fbpx
Connect with us

Ekonomi

Tarif Cukai Naik, Harga Rokok Akan Semakin Mahal

Published

on

Tarif Cukai Rokok Naik

Lampung.co – Keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok pada tahun depan mengakibatkan emiten rokok mesti memasang strategi harga untuk bertahan. Meskipun begitu, hingga saat ini, mereka belum menentukan kenaikan harga rokok karena masih menunggu terbitnya peraturan menteri keuangan (PMK).

Menurut para pelaku industri ini, kenaikan tarif cukai rokok akan memberatkan kinerja perusahaan. Hal itu memang tercermin dari volume penjualan rokok yang kian mengalami penurunan.

Terhitung pada semester I-2017, total volume penjualan rokok di Indonesia berada di angka 146,6 miliar batang, turun nyaris 9% dibandingkan dengan penjualan di periode sama pada tahun lalu, 160,8 miliar.

Ketua Departemen Media Center Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Hananto Wibisono menyatakan, tarif cukai rokok yang terus-menerus naik tidak berdampak pada prevalensi rokok yang mengalami penurunan. Justru sebaliknya, “Akibat cukai naik, pastinya akan membuat harga rokok semakin mahal,” ujar dia seperti dikutip dari kontan.co.id, Jumat (20/10).

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal menaikan cukai rokok 10% pada tahun depan. Hal itu dikarenakan aspek kesehatan supaya konsumsi rokok terus dikendalikan konsumsi serta juga menambah pundi kas negara.

Hananto juga mengatakan, daya beli masyarakat yang rendah tidak serta merta membuat konsumen berhenti merokok. Justru, konsumen akan mencari produk rokok yang lebih murah, bahkan rokok yang tak bercukai.

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bakal membuat masyarakat kembali pada tradisi melinting rokok dan negara tidak mendapatkan pemasukan dari cukai.

Mengenai harga eceran rokok, Hananto mengaku belum dapat memberi perhitungan karena masih menunggu peraturan menteri keuangan.

Sementara Analis OSO Sekuritas, Riska Afriani menilai, kenaikan tarif cukai rokok memang akan berdampak negatif pada emiten rokok. Namun itu tidak terlalu signifikan.

“Kalau naiknya harga tidak begitu besar, pola konsumsi perokok tidak akan terganggu,” sebut dia.

Riska berpendapat, emiten rokok besar tidak akan terlalu dipengaruhi kenaikan tarif cukai rokok. Karena, kata dia, mereka akan mengeluarkan produk baru sebagai bentuk strategi untuk bertahan.

Sejumlah emiten juga memilih untuk tetap mempertahankan harga atau menaikkan harga hanya sedikit untuk menjaga target pasarnya.

“Sejauh emiten punya strategi untuk mempertahankan marginnya, imbasnya tidak akan terlalu signifikan,” tutur Riska. (Erwin/kontan.co.id)

13 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Anggaran Subsidi BBM, Gas Elpiji dan Listrik Dipangkas Pemerintah

Published

on

Sri Mulyani

Lampung.co – Alokasi anggaran untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), gas elpiji 3 kilogram, maupun listrik turun Rp12,6 triliun yang sebelumnya dari dari Rp137,5 triliun menjadi Rp124,9 triliun.

Penurunan tersebut setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengubah alokasi anggaran subsidi energi pada RAPBN 2020 dengan rincian subsidi BBM turun Rp115,6 miliar dan subsidi LPG turun Rp2,6 triliun.

Kemudian, ada penurunan kurang bayar kewajiban subsidi energi pemerintah tahun lalu sebesar Rp2,5 triliun, sehingga total anggaran subsidi BBM dan LPG turun Rp5,2 triliun.

Lalu, pemangkasan yang terbesar pada anggaran subsidi listrik sebesar Rp7,4 triliun. Menurut Sri Mulyani, perubahan anggaran subsidi energi terjadi karena perkembangan ekonomi global.

“Anggaran subsidi turun akibat penurunan asumsi ICP ((Indonesian Crude Oils Price), lifting minyak dan gas, serta penurunan cost recovery,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Asumsi ICP, kata dia, berubah dari US$65 per barel menjadi US$63 per barel. Ini terjadi karena ada perubahan pergerakan harga minyak mentah dunia di pasar internasional.

Kemudian, asumsi lifting minyak berubah dari 734 ribu menjadi 755 ribu barel minyak per hari. Namun, asumsi lifting gas tetap sesuai proyeksi awal sebesar 1,19 juta kiloliter setara minyak per hari.

Lalu, cost recovery juga turun dari US$11,58 miliar menjadi US$10 miliar. “Ini sudah diputuskan di Komisi VII lalu diteruskan di Panja Anggaran,” tandasnya. (*)

1,889 kali dilihat, 14 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Grab Indonesia Sambut Baik Tarif Baru Ojek Online, Ini Detailnya

Published

on

Ojek Online

Lampung.co – Grab Indonesia menyambut baik dan siap melaksanakan perluasan tarif ojek online ke seluruh Indonesia sesuai hasil pertemuan dengan Kementerian Perhubungan (26/8/2019) lalu.

Head of Public Affairs Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno mengatakan dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, pihaknya akan rutin melakukan sosialisasi kepada mitra pengemudi

“Kami akan menyesuaikan aspek teknologi, seperti algoritma dan GPS, sesuai dengan skema tarif yang baru di 224 kota di seluruh Indonesia tempat Grab beroperasi,” kata dia, Jum’at (30/8/2019).

Menurutnya, hasil survei internal terhadap mitra pengemudi menemukan bahwa kenaikan tarif berpengaruh positif terhadap pendapatan mitra pengemudi tanpa mengurangi jumlah orderan.

Diketahui, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 tahun 2019 yang merupakan turunan atas Permenhub 12/2019 ada dua komponen penyusun tarif ojek online.

Yakni biaya langsung yang ditetapkan oleh Kemenhub dan biaya tidak langsung yang ditetapkan aplikator dengan besaran maksimal 20% dari total biaya langsung.

Kemenhub menyusun tarif langsung berdasarkan zonasi. Zona I (Sumatra, Jawa, Bali kecuali Jabodetabek): Rp 1.850-2.300 per km dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000.

Lalu Zona II (Jabodetabek): Rp 2.000-2.500 per km dengan biaya minimal Rp 8.000-10.000 dan Zona III (Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya): Rp 2.100-2.600 dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani mengatakan, pemberlakuan tersebut merupakan realisasi Keputusan Menteri Perhubungan No 348 Tahun 2019.

“Kemarin baru 123 kota. Seluruh operasi Grab ada di 224 kota, Gojek 221 kota, mulai nanti tanggal 2 dini hari pada hari Senin akan diberlakukan tarif sesuai dengan KM 348,” tandasnya. (*)

656 kali dilihat, 14 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

BPJS Kesehatan Diperkirakan Defisit 28 Triliun, Pemerintah Naikan Iuran?

Published

on

BPJS Kesehatan

Lampung.co – Isu kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menghangat usai BPJS Kesehatan diprediksi mengalami defisit anggaran mencapai angka Rp28 Triliun hingga akhir tahun nanti.

Seperti dalam laporan CNN Indonesia, selain suntikan modal, sebetulnya ada cara agar defisit tersebut tidak benar-benar membengkak. Yakni, dengan mengerek iuran peserta program.

Mengacu pada UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional disebutkan bahwa iuran merupakan satu-satunya jalan untuk menambah penerimaan agar bisa menambal defisit.

Kemudian pasal 161 Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan juga menyebutkan bahwa besaran iuran harus ditinjau setiap dua tahun.

Saat ini besaran iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp25.500 untuk layanan ruangan kelas III, Rp51.000 untuk kelas II dan Rp80.000 untuk ruang perawatan kelas I.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mempertimbangkan untuk merevisi iuran BPJS Kesehatan demi menyelamatkan dari jurang defisit sebesar Rp 28 triliun.

Hanya saja, kata Sri Mulyani, langkah terpenting yang harus dilakukan BPJS Kesehatan adalah membenahi sistem pelayanan secara menyeluruh.

“Kalaupun semua (perbaikan sistem) sudah dilakukan tetap kita harus review masalah tarif ini,” ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Selasa (30/7/2019) lalu dipetik dari detikFinance.

Menurutnya perlu ada keseimbangan antara berapa tarif yang harusnya dipungut untuk berbagai segmen masyarakat yang ikut BPJS, mengingan terdapat beberapa segmen yang berbeda. (*)

568 kali dilihat, 13 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca