Connect with us

Hukum

Kasus Illegal Logging di Lampung Memprihatikan

Published

on

Kasus Illegal Logging

Lampung.co – Kasus illegal logging di Lampung kian memprihatinkan. Bahkan, pihak Komisi II DPRD Lampung sampai-sampai mengadakan hearing (rapat dengar pendapat) bersama pihak pemerintah daerah dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung di ruang rapat DPRD Lampung (Selasa, 4/10/2017).

Direktur Walhi Lampung Hendrawan mengatakan, di dalam hearing telah ia jelaskan bahwasannya ada tiga upaya yang telah dilakukan pihaknya bersama pemerintah. Menurutnya, diwaktu sebelumnya, persoalan illegal logging memang telah menjadi tanggapan serius.

“Kami akan mengupayakan yang terbaik untuk mencegah semakin maraknya penebangan pohon secara illegal ini. Karena illegal logging ini sangat merugikan negara,” kata dia kepada awak media.

Menurutnya, beberapa langkah yang bisa dilakukan di antaranya adalah, pertama, akan adanya upaya tindakan preventif pencegahan. Karena menurutnya sampai saat ini tindakan illegal dalam penebangan pohon masih sangat banyak terjadi.

Selanjutnya, pemerintah akan memonitoring keadaan hutan di Lampung sehingga akan meminimalisir adanya penebangan pohon illegal. “Ketiga, adanya tindakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu untuk menjerat pelaku illegal loging ini,” rincinya.

Kata Hendrawan, di Lampung sendiri sudah sangat banyak kasus mengenai illegal logging. Bahkan, pada bulan September ini saja Polda Lampung sudah meringkus 6 oknum yang melakukan penebangan pohon di hutan register 19 Langkapura.

“Sayangnya pihak kepolisian belum bisa menangkap pelaku tindakan kriminal illegal logging ini, karena terhambat beberapa aspek. Salah satunya, kurangnya jumlah masyarakat yang melihat kejadian ini untuk melaporkan ke pihak berwajib. Masyarakat inikan sering kena intimidasi dari preman yang sudah menjaga saat berlangsungnya penebangan tersebut,” kata dia.

Diterangkan lebih lanjut, Walhi juga sebelumnya sudah melakukan tindakan untuk menindak kasus ini dengan cara melaporkan ke pihak polda Lampung, Korem 043/ Gatam Lampung, dan kementrian lingkungan hidup. (Dhebi)

 1,585 kali dilihat,  9 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co atau WhatsApp 0811-796-2288

Berita

Pelaku Kekerasan Seksual Dikabarkan Kabur, Ini Tanggapan Polda Lampung

Published

on

Zahwani Pandra Arsyad
Kabid Humas Polda Lampung AKBP Zahwani Pandra Arsyad | Foto: Ist.

Lampung.co – Beredar kabar di media sosial bahwa pelaku kekerasan seksual oleh oknum pejabat P2TP2A Lampung Timur (DA) yang telah ditetapkan menjadi tersangka pada Selasa (7/7/2020) melarikan diri.

Pantauan Lampung.co, kabar tersebut beredar cukup luas di platform media sosial seperti Instagram, twitter, dan Facebook pada Sabtu (11/7/2020) siang.

Menanggapi hal tersebut, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan bahwa tim penyidik Dirreskrimum Polda Lampung sedang melakukan penyidikan.

Dia menegaskan, apabila tersangka tidak kooperatif dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, maka penyidik akan melakukan tegas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepolisian.

“Apabila diduga tersangka atau pelaku tidak kooperatif, maka Penyidik akan melakukan tindakan sesuai SOP,” tegasnya saat dimintai keterangan, Sabtu (11/7/2020) sore.

Sementara itu, Pandra menambahkan, korban saat ini berada di Rumah Aman UPTD-PPA dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (P3A) Lampung dengan pengawasan Lembaga Pengawasan Saksi Korban (LPSK).

“Korban saat ini dalam keadaan sehat dan masih dalam pendampingan di rumah Aman Milik UPTD-PPA Dinas P3A Prov Lampung dengan pengawasan LPSK,” ujarnya. (aaf)

 13,276 kali dilihat,  33 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Perppu Corona Digugat Karena Buat Pejabat bak Setengah Dewa, MK Panggil Jokowi

Published

on

Joko Widodo
Presiden Joko Widodo | Foto: Ist.

Lampung.co – Terkait gugatan Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo diminta wajib hadir dalam sidang untuk memberikan keterangan.

Sidang uji materi tersebut direncanakan digelar di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (20/5/2020) pada pukul 10.00 WIB. Acara sidang yakni mendengarkan penjelasan DPR dan keterangan Presiden.

“Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi,” demikian bunyi surat panggilan yang ditandatangani Panitera Muhidin pada Jumat (15/5/2020) kemarin.

Sidang pleno ini membahas gugatan perkara nomor 24/PUU-XVIII/2020 yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Yayasan Mega Bintang 1997, LP3HI, KEMAKI, dan LBH PEKA.

Saat membacakan permohonan uji materi di Gedung MK beberapa waktu lalu, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, Pasal 27 Perppu 1/2020 dapat membuat pejabat seperti manusia setengah dewa lantaran tidak bisa dituntut dan dipidana.

Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Demikian isi Pasal 27 ayat 2 Perppu 1/2020 soal imunitas hukum pejabat negara. Boyamin menilai, pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

“Prinsip negara hukum adalah semua berdasar hukum, hukum untuk mencapai keadilan, sehingga semua proses hukum adalah terciptanya keadilan di masyarakat,” kata Boyamin dikutip dari CNN Indonesia. (*)

 10,169 kali dilihat,  33 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Tertangkap Judi, Dua Warga Pesisir Barat Diancam Lima Tahun Penjara

Published

on

Kasus Perjudian

Lampung.co – Dua warga Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung diamankan polisi atas kasus perjudian kartu remi jenis leng di Pekon Way Suluh, Kecamatan Krui Selatan, Sabtu (7/12/2019) sekitar pukul 00.10 WIB.

Kedua warga yang ditangkap jajaran Polsek Pesisir Tengah tersebut yakni Sanul (52) warga Pekon Way Suluh dan Supardi (29) warga Pekon Way Napal Kecamatan Krui Selatan.

Kapolsek Pesisir Tengah Kompol Ansori BM Sidik mewakili Kapolres Lampung Barat AKBP Rachmat Tri Hariyadi mengatakan, penangkapan ke dua pelaku perjudian itu berawal adanya informasi dari masyarakat.

Pihaknya mendapat informasi bahwa di wilayah Pekon Way Suluh ada perjudian kartu remi jenis leng yang meresahkan masyarakat di sekitarnya.

Setelah mendapat laporan itu, kata dia, jajaran unit Reskrim Polsek Pesisir Tengah langsung melakukan penggrebekan.

Kompol Ansori menjelaskan, lokasi perjudian ditempat terbuka disamping rumah warga, sehingga pada saat penggrebekan banyak pelaku berhasil melarikan diri.

“Jajaran anggota unit Reskrim hanya berhasil mengamankan dua pelaku perjudian dan dua warga yang sedang menyaksikan perjudian tersebut,” jelasnya.

Namun, lanjutnya, kedua warga yang menyaksikan perjudian itu hanya dimintai keterangan, karena saat kejadian hanya sebagai penonton bukan pemain.

Selain itu petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 350 ribu, enam set kartu remi yang sudah dipergunakan, 12 set kartu remi baru dan enam unit sepeda motor.

Dua pelaku dan semua barang bukti saat ini masih diamankan di Polsek setempat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara,” jelas Kompol Ansori. (*)

 35,377 kali dilihat,  41 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca