Menu

Soal Jabatan Maruf Amin di Dua Bank Milik Negara, Ini kata Politisi Demokrat

  Dibaca : 300 kali
Soal Jabatan Maruf Amin di Dua Bank Milik Negara, Ini kata Politisi Demokrat
KH Ma'ruf Amin | Foto: Ist.

Lampung.co – Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menanggapi jabatan calon wakil presiden KH Maruf Amin di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melanggar UU Pemilu sebagai peserta pilpres.

Jansen memetik surat edaran yang dikeluarkan Kementerian BUMN soal keterlibatan direksi dan dewan komisaris BUMN group.

Menurutnya, dalam surat tersebut jelas tertera bahwa anak perusahaan BUMN juga merupakan milik negara yang berstatus sama dengan perusahaan induknya.

“Yang ngatur anak perusahaan BUMN juga Kementerian BUMN. Jadi jelas dia milik negara,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Rabu (12/6/2019).

Tapi, surat itu hanya melarang direksi dan dewan direksi BUMN group mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Sementara untuk menjadi calon presiden tidak dilarang.

“Disurat itu diatur tidak boleh nyaleg. Bukan nyapres. Berarti bobot capres di bawah kami caleg dong? Hehe. Biarlah MK mutuskan,” pungkasnya.

Sebelumnya, terkait masalah ini Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto (BW) meyakini pasangan Jokowi-Ma’ruf melalnggar UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 227 huruf p disebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden tidak boleh sedang menjabat satu jabatan tertentu di BUMN atau BUMD dibuktikan dengan surat pengunduran diri.

Sementara nama calon wakil presiden KH Maruf Amin masih menjabat sebagai Dewan Pengawas BNI Syariah dan bank Mandiri Syariah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun membenarkan posisi jabatan Cawapres nomor urut 01 di dua bank tersebut, bahkan pihaknya mengaku sudah mengatahui sejak awal.

“Jadi informasi ini bukan informasi awal bagi KPU, ini sudah diketahui sejak awal,” kata Komisioner KPU Hasyim Asy’ari di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).

Menurut Bambang, hal tersebut merupakan pelanggaran yang sangat serius dan harus dipertimbangkan oleh MK karena bisa mendiskualifikasi pasangan 01.

Namun menurut Hasyim, KH Maruf Amin jabatan Dewan Pengawas tidak berkedudukan sebagai pejabat maupun karyawan.

Selain itu, dia menyebut BNI Syariah dan Mandiri Syariah juga bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (*)

Iklan Baris
Jasa pembuatan website untuk lembaga atau bisnis. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Banner Ads

- Iklan Layanan Masyarakat -
-Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H-


Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional