi manusia.

Selain itu, dia juga meminta segala macam penggalangan dana dilakukan secara transparan dan seprofesional mungkin. “Sehingga, bantuan segera bisa diakses warga Gaza yang sedang membutuhkan bantuan,” tandasnya. (*)

 26,108 kali dilihat,  10 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Kepedulian Terhadap Palestina Amanat dari Pembukaan UUD 1945

Published

on

Masjid Al-Aqsa
Masjid Al-Aqsa | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota DPD daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim meminta warga menggalang dana untuk saudara-saudara kita di Palestina. Khususnya mereka yang menjadi korban kezaliman tentara Israel saat menyerang Masjid Al Aqsa beberapa hari lalu.

Abdul Hakim menilai, selama ini warga Indonesia mempunyai keterikatan yang kuat dengan Palestina. “Hampir semua isu tentang Palestina, Indonesia berusaha mengambil peran yang besar,” kata dia, Selasa (11/5/2021).

Terlebih dalam konteks kekejaman yang dilakukan tentara Zionis Israel, membuat warga Indonesia mengutuk dengan keras. Kita, kata Abdul Hakim, relatif terbiasa dengan ajakan berderma untuk warga Palestina.

Banyak lembaga kemanusiaan di Indonesia yang mempunyai perhatian penuh terhadap nasib penduduk Palestina. Dalam konteks serangan ini, lanjutnya, gaungnya memang sangat terasa. Sebab, ini terjadi saat bulan Ramadan. Dan masjid menjadi entitas penting selama bulan puasa ini.

Dirinya berharap, bantuan dari warga Indonesia bisa segera terkumpul dan disalurkan. Dengan demikian, imbas serangan yang merusakkan itu bisa segera diperbaiki dengan salah satunya bantuan warga Indonesia.

Abdul Hakim mengatakan, konflik di Palestina tidak akan selesai sampai dengan Palestina diberikan kemerdekaan dan kuasa wilayah penuh atas tanah yang selama ini diklaim Israel. Hal itu pasti berujung pada konflik yang menahun terjadi di kawasan Timur Tengah itu.

Anggota Komite IV itu berujar, dukungan kepada Palestina ini dalam konteks entitas kebangsaan bukan sekadar persamaan sesama muslim. Sebab, di Palestina pun, umat beragamanya juga beragam.

“Kepedulian kita terhadap Palestina juga menjadi satu perwujudan cita-cita kemerdekaan bangsa yang hakiki, sebagaimana pembukaan UUD 1945,” tandasnya. (*)

 35,234 kali dilihat,  14 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Ini Harapan Abdul Hakim Terkait Rencana MoU DPD dan Parlemen Korea Selatan

Published

on

Abdul Hakim
Anggota DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota DPD RI daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim berharap, rencana penandatanganan MoU antara DPD dan Majelis Nasional Republik Korea menguntungkan kedua pihak.

Majelis Nasional Republik Korea yang biasa disingkat menjadi Majelis Nasional dalam media domestik berbahasa Inggris, adalah badan legislatif nasional unikameral Korea Selatan dengan 300 anggota.

Komite IV ini mengatakan, pada tanggal 24 November2020, Wakil Ketua Majelis Nasional Republik Korea (MNRK) Kim Sang Hee sudah melakukan pertemuan courtesy call dengan Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono.

Pada pertemuan tersebut, lanjutnya, Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI mengusulkan kepada Wakil Ketua Majelis Nasional Republik Korea untuk membuat sebuah memorandum of understansing (MoU).

“Tujuannya, membentuk sebuah Kelompok Kerja Sama Parlemen antara DPD RI dan Majelis Nasional Republik Korea,” kata Abdul Hakim dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, Sabtu (3/4/2021).

Usulan itu, imbuhnya, disambut baik oleh Wakil Ketua Majelis Nasional Republik Korea. Kemudian pada 7 Januari 2021, Wakil Ketua I DPD RI menerima surat dari Wakil Ketua Majelis Nasional Republik Korea perihal undangan kunjungan ke Republik Korea.

Lanjut Abdul Hakim, pada tanggal 03 Februari 2021 yang lalu, BKSP DPD RI mengadakan rapat kerja dengan Duta Besar Republik Korea untuk konsultasi sekaligus meminta dukungan dari Duta Besar Republik Korea untuk mewujudkan penandatanganan MoU tersebut.

“Duta Besar Republik Korea menyambut baik keinginan DPD RI tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh DPR RI dengan Majelis Nasional Republik Korea,” ungkapnya.

Abdul Hakim menuturkan, berdasarkan hasil komunikasi antara Ketua BKSP DPD RI dan Wakil Ketua I DPD RI, kunjungan ke Republik Korea akan dilaksanakan pada awal Juni2021. Salah satu agenda dalam kunjungan tersebuta dalah penandatanganan MoU antara DPD RI dan Majelis Nasional Republik Korea.

Menurut Abdul Hakim, pada tanggal 19 dan 24 Februari 2021 telah dilakukan pembahasan penyempurnaan draf MoU oleh Karosid I, Sekretariat BKSP, dan staf ahli. Lalu pada 29 Maret 2021, Wakil Ketua I DPD RI dan pimpinan BKSP mengadakan pertemuan informal dengan Dubes Korea untuk membicarakan penandatanganan MoU tersebut.

“Adapun draf MoU sudah diserahkan kepada Dubes Korea,” ujar Abdul Hakim dalam keterangan tertulis hari ini.

Dirinya menilai rencana kerja sama itu akan menguntungkan kedua pihak. Kata Abdul Hakim, dari rencana penandatanganan nota kesepahaman itu, kedua pihak bisa bersinergi untuk agenda-agenda ke depan.

Khususnya bagaimana mengoptimalkan peran kelembagaan dalam struktur kenegaraan. Bagi anggota DPD, kerja sama ini akan meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan cara kerja sehingga bisa optimal menjadi wakil rakyat dari daerah masing-masing.

Abdul Hakim ingin, kedua pihak sama-sama bisa menimba pengalaman. Dengan begitu, apa yang sudah dilakukan di Korea dan sesuai dengan sistem di Indonesia, bisa dijadikan contoh untuk optimalisasi kinerja anggota DPD.

“Demikian juga pengalaman selama ini DPD RI bisa dijadikan cermin untuk Majelis Nasional Republik Korea,” tutup Senator asal Lampung itu. (red)

 22,196 kali dilihat,  22 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca