Sukmawati Diduga Menista Agama, Kemenag Minta Proses Hukum Dijalankan

Rodi Ediyansyah

Lampung.co – Terkait pelaporan Sukmawati Soekarnoputri ke polisi atas tuduhan penistaan agama Pasal 156a KUHP, Kementerian Agama meminta agar proses hukum tetap dijalankan sesuai prosedur.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid di kantor wakil presiden, Jakarta, Senin (18/11/2019). “Silakan proses hukum dilaksanakan,” kata dia dikutip dari CNN Indonesia.

Menurutnya, sebagai negara hukum, sah-sah saja masyarakat melakukan pengaduan kepada penegak hukum sesuai mekanisme yang ada. Namun, lanjutnya, jangan sampai menimbulkan kegaduhan.

“Yang penting tidak perlu sampai terjadi kegaduhan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus menahan diri,” ujar Zainut.

Dalam kesempatan itu juga, dia mengingatkan agar setiap tokoh masyarakat maupun tokoh bangsa lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di muka umum. Terlebih berkaitan dengan persoalan agama.

“Kami mengimbau tokoh masyarakat, tokoh bangsa agar dalam menyampaikan statement menghindari hal-hal yang mengandung muatan kontraproduktif,” imbau Wakil Ketua Umum MUI ini.

Diketahui, putri Presiden ke-1 RI Sukarno itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 15 November lalu atas dugaan tindak pidana penistaan agama ucapannya dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

“Mana lebih bagus Pancasila atau Alquran? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20, itu nabi yang mulia Muhammad apa Ir. Sukarno untuk kemerdekaan?” kata Sukmawati.

Terkait pernyataan yang diungkapkannya di sebuah forum tersebut, Sukmawati membantah membandingkan jasa bapaknya dengan Nabi Muhammad SAW terhadap Indonesia.

“Video itu hanya sebagian kecil dari pernyataan saya saat berbicara di forum anak muda yang mengusung tema untuk membangkitkan nasionalisme, menangkal radikalisme, dan memberantas terorisme,” kilahnya.

Sebelumnya, Sukmawati juga pernah dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama ketika membacakan puisi berjudul Ibu Indonesia dalam sebuah acara peragaan busana beberapa waktu lalu.

Namun, Mabes Polri akhirnya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) karena tidak menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. (*)

Rodi Ediyansyah

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer