Connect with us

Ekonomi

Dengan Aturan Baru, Freeport Mendapatkan Keringanan Pajak

Published

on

Freeport Mendapatkan Keringanan Pajak

Lampung.co – Negosiasi yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia masih berjalan cukup alot. Selain menolak skema divestasi saham 51% yang diajukan pemerintah, Freeport menuntut perjanjian stabilitas investasi untuk keberlangsungan tambangnya, selepas status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Demi menampung keinginan Freeport, pemerintah menyiapkan payung hukum berupa rancangan regulasi pemerintah (RPP) terkait stabilitas investasi ini. Bahkan, pembahasan RPP itu melibatkan Freeport, di samping lintas kementerian, pada 22 September silam.

“Tentang penerimaan negara, RPP disusun Bu Sri Mulyani (Menkeu), divestasi baik waktu dan nilai itu ditangani tim gabungan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN,” tutur Ignasius Jonan, Menteri ESDM, Senin (2/10) sebagaimana dikutip dari kontan.co.id.

Calon beleid ini telah berada di laci meja Sekretariat Negara. Situs kontan.co.id berhasil mendapatkan salinan RPP tersebut. Aturan ini salah satu isinya memberikan perlakuan khusus sistem perpajakan Freeport dengan IUPK.

BAB VII Pasal 14 menerangkan, tarif pajak penghasilan badan (PPh) Freeport hanya 25%. Turun dibandingkan dengan PPh badan Freeport dalam rezim KK, yaitu sebesar 35%. Hanya saja, Freeport menanggung bagian pemerintah pusat sebesar 4% dari keuntungan bersih pemegang IUPK dan bagian pemerintah daerah sebesar 6%.

“Yang ditanggung Freeport tetap 35%. Hanya dibagi terpisah antara pemerintah pusat dan daerah melalui keuntungan bersih,” ucap sumber dari Kementerian ESDM sebagaiman dilansir dari kontan.co.id, Senin (2/10).

Bertentangan UU

Sepintas akumulasi pajak Freeport dengan RPP ini, sama yakni 35%, seperti pada aturan KK. Namun jika dibedah lebih dalam, pungutan 35% dalam KK dihitung dari laba perusahaan sebelum dikurangi bunga utang dan pajak terutang atau EBITDA. Sementara tambahan pajak bagian pemerintah pusat dan pemda 10% dihitung dari laba bersih.

Ilustrasinya seperti ini. Taruh kata laba operasi Freeport Rp 10.000 dan terkena PPh badan 35%. Maka Freeport harus membayar pajak sebesar Rp 3.500.

Dengan sistem yang baru, Freeport membayar PPh Badan Rp 2.500, ditambah bagian pemerintah pusat dan daerah Rp 750 (laba operasi Pph Badan). Jadi total yang harus dibayar hanya Rp 3.250.

Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menolak memberikan penjelasan lebih lanjut seputar beban pajak Freeport dalam RPP Stabilitas Investasi.

“Tanya ke Kementerian Keuangan,” katanya.

Bambang mengelak pula menjawab apakah pajak yang ditanggung Freeport itu akan menghilangkan skema naildown (kontrak sebelumnya) dan memakai prevailing atau mengikuti perubahan sistem perpajakan dari pemerintah.

Saat dimintai konfirmasi oleh wartawan, Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama juga menolak memberikan komentar.

Pengamat Hukum Sumber Daya Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menilai, RPP tersebut bertentangan dengan Pasal 23 A UUD 1945, serta UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Tanpa RPP ini pun sudah ada perlakuan pajak yang tersebar dalam berbagai regulasi,” sebut dia. (Erwin/kontan.co.id)

 884 kali dilihat,  3 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

DPR RI Komentari Satgas Investasi Blokir Aplikasi Fintech Tak Bersalah

Published

on

Junaidi Auly
Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly | Foto: Ist.

Lampung.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Junaidi Auly mengomentari Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi yang keliru telah melakukan penindakan pemblokiran aplikasi 35 Koperasi.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI ini, Satgas Waspada Investasi memang wajib mewaspadai tindakan penipuan dan penyalahgunaan institusi teknologi finansial (Fintech), tapi harus cermat dan berhati-hati.

Wakil rakyat asal Lampung ini pun meminta klarifikasi kepada para pihak terkait normalisasi sekitar 35 dari 50 aplikasi Koperasi yang menawarkan pinjaman online yang telah diblokir karena disebut ilegal.

“Satgas Waspada Investasi kabarnya telah menormalisasi sekitar 35 koperasi, sehingga tidak dilakukan pemblokiran,” kata dia kepada Lampung.co, Sabtu (30/5/2020).

Junaidi menegaskan, Satgas Investasi seharusnya dapat lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, jika tidak cermat dan berhati-hati maka dapat merugikan pihak yang tidak bersalah.

“Penegakan hukum penting untuk dilakukan dalam rangka membangun kepastian dan perlindungan investasi, namun harus berhati-hati. Kalau tidak, iklim investasi bisa tamat,” tegasnya.

Selain itu, Junaidi memberikan saran agar Satgas juga bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam menjalankan tugasnya yang berdampak kerugian terhadap institusi telah disebut namanya.

“Satgas sebaiknya tidak hanya melakukan normalisasi saja tapi juga memberikan klarifikasi dan merehabilitasi nama pihak yang telah dituduh melakukan penipuan dan penyalahgunaan,” tandasnya.

Sebelumnya, Satgas Waspada Investasi dalam rilisnya telah menemukan dan menindak 50 aplikasi Koperasi yang menawarkan pinjaman online ilegal. Namun setelah ditelusuri, ternyata beberapa tidak melakukan pelanggaran. (doy)

 4,727 kali dilihat,  102 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Harga Gula Melambung, KPPU Soroti Perilaku Produsen dan Distributor

Published

on

Gula Pasir
Ilustrasi Gula Pasir | Foto: Ist.

Lampung.co – Karena terjadi ketidak lancaran distribusi yang menyebabkan harga gula pasir di masyarakat tinggi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meningkatkan status pengawasan Gula Pasir menjadi proses inisiatif di penegakan hukum.

Anggota KPPU Guntur S. Saragih mengatakan, peningkatan status dari kajian sektoral tersebut dilakukan untuk lebih memfokuskan pengawasan pada perilaku para produsen dan distributor dalam pemenuhan kebutuhan gula nasional.

“Hal ini mengingat kemungkinan adanya pengaturan distribusi gula pasir yang diduga mengakibatkan tingginya harga gula pasir, meskipun telah terdapat realisasi impor yang cukup,” kata dia, Kamis (14/5/2020).

Kajian di KPPU, lanjutnya, menilai bahwa jumlah kuota impor gula dalam persetujuan impor seyogyanya cukup, namun karena pengeluaran izin agak terlambat, baru sedikit yang terealisasikan.

Akan tetapi, imbuhnya, persoalan penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) dan realisasi impor telah teratasi dengan terlaksananya realisasi sekitar 400 ribu ton, namun harga di pasaran masih cukup tinggi.

Periode Mei 2020, harga rata-rata gula nasional di pasar tradisional mencapai 44% di atas harga acuan penjualan tingkat konsumen, sementara di pasar ritel modern mencapai 24% di atas harga acuan. Untuk harga acuan sendiri hanya Rp 12.500 per kg.

“Menindak lanjuti hal tersebut, KPPU memutuskan untuk meningkatkan dan memfokuskan status pengawasannya pada perilaku produsen dan distributor sebagai inisiatif di bawah proses penegakan hukum yang ada,” ujarnya. (*)

 4,081 kali dilihat,  30 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

DPR RI Gencarkan Sosialisasi Restrukturisasi Kredit ke Masyarakat Terdampak Corona

Published

on

Restrukturisasi Kredit
Ilustrasi Restrukturisasi Kredit | Foto: Ist.

Lampung.co – Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dampak Penyebaran virus corona (covid-19) merupakan responsivitas OJK untuk dimanfaatkan masyarakat terdampak.

Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly saat melakukan penyuluhan Stimulus Kredit secara door to door kepada masyarakat terdampak Covid-19 di Lampung Tengah, Kamis (7/5/2020) lalu.

“Aturan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak sehingga terdapat keringan pembayaran pinjaman,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, Sabtu (9/5/2020) malam.

Dirinya menjelaskan, diantara bentuk keringanan yang diberikan oleh bank seperti perpanjangan jangka waktu pinjaman, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan, penambahan fasilitas kredit. dan konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Bang Jun melanjutkan, pemberian keringanan pinjaman ini dimanfaatkan oleh mereka yang terkena dampak pandemi covid-19 ini, seperti UMKM, pekerja harian, nelayan, ojek online, dan usaha kecil lainnya yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan pinjaman ke lembaga keuangan.

“Oleh karenanya, penyuluhan secara door to door ini dilaksanakan agar masyarakat tidak kebingungan dan paham petunjuk aturannya,” tandas legislator asal Lampung ini.

Diketahui, restrukturisasi kredit merupakan sebuah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. (*)

 12,268 kali dilihat,  34 kali dilihat hari ini



Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca