fbpx
Connect with us

Ekonomi

Begini Rincian Regulasi Top Up E-Money yang Baru Saja Diterbitkan

Published

on

Top Up E-Money

Lampung.co – Bank Indoensia (BI) telah mengeluarkan regulasi perihal Gerbang Pembayaran Nasional atau National Payment Gateway (NPG).

Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.

Direktur Eksekutif Departeman Komunikasi BI Agusman menuturkan, di antara aspek yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah biaya isi ulang uang elektronik (top up e-money).

Adapun tentang rinciannya adalah sebagai berikut:

Pertama, biaya top up e-money (isi ulang) gratis alias tidak dipungut biaya. Hal ini jika top up dilakukan secara onus , atau isi ulang lewat kanal pembayaran milik penerbit kartu untuk nilai hingga Rp 200.000.

“Untuk nilai di atas Rp 200.000 dapat dikenakan biaya maksimal Rp 750,” ucap Agusman dalam keterangan resmi, Kamis (21/9/2017).

Agusman menyebut, umumnya nilai top up dari 96 persen pengguna uang elektronik di Indonesia tak lebih dari Rp 200.000. Oleh karena itu, kebijakan bank sentral tersebut diharapkan tidak akan menjadi beban bagi masyarakat.

Sedangkan itu, biaya top up via offus dikenakan biaya maksimal senilai Rp 1.500. Mekanisme pengisian off us adalah isi ulang lewat kanal pembayaran milik penerbit kartu yang berbeda atau mitra.

Kebijakan ini berlaku efektif 1 bulan sesudah PADG GPN tersebut diterbitkan.

Sementara untuk biaya dengan mekanisme onus akan diberlakukan sesudah penyempurnaan ketentuan uang elektronik.

Menurut Agusman, penetapan batas maksimal biaya top up via off us uang elektronik sebesar Rp 1.500 dimaksudkan untuk menata struktur harga yang saat ini variatif.

Dengan begitu, penerbit yang saat ini sudah menetapkan tarif di atas batas maksimum harus melakukan penyesuaian.

“Seluruh pihak dalam penyelenggaraan GPN juga wajib memenuhi aspek transparansi,” tutur Agusman.

Ia mengungkapkan, alasan BI menetapkan kebijakan skema harga itu berdasarkan mekanisme batas atas (ceilingprice).

Dengan demikian, perlindungan konsumen dan pemenuhan prinsip-prinsip kompetisi yang sehat bisa terpenuhi, termasuk perluasan akseptasi, efisiensi, layanan, dan inovasi.

“Dengan adanya ketentuan batas atas pengenaan biaya, Bank Indonesia menilai kebijakan skema harga yang diatur akan menurunkan biaya transaksi masyarakat, mendorong peningkatan transaksi dan perluasan akseptasi,” kata Agusman.

Peraturan BI ini ditetapkan Rabu (20/9) malam lalu. (Erwin/kompas.com)

672 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Dugaan Bank BTN Bandar Lampung Bocorkan Data Nasabah Semakin Kuat

Published

on

Bank BTN Bandar Lampung
Ilustrasi Bank Tabungan negara | Foto: Ist.

Lampung.co – Dugaan Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Bandar Lampung melakukan penyebaran atau bocorkan data kontak nasabah perbankan kepada perusahaan asuransi semakin kuat.

Salah satu nasabah bank BTN, berinisial AG juga mengaku pernah dihubungi pihak Asuransi Sinar Mas untuk menawarkan produk dengan modus kerja sama dengan bank BTN.

Bahkan dia menyebut, tak hanya dirinya yang ditawarkan produk oleh Sinar Mas. Dua orang rekannya yang sama-sama nasabah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN juga mendapat tawaran yang sama.

“Selain saya, dua teman juga dihubungi (Asuransi Sinar Mas), tapi mereka tidak berlangganan,” kata dia kepada Lampung.co, Rabu (26/2/2020) sore.

AG sendiri sempat tergiur dan menjadi nasabah Asuransi Sinar Mas selama delapan (8) bulan karena belum memiliki asuransi kesehatan lain.

“Waktu itu saya terima tawaran mereka karena merasa butuh dan belum memiliki BPJS kesehatan,” jelasnya.

Saat Lampung.co mencoba konfirmasi melalui saluran telepon, pihak bank BTN Kantor Cabang Bandar Lampung enggan memberikan keterangan dan diarahkan untuk menghubungi kantor pusat di Jakarta.

Redaksi pun lantas mencoba konfirmasi ke kantor pusat bank BTN melalui kontak yang tertera di website resmi, namun jawabannya serupa. Mereka lemparkan kembali ke Kantor Cabang Bandar Lampung.

Diberitakan sebelumnya, seorang nasabah bank BTN dihubungi marketing Asuransi Sinar Mas pada hari Selasa (25/2/2020) kemarin. Pihak Sinar Mas mengaku mendapatkan kontak dari bank BUMN itu karena ada hubungan kerja sama.

Sementara, dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 40 ayat (1), bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya. (doy)

6,768 kali dilihat, 3,051 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Bank BTN Bandar Lampung Diduga Sebarkan Data Nasabah ke Perusahaan Asuransi

Published

on

Bank BTN
Ilustrasi Bank Tabungan Negara (BTN) | Foto: Ist.

Lampung.co – Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Bandar Lampung diduga melakukan penyebaran data kontak nasabah perbankan yang semestinya wajib dirahasiakan ke pihak lain yakni Asuransi Sinar Mas.

Salah satu sumber, nasabah Bank BTN Cabang Bandar Lampung yang namanya dirahasiakan mengaku sudah dua kali dihubungi pihak Asuransi Jiwa Sinar Mas untuk menawarkan produk yang mereka miliki.

“Hari ini yang kedua. Dulu (narasumber lupa tepatnya), sebelum ini Sinar Mas pernah telepon juga,” kata warga Kemiling, Bandar Lampung itu kepada Lampung.co, Selasa (25/2/2020).

Menurutnya, pihak Asuransi Sinar Mas saat menghubunginya melalui saluran telepon mengaku mendapatkan data kontak dari Bank BTN karena ada kerja sama antara kedua perusahaan tersebut.

Nasabah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN itu mengatakan, ketika dihubungi Asuransi Sinar yang pertama, dirinya sudah menyatakan keberatan dan meminta data dirinya dihapus dari perusahaan Asuransi Sinar Mas.

“Waktu itu (pertama kali dihubungi Sinar Mas) saya sudah pertanyakan masalah (penyebaran data) ini, tapi pihak mereka saat itu minta maaf dan langsung menutup telepon,” ujarnya.

“Saya juga waktu itu sempat minta nomor saya dihapus, mereka juga bersedia. Tapi hari ini mereka hubungi lagi, berartikan ga dihapus data pribadi saya,” imbuh ibu rumah tangga itu lagi.

Terkait masalah ini, Lampung.co mencoba konfirmasi kerja sama kedua perusahaan keuangan tersebut ke pihak Asuransi Sinar Mas pusat yang berkantor di Jakarta melalui kontak yang tertera di website resmi.

Pihak Asuransi Sinar Mas yang menerima telepon kami membenarkan adanya kerja sama antara Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu dengan perusahaan tempatnya bekerja.

Namun dia enggan menjelaskan secara rinci dengan alasan bukan kewenangannya. Saat kami minta disambungkan dengan pihak yang berwenang untuk dimintai keterangan terkait masalah ini, dirinya juga keberatan memberikan informasi.

“Kalau mau konfirmasi ke pihak bank (BTN) aja pak,” ucapnya sembari mengakhiri pembicaraan.

Hingga berita ini diturunkan Lampung.co sedang berupaya untuk meminta konfirmasi dari pihak Bank BTN Cabang Bandar Lampung terkait dugaan penyebaran informasi data nasabah. (doy)

17,020 kali dilihat, 571 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Jokowi Gagal Capai Target Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Tahun 2019

Published

on

Joko Widodo
Presiden Joko Widodo | Foto: Ist.

Lampung.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,3 persen.

Akhir 2019, Indonesia hanya mampu tumbuh 5,02 persen, angka itu pun sangat jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang disebut akan akan mencapai 7 persen.

Lagi-lagi pemerintah dinilai gagal dalam mengelola pertumbuhan ekonomi nasional. Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly, menilai bahwa kegagalan pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi sangat mengecewakan.

“Kami menilainya hal ini adalah kegagalan yang berdampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat, angka stagnannya pertumbuhan ekonomi kita itu bukti bahwa pemerintah hanya mengeluarkan janji manis tanpa merealisasikannya,” kata dia di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (17/2/2020).

Legislator PKS asal Lampung ini melanjutkan, ada beberapa catatan penting bagi kami terkait dengan realisasi pertumbuhan 2019. Pertama adalah pertumbuhan triwulan IV yang hanya 4,96 persen.

Menurutnya, capaian ini sangat rendah karena biasanya triwulan akhir menjadi salah satu periode pemerintah menggenjot pertumbuhan. Artinya, pemerintah gagal menstimulus ekonomi di tengah-tengah lonjakan belanja negara.

Kedua, pihaknya melihat stabilitas inflasi yang bersifat semu. “Inflasi pangan mencapai 4,5 persen, hampir menyamai pertumbuhan ekonomi. Jika demikian, ekonomi sangat terpasung oleh inflasi pangan,” ujarnya.

Ketiga, lanjutnya, dukungan sektor perbankan melempem, dengan pertumbuhan kredit sekitar 6 persen. Pada saat yang sama, laba bank umum terus tumbuh dan mencapai lebih dari Rp. 100 triliun.

“Artinya, fungsi intermediasi kurang berjalan, tetapi fungsi bisnis terus melonjak,” imbuh Junaidi.

Anggota dari Dapil Lampung II ini mengingatkan pemerintah untuk melihat tantangan ekonomi kedepan yang semakin kompleks dan butuh langkah-langkah komprehensif.

“Apalagi dengan melihat ekonomi China yang semakin terpuruk karena virus corona. Pemerintah harus antisipasi karena masih banyak sektor yang masih bergantung pada China,” tandasnya.

Disis lain, Jokowi juga gagal mencapai target indeks pembangunan manusia (IPM) di 2019. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IPM Indonesia berada di angka 71,92 pada 2019.

Angka tersebut meningkat 0,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni 71,39 pada 2018. Namun, tidak mencapai target IPM yang ditetapkan APBN 2019 yakni sebesar 71,98.

Meski IPM meningkat dari tahun 2018, namun Kepala BPS Suhariyanto menyebut kondisi pembangunan manusia di Tanah Air masih bervariasi dan belum merata di Provinsi, Kabupaten, hingga Kota.

“Berdasarkan Provinsi, IPM Indonesia tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai mencapai 80,76. Sementara Provinsi Papua sebesar 60,84 yang menempati posisi IPM terendah,” sebutnya. (*)

16,277 kali dilihat, 36 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca