Menu

Rizieq Shihab Serukan 2019 Ganti Presiden di Reuni 212, Bawaslu Duga Ada Pelanggaran Kampanye

  Dibaca : 140 kali
Rizieq Shihab Serukan 2019 Ganti Presiden di Reuni 212, Bawaslu Duga Ada Pelanggaran Kampanye
Habib Rizieq Syihab | Ist

Lampung.co – Seruan pemipin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tentang ‘2019 Ganti Presiden’ disikapi┬áBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Diketahui, saat Reuni Aksi 212 yang berlangsung di Monas, Jakarta Pusat, Rizieq ikut menyampaikan ceramah. Dalam cermahanya, dalam beberapa tahun terakhir sejumlah pembiaran dilakukan oleh pemerintah saat ini.

Di antaranya soal perlindungan terhadap pelaku penodaan agama. Rizieq pun meminta umat Islam meneruskan amanat perjuangan dalam Pilpres dan Pileg pada 2019.

“Bahwasanya di pilpres haram memilih capres dan caleg yang diusung partai yang diusung partai penista agama,” kata Rizieq dalam rekaman tersebut.

Atas cermah tersebut, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menduga ada pelanggaran kampanye pilpres dan pileg dalam Reuni Aksi 212 terkait seruan Ketua FPI tersebut.

“Ada dugaan melanggar, karena (peraturannya) tidak boleh menghina atau melakukan fitnah terhadap peserta pemilu yang lain,” kata Rahmat dilansir dari CNNIndonesia.com, Minggu (2/12/2018).

Menurutnya, tim Bawaslu DKI Jakarta sudah turun ke lapangan untuk mengawasi jalannya aksi Reuni 212, pihaknya juga akan menyelidiki rekaman dan akan mencari tahu indikasi pelanggaran atau tidaknya.

“Rekamannya belum dicek. Perlu dicek apakah dia masuk tim kampanye, tim pelaksana kampanye atau peserta Pemilu. Besok (3/12) teman-teman Bawaslu DKI Jakarta akan periksa rekaman (panitia) Reuni 212,” janjinya.

Selain itu, Bawaslu juga akan menyelidiki lagu 2019 ganti presiden yang berkumandang di tengah Reuni Aksi 212 tak lama setelah rekaman pidato Rizieq di putar.

Pihaknya juga akan memeriksa apakah lagu tersebut dinyanyikan berdasarkan arahan panitia atau tidak. Menurutnya, reuni Aksi 212 seharusnya tidak memasukkan unsur kampanye.

Hal ini dikarenakan izin kegiatan yang diajukan adalah untuk mengemukakan pendapat, bukan untuk kampanye pemilu. Untuk itu, hal tersebut jika benar akan menjadi masalah.

Jika terbukti ada temuan atau pun laporan, maka Bawaslu akan menindaklanjuti kasus itu dengan memanggil pihak yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi.

Bawaslu juga akan memutuskan dugaan itu termasuk pelanggaran kuat atau tidak. Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pun akan mencari alat bukti dalam kurun waktu lima hari.

Setelah itu, jika ada tindak pidana, maka kepolisian akan menindaklanjuti selama 14 hari dan kejaksaan selama lima hari.

“Kasus pelanggaran pemilu itu cepat. Dalam satu bulan harus sudah disidangkan,” ujar Rahmat.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tindak pidana pemilu dapat dihukum dengan kurungan penjara maksimal dua tahun dan denda. (*)

Editor:
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
- Advertisement -


Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional