fbpx
Connect with us

Ekonomi

Isi Surat Penolakan Freeport Atas Divestasi Tersebar ke Publik

Published

on

Isi Surat Penolakan Freeport

Lampung.co – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lagi-lagi dihebohkan dengan bocornya surat penting. Setelah surat potensi gagal bayar utang PT PLN, kini surat PT Freeport Indonesia (FI) yang ditujukan kepada Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto ikut bocor ke publik. Surat itu berisi penolakan Freeport atas kesepakatan divestasi yang dicapai pada 29 Agustus silam.

”Kami telah menerima sikap pemerintah dalam divestasi pada tanggal 28 September 2017. Kami sangat tidak setuju dengan pernyataan yang termasuk dalam dokumen dan menyampaikan tanggapan dan klarifikasi atas ketidakakuratan sikap pemerintah,” papar COE Freeport Mc Mo Rant Inc Richard Adkerson, dalam surat yang beredar.

Freeport menjabarkan posisi pemerintah, yaitu menurut Pasal 24 poin 2 dari Kontrak Karya (KK), divestasi saham sebesar 51 persen semestinya selesai pada 2011. Oleh sebab itu, implementasi divestasi ini adalah kewajiban divestasi PTFI yang tertunda.

Pemerintah, dalam surat tersebut juga dikatakan memiliki kemampuan keuangan untuk mengambil alih saham divestasi penuh secara bertahan untuk jangka waktu yang sama dengan yang ditentukan sesuai dengan regulasi pemerintah.

Sementara, PTFI telah setuju untuk membahas dengan Pemerintah Indonesia terkait jangka waktu penyelesaian divestasi tersebut. PTFI mengusulkan supaya divestasi awal dilakukan sesegera mungkin melalui pendaftaran IPO dan divestasi penuh dalam waktu yang sama berdasarkan peraturan pemerintah.

”Tidak ada kewajiban divestasi saat ini di bawah Kontrak Karya PTFI,” kata Adkerson, dalam surat yang beredar ke publik itu.

Sebab, PTFI beralasan, Pasal 24 menerangkan, setelah penandatanganan kesepakatan ini, maka undang-undang dan peraturan yang efektif, atau kebijakan pemerintah atau tindakan pemerintah yang terkesan memaksa memberlakukan persyaratan divestasi yang dibuat untuk selanjutnya, kurang lebih memberatkan dari persetujuan yang ditetapkan bagi pihak-pihak di dalam kesepakatan.

Freeport mengadopsi persyaratan divestasi yang memberatkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, yang sudah direvisi tentang persyaratan kepemilikan Indonesia menjadi 5 persen, berdasarkan surat BKPM tertanggal 20 Maret 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tersebut lalu dimodifikasi untuk mengizinkan 100 persen terhadap kepemilikan asing.

PTFI juga keberatan dengan penghitungan saham berdasarkan dengan keuntungan yang didapat hanya sampai 2021. Sementara, PTFI tetap bersikukuh supaya penghitungan saham berdasarkan skema fair market value hingga 2041, sesuai dengan standar internasional dalam penghitungan bisnis pertambangan, dimana semuanya selaras dengan hak Kontrak Karya.

”Freeport memiliki hak kontrak untuk beroperasi hingga 2041,” ujar Adkerson.

Pasal 31 dari KK menyatakan, PTFI memiliki kontrak selama 30 tahun sejak penandatanganan persetujuan diteken. Selain itu, PTFI sudah menginvestasikan 14 miliar dolar AS hingga saat ini, dan memiliki rencana untuk menambah investasi 7 miliar dolar AS dalam proyek pengembangan bawah tanah sampai 2021, yang menguntungkan operasinya sampai tahun 2041. (Erwin/republika.co.id)

10 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Anggaran Subsidi BBM, Gas Elpiji dan Listrik Dipangkas Pemerintah

Published

on

Sri Mulyani

Lampung.co – Alokasi anggaran untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), gas elpiji 3 kilogram, maupun listrik turun Rp12,6 triliun yang sebelumnya dari dari Rp137,5 triliun menjadi Rp124,9 triliun.

Penurunan tersebut setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengubah alokasi anggaran subsidi energi pada RAPBN 2020 dengan rincian subsidi BBM turun Rp115,6 miliar dan subsidi LPG turun Rp2,6 triliun.

Kemudian, ada penurunan kurang bayar kewajiban subsidi energi pemerintah tahun lalu sebesar Rp2,5 triliun, sehingga total anggaran subsidi BBM dan LPG turun Rp5,2 triliun.

Lalu, pemangkasan yang terbesar pada anggaran subsidi listrik sebesar Rp7,4 triliun. Menurut Sri Mulyani, perubahan anggaran subsidi energi terjadi karena perkembangan ekonomi global.

“Anggaran subsidi turun akibat penurunan asumsi ICP ((Indonesian Crude Oils Price), lifting minyak dan gas, serta penurunan cost recovery,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Asumsi ICP, kata dia, berubah dari US$65 per barel menjadi US$63 per barel. Ini terjadi karena ada perubahan pergerakan harga minyak mentah dunia di pasar internasional.

Kemudian, asumsi lifting minyak berubah dari 734 ribu menjadi 755 ribu barel minyak per hari. Namun, asumsi lifting gas tetap sesuai proyeksi awal sebesar 1,19 juta kiloliter setara minyak per hari.

Lalu, cost recovery juga turun dari US$11,58 miliar menjadi US$10 miliar. “Ini sudah diputuskan di Komisi VII lalu diteruskan di Panja Anggaran,” tandasnya. (*)

1,790 kali dilihat, 7 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Grab Indonesia Sambut Baik Tarif Baru Ojek Online, Ini Detailnya

Published

on

Ojek Online

Lampung.co – Grab Indonesia menyambut baik dan siap melaksanakan perluasan tarif ojek online ke seluruh Indonesia sesuai hasil pertemuan dengan Kementerian Perhubungan (26/8/2019) lalu.

Head of Public Affairs Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno mengatakan dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, pihaknya akan rutin melakukan sosialisasi kepada mitra pengemudi

“Kami akan menyesuaikan aspek teknologi, seperti algoritma dan GPS, sesuai dengan skema tarif yang baru di 224 kota di seluruh Indonesia tempat Grab beroperasi,” kata dia, Jum’at (30/8/2019).

Menurutnya, hasil survei internal terhadap mitra pengemudi menemukan bahwa kenaikan tarif berpengaruh positif terhadap pendapatan mitra pengemudi tanpa mengurangi jumlah orderan.

Diketahui, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 tahun 2019 yang merupakan turunan atas Permenhub 12/2019 ada dua komponen penyusun tarif ojek online.

Yakni biaya langsung yang ditetapkan oleh Kemenhub dan biaya tidak langsung yang ditetapkan aplikator dengan besaran maksimal 20% dari total biaya langsung.

Kemenhub menyusun tarif langsung berdasarkan zonasi. Zona I (Sumatra, Jawa, Bali kecuali Jabodetabek): Rp 1.850-2.300 per km dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000.

Lalu Zona II (Jabodetabek): Rp 2.000-2.500 per km dengan biaya minimal Rp 8.000-10.000 dan Zona III (Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya): Rp 2.100-2.600 dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani mengatakan, pemberlakuan tersebut merupakan realisasi Keputusan Menteri Perhubungan No 348 Tahun 2019.

“Kemarin baru 123 kota. Seluruh operasi Grab ada di 224 kota, Gojek 221 kota, mulai nanti tanggal 2 dini hari pada hari Senin akan diberlakukan tarif sesuai dengan KM 348,” tandasnya. (*)

530 kali dilihat, 7 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

BPJS Kesehatan Diperkirakan Defisit 28 Triliun, Pemerintah Naikan Iuran?

Published

on

BPJS Kesehatan

Lampung.co – Isu kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menghangat usai BPJS Kesehatan diprediksi mengalami defisit anggaran mencapai angka Rp28 Triliun hingga akhir tahun nanti.

Seperti dalam laporan CNN Indonesia, selain suntikan modal, sebetulnya ada cara agar defisit tersebut tidak benar-benar membengkak. Yakni, dengan mengerek iuran peserta program.

Mengacu pada UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional disebutkan bahwa iuran merupakan satu-satunya jalan untuk menambah penerimaan agar bisa menambal defisit.

Kemudian pasal 161 Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan juga menyebutkan bahwa besaran iuran harus ditinjau setiap dua tahun.

Saat ini besaran iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp25.500 untuk layanan ruangan kelas III, Rp51.000 untuk kelas II dan Rp80.000 untuk ruang perawatan kelas I.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mempertimbangkan untuk merevisi iuran BPJS Kesehatan demi menyelamatkan dari jurang defisit sebesar Rp 28 triliun.

Hanya saja, kata Sri Mulyani, langkah terpenting yang harus dilakukan BPJS Kesehatan adalah membenahi sistem pelayanan secara menyeluruh.

“Kalaupun semua (perbaikan sistem) sudah dilakukan tetap kita harus review masalah tarif ini,” ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Selasa (30/7/2019) lalu dipetik dari detikFinance.

Menurutnya perlu ada keseimbangan antara berapa tarif yang harusnya dipungut untuk berbagai segmen masyarakat yang ikut BPJS, mengingan terdapat beberapa segmen yang berbeda. (*)

497 kali dilihat, 7 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca