UMP Lampung di Bawah Rata-rata Nasional, Ade Utami: Belum Memadai

Rodi Ediyansyah

Lampung dot coKabar Lampung | Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu menegaskan bahwa Omnibus Law telah membuat kesejahteraan pekerja semakin terhimpit dan rentan.

Terlebih lagi dengan kondisi infrastruktur, khususnya jalan di Provinsi Lampung yang masih dalam kondisi memprihatinkan. Tentu saja hal itu sangat berdampak pada biaya ekonomi yang tinggi bagi para pekerja.

Selain itu, Ade Utami Ibnu juga menyoroti tentang UMP di Lampung (Rp2,6 juta) yang masih berada di bawah rata-rata nasional (Rp2,9 juta) dan belum memadai bagi para pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak.

“Kami mendesak pemerintah untuk meninjau ulang UU Omnibus Law yang merugikan kesejahteraan para pekerja,” kata Ade Utami dalam pernyataannya pada Hari Buruh 1 Mei Lalu.

Selain itu, Anggota Komisi IV DPRD Lampung bidang pembangunan itu meminta pemerintah untuk mempercepat perbaikan jalan demi kesejahteraan masyarakat khususnya kaum pekerja.

Dia juga menekankan pentingnya memastikan hak-hak pekerja ditunaikan secara baik dan berkesinambungan serta pentingnya perusahaan-perusahaan di Lampung untuk dievaluasi dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur Lampung mengenai UMP.

“Pentingnya evaluasi pelaksanaan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/720/ V.08/HK/2022 tertanggal 28 November 2022 tentang penetapan upah minimum provinsi Lampung tahun 2023,” ujarnya.

Pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi para pekerja di Lampung untuk memastikan mereka mendapatkan haknya secara layak sesuai dengan UMP yang telah diputuskan oleh Gubernur Lampung pada November 2022 lalu. (*)

Rodi Ediyansyah

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Related Post

Ads - Before Footer