fbpx
Connect with us

Ekonomi

Penerimaan Pajak dari Belanja Negara Jauh Dari Target

Published

on

Pajak Belanja Negara Minim

Lampung.co – Pemerintah mengungkapkan bahwa ingin tetap memacu belanja kendati realisasi penerimaan pajak per September 2017 masih senilai Rp 770 triliun atau 60% dari target APBNP 2017. Belanja yang dipacu ini diharapkan dapat turut memberi dampak pada penerimaan pajak.

Dirjen Anggaran Askolani menyatakan, pemerintah tidak bakal melakukan pemotongan belanja pada sisa tahun ini.

“Kalau penghematan secara alamiah pasti ada, tetapi kalau pemotongan tidak ada,” kata Askolani, Sabtu (14/10), sebagaimana dikutip dari kontan.co.id.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Yon Arsal mengungkapkan, memang diharapkan ada dampak yang memutar jika belanja pemerintah dipacu. Yon memaparkan, rata-rata penerimaan pajak dari transfer ke daerah dan dana desa atau atas APBD kontribusinya sekira 9% per tahun. Oleh sebab itu, menurut dia, tentu akan baik dampaknya jika belanja terus dipacu.

“Itu baru dari anggaran. Belum lagi ditambah dengan situasi perekonomiannya. Memang dampaknya memutar,” ujar Yon ketika ditemui di Kampus FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok, Sabtu (14/10).

Namun begitu, harus diakui bahwa hingga September, penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan terhitung hanya tumbuh tipis atau sekitar 1% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Menurut pandangan Yon, hal ini lebih dikarenakan oleh perbedaan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau dari PPh 21-nya.

“Ini sebagian besar disebabkan oleh penyesuaian PTKP karena komponen gaji pegawai di APBD sangat besar bisa 60%-70%. Jadi ketika PTKP naik sangat berpengaruh. Sementara belanja modal dan belanja barang sediri kan tidak terpengaruh, jumlahnya meningkat. Belum lagi dana desa,” papar di.

Menurut Yon, penerimaan pajak dari belanja pemerintah ini akan lebih baik di akhir tahun. “Bendaharanya hampir semua dikumpulkan di November-Desember, kita lihat nanti di sana. Setengah dari penerimaan setahun itu ada di dua bulan itu,” tutur dia.

Perlu diketahui, Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat belanja negara hingga Agustus ini sebesar Rp 1.198,3 triliun atau 56,2% dari target APBNP 2017 yang sebesar Rp 2.133,3 triliun. Belanja tersebut meliputi belanja pemerintah pusat senilai Rp 695,7 triliun atau 50,9% dari target dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 502,6 triliun atau 65,6%. (Erwin/kontan.co.id)

18 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Anggaran Subsidi BBM, Gas Elpiji dan Listrik Dipangkas Pemerintah

Published

on

Sri Mulyani

Lampung.co – Alokasi anggaran untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), gas elpiji 3 kilogram, maupun listrik turun Rp12,6 triliun yang sebelumnya dari dari Rp137,5 triliun menjadi Rp124,9 triliun.

Penurunan tersebut setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengubah alokasi anggaran subsidi energi pada RAPBN 2020 dengan rincian subsidi BBM turun Rp115,6 miliar dan subsidi LPG turun Rp2,6 triliun.

Kemudian, ada penurunan kurang bayar kewajiban subsidi energi pemerintah tahun lalu sebesar Rp2,5 triliun, sehingga total anggaran subsidi BBM dan LPG turun Rp5,2 triliun.

Lalu, pemangkasan yang terbesar pada anggaran subsidi listrik sebesar Rp7,4 triliun. Menurut Sri Mulyani, perubahan anggaran subsidi energi terjadi karena perkembangan ekonomi global.

“Anggaran subsidi turun akibat penurunan asumsi ICP ((Indonesian Crude Oils Price), lifting minyak dan gas, serta penurunan cost recovery,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Asumsi ICP, kata dia, berubah dari US$65 per barel menjadi US$63 per barel. Ini terjadi karena ada perubahan pergerakan harga minyak mentah dunia di pasar internasional.

Kemudian, asumsi lifting minyak berubah dari 734 ribu menjadi 755 ribu barel minyak per hari. Namun, asumsi lifting gas tetap sesuai proyeksi awal sebesar 1,19 juta kiloliter setara minyak per hari.

Lalu, cost recovery juga turun dari US$11,58 miliar menjadi US$10 miliar. “Ini sudah diputuskan di Komisi VII lalu diteruskan di Panja Anggaran,” tandasnya. (*)

1,788 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Grab Indonesia Sambut Baik Tarif Baru Ojek Online, Ini Detailnya

Published

on

Ojek Online

Lampung.co – Grab Indonesia menyambut baik dan siap melaksanakan perluasan tarif ojek online ke seluruh Indonesia sesuai hasil pertemuan dengan Kementerian Perhubungan (26/8/2019) lalu.

Head of Public Affairs Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno mengatakan dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, pihaknya akan rutin melakukan sosialisasi kepada mitra pengemudi

“Kami akan menyesuaikan aspek teknologi, seperti algoritma dan GPS, sesuai dengan skema tarif yang baru di 224 kota di seluruh Indonesia tempat Grab beroperasi,” kata dia, Jum’at (30/8/2019).

Menurutnya, hasil survei internal terhadap mitra pengemudi menemukan bahwa kenaikan tarif berpengaruh positif terhadap pendapatan mitra pengemudi tanpa mengurangi jumlah orderan.

Diketahui, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 tahun 2019 yang merupakan turunan atas Permenhub 12/2019 ada dua komponen penyusun tarif ojek online.

Yakni biaya langsung yang ditetapkan oleh Kemenhub dan biaya tidak langsung yang ditetapkan aplikator dengan besaran maksimal 20% dari total biaya langsung.

Kemenhub menyusun tarif langsung berdasarkan zonasi. Zona I (Sumatra, Jawa, Bali kecuali Jabodetabek): Rp 1.850-2.300 per km dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000.

Lalu Zona II (Jabodetabek): Rp 2.000-2.500 per km dengan biaya minimal Rp 8.000-10.000 dan Zona III (Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya): Rp 2.100-2.600 dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani mengatakan, pemberlakuan tersebut merupakan realisasi Keputusan Menteri Perhubungan No 348 Tahun 2019.

“Kemarin baru 123 kota. Seluruh operasi Grab ada di 224 kota, Gojek 221 kota, mulai nanti tanggal 2 dini hari pada hari Senin akan diberlakukan tarif sesuai dengan KM 348,” tandasnya. (*)

528 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

BPJS Kesehatan Diperkirakan Defisit 28 Triliun, Pemerintah Naikan Iuran?

Published

on

BPJS Kesehatan

Lampung.co – Isu kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menghangat usai BPJS Kesehatan diprediksi mengalami defisit anggaran mencapai angka Rp28 Triliun hingga akhir tahun nanti.

Seperti dalam laporan CNN Indonesia, selain suntikan modal, sebetulnya ada cara agar defisit tersebut tidak benar-benar membengkak. Yakni, dengan mengerek iuran peserta program.

Mengacu pada UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional disebutkan bahwa iuran merupakan satu-satunya jalan untuk menambah penerimaan agar bisa menambal defisit.

Kemudian pasal 161 Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan juga menyebutkan bahwa besaran iuran harus ditinjau setiap dua tahun.

Saat ini besaran iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp25.500 untuk layanan ruangan kelas III, Rp51.000 untuk kelas II dan Rp80.000 untuk ruang perawatan kelas I.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mempertimbangkan untuk merevisi iuran BPJS Kesehatan demi menyelamatkan dari jurang defisit sebesar Rp 28 triliun.

Hanya saja, kata Sri Mulyani, langkah terpenting yang harus dilakukan BPJS Kesehatan adalah membenahi sistem pelayanan secara menyeluruh.

“Kalaupun semua (perbaikan sistem) sudah dilakukan tetap kita harus review masalah tarif ini,” ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Selasa (30/7/2019) lalu dipetik dari detikFinance.

Menurutnya perlu ada keseimbangan antara berapa tarif yang harusnya dipungut untuk berbagai segmen masyarakat yang ikut BPJS, mengingan terdapat beberapa segmen yang berbeda. (*)

495 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca