Terkait APK Liar, Bawaslu Bandar Lampung Akan Layangkan Surat ke Parpol

Rodi Ediyansyah

Lampung.co – Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan pengawasan serta pencermatan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) memasuki Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 bahwa Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dimulai sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019.

Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Candrawansah, S.I.Kom, mengatakan di Kota Bandar Lampung setelah dilakukan pengawasan secara berjenjang dan ditemukan banyak APK calon peserta kontestasi politik Pemilu 2019.

“Saat ini marak APK bakal calon anggota legislatif dan bakal calon presiden yang menampilkan citra diri, ini belum boleh dilaksanakan, tentunya akan kami tertibkan dan akan kami proses sebagaimana aturan,” ujar mantan tim asistensi Bawaslu Provinsi Lampung ini.

Bawaslu Kota Bandar Lampung juga merujuk kepada Surat Edaran KPU RI Nomor 216/PL.01.5-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 serta menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0315/K.Bawaslu/PM.00.00/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilu.

“Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu 2019 dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” terang Candra.

Selain itu, lanjutnya, Bawaslu Kota dan Partai politik juga telah membuat pernyataan bersama untuk menurunkan APK yang terdapat no urut dan lambang parpol dengan limit yang telah disepakati bersama.

“Ya saya harap semua parpol mentaati kesepakatan bersama ketika Bawaslu Kota Bandar Lampung mengundang Rakor beberapa bulan yang lalu (Juli, red),” imbuhnya.

Candra juga mengingatkan, Surat edaran Bawaslu RI telah menegaskan bahwa bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU bisa diancam pidana.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kampanye di luar jadwal diamham pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” jelasnya.

Candra mengungkapkan, dalam waktu dekat akan melayangkan surat kepada Pemkot, Panwaslu Kecamatan, Partai Politik se-Kota Bandar Lampung perihal penertiban APK yang terpasang di Kota Bandar Lampung sebelum tahapan kampanye dimulai.

“Saat ini kami sedang melakukan pengawasan bersama-sama dengan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan untuk mencermati APK-APK yang ada di Kota Bandar Lampung,” pungkasnya. (doy)

Rodi Ediyansyah

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer