fbpx
Connect with us

Internasional

Begini Cara Israel Hentikan Pasokan Air untuk Warga Palestina

Published

on

Israel Hentikan Pasokan Air Palestina

Lampung.co – Pemerintah Israel secara bertahap menghentikan pasokan air untuk para petani di Lembah Yordan, Tepi Barat, semenjak Intifadah Kedua. Padahal di Lembah Yordan, yang masyhur sebagai “keranjang roti tradisional Palestina” air tidaklah langka.

Karena sikap pemerintah Israel itu, para petani Palestina berjuang guna bertahan hidup, dengan sedikit air untuk mengairi tanaman mereka. Di sisi lain, permukiman tetangga menghabiskan banyak sekali air.

Orang-orang itu menanam buah-buahan seperti pisang, yang memerlukan sejumlah besar air, yang sebagian besar diambil dari sumur di Tepi Barat yang tengah dijajah. Orang-orang itu juga mengekspor aneka jenis buah-buahan, sayuran, bunga dan bermacam rempah-rempah ke Eropa dan Amerika Serikat.

Di desa Einal-Beida, kawat berduri membelah lapangan menjadi dua. Pada satu sisi ada deretan pohon jeruk yang ditutupi daun hijau subur, yang ditanam oleh pemukim Israel dari permukiman ilegal terdekat. Sementara di lain sisi hanya lahan tandus yang dialokasikan untuk orang-orang Palestina. Lahan di mana tidak ada yang tumbuh selain tangkai rumput kuning yang kaku, yang telah lama kering karena kekurangan air.

Para petani di Einal-Beida, salah satu desa di Lembah Yordan yang terhubung dengan jaringan air, sebulan lalu melakukan demonstrasi damai pasca pemerintah Israel memotong air mereka lebih dari seminggu.

Pemerintah Israel akhirnya mengembalikan air mereka kembali. Tetapi penduduk setempat menyebutkan bahwa jumlah itu sekarang kurang dari setengah dari 240 meter kubik per jam dari yang mereka terima sebelum demonstrasi tersebut.

“Mereka memberi kami alasan bahwa tidak cukup banyak air di bawah tanah. Kenyataannya, Israel tidak ingin kita tinggal di sini lagi. Kita hanya ingin orang Israel membiarkan kita mengekstrak air kita sendiri,” ungkap petani Mahdi Foqaha dikutip dari Aljazirah, Sabtu (21/10).

Tak sedikit orang Palestina yang bergantung pada pertanian untuk mencari nafkah. Mereka mencoba memasang pipa air dan terhubung ke jaringan air sendiri. Tetapi karena melakukannya tanpa izin Israel, hal tersebut dianggap ilegal dan menempatkan mereka pada risiko pipa akan dihancurkan.

Cuma 1,5 persen permohonan izin bangunan Palestina di Wilayah C pendudukan Israel dari Tepi Barat yang disetujui antara tahun 2010 dan 2014. Akibat itu, warga Palestina tidak punya pilihan kecuali membangun tanpa izin, meskipun hanya berupa tangki air hujan sederhana untuk properti pribadi.

“Desa tetangga Bardala, orang Israel menurunkan air menjadi 170 meter kubik untuk seluruh desa, orang dipaksa untuk terhubung dengan air secara ilegal. Kami ingin hidup, apa lagi yang bisa kami lakukan,” kata Foqaha.

“Namun, Israel menemukan sambungan air ilegal tersebut dan menghukum seluruh wilayah dengan mengurangi dan memotong air kami,” lanjutnya. (Erwin/republika.co.id)

353 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Media Diminta Berikan Pencerahan Terkait Isu Pelanggaran HAM di Uighur

Published

on

Forum Jurnalis Muslim
Diskusi Media Forum Jurnalis Muslim (Forjim) | Foto: Ist.

Lampung.co – Forum Jurnalis Muslim (Forjim) Indonesia menggelar Diskusi Media bertajuk “Mengungkap Pelanggaran HAM Terhadap Uighur” di Hotel Ibis Tamrin, Jakarta Pusat pada Jumat (20/12/2019).

Kegiatan tersebut digelar bertujuan untuk mengajak pekerja media mencerahkan masyarakat dengan informasi yang akurat terkait isu pelanggaran HAM bagi masyarakat etnis minoritas Uighur di Xinjiang Cina.

Ketua Forjim Dudy Sya’bani Takdir mengatakan, pihaknya mengambil langkah konkret mengingat semakin banyak kabar bohong (hoaks) yang tersebar di masyarakat terkait isu pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur.

Untuk itu, lanjutnya, kami mendatangkan narasumber dari Amnesty Internasional dan Ketua Hubungan Kerja Sama Internasional PP Muhammadiyah Kiai Muhyiddin Junaidi yang baru saja kembali dari Xinjiang.

“Selain itu juga Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap yang sudah bekerja secara global membantu kasus-kasus kemanusiaan,” kata Ketua Forjim Dudy Sya’bani Takdir.

Dudy juga berharap, melalui narasumber yang terpercaya, wartawan anggota Forjim dapat menulis informasi sebenar-benarnya tanpa dibumbui isu hoaks agar masyarakat tahu yang sebenarnya terjadi.

Menurut riset Amnesty International, pelanggaran hak asasi manusia yang sistemik telah dilakukan pemerintah Cina atas muslim minoritas Uighur termasuk orang-orang Kazakh dan Tajikistan.

Dalam kajiannya, Amnesty International menyebut sekitar satu juta orang yang sebagian besar kelompok muslim dan etnis Uighur ditahan di kamp yang oleh pemerintah disebut kamp pendidikan ulang.

Sementara itu, dalam pemaparannya, Muhyiddin Junaidi berharap akan dibentuk forum diskusi yang lebih serius dalam mengkaji isu pelanggaran HAM terhadap Uighur di Xinjiang ini.

Agar Indonesia dikenal masyarakat dunia sebagai negara yang peduli HAM, kata dia, seharusnya Forjim menjadi penginisiasi diskusi Internasional tentang diaspora Uighur bekerja sama dengan berbagai pihak.

“Kalau ini bisa terealisasi dapat menunjukkan bahwa kita peduli Uighur,” ujar Muhyiddin.

Sebelumnya, salah satu perwakilan Ormas Islam yang diajak kunjungan oleh pemerintah Cina pada 17 hingga 24 Februari 2019 lalu itu juga sempat menceritakan kejanggalan yang terjadi selama Tur ke Xinjiang.

Setelah melakukan kunjungan bersama PBNU dan MUI itu, pihaknya meyakini kebebasan beragama di China sulit ditemukan. Sehingga minta pemerintah Cina agar memberikan kebebasan beragaman kepada umat Islam.

“Tetapi saya tidak tahu apakah Bu Retno sudah panggil Dubes China atau sudah diberikan ke China,” kata Muhyiddin saat konferensi pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Senin (16/12/2019). (*)

18,001 kali dilihat, 33 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Etnis Uighur Dilarang Ibadah, Masyarakat Indonesia Suarakan Dukungan

Published

on

Forum Masyarakat Semarang
Aksi solidaritas Forum Masyarakat Semarang suarakan dukungan kepada etnis Uighur | Foto: Ist.

Lampung.co – Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Semarang menggelar aksi damai menyuarakan dukungan kepada etnis Uighur yang berada di Provinsi Xinjiang, Cina, Jumat (20/12/2019).

Seperti informasi dan fakta yang diungkap berbagai media, bahwa etnis Uighur telah bertahun-tahun mengalami penindasan serta diskriminasi yang tidak adil dari pemerintah setempat.

Massa aksi yang berjumlah sekitar sekitar 500 orang itu berbaris rapi memadati gerbang area kantor Gubernur Jawa Tengah. Salah satu oratornya Hamas Rausyanfikr dari Forum Masyarakat Semarang.

“Kita memang tidak bisa datang menemui mereka, kita tidak bisa menjabat tangan saudara Uighur. Namun, doa kita di sini akan menjadi energi terhebat bagai saudara teraniaya,” pekik Hamas.

Masalah Uighur, lanjutnya, adalah masalah kemanusiaan. Kebebasan beragama mereka dirampas. Bukankah HAM masyarakat Uighur sudah dilanggar?

“Maka sudah sepantasnya pemerintah dan masyarakat dunia peduli akan nasib mereka,” imbuh Hamas dikutip dari ACTNews.

Diketahui, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis minoritas China dari Asia Tengah yang berbahasa Turki, Uighur belum juga usai hingga saat ini.

Menurut Ketua Majelis Nasional Turkistan Timur Seyit Tumturk, Muslim Uighur yang tinggal di wilayah Provinsi Xinjiang China itu tidak mendapatkan kebebasan dalam beragama.

Dia mengatakan, kita harus bersyukur, di Indonesia bisa menjalankan ibadah dengan bebas tidak seperti yang dialami 35 juta jiwa saudara muslim yang ada di Uighur.

“Disana kita dilarang sholat, zakat dan berpuasa,” ujarnya saat meresmikan Masjid Persahabatan Indonesia dan Turkistan Timur bersama ACT di Lampung Selatan, Rabu (27/11/2019) lalu. (*)

16,704 kali dilihat, 30 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Kebudayaan Patani Memiliki Kesamaan dengan Melayu di Indonesia

Published

on

Kebudayaan Patani

Lampung.co – Falkutas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau helat seminar internasional empat negara atau focus group discussion (FGD) four country, Sabtu (30/11/2019) kemarin.

FGD dengan tema “Mengenal Kearifan Budaya Empat Negara” yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kearifan lokal dari berbagai negara ini diisi oleh empat pemateri dari empat negara.

Diantaranya Kepala Rumah Kreatif Suku Seni Riau, Inodensia, Marhalim Zaini; Fais Nikyaka dari Patani, Thailand Selatan; Aisha dari Uganda Afrika; dan Ummi binti Ishak dari Kamboja.

Dalam seminar ini, para pemateri memaparkan beberapa topik yang dianggap penting, yakni sejarah, kebudayaan, dan kesenian di masing-masing negara asal mereka.

Salah satu pemateri yang berasal dari Patani, Faiz Nikyaka menjelaskan bahwa Patani merupakan salah satu provinsi yang terletak di bahagian Thailand Selatan dari Negara Thailand.

Menurutnya, Patani memiliki beberapa perbedaan kebudayaan dengan Thailand. Seperti bahasa, kata dia, di Thailand memakai bahasa Thailand, namun di Patani memakai bahasa Melayu.

“Indonesia dengan Patani justru terdapat banyak persamaan, diantaranya penggunaan bahasa dan baju adat yang hampir sama dengan masyarakat melayu di Indonesia khususnya Riau,” kata dia, Minggu (1/12/2019).

Faiz berharap agar bisa saling menhormati perbedaan. “Perbedaan kebudayaan bukan arti membuat kita jauh, tetapi dengan perbedaan itulah akan membuat kita saling menghormati,” tutupnya. (*)

15,516 kali dilihat, 25 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca