Connect with us

Ekonomi

Tarif Cukai Naik, Harga Rokok Akan Semakin Mahal

Published

on

Tarif Cukai Rokok Naik

Lampung.co – Keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok pada tahun depan mengakibatkan emiten rokok mesti memasang strategi harga untuk bertahan. Meskipun begitu, hingga saat ini, mereka belum menentukan kenaikan harga rokok karena masih menunggu terbitnya peraturan menteri keuangan (PMK).

Menurut para pelaku industri ini, kenaikan tarif cukai rokok akan memberatkan kinerja perusahaan. Hal itu memang tercermin dari volume penjualan rokok yang kian mengalami penurunan.

Terhitung pada semester I-2017, total volume penjualan rokok di Indonesia berada di angka 146,6 miliar batang, turun nyaris 9% dibandingkan dengan penjualan di periode sama pada tahun lalu, 160,8 miliar.

Ketua Departemen Media Center Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Hananto Wibisono menyatakan, tarif cukai rokok yang terus-menerus naik tidak berdampak pada prevalensi rokok yang mengalami penurunan. Justru sebaliknya, “Akibat cukai naik, pastinya akan membuat harga rokok semakin mahal,” ujar dia seperti dikutip dari kontan.co.id, Jumat (20/10).

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal menaikan cukai rokok 10% pada tahun depan. Hal itu dikarenakan aspek kesehatan supaya konsumsi rokok terus dikendalikan konsumsi serta juga menambah pundi kas negara.

Hananto juga mengatakan, daya beli masyarakat yang rendah tidak serta merta membuat konsumen berhenti merokok. Justru, konsumen akan mencari produk rokok yang lebih murah, bahkan rokok yang tak bercukai.

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan bakal membuat masyarakat kembali pada tradisi melinting rokok dan negara tidak mendapatkan pemasukan dari cukai.

Mengenai harga eceran rokok, Hananto mengaku belum dapat memberi perhitungan karena masih menunggu peraturan menteri keuangan.

Sementara Analis OSO Sekuritas, Riska Afriani menilai, kenaikan tarif cukai rokok memang akan berdampak negatif pada emiten rokok. Namun itu tidak terlalu signifikan.

“Kalau naiknya harga tidak begitu besar, pola konsumsi perokok tidak akan terganggu,” sebut dia.

Riska berpendapat, emiten rokok besar tidak akan terlalu dipengaruhi kenaikan tarif cukai rokok. Karena, kata dia, mereka akan mengeluarkan produk baru sebagai bentuk strategi untuk bertahan.

Sejumlah emiten juga memilih untuk tetap mempertahankan harga atau menaikkan harga hanya sedikit untuk menjaga target pasarnya.

“Sejauh emiten punya strategi untuk mempertahankan marginnya, imbasnya tidak akan terlalu signifikan,” tutur Riska. (Erwin/kontan.co.id)

 725 kali dilihat,  6 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Berita

Harga Gula Melambung, KPPU Soroti Perilaku Produsen dan Distributor

Published

on

Gula Pasir
Ilustrasi Gula Pasir | Foto: Ist.

Lampung.co – Karena terjadi ketidak lancaran distribusi yang menyebabkan harga gula pasir di masyarakat tinggi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meningkatkan status pengawasan Gula Pasir menjadi proses inisiatif di penegakan hukum.

Anggota KPPU Guntur S. Saragih mengatakan, peningkatan status dari kajian sektoral tersebut dilakukan untuk lebih memfokuskan pengawasan pada perilaku para produsen dan distributor dalam pemenuhan kebutuhan gula nasional.

“Hal ini mengingat kemungkinan adanya pengaturan distribusi gula pasir yang diduga mengakibatkan tingginya harga gula pasir, meskipun telah terdapat realisasi impor yang cukup,” kata dia, Kamis (14/5/2020).

Kajian di KPPU, lanjutnya, menilai bahwa jumlah kuota impor gula dalam persetujuan impor seyogyanya cukup, namun karena pengeluaran izin agak terlambat, baru sedikit yang terealisasikan.

Akan tetapi, imbuhnya, persoalan penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) dan realisasi impor telah teratasi dengan terlaksananya realisasi sekitar 400 ribu ton, namun harga di pasaran masih cukup tinggi.

Periode Mei 2020, harga rata-rata gula nasional di pasar tradisional mencapai 44% di atas harga acuan penjualan tingkat konsumen, sementara di pasar ritel modern mencapai 24% di atas harga acuan. Untuk harga acuan sendiri hanya Rp 12.500 per kg.

“Menindak lanjuti hal tersebut, KPPU memutuskan untuk meningkatkan dan memfokuskan status pengawasannya pada perilaku produsen dan distributor sebagai inisiatif di bawah proses penegakan hukum yang ada,” ujarnya. (*)

 3,796 kali dilihat,  29 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

DPR RI Gencarkan Sosialisasi Restrukturisasi Kredit ke Masyarakat Terdampak Corona

Published

on

Restrukturisasi Kredit
Ilustrasi Restrukturisasi Kredit | Foto: Ist.

Lampung.co – Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dampak Penyebaran virus corona (covid-19) merupakan responsivitas OJK untuk dimanfaatkan masyarakat terdampak.

Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly saat melakukan penyuluhan Stimulus Kredit secara door to door kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Lampung Tengah, Kamis (7/5/2020) lalu.

“Aturan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak sehingga terdapat keringan pembayaran pinjaman,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, Sabtu (9/5/2020) malam.

Dirinya menjelaskan, diantara bentuk keringanan yang diberikan oleh bank seperti perpanjangan jangka waktu pinjaman, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan, penambahan fasilitas kredit. dan konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Bang Jun melanjutkan, pemberian keringanan pinjaman ini dimanfaatkan oleh mereka yang terkena dampak pandemi covid-19 ini, seperti UMKM, pekerja harian, nelayan, ojek online, dan usaha kecil lainnya yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan pinjaman ke lembaga keuangan.

“Oleh karenanya, penyuluhan secara door to door ini dilaksanakan agar masyarakat tidak kebingungan dan paham petunjuk aturannya,” tandas legislator asal Lampung ini.

Diketahui, restrukturisasi kredit merupakan sebuah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. (*)

 11,977 kali dilihat,  25 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Omnibus Law Berpotensi Pangkas Kewenangan BI dan BPK

Published

on

Omnibus Law
Ilustrasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly mengkritisi adanya upanya pemangkasan kewenangan Bank Indonesia (BI) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).

Menurutnya, Omnibus Law yang membahas berbagai topik dengan maksud mengamandemen, memangkas dan/atau mencabut sejumlah UU lain itu terdapat beberapa pasal yang berdampak pada kewenangan BI dan BPK.

Legislator asal Lampung ini mengatakan bahwa pada draf RUU cipta kerja tentang perbankan pasal 85 menyebutkan, ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diubah.

“Perubahan tersebut membawa implikasi bahwa Bank Indonesia tidak lagi berwenang menetapkan persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang berhak mendirikan bank umum, karena berpindah seutuhnya kepada OJK,” kata dia, Kamis (7/5/2020).

Selain itu, lanjutnya, perubahan bunyi pasal yang berdampak pada kewenangan BI juga ada pada RUU cipta kerja pasal 86. Referensi pasal ini adalah Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 22 Undang Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Pasal 86 ayat (3) disebutkan bahwa; Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Artinya, kata dia, peran BI dalam menentukan batas maksimum kepemilikan bank umum syariah oleh badan hukum asing dialihkan kepada peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Sementara Bank Indonesia telah mengatur secara rinci hal ini melalui PBI Nomor 14/8/PBI/2012 tentang kepemilikan saham bank umum,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co.

Selain BI, dia menambahkan, BPK juga menjadi lembaga yang kewenangannya tereduksi dengan adanya Omnibus Law cipta kerja. Disebutkan dalam pasal 153 bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Lembaga dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan.

“Pasal tersebut mengamandemen UU No 15 tahun 2006 tentang BPK pasal 6 ayat (1) tentang tugas BPK dan pasal 9 ayat (1) tentang wewenang BPK,” jelas bang Jun, panggilan untuk Junaidi Auly.

Menurutnya, semangat kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja melalui Omnibus Law bukan berarti menghilangkan prinsip tata kelola yang baik serta mengesampingkan fungsi BPK sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan profesional.

“Pemangkasan wewenang BI dan BPK dinilai tidak relevan karena berpotensi menimbulkan ketidak beraturan dan kerugian negara,” tandasnya. (*)

 15,116 kali dilihat,  37 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca