fbpx
Connect with us

Ekonomi

Bank Indonesia Masih Memproses Izin PayTren

Published

on

Izin PayTren

Lampung.co – Bank Indonesia (BI) masih menghentikan layanan pengisian ulang uang elektronik (e-money) kepunyaan PayTren. Perusahaan finansial teknologi transaksi pembayaran tersebut pun kini masih menunggu izin dari Bank Sentral.

“Mohon doa saja, yang penting dari kita sudah memenuhi segala apa yang dipersyaratkan dan yang diminta,” kata pendiri sekaligus Komisaris Utama PayTren Yusuf Mansur, Ahad (15/10), seperti dikutip dari republika.co.id.

Ia menambahkan, PayTren pun sudah memperbaiki segala hal yang BI minta untuk diperbaiki. Yusuf yakin dengan BI yang sedang memproses izin bagi PayTren.

“Biarkan proses BI menilai. Jangan sampai keganggu dengan segala pertanyaan kita. Yakin saja sama Allah dan baik sangka juga sama proses BI,” kata Yusuf.

Ia juga masih belum dapat menjawab kapan izin dari BI itu akan keluar.

“Allah dan Rasulnya mengajarkan untuk bersabar, berdoa, dan bertawakal,” tutur Yusuf.

Sebelumnya, BI telah menghentikan sementara layanan e-money PayTren lantaran total dana yang dikelola telah mencapai Rp 1 miliar. Meski demikian, Yusuf memastikan layanan PayTren lainnya semisal pembayaran listrik, pulsa, dan tiket masih dapat dilayani.

Sebelumnya memang telah dikabarkan bahwa sejumlah e-commerce sedang mengajukan izin untuk fitur isi ulang uang elektronik milik mereka, di antaranya Tokopedia, Shopee, dan Paytren. Hal itu disampaikan oleh Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo.

E-commerce itu belum boleh menyelenggarakan layanan isi ulang uang elektronik miliknya selama proses perizinan masih berlangsung.

“Yang wajib mengajukan permohonan izin sebagai penerbit adalah lembaga selain bank yang telah mengelola atau merencanakan pengelolaan dana float sebesar Rp 1 miliar atau lebih,” tutur Pungky.

Dana float maksudnya yaitu uang yang disimpan pada sisi kewajiban segera bank. Sebagai informasi, dana yang berada di uang elektronik disimpan dalam sisi kewajiban segera pada neraca bank.

Jika ada beberapa e-commerce atau lembaga selain bank yang telah menyelenggarakan kegiatan uang elektronik dan memiliki dana float senilai Rp 1 miliar atau lebih, maka lembaga tersebut harus mengajukan izin kepada BI sebagai otoritas sistem pembayaran. (Erwin/republika.co.id)

320 kali dilihat, 6 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Berita

Lampung Masuk Daftar 10 Provinsi UMP Terendah Tahun 2020

Published

on

Uang Rupiah

Lampung.co – Meskipun Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung pada di tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 8.51 persen, tapi masih masuk dalam daftar 10 UMP terendah dari 34 provinsi di Indonesia.

Kenaikan upah minimum regional 2020 telah ditetapkan sebesar 8,51 persen oleh Kementerian Ketenagakerjaan, UMP Lampung tahun 2020 menjadi Rp 2.431.324 dari Rp 2.240.646 di tahun 2019.

Hal itu Mengacu pada Surat Edaran Menteri No. B-M/308/HI.01.00/2019, para gubernur di 34 provinsi seluruh Indonesia wajib mengumumkan kenaikan UMP di daerah masing-masing pada 1 November 2019 lalu.

Adapun untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), selambat-lambatnya ditetapkan dan diumumkan pada 21 November 2019. Namun sudah banyak beredar informasi kenaikan UMK tahun 2020 mendatang.

Berikut daftar 10 provinsi yang memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) terendah untuk 2020 termasuk provinsi Lampung didalamnya:
1. Jawa Tengah dari Rp1.605.396 pada 2019, menjadi Rp1.742.015 pada 2020,
2. Jawa Timur dari Rp1.630.059 pada 2019, menjadi Rp1.768.777 pada 2020,
3. Jawa Barat dari Rp1.668.372 pada 2019, menjadi Rp1.810.350 pada 2020,
4. NTT dari Rp1.793.293 pada 2019, menjadi Rp1.945.902 pada 2020,
5. DI Yogyakarta dari Rp1.570.922 pada 2019, menjadi Rp2.004.000 pada 2020,
6. Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Rp2.012.610 pada 2019, menjadi Rp2.183.883 pada 2020,
7. Bengkulu dari Rp2.040.000 pada 2019, menjadi Rp2.213.604 pada 2020,
8. Sulawesi Tengah dari Rp 2.123.040 pada 2019, menjadi Rp2.303.710 pada 2020,
9. Kalimantan Barat dari Rp2.211.500 pada 2019, menjadi Rp2.399.698 pada 2020,
10. Lampung dari Rp 2.240.646 pada 2019, menjadi Rp 2.431.324 pada 2020.

Selanjutnya, daftar UMP lengkap 34 provinsi di Indonesia:
11. Banten dari Rp 2.267.965 menjadi sekitar Rp 2.460.968 pada 2020.
12. Sumatera Barat dari Rp 2.289.228 menjadi sekitar Rp 2.484.041 pada 2020.
13. Bali dari Rp 2.297.967 menjadi sekitar Rp 2.493.523 pada 2020.
14. Sumatera Utara dari Rp 2.303.403 menjadi sekitar Rp 2.499.422 pada 2020.
15. Sulawesi Tenggara dari Rp 2.351.870 menjadi sekitar Rp 2.552.014 pada 2020.
16. Sulawesi Barat dari Rp 2.369.670 menjadi sekitar Rp 2.571.328 pada 2020.
17. Gorontalo dari sekitar menjadi4.020 menjadi sekitar Rp 2.586.900 pada 2020.
18. Maluku dari sekitar Rp 2.400.664 menjadi sekitar Rp 2.604.960 pada 2020.
19. Jambi dari sekitar Rp 2.423.889 menjadi sekitar Rp 2.630.161 pada 2020.
20. Maluku Utara dari sekitar Rp 2.508.092 menjadi sekitar Rp 2.721.530 pada 2020.
21. Kalimantan Selatan dari sekitar Rp 2.651.781 menjadi sekitar Rp 2.877.447 pada 2020.
22. Riau dari sekitar Rp 2.662.025 menjadi sekitar Rp 2.888.563 pada 2020.
23. Kalimantan Tengah dari sekitar Rp 2.663.435 menjadi sekitar Rp 2.903.144 pada 2020.
24. Kalimantan Timur dari sekitar Rp 2.747.561 menjadi sekitar Rp 2.981.378 pada 2020.
25. Kalimantan Utara dari sekitar Rp 2.765.463 menjadi sekitar Rp 3.000.803 pada 2020.
26. Kepulauan Riau dari sekitar Rp 2.769.683 menjadi sekitar Rp 3.005.383 pada 2020.
27. Sumatera Selatan dari sekitar Rp 2.804.453 menjadi sekitar Rp 3.043.111 pada 2020.
28. Sulawesi Selatan dari sekitar Rp 2.860.382 pada 2019 menjadi sekitar Rp 3.103.800 pada 2020.
29. Aceh dari sekitar Rp 2.916.810 pada 2019 menjadi sekitar Rp 3.165.030 pada 2020.
30. Papua Barat dari sekitar Rp 2.934.500 pada 2019 menjadi sekitar Rp 3.134.600 pada 2020.
31. Bangka Belitung dari sekitar Rp 2.976.705 pada 2019 menjadi sekitar Rp 3.230.022 pada 2020.
32. Sulawesi Utara dari sekitar Rp 3.051.076 pada 2019 menjadi sekitar Rp 3.310.723 pada 2020.
33. Papua dari sekitar Rp 3.240.900 pada 2019 menjadi sekitar Rp 3.516.700 pada 2020.
34. DKI Jakarta dari sekitar Rp 3.940.973 pada 2019 menjadi sekitar Rp 4.267.349 pada 2020.

Meski diputuskan UMP nasional sebesar 8,51 persen, tapi daerah dengan UMP/UMK pada 2015 masih di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) diwajibkan menyesuaikan paling lambat pada penetapan upah minimum 2020.

Hal itu diatur dalam Pasal 63 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 mengenai pengupahan.

Dalam hal ini, disebutkan ada tujuh provinsi yang harus menyesuaikan UMP sama dengan KHL yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. (*)

23,502 kali dilihat, 196 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Consina Store Lampung Resmi Dibuka, Ini Kata Aktor Adhin Abdul Hakim

Published

on

Adhin Abdul Hakim

Lampung.co – Atas dorongan dari Consiners, sebutan untuk konsumen setia Consina, Consina dengan bangga membuka Consina Store Lampung di Jl. Z.A pagar alam, depan kampus Unila, Sabtu (2/11/2019).

Grand Opening Consina Store Lampung yang merupakan gerai pertama di Lampung dan ke 48 secara Nasional Ini diresmikan langsung oleh Owner Consina, Disyon Toba.

Tidak kalah menarik grand opening ini juga dimeriahkan oleh berbagai kegiatan menarik seperti sharing sessions dengan Adhin Abdul Hakim dan Jasmine. Selain itu ada, live music, game dan lainnya.

Aktor asal Indonesia Adhin yang merupakan salah satu Brand Ambassador Consina menerangkan, semua produk outdoor lokal memiliki kualitas baik dan setiap brand ada keunggulannya masing-masing.

“Nah salah satu keunggulan dari Consina selain safety juga memiliki warna yang beragam yang sangat instagramnable yang cocok sekali untuk para pencinta foto,” kata pemeran film 212 The Power of Love itu.

Sebagai trendsetter sekaligus pemimpin dalam pangsa pasar outdoor modern di Indonesia, bintang film Hayya ini melanjutkan, Consina didukung oleh teknologi dan sumber daya manusia yang professional.

Owner Consina, Disyon Toba memastikan bahwa Consina terus maju dan berkembang meningkatkan kualitas produknya melalui inovasi untuk memberikan yang terbaik bagi para pelanggan. (rsa)

8,686 kali dilihat, 80 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Anggaran Subsidi BBM, Gas Elpiji dan Listrik Dipangkas Pemerintah

Published

on

Sri Mulyani

Lampung.co – Alokasi anggaran untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), gas elpiji 3 kilogram, maupun listrik turun Rp12,6 triliun yang sebelumnya dari dari Rp137,5 triliun menjadi Rp124,9 triliun.

Penurunan tersebut setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengubah alokasi anggaran subsidi energi pada RAPBN 2020 dengan rincian subsidi BBM turun Rp115,6 miliar dan subsidi LPG turun Rp2,6 triliun.

Kemudian, ada penurunan kurang bayar kewajiban subsidi energi pemerintah tahun lalu sebesar Rp2,5 triliun, sehingga total anggaran subsidi BBM dan LPG turun Rp5,2 triliun.

Lalu, pemangkasan yang terbesar pada anggaran subsidi listrik sebesar Rp7,4 triliun. Menurut Sri Mulyani, perubahan anggaran subsidi energi terjadi karena perkembangan ekonomi global.

“Anggaran subsidi turun akibat penurunan asumsi ICP ((Indonesian Crude Oils Price), lifting minyak dan gas, serta penurunan cost recovery,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Asumsi ICP, kata dia, berubah dari US$65 per barel menjadi US$63 per barel. Ini terjadi karena ada perubahan pergerakan harga minyak mentah dunia di pasar internasional.

Kemudian, asumsi lifting minyak berubah dari 734 ribu menjadi 755 ribu barel minyak per hari. Namun, asumsi lifting gas tetap sesuai proyeksi awal sebesar 1,19 juta kiloliter setara minyak per hari.

Lalu, cost recovery juga turun dari US$11,58 miliar menjadi US$10 miliar. “Ini sudah diputuskan di Komisi VII lalu diteruskan di Panja Anggaran,” tandasnya. (*)

5,249 kali dilihat, 54 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca