Connect with us

Ekonomi

Isi Surat Penolakan Freeport Atas Divestasi Tersebar ke Publik

Published

on

Isi Surat Penolakan Freeport

Lampung.co – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lagi-lagi dihebohkan dengan bocornya surat penting. Setelah surat potensi gagal bayar utang PT PLN, kini surat PT Freeport Indonesia (FI) yang ditujukan kepada Sekjen Kementerian Keuangan Hadiyanto ikut bocor ke publik. Surat itu berisi penolakan Freeport atas kesepakatan divestasi yang dicapai pada 29 Agustus silam.

”Kami telah menerima sikap pemerintah dalam divestasi pada tanggal 28 September 2017. Kami sangat tidak setuju dengan pernyataan yang termasuk dalam dokumen dan menyampaikan tanggapan dan klarifikasi atas ketidakakuratan sikap pemerintah,” papar COE Freeport Mc Mo Rant Inc Richard Adkerson, dalam surat yang beredar.

Freeport menjabarkan posisi pemerintah, yaitu menurut Pasal 24 poin 2 dari Kontrak Karya (KK), divestasi saham sebesar 51 persen semestinya selesai pada 2011. Oleh sebab itu, implementasi divestasi ini adalah kewajiban divestasi PTFI yang tertunda.

Pemerintah, dalam surat tersebut juga dikatakan memiliki kemampuan keuangan untuk mengambil alih saham divestasi penuh secara bertahan untuk jangka waktu yang sama dengan yang ditentukan sesuai dengan regulasi pemerintah.

Sementara, PTFI telah setuju untuk membahas dengan Pemerintah Indonesia terkait jangka waktu penyelesaian divestasi tersebut. PTFI mengusulkan supaya divestasi awal dilakukan sesegera mungkin melalui pendaftaran IPO dan divestasi penuh dalam waktu yang sama berdasarkan peraturan pemerintah.

”Tidak ada kewajiban divestasi saat ini di bawah Kontrak Karya PTFI,” kata Adkerson, dalam surat yang beredar ke publik itu.

Sebab, PTFI beralasan, Pasal 24 menerangkan, setelah penandatanganan kesepakatan ini, maka undang-undang dan peraturan yang efektif, atau kebijakan pemerintah atau tindakan pemerintah yang terkesan memaksa memberlakukan persyaratan divestasi yang dibuat untuk selanjutnya, kurang lebih memberatkan dari persetujuan yang ditetapkan bagi pihak-pihak di dalam kesepakatan.

Freeport mengadopsi persyaratan divestasi yang memberatkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, yang sudah direvisi tentang persyaratan kepemilikan Indonesia menjadi 5 persen, berdasarkan surat BKPM tertanggal 20 Maret 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tersebut lalu dimodifikasi untuk mengizinkan 100 persen terhadap kepemilikan asing.

PTFI juga keberatan dengan penghitungan saham berdasarkan dengan keuntungan yang didapat hanya sampai 2021. Sementara, PTFI tetap bersikukuh supaya penghitungan saham berdasarkan skema fair market value hingga 2041, sesuai dengan standar internasional dalam penghitungan bisnis pertambangan, dimana semuanya selaras dengan hak Kontrak Karya.

”Freeport memiliki hak kontrak untuk beroperasi hingga 2041,” ujar Adkerson.

Pasal 31 dari KK menyatakan, PTFI memiliki kontrak selama 30 tahun sejak penandatanganan persetujuan diteken. Selain itu, PTFI sudah menginvestasikan 14 miliar dolar AS hingga saat ini, dan memiliki rencana untuk menambah investasi 7 miliar dolar AS dalam proyek pengembangan bawah tanah sampai 2021, yang menguntungkan operasinya sampai tahun 2041. (Erwin/republika.co.id)

 663 kali dilihat,  3 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

DPR RI Komentari Satgas Investasi Blokir Aplikasi Fintech Tak Bersalah

Published

on

Junaidi Auly
Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Junaidi Auly mengomentari Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang keliru telah melakukan penindakan pemblokiran aplikasi 35 Koperasi.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI ini, Satgas Waspada Investasi memang wajib mewaspadai tindakan penipuan dan penyalahgunaan institusi teknologi finansial (Fintech), tapi harus cermat dan berhati-hati.

Wakil rakyat asal Lampung ini pun meminta klarifikasi kepada para pihak terkait normalisasi sekitar 35 dari 50 aplikasi Koperasi yang menawarkan pinjaman online yang telah diblokir karena disebut ilegal.

“Satgas Waspada Investasi kabarnya telah menormalisasi sekitar 35 koperasi, sehingga tidak dilakukan pemblokiran,” kata dia kepada Lampung.co, Sabtu (30/5/2020).

Junaidi menegaskan, Satgas Investasi seharusnya dapat lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, jika tidak cermat dan berhati-hati maka dapat merugikan pihak yang tidak bersalah.

“Penegakan hukum penting untuk dilakukan dalam rangka membangun kepastian dan perlindungan investasi, namun harus berhati-hati. Kalau tidak, iklim investasi bisa tamat,” tegasnya.

Selain itu, Junaidi memberikan saran agar Satgas juga bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam menjalankan tugasnya yang berdampak kerugian terhadap institusi telah disebut namanya.

“Satgas sebaiknya tidak hanya melakukan normalisasi saja tapi juga memberikan klarifikasi dan merehabilitasi nama pihak yang telah dituduh melakukan penipuan dan penyalahgunaan,” tandasnya.

Sebelumnya, Satgas Waspada Investasi dalam rilisnya telah menemukan dan menindak 50 aplikasi Koperasi yang menawarkan pinjaman online ilegal. Namun setelah ditelusuri, ternyata beberapa tidak melakukan pelanggaran. (doy)

 4,662 kali dilihat,  37 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Harga Gula Melambung, KPPU Soroti Perilaku Produsen dan Distributor

Published

on

Gula Pasir
Ilustrasi Gula Pasir | Foto: Ist.

Lampung.co – Karena terjadi ketidak lancaran distribusi yang menyebabkan harga gula pasir di masyarakat tinggi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meningkatkan status pengawasan Gula Pasir menjadi proses inisiatif di penegakan hukum.

Anggota KPPU Guntur S. Saragih mengatakan, peningkatan status dari kajian sektoral tersebut dilakukan untuk lebih memfokuskan pengawasan pada perilaku para produsen dan distributor dalam pemenuhan kebutuhan gula nasional.

“Hal ini mengingat kemungkinan adanya pengaturan distribusi gula pasir yang diduga mengakibatkan tingginya harga gula pasir, meskipun telah terdapat realisasi impor yang cukup,” kata dia, Kamis (14/5/2020).

Kajian di KPPU, lanjutnya, menilai bahwa jumlah kuota impor gula dalam persetujuan impor seyogyanya cukup, namun karena pengeluaran izin agak terlambat, baru sedikit yang terealisasikan.

Akan tetapi, imbuhnya, persoalan penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) dan realisasi impor telah teratasi dengan terlaksananya realisasi sekitar 400 ribu ton, namun harga di pasaran masih cukup tinggi.

Periode Mei 2020, harga rata-rata gula nasional di pasar tradisional mencapai 44% di atas harga acuan penjualan tingkat konsumen, sementara di pasar ritel modern mencapai 24% di atas harga acuan. Untuk harga acuan sendiri hanya Rp 12.500 per kg.

“Menindak lanjuti hal tersebut, KPPU memutuskan untuk meningkatkan dan memfokuskan status pengawasannya pada perilaku produsen dan distributor sebagai inisiatif di bawah proses penegakan hukum yang ada,” ujarnya. (*)

 4,056 kali dilihat,  5 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

DPR RI Gencarkan Sosialisasi Restrukturisasi Kredit ke Masyarakat Terdampak Corona

Published

on

Restrukturisasi Kredit
Ilustrasi Restrukturisasi Kredit | Foto: Ist.

Lampung.co – Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dampak Penyebaran virus corona (covid-19) merupakan responsivitas OJK untuk dimanfaatkan masyarakat terdampak.

Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly saat melakukan penyuluhan Stimulus Kredit secara door to door kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Lampung Tengah, Kamis (7/5/2020) lalu.

“Aturan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak sehingga terdapat keringan pembayaran pinjaman,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, Sabtu (9/5/2020) malam.

Dirinya menjelaskan, diantara bentuk keringanan yang diberikan oleh bank seperti perpanjangan jangka waktu pinjaman, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan, penambahan fasilitas kredit. dan konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Bang Jun melanjutkan, pemberian keringanan pinjaman ini dimanfaatkan oleh mereka yang terkena dampak pandemi covid-19 ini, seperti UMKM, pekerja harian, nelayan, ojek online, dan usaha kecil lainnya yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan pinjaman ke lembaga keuangan.

“Oleh karenanya, penyuluhan secara door to door ini dilaksanakan agar masyarakat tidak kebingungan dan paham petunjuk aturannya,” tandas legislator asal Lampung ini.

Diketahui, restrukturisasi kredit merupakan sebuah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. (*)

 12,239 kali dilihat,  5 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca