Terkait Polemik Hak Pilih Penderita Gangguan Jiwa, Ini kata Tim Jokowi

Rodi Ediyansyah

Lampung.co – Hak pilih bagi masyarakat yang mengalami gangguan jiwa mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk Tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02.

Pasalnya, orang yang mengalami gangguan jiwa bisa asal-asalan mencoblos dan tidak mengetahui siapa yang mereka pilih.

Demikian salah satu alasan yang disampaikan Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad.

Selain itu, menurutnya Pasal 1330 Kitab Undang-undang hukum Perdata (KUH Perdata) secara jelas diatur jika orang gila tidak cakap untuk melakukan aktivitas hukum.

“Dan itu termasuk memilih dalam Pemilu,” tegas Dasco dalam keterangan tertulis, Senin (20/11/2018) kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin mengatakan Tidak semua penderita gangguan jiwa memiliki bukti fisik dari rumah sakit jiwa (RSJ) bahwa yang bersangkutan gangguan jiwa.

“Jadi wajar jika diizinkan,” tutur Wakil Direktur Departemen Sanksi Jokowi-Ma’ruf, I Gusti Putu Artha dikutip dari sindonews.com, Rabu (21/11/2018).

Justru jika dicabut hak pilihnya, menurut Putu, KPU malah akan dianggap melanggar UU dan menghilangkan hak konstituional warga negara.

“Jika memang hendak mencabut hak pilih penderita gangguan jiwa seharusnya UU ditegaskan seperti itu dengan parameter yang lebih jelas,” pungkasnya. (*)

Rodi Ediyansyah

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Tags

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer