fbpx
Connect with us

Ekonomi

Syarat Operator Tol Untuk Wajibkan Pembayaran Non Tunai

Published

on

Pembayaran Tol Non Tunai

Lampung.co – Pemerintah mengharuskan pembayaran tol non tunai di gerbang tol per 31 Oktober 2017 mendatang. Kebijakan tersebut diatur lewat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 16/PRT/M/2017, mengenai transaksi tol non tunai di jalan tol.

Menjelang tanggal tersebut, sejumlah gerbang tol telah menerapkan kebijakan tersebut, untuk menekan penggunaan non tunai lebih banyak lagi. Namun ada syarat-syarat teknis yang mesti dipenuhi oleh operator tol guna menerapkan kebijakan itu.

Seperti dikutip situs berita detik.com dari Permen PUPR Nomor 16/PRT/M/2017, Senin (16/10/2017), ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Salah satunya adalah teknologi berbasis kartu uang elektronik yang digunakan mesti memiliki tingkat keandalan yang tinggi, sebagai alat pembayaran tarif tol selaras dengan karakteristik lalu lintas di jalan tol.

Kartu itu juga harus dapat dioperasikan dengan seluruh sistem transaksi tol yang sudah ada di Indonesia. Lalu teknologi kartu tersebut harus bisa mengakomodir integrasi sistem transaksi antar Badan usaha Jalan Tol (BUJT) dan sistem transaksi non tunai pada sektor transportasi yang lain.

Harga kartu uang elektronik pun mesti sesuai dengan daya beli pengguna jalan tol. Kemudian, teknologi yang dipakai untuk membaca kartu harus bisa menerima uang elektronik secara multi penerbit yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terakhir, penerapan non tunai harus pula memiliki sistem yang dapat mengakomodir penyesuaian besaran tarif tol, sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Semua BUJT juga diminta supaya mendukung tahapan penyelenggaraan transaksi tol non tunai dengan meningkatkan proporsi gardu tidak terima tunai minimal 60% terhadap total jumlah gardu, paling lambat pada September 2017.

Operator diimbau pula melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai penerapan transaksi non tunai di jalan tol, menyediakan lokasi isi ulang uang elektronik di area jalan tol dan upaya-upaya lainnya, seperti yang ditetapkan dalam Prosedur Operasional Standar yang sudah ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Sebagai informasi, terhitung mulai 16 Oktober 2017 sampai 31 Oktober 2017. Seluruh pembelian uang elektronik di gerbang tol, gratis biaya kartu yang biasanya berharga Rp 20.000 per kartu. (Erwin/detik.com)

437 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Penopang Utama Ekonomi, Pertumbuhan Pertanian di Lampung Sangat Lambat

Published

on

Yeane Irmaningrum

Lampung.co – Pertanian menjadi sektor primer yang memberikan kontribusi terbesar dalam menopang struktur perekonomian Provinsi Lampung dari segi lapangan usaha.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini menyumbang sebesar 30 persen dari seluruh struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung pada tahun 2018 lalu.

Bahkan masih terpaut jauh dari sektor industri pengolahan yang menduduki posisi nomor dua dengan kontribusi sebesar 19.44 persen dalam data di tahun yang sama.

Namun program pemerintah yang dialokasikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui lapangan usaha pertanian sepertinya masih sangat minim.

Hal itu terlihat dari data pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha dari sektor pertanian di Provinsi Lampung tahun 2018 yang sangat melambat, hanya sebesar 1.01 persen.

Bahkan angka tersebut menempati urutan terendah dari seluruh lapangan usaha yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Jika dilihat dari data tersebut, dengan kontribusi PDRB sebesar 30 persen, seharusnya Pemprov Lampung memprioritaskan anggaran untuk peningkatan produksi sektor pertanian.

Dengan begitu, dongkrakan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi. Hal ini juga tentu berbanding lurus dengan kesejahteraan 1.5 juta masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Lampung.

Seturut dengan ucapan Kepala BPS Provinsi Lampung Yeane Irmaningrum saat menutup acara Workshop Pemanfaatan Indikator Statistik untuk Wartawan di Aula BPS Lampung, Kamis (5/12/2019).

“Ironis jika pemerintah tidak menggunakan data dari BPS dalam melakukan perencanaan program,” kata dia.

Dari seluruh komponen yang ada, pertumbuhan ekonomi Lampung belum berpihak kepada masyarakat menengah kebawah dan manyoritas profesi masyarakat di Bumi Ruwa Jurai ini.

Katakanlah, Akomodasi dan Makan Minum yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni 10.49 persen. Dampak langsung pertumbuhan sektor ini terhadap masyarakat tidak seluas pertanian.

Menurut Kepala Bidang Statistik Neraca Wilayah Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Nurul Andriana, pertumbuhan Akomodasi dan Makan Minum seiring dengan pertumbuhan pariwisata.

“Peningkatan jumlah hotel, franchise makanan dan kafe menjadi faktor yang menyebabkan pertumbuhan Akomodasi dan Makan Minum tertinggi,” paparnya dalam acara Workshop tersebut. (doy)

14,423 kali dilihat, 93 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Komisi XI DPR RI Soroti Tingginya Inflasi Bahan Pangan

Published

on

Uang Rupiah

Lampung.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Junaidi Auly menyebut ketersediaan bahan pangan menjadi persoalan utama inflasi di Indonesia.

Wakil rakyat asal Provinsi Lampung itu merujuk rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk November 2019 yang menjelaskan tinggi inflasi bahan pangan yang jauh di atas jenis inflasi lainnya.

Data BPS menunjukan, inflasi umum mencapai 3 persen pada November 2019. Sementara inflasi inti 3,08 persen, inflasi harga diatur pemerintah 1,08 persen dan inflasi bahan pangan sebesar 5,02 persen.

“Pada November lalu, beberapa komoditas seperti bawang merah, tomat, sayur dan bayam mengalami kenaikan harga,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, Rabu (4/12/2019).

Anggota Komisi XI DPR RI yang memiliki lingkup tugas di bidang keuangan, perbankan, dan anggaran pemerintah itu berharap harga pangan bisa lebih stabil dan berpihak kepada kesejahteraan petani.

“Perlu dicermati bahwa lonjakan ini seharusnya berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan petani. Jangan sampai, lonjakan harga lebih dinikmati oleh distributor maupun rantai perdagangan lainnya,” ujanya.

Junaidi melihat bahwa persoalan ketersediaan pangan di Indonesia sangat rumit. Dulu kita dijuluki negara agraris, sekarang, lanjutnya, banyak pemenuhan kebutuhan bahan pangan justru lewat impor.

“Tentu, hal ini berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Indonesia dan stabilitas sosial hingga politik,” jelasnya.

Dalam jangkauan yang lebih jauh, kata dia, lonjakan harga pangan yang naik setiap tahun berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi lewat konsumsi rumah tangga.

Jadi kalau harga pangan naik terus, Junaidi menambahkan, maka rumah tangga harus menaikkan alokasi dana untuk kebutuhan sehari-hari. “Sehingga alokasi dana lain semakin turun,” imbuhnya.

“Apalagi bagi masyarakat prasejahtera, hampir 50% dari pendapatannya tersebut untuk kebutuhan pangan. Jadi, stabilitas harga pangan menjadi sangat penting,” tandasnya. (*)

17,211 kali dilihat, 14 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Ahok jadi Komisaris Utama, Pertamina Targetkan Investasi 100 Triliun Tahun 2020

Published

on

Basuki Tjahaja Purnama

Lampung.co – Setelah melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA), Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Mantan narapidana tersebut akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama dan nama Emma Sri Martini disodorkan Erick untuk menjabat Direktur Keuangan Pertamina.

Emma, Mantan Direktur Utama Telkomsel ini akan menggantikan Direktur Keuangan Pertamina saat ini, Pahala Nugraha Mansury yang akan menduduki jabatan Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN).

“Saya hanya menyebutkan yang sudah melalui TPA (Tim Penilai Akhir). Yang tidak melalui TPA, saya tidak bisa komentar,” kata Erick, Jumat (22/11/2019) lalu.

Lain dari pada itu, Pertamina akan meningkatkan target investasi dari Rp 60 triliun tahun 2019 menjadi lebih dari Rp 100 triliun pada 2020 mendatang. Investasi ini akan memprioritaskan eksplorasi dan produksi.

“Tahun depan kita berencana berinvestasi sekitar 7,8 milliar dolar AS atau kalau dirupiahkan di atas Rp 100 triliun,” kata Direktur Keuangan Pertamina, Pahala Nugraha Manshury, Sabtu (23/11/2019) malam.

Menurutnya, dari investasi Rp 100 triliun hampir lebih dari separuhnya akan dialokasikan untuk meningkatkan kegiatan pencarian Migas, melalui pengembangan Blok Migas yang dikelola Pertamina.

“Aloksi paling besar Sekitar 3,7 miliar dolar AS di hulu untuk pengembangan aset hulu yang Kita miliki,” ujarnya. Aset hulu yang menjadi prioritas pengembangan tahun depan adalah Blok Mahakam.

Selain Mahakam, kata Pahala Manshury, Pertamina juga fokus dengan kegiatan pencarian potensi migas melalui survei seismik 2D dari Komitmen Kerja Pasti Blok Jabi Merang.

Kemudian, alokasi investasi tahun depan juga diperioritaskan untuk pembangunan kilang. “Untuk kilang kurang lebih di atas 1,5 milar dolar AS, terutama yang sudah jalan Balikpapan dan persiapan Tuban,” tandasnya. (*)

14,494 kali dilihat, 9 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca