fbpx
Connect with us

Berita

Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di Lampung Zona Merah, Ini Kata Wagub

Published

on

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Lampung.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebut proyek pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung masuk dalam zona merah.

Oleh kaena itu, KPK memberikan peringatan dini kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terkait proyek PBJ tersebut.

Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Dian Patria mengatakan, PBJ menjadi hal penting dalam pemerintah daerah.

Untuk itu, lanjutnya, PBJ sudah seharusnya menggunakan sistem layanan daring (online) agar tidak banyak intervensi dalam praktiknya. “Lampung masih banyak intervensi,” kata dia, Senin (1/7/2019).

Selama ini, kata dia, tim KPK masih banyak mendapatkan laporan mengenai adanya intervensi pihak lain dalam hal proyek di dinas-dinas khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU).

“Banyaknya intervensi pihak lain, membuat Lampung masuk dalam kategori zona merah PBJ,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam proses tender proyek sudah harus menggunakan layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE. Dalam praktiknya terjadi peretasan sistem tersebut.

Hal itu terjadi di Kabupaten Tulangbawang dan Lampung Timur. “Sistem sudah dikunci tapi masih bisa dimasuki vendero lain,” ujarnya.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto juga mengaku bahwa pihaknya sering mendapatkan laporan terkait PBJ tersebut.

LKPP meminta adanya monitoring dari KPK sehingga dapat berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mengantisipasinya. “Kami banyak menerima laporan seperti itu,” katanya.

Ia mengatakan, standardisasi untuk di Lampung masih banyak kendala terutama masalah keamanan situs. Akibatnya, situs tersebut masih bisa ditembus vendor lain.

“Akhirnya, situs tersebut bisa diretas dan diintervensi dari luar, sehingga sistem bisa terhenti,” ucapnya.

Sementara Wagub Chusnunia mengaku siap membangun sinergitas dengan KPK untuk melakukan bimbingan dalam rangka pencegahan korupsi di Lingkungan Pemerintah se-Provinsi Lampung.

Menurut Wagub, hal itu dilakukan untuk mewujudkan clean government dan good governance di Provinsi Lampung. (*)

872 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis.

Berita

Cak Imin dan Dua Politisi PKB Lampung Diperiksa KPK Terkait Korupsi Kementerian PUPR

Published

on

Muhaimin Iskandar

Lampung.co – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Selasa (19/11/2019).

Cak Imin, akan diperiksa lembaga antirasuah terkait dugaan kasus korupsi menerima hadiah dalam proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun anggaran 2016.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah Cak Imin akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PKB.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA [Hong Arta],” kata dia kepada wartawan, Selasa (19/11/2019) pagi.

Selain Cak Imin, penyidik KPK juga akan memeriksa dan menggali keterangan dari dua anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2014-2019, Hidir Ibrahim dan Khaidir Bujung untuk kasus yang sama.

Diketahui, Komisaris PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga memberikan suap kepada sejumlah pihak terkait proyek-proyek PUPR.

Hong Arta diduga menyuap kepala BPJN IX Maluku sebesar Rp8 miliar dan Maluku Utara Amran Hi Mustary sebesar Rp2,6 miliar pada pertengahan 2015.

Selain itu, Ia juga diduga memberikan suap kepada mantan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp1 miliar pada November 2015.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut Hong Arta merupakan tersangka ke-12 dalam kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan jalan di Kementerian PUPR termasuk Musa Zainudin. (*)

480 kali dilihat, 480 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Prakiraan Cuaca Lampung Hari Ini

Published

on

Prakiraan Cuaca BMKG

Lampung.co – Ini merupakan halaman khusus perkiraan cuaca Lampung yang akan selalu kami update setiap hari perdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Artinya halaman ini berlaku setiap hari bagi pembaca Lampung.co yang ingin mengetahui prakiraan cuaca di seluruh daerah provinsi Lampung.

Hal ini penting bagi anda yang ingin merencanakan perjalanan atau akan melaksanakan kegiatan yang bergantung pada kondisi cuaca.

Oleh karena itu, anda bisa menyimpan atau mengarsipkan link halaman perkiraan cuaca di Lampung ini ditempat yang mudah diingat untuk dikunjungi kembali kemudian hari.

Anda juga boleh membagikan informasi ini ke saudara atau rekan kerja melalui media sosial atau pesan dan group WhatsApp karena diantara mereka mungkin ada yang membutuhkannya.

Berikut prakiraan cuaca umum Provinsi Lampung berlaku tanggal 19 November 2019 pukul 07.00 WIB hingga 20 November 2019 pukul 07.00 WIB:

1. Angin secara umum bertiup dari arah Timur Laut hingga Timur dengan kecepatan antara 05 – 20 knots (09 – 38 km/jam).

2. Jarak pandang berkisar antara 3 – 10 km.

3. Suhu udara secara umum berkisar antara 23.0°C – 34.0°C, kecuali Lampung bagian barat (Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesisir Barat) berkisar antara 15.0°C – 31.0°C.

4. Kelembaban udara secara umum berkisar antara 30% – 94%, kecuali Lampung bagian barat (Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesisir Barat) berkisar antara 40% – 98%.

5. Secara umum wilayah Lampung diprakirakan sebagai berikut :

Pagi hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro, Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Lampung Utara, Lampung Barat, dan Pesisir Barat.

Siang hingga Sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesisir Barat.

Malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Pesisir Barat, Tanggamus, dan Pesawaran.

Dini hari berpotensi hujan lokal di wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Metro, Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Timur.

WARNING:

Waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Lampung Tengah dan Lampung Utara pada pagi hari

Serta di wilayah Lampung Utara, Lampung Barat, dan Pesisir Barat pada siang hari

Dan wilayah Way Kanan pada malam hari.

Sumber: Prakirawan Stasiun Meteorologi Radin Inten II Bandar Lampung.
*Jika anda menemukan informasi ini belum diperbaharui, silakan menghubungi redaksi melalui pesan WhatsApp 0811-796-2288 segera.

539,917 kali dilihat, 1,275 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Berita

Sukmawati Diduga Menista Agama, Kemenag Minta Proses Hukum Dijalankan

Published

on

Sukmawati Soekarnoputri

Lampung.co – Terkait pelaporan Sukmawati Soekarnoputri ke polisi atas tuduhan penistaan agama Pasal 156a KUHP, Kementerian Agama meminta agar proses hukum tetap dijalankan sesuai prosedur.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid di kantor wakil presiden, Jakarta, Senin (18/11/2019). “Silakan proses hukum dilaksanakan,” kata dia dikutip dari CNN Indonesia.

Menurutnya, sebagai negara hukum, sah-sah saja masyarakat melakukan pengaduan kepada penegak hukum sesuai mekanisme yang ada. Namun, lanjutnya, jangan sampai menimbulkan kegaduhan.

“Yang penting tidak perlu sampai terjadi kegaduhan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus menahan diri,” ujar Zainut.

Dalam kesempatan itu juga, dia mengingatkan agar setiap tokoh masyarakat maupun tokoh bangsa lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di muka umum. Terlebih berkaitan dengan persoalan agama.

“Kami mengimbau tokoh masyarakat, tokoh bangsa agar dalam menyampaikan statement menghindari hal-hal yang mengandung muatan kontraproduktif,” imbau Wakil Ketua Umum MUI ini.

Diketahui, putri Presiden ke-1 RI Sukarno itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada 15 November lalu atas dugaan tindak pidana penistaan agama ucapannya dalam sebuah video yang beredar di media sosial.

“Mana lebih bagus Pancasila atau Alquran? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20, itu nabi yang mulia Muhammad apa Ir. Sukarno untuk kemerdekaan?” kata Sukmawati.

Terkait pernyataan yang diungkapkannya di sebuah forum tersebut, Sukmawati membantah membandingkan jasa bapaknya dengan Nabi Muhammad SAW terhadap Indonesia.

“Video itu hanya sebagian kecil dari pernyataan saya saat berbicara di forum anak muda yang mengusung tema untuk membangkitkan nasionalisme, menangkal radikalisme, dan memberantas terorisme,” kilahnya.

Sebelumnya, Sukmawati juga pernah dilaporkan atas kasus dugaan penistaan agama ketika membacakan puisi berjudul Ibu Indonesia dalam sebuah acara peragaan busana beberapa waktu lalu.

Namun, Mabes Polri akhirnya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) karena tidak menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. (*)

6,655 kali dilihat, 1,870 kali dilihat hari ini

Bantu Kami Meningkatkan Kualitas Informasi, Klik disini

Iklan Baris
Jasa pembuatan website profesional untuk lembaga, Company Profile, Landing Page Bisnis atau Personal Profile. Telp/WA: 0811-790-1188

Info Kemanusiaan:
Baca berita kemanusiaan terbaru dan terlengkap, Klik disini

Tingkatkan penjualan bisnis anda dengan beriklan disini. Hubungi 0811 790 1188
Continue Reading

Banyak Dibaca