Potensi Radikal Lampung Tinggi, Elemen: Pemerintah Harus Hadir dan Libatkan Rakyat

Rodi Ediyansyah

Lampung.co – Hasil survey Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan lima daerah yang tidak diduga sebelumnya ternyata memiliki potensi radikal cukup tinggi.

Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan, survey tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi riil masyarakat tentang potensi radikalisme di masing-masing daerah.

Mengejutkan. Lampung masuk peringkat empat provinsi (dengan) potensi radikalisme tertinggi di Indonesia, seperti dilansir merdeka.com, Selasa (28/8/2017) lalu.

Baru-baru ini ekspos Wadir Binmas Polda Lampung AKBP Abdul Rahman Napitupulu kembali mengingatkan kabar merisaukan ini.

Hal tersebut diungkapnya pada kegiatan Pembinaan Ormas Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung 2018 di Balai Keratun, Pemprov Lampung, Rabu (15/8/2018).

Dibutuhkan pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat dan para tokoh adat 32 etnis yang subsisten di Lampung demi meredam potensi radikalisme.

Apalagi, dalam laporan merdeka tersebut, para pelaku yang rentan terpapar potensinya dari unsur milenial, mahasiswa dan pelajar.

Demikian tanggapan Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi, salah satu elemen masyarakat sipil Lampung saat dihubungi melalui saluran WhatsApp, Kamis (16/8/2018) kemarin.

Menurut dia, basis historis multikulturalisme Lampung sebagai daerah transmigrasi tertua di Indonesia turut bersumbangsih terhadap picu konflik sosial.

“Pada prinsipnya, Lampung adalah wilayah transmigrasi pada pemerintahan Orde Baru sehingga masyarakat Lampung sangat beragam,” jelas Alian.

Selain suku Lampung asli, lanjutnya, terdapat warga pendatang, Jawa, Bali, Batak, Padang, dan lain-lain. Jadilah Lampung wilayah masyarakat majemuk.

“Sehingga, akan banyak faktor pemicu konflik ketika pemerintah tidak hadir dalam ragam situasi yang diharapkan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Alian, Lampung juga daerah (dengan) konflik agraria yang banyak, banyaknya kasus-kasus yang sampai saat ini tidak terselesaikan dengan baik, hak rakyat diambil paksa, dan lain-lain.

“Belum lagi Lampung terkenal sebagai wilayah penyumbang pelaku begal, hingga jadi wilayah rawan konflik,” cetus Alian.

Dari berbagai macam isu, pemerintah harus hadir dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Sehingga dalam penyelesaian konflik sosial semua elemen masyarakat juga harus dilibatkan.

“Banyak yang sudah dilakukan. Rembug Pekon, rembug adat, dan sebagainya. Harapannya potensi radikalisme akan dapat diredam dan berkurang,” pungkasnya. (*/doy)

Rodi Ediyansyah

Rodi Ediyansyah merupakan salah satu editor media online Lampung.co yang bertugas mencari, menyunting dan menerbitkan naskah berita atau artikel dari penulis. Kontak rhodoy@lampung.co

Tags

Related Post

Leave a Comment

Ads - Before Footer