Lampung dot co – Politik | Deklarasi relawan calon presiden RI yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo diduga melibatkan anak-anak Sekolah Dasar (SD) di Natar, Lampung Selatan (Lamsel) pada 1 Juni 2023 lalu.

Dugaan tersebut timbul karena adanya unggahan foto yang berdar di media sosial memperlihatkan adanya siswa SD. Selain itu acara deklarasi tersebut diduga melibatkan guru di sekolah dasar yang sekolahnya digunakan menggelar deklarasi tersebut.

Deklarasi relawan Ganjar Pranowo yang digelar di Sekolah Islam Terpadu Insan Taqwa, Natar, itu bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, yang diperingati setiap tanggal 1 Juni 2023.

Menyikapi peristiwa tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Selatan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala SMP dan SD Sekolah Islam Terpadu Insan Taqwa, Senin (5/6/2023).

Ketua Bawaslu Lampung Selatan, Hendra Fauzi mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan dengan memintai keterangan dan mengumpulkan bara bukti dari para saksi yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

“Hari ini, kita periksa Kepala SMP dan SD setempat, kurang lebih dua jam pemeriksaan,” kata dia. Selanjutnya, pihaknya akan memanggil Bacaleg DPD RI Tulus Purnomo dan ketua panitia pelaksana yakni saudara Edi.

“Hasil pemeriksaan akan kita update ke Bawaslu Lampung,” ujar Hendra Fauzi.

Masih di Lampung Selatan, Kepala Desa (Kades) Marga Catur, Kecamatan Kalianda, Suwadi mengenakan kaus bergambar salah satu partai saat menghadiri Rapat Pleno DPSHP oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Marga Catur.

Kepala Des itu mengenakan kaus PDI Perjuangan yang mengusung Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo pada kegiatan tersebut. Akibatnya muncul gejolak di kalangan masyarakat dan parpol lainnya terkait Netralitas ASN.

Akibatnya, pihak Bawaslu melalui Panwascam Kalianda melakukan pemanggilan dalam hal klarifikasi terkait netralitas seorang Kepala Desa. Hal itu dibenarkan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Riyan Hidayat.

“Tadi sudah kita panggil dan mintai keterangan terkait dugaan pelanggaran netralitas Kades. Selanjutnya nanti akan kita kaji bersama serta hasilnya nanti akan kita sampaikan ke Bawaslu Kabupaten,” jelas Riyan Hidayat, Senin (5/6/2023).

Dari keterangan Suwadi, dirinya mengakui dengan sengaja mengenakan kaus partai Moncong Putih tersebut. Dia berdalih, bahwa dirinya belum sempat membaca surat Imbauan Netralitas dari Bawaslu. (*)

Lampung dot co – Politik | Humas Fraksi PKS DPRD Lampung berhasil meraih penghargaan sebagai Humas Fraksi Terpopuler dalam Humas Fraksi PKS Award 2023 yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI.

Pengumuman pemenang penghargaan ini dilakukan saat pembukaan acara Bimtek Ketua Fraksi PKS se-Indonesia dan Pimpinan DPRD se-Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Senin (29/5/2023).

Penghargaan ini diterima oleh Ketua Fraksi PKS Mardani Umar dan diserahkan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS sekaligus Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid di Hotel Milenium Jakarta.

Humas PKS Award 2023 ini melalui proses seleksi yang melibatkan tahapan penilaian dokumen dan bukti pengelolaan humas fraksi, serta presentasi dan wawancara di hadapan juri. Dewan Juri terdiri dari Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa, Hifni Alifahmi, dan Ariawan.

Koordinator Tim Kerja Fraksi PKS, yang juga pelaksana fungsi Kehumasan Fraksi DPRD Lampung, Sabiqul Iman, menyatakan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari kolaborasi semua pihak.

Mulai dari Tim Kerja Fraksi/ Humas Fraksi dengan pimpinan dan anggota fraksi, serta struktur dan anggota PKS di Lampung. “Ini tak lepas dari kerja keras dan kolaborasi di dalam tim,” kata Sabiq.

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Mardani Umar, mengaku bahagia atas apresiasi dari Fraksi PKS DPR RI. “Hal ini bukan untuk dibanggakan sedemikian rupa, melainkan justru agar tim humas Fraksi PKS DPRD Lampung terus belajar,” ujarnya.

Selain itu, Ketua Bidang Polhukam DPW PKS Lampung itu melanjutkan, tim humas Fraksi PKS DPRD Lampung tetap terus berinovasi, dan terus melakukan perbaikan guna meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. (*)

Lampung dot co – Politik | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Lampung sepertinya tak lagi mengusung Eva Dwiana sebagai Calon Walikota Bandar Lampung pada Pilkada 2024 mendatang.

Sinyal itu diberikan oleh sekretaris DPD PDI Perjuangan Sutono saat di wawancara wartawan usai memimpin upacara peringatan hari lahir pancasila yang di gelar di sekretariat DPD PDI Perjuangan.

Saat ditanya oleh awak media terkait rangkaian kegiatan peringatan hari lahir pancasila, Sutono melemparkan pertanyaan tersebut ke Kostiana. “Kalau itu nanti di jawab sama ibu Calon Walikota kita,” kata Sutono sambil menunjuk ke arah Kostiana, Kamis (1/6/2023).

Sementara itu saat di konfirmasi, DPD PDI Perjuangan itu tidak membantah pernyataan terkait pencalonan nya sebagai Walikota Bandar Lampung yang di sampaikan rekannya sesama pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung itu.

“Iya, (terkait pencalonan sebagai Walikota) kita ikut apa tugas partai saja nanti,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung itu.

Namun Kostiana mengaku, saat ini pihaknya masih fokus untuk pemenangan pemilihan Presiden dan legislatif Pemilu 2024 mendatang. “Saat ini kita masih fokus pemenangan calon Presiden dan Legislatif,” tandasnya. (*)