Connect with us

Ekonomi

Dengan Aturan Baru, Freeport Mendapatkan Keringanan Pajak

Published

on

Freeport Mendapatkan Keringanan Pajak

Lampung.co – Negosiasi yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia masih berjalan cukup alot. Selain menolak skema divestasi saham 51% yang diajukan pemerintah, Freeport menuntut perjanjian stabilitas investasi untuk keberlangsungan tambangnya, selepas status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Demi menampung keinginan Freeport, pemerintah menyiapkan payung hukum berupa rancangan regulasi pemerintah (RPP) terkait stabilitas investasi ini. Bahkan, pembahasan RPP itu melibatkan Freeport, di samping lintas kementerian, pada 22 September silam.

“Tentang penerimaan negara, RPP disusun Bu Sri Mulyani (Menkeu), divestasi baik waktu dan nilai itu ditangani tim gabungan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN,” tutur Ignasius Jonan, Menteri ESDM, Senin (2/10) sebagaimana dikutip dari kontan.co.id.

Calon beleid ini telah berada di laci meja Sekretariat Negara. Situs kontan.co.id berhasil mendapatkan salinan RPP tersebut. Aturan ini salah satu isinya memberikan perlakuan khusus sistem perpajakan Freeport dengan IUPK.

BAB VII Pasal 14 menerangkan, tarif pajak penghasilan badan (PPh) Freeport hanya 25%. Turun dibandingkan dengan PPh badan Freeport dalam rezim KK, yaitu sebesar 35%. Hanya saja, Freeport menanggung bagian pemerintah pusat sebesar 4% dari keuntungan bersih pemegang IUPK dan bagian pemerintah daerah sebesar 6%.

“Yang ditanggung Freeport tetap 35%. Hanya dibagi terpisah antara pemerintah pusat dan daerah melalui keuntungan bersih,” ucap sumber dari Kementerian ESDM sebagaiman dilansir dari kontan.co.id, Senin (2/10).

Bertentangan UU

Sepintas akumulasi pajak Freeport dengan RPP ini, sama yakni 35%, seperti pada aturan KK. Namun jika dibedah lebih dalam, pungutan 35% dalam KK dihitung dari laba perusahaan sebelum dikurangi bunga utang dan pajak terutang atau EBITDA. Sementara tambahan pajak bagian pemerintah pusat dan pemda 10% dihitung dari laba bersih.

Ilustrasinya seperti ini. Taruh kata laba operasi Freeport Rp 10.000 dan terkena PPh badan 35%. Maka Freeport harus membayar pajak sebesar Rp 3.500.

Dengan sistem yang baru, Freeport membayar PPh Badan Rp 2.500, ditambah bagian pemerintah pusat dan daerah Rp 750 (laba operasi Pph Badan). Jadi total yang harus dibayar hanya Rp 3.250.

Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menolak memberikan penjelasan lebih lanjut seputar beban pajak Freeport dalam RPP Stabilitas Investasi.

“Tanya ke Kementerian Keuangan,” katanya.

Bambang mengelak pula menjawab apakah pajak yang ditanggung Freeport itu akan menghilangkan skema naildown (kontrak sebelumnya) dan memakai prevailing atau mengikuti perubahan sistem perpajakan dari pemerintah.

Saat dimintai konfirmasi oleh wartawan, Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama juga menolak memberikan komentar.

Pengamat Hukum Sumber Daya Universitas Tarumanegara Ahmad Redi menilai, RPP tersebut bertentangan dengan Pasal 23 A UUD 1945, serta UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Tanpa RPP ini pun sudah ada perlakuan pajak yang tersebar dalam berbagai regulasi,” sebut dia. (Erwin/kontan.co.id)

236 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Penopang Utama Ekonomi, Pertumbuhan Pertanian di Lampung Sangat Lambat

Published

on

Yeane Irmaningrum

Lampung.co – Pertanian menjadi sektor primer yang memberikan kontribusi terbesar dalam menopang struktur perekonomian Provinsi Lampung dari segi lapangan usaha.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini menyumbang sebesar 30 persen dari seluruh struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung pada tahun 2018 lalu.

Bahkan masih terpaut jauh dari sektor industri pengolahan yang menduduki posisi nomor dua dengan kontribusi sebesar 19.44 persen dalam data di tahun yang sama.

Namun program pemerintah yang dialokasikan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui lapangan usaha pertanian sepertinya masih sangat minim.

Hal itu terlihat dari data pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha dari sektor pertanian di Provinsi Lampung tahun 2018 yang sangat melambat, hanya sebesar 1.01 persen.

Bahkan angka tersebut menempati urutan terendah dari seluruh lapangan usaha yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Jika dilihat dari data tersebut, dengan kontribusi PDRB sebesar 30 persen, seharusnya Pemprov Lampung memprioritaskan anggaran untuk peningkatan produksi sektor pertanian.

Dengan begitu, dongkrakan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi. Hal ini juga tentu berbanding lurus dengan kesejahteraan 1.5 juta masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Lampung.

Seturut dengan ucapan Kepala BPS Provinsi Lampung Yeane Irmaningrum saat menutup acara Workshop Pemanfaatan Indikator Statistik untuk Wartawan di Aula BPS Lampung, Kamis (5/12/2019).

“Ironis jika pemerintah tidak menggunakan data dari BPS dalam melakukan perencanaan program,” kata dia.

Dari seluruh komponen yang ada, pertumbuhan ekonomi Lampung belum berpihak kepada masyarakat menengah kebawah dan manyoritas profesi masyarakat di Bumi Ruwa Jurai ini.

Katakanlah, Akomodasi dan Makan Minum yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yakni 10.49 persen. Dampak langsung pertumbuhan sektor ini terhadap masyarakat tidak seluas pertanian.

Menurut Kepala Bidang Statistik Neraca Wilayah Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Nurul Andriana, pertumbuhan Akomodasi dan Makan Minum seiring dengan pertumbuhan pariwisata.

“Peningkatan jumlah hotel, franchise makanan dan kafe menjadi faktor yang menyebabkan pertumbuhan Akomodasi dan Makan Minum tertinggi,” paparnya dalam acara Workshop tersebut. (doy)

3,529 kali dilihat, 3,529 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Komisi XI DPR RI Soroti Tingginya Inflasi Bahan Pangan

Published

on

Uang Rupiah

Lampung.co – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Junaidi Auly menyebut ketersediaan bahan pangan menjadi persoalan utama inflasi di Indonesia.

Wakil rakyat asal Provinsi Lampung itu merujuk rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk November 2019 yang menjelaskan tinggi inflasi bahan pangan yang jauh di atas jenis inflasi lainnya.

Data BPS menunjukan, inflasi umum mencapai 3 persen pada November 2019. Sementara inflasi inti 3,08 persen, inflasi harga diatur pemerintah 1,08 persen dan inflasi bahan pangan sebesar 5,02 persen.

“Pada November lalu, beberapa komoditas seperti bawang merah, tomat, sayur dan bayam mengalami kenaikan harga,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Lampung.co, Rabu (4/12/2019).

Anggota Komisi XI DPR RI yang memiliki lingkup tugas di bidang keuangan, perbankan, dan anggaran pemerintah itu berharap harga pangan bisa lebih stabil dan berpihak kepada kesejahteraan petani.

“Perlu dicermati bahwa lonjakan ini seharusnya berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan petani. Jangan sampai, lonjakan harga lebih dinikmati oleh distributor maupun rantai perdagangan lainnya,” ujanya.

Junaidi melihat bahwa persoalan ketersediaan pangan di Indonesia sangat rumit. Dulu kita dijuluki negara agraris, sekarang, lanjutnya, banyak pemenuhan kebutuhan bahan pangan justru lewat impor.

“Tentu, hal ini berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Indonesia dan stabilitas sosial hingga politik,” jelasnya.

Dalam jangkauan yang lebih jauh, kata dia, lonjakan harga pangan yang naik setiap tahun berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi lewat konsumsi rumah tangga.

Jadi kalau harga pangan naik terus, Junaidi menambahkan, maka rumah tangga harus menaikkan alokasi dana untuk kebutuhan sehari-hari. “Sehingga alokasi dana lain semakin turun,” imbuhnya.

“Apalagi bagi masyarakat prasejahtera, hampir 50% dari pendapatannya tersebut untuk kebutuhan pangan. Jadi, stabilitas harga pangan menjadi sangat penting,” tandasnya. (*)

15,658 kali dilihat, 521 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Ahok jadi Komisaris Utama, Pertamina Targetkan Investasi 100 Triliun Tahun 2020

Published

on

Basuki Tjahaja Purnama

Lampung.co – Setelah melalui proses Tim Penilai Akhir (TPA), Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Mantan narapidana tersebut akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama dan nama Emma Sri Martini disodorkan Erick untuk menjabat Direktur Keuangan Pertamina.

Emma, Mantan Direktur Utama Telkomsel ini akan menggantikan Direktur Keuangan Pertamina saat ini, Pahala Nugraha Mansury yang akan menduduki jabatan Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN).

“Saya hanya menyebutkan yang sudah melalui TPA (Tim Penilai Akhir). Yang tidak melalui TPA, saya tidak bisa komentar,” kata Erick, Jumat (22/11/2019) lalu.

Lain dari pada itu, Pertamina akan meningkatkan target investasi dari Rp 60 triliun tahun 2019 menjadi lebih dari Rp 100 triliun pada 2020 mendatang. Investasi ini akan memprioritaskan eksplorasi dan produksi.

“Tahun depan kita berencana berinvestasi sekitar 7,8 milliar dolar AS atau kalau dirupiahkan di atas Rp 100 triliun,” kata Direktur Keuangan Pertamina, Pahala Nugraha Manshury, Sabtu (23/11/2019) malam.

Menurutnya, dari investasi Rp 100 triliun hampir lebih dari separuhnya akan dialokasikan untuk meningkatkan kegiatan pencarian Migas, melalui pengembangan Blok Migas yang dikelola Pertamina.

“Aloksi paling besar Sekitar 3,7 miliar dolar AS di hulu untuk pengembangan aset hulu yang Kita miliki,” ujarnya. Aset hulu yang menjadi prioritas pengembangan tahun depan adalah Blok Mahakam.

Selain Mahakam, kata Pahala Manshury, Pertamina juga fokus dengan kegiatan pencarian potensi migas melalui survei seismik 2D dari Komitmen Kerja Pasti Blok Jabi Merang.

Kemudian, alokasi investasi tahun depan juga diperioritaskan untuk pembangunan kilang. “Untuk kilang kurang lebih di atas 1,5 milar dolar AS, terutama yang sudah jalan Balikpapan dan persiapan Tuban,” tandasnya. (*)

13,968 kali dilihat, 41 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca