Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli serta Bentuk-bentuknya

Tim Redaksi

Lampung dot co – Edukasi | Sebelum membahas pengertian demokrasi menurut para ahli, secara umum demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih.

Dalam artikel ini, kami akan membahas secara rinci pengertian demokrasi, sejarahnya, prinsip-prinsip yang mendasarinya, bentuk-bentuk yang ada, tantangan yang dihadapi, dan manfaat yang diperoleh dari penerapan demokrasi. Pemahaman yang baik tentang demokrasi penting bagi masyarakat modern untuk memastikan keberlanjutan sistem pemerintahan yang adil dan inklusif.

Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat.

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli

Definisi demokrasi menurut para ahli yang beragam dapat memberikan pandangan yang lebih kaya tentang esensi demokrasi itu sendiri. Berikut pengertian demokrasi menurut beberapa ahli terkenal:

Pengertian Demokrasi Menurut Abraham Lincoln

Definisi demokrasi menurut Abraham Lincoln lebih sederhana dan hal ini sangat populer, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pengertian Demokrasi Menurut Montesquieu

Demokrasi menurut Montesquieu menyebutkan bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga yang terpisah, yakni:

  1. Legislatif, badan yang bertugas memegang kekuasaan untuk membuat undang-undang
  2. Eksekutif, badan yang bertugas untuk melaksanakan kekuasaan
  3. Yudikatif, badan yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang

Menurut C. F. Strong

Menurut C. F. Strong, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat usia dewasa ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintah mempertanggungjawabkan setiap tindakan keputusannya.

Menurut Haris Soche

Haris Soche mendefinisikan demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, sebab dalam kekuasaan pemerintahan terdapat porsi bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, serta melindungi dirinya dari paksaan orang atau badan yang bertanggung jawab memerintah.

Pendapat Aristoteles

Prinsip demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya.

Pendapat John L Esposito

Pada Sistem Demokrasi semua orang berhak berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja dalam lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Pendapat Affan Gaffa

Menurut Affan Demokrasi sendiri terbagi menjadi dua definisi yang pertama jika diartikan secara normatif, adalah demokrasi yang secara ideal ingin diwujudkan oleh negara, sementara secara empiris adalah demokrasi adalah perwujudannya dunia politik.

Sejarah Singkat Demokrasi

Demokrasi memiliki akar historis yang kuat, terutama di Yunani kuno. Di kota-negara Athena pada abad ke-5 SM, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik secara langsung melalui Majelis Rakyat. Ini merupakan fondasi demokrasi langsung, di mana warga negara secara aktif terlibat dalam pemungutan suara dan mengajukan proposisi kebijakan.

Seiring waktu, konsep demokrasi menyebar ke berbagai peradaban, dengan pengaruh yang signifikan pada Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Dalam perkembangannya, demokrasi modern telah menjadi prinsip pemerintahan yang dipegang oleh banyak negara di dunia.

Prinsip-prinsip Demokrasi

Demokrasi didasarkan pada sejumlah prinsip yang fundamental. Pertama, keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum merupakan elemen kunci dalam demokrasi representatif. Pemilihan umum memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih perwakilan yang akan mewakili kepentingan mereka di dalam lembaga pemerintahan. Selanjutnya, demokrasi melindungi kebebasan berbicara dan berpendapat.

Rakyat memiliki hak untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan pandangan mereka tanpa takut dihukum atau dibungkam oleh pemerintah. Perlindungan hak asasi manusia juga menjadi aspek penting dalam sistem demokrasi, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Terakhir, demokrasi mengimplementasikan sistem pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh satu pihak.

Bentuk-bentuk Demokrasi

Ada beberapa bentuk demokrasi yang dapat ditemukan di berbagai negara. Namun yang banyak dipelajari di Indonesia diantaranya demokrasi pancasila, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal dan demokrasi parlementer.

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar Pancasila, yang merupakan dasar filsafat negara Indonesia. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila atau nilai yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi, seperti partisipasi politik rakyat, kebebasan berpendapat, pemilihan umum, dan perlindungan hak asasi manusia, diintegrasikan dengan prinsip-prinsip Pancasila, yang menekankan pentingnya keadilan sosial, persatuan, dan kesetaraan dalam masyarakat.

Pada dasarnya, Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya keberagaman, persatuan, dan konsensus dalam pengambilan keputusan politik. Prinsip Permusyawaratan/Perwakilan dalam Pancasila mengarahkan bahwa keputusan politik yang diambil harus melibatkan musyawarah atau dialog antara berbagai pihak yang berbeda pendapat, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.

Demokrasi Pancasila juga menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa dalam sistem ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kesempatan yang setara bagi semua warga negara dalam mengakses sumber daya dan manfaat sosial. Prinsip ini mengarah pada kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial.

Demokrasi Pancasila bukan hanya sekadar pengenalan nilai-nilai Pancasila dalam proses politik, tetapi juga menekankan pentingnya implementasi dan praktik nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini mencakup penghormatan terhadap kebebasan beragama dan keberagaman budaya, serta penegakan hak-hak asasi manusia secara menyeluruh.

Demokrasi Pancasila menjadi dasar sistem pemerintahan di Indonesia. Melalui demokrasi yang berlandaskan Pancasila, Indonesia berupaya mencapai stabilitas politik, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dengan tetap menghormati keberagaman dan kekayaan budaya negara ini.

Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diperkenalkan di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1959 hingga 1966. Konsep demokrasi ini berbeda dengan demokrasi konvensional yang umumnya dikenal.

Dalam Demokrasi Terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada satu individu atau kelompok yang dianggap memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Pada saat itu, Presiden Soekarno berperan sebagai pemimpin tunggal yang mengendalikan seluruh kebijakan politik negara. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kondisi politik yang tidak stabil dan konflik antarpartai yang terjadi pada masa itu.

Dalam Demokrasi Terpimpin, partai politik kehilangan perannya sebagai instrumen utama dalam pengambilan keputusan politik. Partai-partai politik dibawah sistem ini diharapkan bersatu dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan nasional yang diatur oleh pemimpin tertinggi. Pemimpin mengambil keputusan politik berdasarkan pandangan ideologisnya sendiri dengan harapan mencapai kemajuan dan stabilitas bagi negara.

Namun, Demokrasi Terpimpin di Indonesia berakhir pada tahun 1966 ketika Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto setelah peristiwa Gerakan 30 September. Pada masa pemerintahan Soeharto, sistem pemerintahan berubah menjadi Orde Baru yang memiliki ciri otoriter dan tidak demokratis.

Meskipun konsep Demokrasi Terpimpin telah berakhir di Indonesia, pengalaman ini memberikan pembelajaran penting tentang keterbatasan dan risiko yang terkait dengan kekuasaan yang terpusat pada satu individu atau kelompok. Demokrasi modern lebih mengedepankan prinsip partisipasi aktif rakyat, perlindungan hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan antara lembaga pemerintahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan politik.

Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan liberalisme. Demokrasi liberal menggabungkan elemen demokrasi, di mana kekuasaan politik diberikan kepada rakyat, dengan prinsip-prinsip liberalisme, yang menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

Dalam demokrasi liberal, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Masyarakat memiliki kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berorganisasi tanpa takut represi atau penindasan dari pemerintah. Hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, kebebasan pers, hak atas privasi, dan perlindungan terhadap diskriminasi, juga dihormati dan dilindungi.

Prinsip utama dalam demokrasi liberal adalah pemisahan kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif, yang biasanya diwakili oleh perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan kebijakan publik. Lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh kepala negara atau kepala pemerintahan yang dipilih, bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari dan mengimplementasikan kebijakan publik. Lembaga yudikatif, seperti pengadilan, memiliki peran dalam menegakkan hukum, menjamin keadilan, dan menyelesaikan sengketa.

Demokrasi liberal juga menekankan pada prinsip negara hukum, di mana semua orang, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang sama. Supremasi hukum memastikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin perlakuan yang adil bagi semua warga negara.

Demokrasi liberal telah menjadi model sistem pemerintahan yang dominan di banyak negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, Kanada, sebagian besar negara-negara Eropa, dan negara-negara maju lainnya. Keuntungan dari demokrasi liberal meliputi stabilitas politik, perlindungan hak asasi manusia, dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Namun, demokrasi liberal juga dihadapkan pada tantangan, seperti populisme, korupsi, dan ketimpangan sosial, yang memerlukan upaya terus-menerus untuk memperbaiki dan memperkuat sistem demokrasi.

Demokrasi Sosialis

Demokrasi Sosialis adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan prinsip-prinsip sosialis. Dalam demokrasi sosialis, tujuan utama adalah mencapai keadilan sosial, kesetaraan ekonomi, dan pemerataan kekuasaan politik melalui partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik.

Prinsip demokrasi dalam demokrasi sosialis menekankan pentingnya partisipasi politik luas dari rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, partisipasi dalam pembentukan kebijakan publik, dan akses yang setara terhadap informasi politik. Prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan terhadap diskriminasi juga tetap dijunjung tinggi dalam demokrasi sosialis.

Sementara itu, prinsip sosialis dalam demokrasi sosialis menekankan pentingnya keadilan sosial, kesetaraan ekonomi, dan pemerataan kekuasaan. Ini mencakup distribusi yang adil dari sumber daya ekonomi dan kesempatan, pengurangan kesenjangan sosial, dan perlindungan terhadap eksploitasi. Sistem ekonomi dalam demokrasi sosialis biasanya melibatkan peran yang lebih besar bagi negara dalam mengatur dan mengendalikan sektor-sektor kunci ekonomi, sambil tetap mempertahankan sektor swasta yang berfungsi dalam batasan tertentu.

Dalam demokrasi sosialis, keputusan politik dan kebijakan ekonomi diambil dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan bagi semua anggota masyarakat. Proses pengambilan keputusan yang demokratis melibatkan partisipasi aktif rakyat melalui mekanisme seperti pemilihan umum, partisipasi dalam diskusi dan musyawarah, serta kontrol terhadap penggunaan kekuasaan politik dan ekonomi.

Demokrasi sosialis dapat diimplementasikan dalam berbagai tingkatan, mulai dari tingkat komunitas lokal hingga tingkat nasional. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi dan sosialisme, yang mengutamakan keadilan sosial, kesetaraan ekonomi, dan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik.

Penting untuk diingat bahwa implementasi dan interpretasi demokrasi sosialis dapat bervariasi antara negara dan konteks tertentu. Praktek dan sistem demokrasi sosialis dapat mengambil berbagai bentuk tergantung pada tradisi politik, nilai budaya, dan aspirasi masyarakat yang berbeda.

Demokrasi Parlementer

Demokrasi Parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif berada di tangan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala negara atau kepala pemerintahan yang dipilih secara demokratis, sementara kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen yang terdiri dari wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.

Dalam demokrasi parlementer, kepala negara atau kepala pemerintahan, seperti seorang presiden atau perdana menteri, dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Namun, peran kepala negara atau kepala pemerintahan cenderung menjadi simbolik atau seremonial, sedangkan kekuasaan eksekutif sebenarnya berada di tangan pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri atau kabinetnya. Perdana menteri dan kabinet bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan sehari-hari dan harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada parlemen.

Parlemen dalam demokrasi parlementer memiliki peran yang kuat dalam pengambilan keputusan politik. Parlemen, yang terdiri dari anggota parlemen yang dipilih oleh rakyat, memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan mengambil keputusan penting mengenai kebijakan publik. Parlemen juga memiliki kekuatan untuk menggulingkan pemerintah dengan memberikan mosi tidak percaya jika pemerintah tidak mampu mempertahankan dukungan mayoritas di parlemen.

Demokrasi parlementer sering kali menekankan pentingnya sistem partai politik yang kuat dan stabil. Partai politik memainkan peran sentral dalam membentuk pemerintahan dan mempengaruhi arah kebijakan publik. Partai-partai politik yang memiliki mayoritas di parlemen biasanya membentuk koalisi dan membentuk pemerintahan.

Demokrasi parlementer memiliki beberapa keuntungan. Pertama, pemisahan kekuasaan antara kepala negara atau kepala pemerintahan dan parlemen dapat menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Kedua, sistem ini mendorong kerjasama antara eksekutif dan legislatif dalam pembentukan kebijakan publik. Ketiga, demokrasi parlementer memberikan mekanisme yang lebih mudah untuk menggulingkan pemerintah yang tidak efektif atau korup.

Contoh negara dengan demokrasi parlementer termasuk Inggris, Kanada, Jerman, dan Belanda. Namun, setiap negara memiliki variasi dalam sistem parlementer mereka sesuai dengan konstitusi dan tradisi politik mereka sendiri.

Kekurangan dan Kelebihan Demokrasi

Meskipun demokrasi dianggap sebagai sistem yang ideal, tidak lepas dari tantangan yang harus dihadapi. Salah satu kekurangan utama adalah korupsi yang dapat merusak integritas institusi demokrasi dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, politik uang dan ketimpangan sosial juga dapat mengancam prinsip kesetaraan dan keadilan dalam demokrasi.

Namun, demokrasi juga memiliki kelebihan yang tak kalah penting juga. Pertama, demokrasi memberikan stabilitas politik dengan cara memberikan rakyat pemilihan dan pengaruh atas kebijakan yang diambil. Ini mencegah monopoli kekuasaan dan memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat.

Selain itu, demokrasi memberikan perlindungan hak individu dan kebebasan warga negara. Masyarakat yang hidup dalam demokrasi memiliki kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan politik tanpa diskriminasi.

Penutup

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat. Ini melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik, perlindungan hak asasi manusia, dan sistem pemisahan kekuasaan.

Demokrasi dapat menerapkan bentuk demokrasi pancasila, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal dan demokrasi parlementer, tergantung pada mekanisme yang digunakan sebuah negara.

Meskipun demokrasi dihadapkan pada tantangan seperti korupsi dan ketimpangan sosial, manfaatnya termasuk stabilitas politik, perlindungan hak individu, dan kebebasan berekspresi. Setiap negara memiliki tantangan dan kesuksesan yang berbeda dalam membangun sistem demokrasi yang kuat.

Pemahaman yang baik tentang demokrasi penting dalam masyarakat modern. Dengan memahami pengertian, sejarah, prinsip, dan bentuk-bentuk demokrasi, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik dan memastikan keberlanjutan sistem pemerintahan yang adil dan inklusif.

Tim Redaksi

Tim Redaksi media online Lampung.co menerbitkan berita-berita khusus, termasuk berita advertorial. Hubungi tim redaksi melalui email redaksi@lampung.co

Related Post

Ads - Before Footer