Connect with us

Ekonomi

Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia Berpotensi Semakin Meningkat

Published

on

Kesenjangan Sosial Ekonomi

Lampung.co – Pergelaran Seminar Nasional dan Sidang Pleno Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ke XIX di Swiss-Bel Hotel, Bandar Lampung, Lampung, dibuka secara resmi pada Rabu (18/10) malam. Ketua Umum PP ISEI Muliaman D Hadad memaparkan tema besar acara itu adalah kesenjangan sosial ekonomi.

“Topik yang dibahas tahun ini sangat tepat, yaitu ekonomi dalam mengatasi kesenjangan,” kata Muliaman.

Bekas ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini menuturkan, kesenjangan di Tanah Air meliputi dua aspek penting, yakni kesenjangan antarpopulasi dan kesenjangan pendapatan antardaerah.

Kemudian Muliaman mengutip laporan Bank Dunia berjudul “Indonesia’s Rising Divide“. Dalam laporan tersebut dikatakan Indonesia mengalami lonjakan kesenjangan sosial ekonomi secara drastis. Terhitung hanya 20 persen penduduk Indonesia yang bisa menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade ini.

Dalam laporan itu juga diungkapkan, Indonesia menghadapi masalah konsentrasi kesejahteraan paling tinggi di dunia. Hanya 10 persen masyarakat Indonesia terkaya menguasai sekira 77 persen kekayaan negara.

“Pendapatan kekayaan ini terkadang dikenai pajak yang lebih rendah dibandingkan pendapatan pekerja,” sebut Muliaman.

Itu artinya, Indonesia diprediksi akan menghadapi permasalahan kesenjangan sosial ekonomi yang makin parah di masa mendatang. Ketidaksamaan kesempatan, ketidaksamaan dalam pekerjaan, terkonsentrasinya aset pada kelompok kaya, dan rendahnya resiliensi. Itulah di antara penyebab meningkatnya kesenjangan.

“Masalah kesenjangan sosial ekonomi saat ini sudah sangat dibutuhkan terobosan dalam penanganannya. Kesenjangan sosial ekonomi menjadi persoalan bersama. Meski pertumbuhan ekonomi cukup tinggi di atas rata-rata setiap tahunnya, jangan membuat terlena,” tambah dia.

Dia melanjutkan penjelasannya, secara spesifik ISEI akan mengutarakan ide ataupun gagasan untuk diusulkan kepada pemerintah. Dengan itu diharapkan kesenjangan sosial ekonomi dapat dikurangi.

Pada acara yang sama, Rabu (18/10), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai masalah kesenjangan sosial ekonomi di Tanah Air semakin kompleks. Padahal, angka kemiskinan terus dipangkas dari 24 persen pada 1999 sampai menjadi 10,64 persen pada Maret 2017.

Menteri Darmin mengungkapkan, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan ekonomi dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Kebijakan-kebijakan itu, antara lain, bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan) sampai penyediaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

“Hal lain yang tidak kalah penting adalah pembangunan infrastruktur sebagai konektivitas,” ujar mantan gubernur Bank Indonesia ini. (Red)

3,766 kali dilihat, 31 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Penopang Utama Ekonomi, Pertumbuhan Pertanian di Lampung Sangat Lambat

Published

on

Yeane Irmaningrum

Lampung.co – Pertanian menjadi sektor primer yang memberikan kontribusi terbesar dalam menopang struktur perekonomian Provinsi Lampung dari segi lapangan usaha.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini menyumbang sebesar 30 persen dari seluruh struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung pada tahun 2018 lalu.

Bahkan masih terpaut jauh dari sektor industri pengolahan yang menduduki posisi nomor dua dengan kontribusi sebesar 19.44 persen dalam data di tahun yang sama.

Namun program pemerintah yang dialokasikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui lapangan usaha pertanian sepertinya masih sangat minim.

Hal itu terlihat dari data pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha dari sektor pertanian di Provinsi Lampung tahun 2018 yang sangat melambat, hanya sebesar 1.01 persen.

Bahkan angka tersebut menempati urutan terendah dari seluruh lapangan usaha yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Jika dilihat dari data tersebut, dengan kontribusi PDRB sebesar 30 persen, seharusnya Pemprov Lampung memprioritaskan anggaran untuk peningkatan produksi sektor pertanian.

Dengan begitu, dongkrakan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi. Hal ini juga tentu berbanding lurus dengan kesejahteraan 1.5 juta masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Lampung.

Seturut dengan ucapan Kepala BPS Provinsi Lampung Yeane Irmaningrum saat menutup acara Workshop Pemanfaatan Indikator Statistik untuk Wartawan di Aula BPS Lampung, Kamis (5/12/2019).

“Ironis jika pemerintah tidak menggunakan data dari BPS dalam melakukan perencanaan program,” kata dia.

Dari seluruh komponen yang ada, pertumbuhan ekonomi Lampung belum berpihak kepada masyarakat menengah kebawah dan manyoritas profesi masyarakat di Bumi Ruwa Jurai ini.

Katakanlah, Akomodasi dan Makan Minum yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni 10.49 persen. Dampak langsung pertumbuhan sektor ini terhadap masyarakat tidak seluas pertanian.

Menurut Kepala Bidang Statistik Neraca Wilayah Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Nurul Andriana, pertumbuhan Akomodasi dan Makan Minum seiring dengan pertumbuhan pariwisata.

“Peningkatan jumlah hotel, franchise makanan dan kafe menjadi faktor yang menyebabkan pertumbuhan Akomodasi dan Makan Minum tertinggi,” paparnya dalam acara Workshop tersebut. (doy)

12,268 kali dilihat, 432 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Komisi XI DPR RI Soroti Tingginya Inflasi Bahan Pangan

Published

on

Uang Rupiah

Lampung.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Junaidi Auly menyebut ketersediaan bahan pangan menjadi persoalan utama inflasi di Indonesia.

Wakil rakyat asal Provinsi Lampung itu merujuk rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk November 2019 yang menjelaskan tinggi inflasi bahan pangan yang jauh di atas jenis inflasi lainnya.

Data BPS menunjukan, inflasi umum mencapai 3 persen pada November 2019. Sementara inflasi inti 3,08 persen, inflasi harga diatur pemerintah 1,08 persen dan inflasi bahan pangan sebesar 5,02 persen.

“Pada November lalu, beberapa komoditas seperti bawang merah, tomat, sayur dan bayam mengalami kenaikan harga,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, Rabu (4/12/2019).

Anggota Komisi XI DPR RI yang memiliki lingkup tugas di bidang keuangan, perbankan, dan anggaran pemerintah itu berharap harga pangan bisa lebih stabil dan berpihak kepada kesejahteraan petani.

“Perlu dicermati bahwa lonjakan ini seharusnya berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan petani. Jangan sampai, lonjakan harga lebih dinikmati oleh distributor maupun rantai perdagangan lainnya,” ujanya.

Junaidi melihat bahwa persoalan ketersediaan pangan di Indonesia sangat rumit. Dulu kita dijuluki negara agraris, sekarang, lanjutnya, banyak pemenuhan kebutuhan bahan pangan justru lewat impor.

“Tentu, hal ini berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Indonesia dan stabilitas sosial hingga politik,” jelasnya.

Dalam jangkauan yang lebih jauh, kata dia, lonjakan harga pangan yang naik setiap tahun berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi lewat konsumsi rumah tangga.

Jadi kalau harga pangan naik terus, Junaidi menambahkan, maka rumah tangga harus menaikkan alokasi dana untuk kebutuhan sehari-hari. “Sehingga alokasi dana lain semakin turun,” imbuhnya.

“Apalagi bagi masyarakat prasejahtera, hampir 50% dari pendapatannya tersebut untuk kebutuhan pangan. Jadi, stabilitas harga pangan menjadi sangat penting,” tandasnya. (*)

16,868 kali dilihat, 217 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Ahok jadi Komisaris Utama, Pertamina Targetkan Investasi 100 Triliun Tahun 2020

Published

on

Basuki Tjahaja Purnama

Lampung.co – Setelah melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA), Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Mantan narapidana tersebut akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama dan nama Emma Sri Martini disodorkan Erick untuk menjabat Direktur Keuangan Pertamina.

Emma, Mantan Direktur Utama Telkomsel ini akan menggantikan Direktur Keuangan Pertamina saat ini, Pahala Nugraha Mansury yang akan menduduki jabatan Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN).

“Saya hanya menyebutkan yang sudah melalui TPA (Tim Penilai Akhir). Yang tidak melalui TPA, saya tidak bisa komentar,” kata Erick, Jumat (22/11/2019) lalu.

Lain dari pada itu, Pertamina akan meningkatkan target investasi dari Rp 60 triliun tahun 2019 menjadi lebih dari Rp 100 triliun pada 2020 mendatang. Investasi ini akan memprioritaskan eksplorasi dan produksi.

“Tahun depan kita berencana berinvestasi sekitar 7,8 milliar dolar AS atau kalau dirupiahkan di atas Rp 100 triliun,” kata Direktur Keuangan Pertamina, Pahala Nugraha Manshury, Sabtu (23/11/2019) malam.

Menurutnya, dari investasi Rp 100 triliun hampir lebih dari separuhnya akan dialokasikan untuk meningkatkan kegiatan pencarian Migas, melalui pengembangan Blok Migas yang dikelola Pertamina.

“Aloksi paling besar Sekitar 3,7 miliar dolar AS di hulu untuk pengembangan aset hulu yang Kita miliki,” ujarnya. Aset hulu yang menjadi prioritas pengembangan tahun depan adalah Blok Mahakam.

Selain Mahakam, kata Pahala Manshury, Pertamina juga fokus dengan kegiatan pencarian potensi migas melalui survei seismik 2D dari Komitmen Kerja Pasti Blok Jabi Merang.

Kemudian, alokasi investasi tahun depan juga diperioritaskan untuk pembangunan kilang. “Untuk kilang kurang lebih di atas 1,5 milar dolar AS, terutama yang sudah jalan Balikpapan dan persiapan Tuban,” tandasnya. (*)

14,235 kali dilihat, 57 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca